Modul ini membahas tentang moratorium hutang dan PKPU serta BPR. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep moratorium hutang, PKPU, dan BPR. Terdapat juga penjelasan tentang lembaga pembiayaan dan jenis-jenisnya seperti sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Asuransi dijelaskan memiliki fungsi pengalihan risiko, penghimpun dana, dan premi seimbang. Jenis as

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Moratorium Hutang dan PKPU
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
04
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Pengertian PKPU, Jenis PKPU,
Pengertian BPR, Usaha BPR
Mahasiswa mampu menjelaskan
Apa itu Moratorium Hutang,
PKPU dan BPR

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Jawaban Quiz :
1.
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Lembaga Pembiayaan meliputi:
1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan
saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan
pembagian atas hasil usaha, dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Jenis-jenis lembaga pembiayaan :
1) Sewa Guna Usaha (Leasing)
Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara
sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh lessee (nasabah) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh
badan usaha yang berdiri sendiri. Adapun keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh
melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan kredit dalam
bentuk uang.
2) Modal Ventura
Modal ventura adalah kegiatan usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu
tertentu.
3) Anjak Piutang
Anjak piutang adalah kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dan atau
pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dalam
transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-
barang kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran angsuran atau berkala. Contoh: FIF,
Busan Automotif Finance (BAF), ADIRA, dan lainlain.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Manfaat lembaga pembiayaan :
 Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu
masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan
pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil
dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang
ringan.
 Bagi pembangunan infrastruktur : fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk
masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan
infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan
tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk
tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana
pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan
dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsinya yang
menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank
umum.
2. Peran kegiatan bisnis yaitu adanya aktivitas jual-beli barang dan jasa dalam suatu negara
yang dilakukan oleh orang-orang, kegiatan bisnis ini dalam pertumbuhan ekonomi suatu
menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, bila banyak para pelaku bisnis yang beraktivitas
disuatu negara akan terciptanya lapangan pekerjaan, dan tingkat persaingan semakin ketat
yang pada akhirnya akan memunculkan inovasi-inovasi baru sehingga investor luar negeri
tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.
3.
Fungsi Asuransi secara umum adalah Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan
kemungkinan resiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersifat insurable.
Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki 2
bagian fungsi dari asuransi yaitu:
1. Fungsi Primer
 Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko /
kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau
beberapa penanggung (a risk transfer mechanism).
 Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan
dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa
premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.
 Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang
dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan
dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).
2. Fungsi Sekunder
 Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak
nyata keluar negeri.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
 Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah
kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.[1]
Pengertian Asuransi
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis
dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti,
kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak
dapat diduga
yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan
pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang
menjamin perlindungan tersebut.[2]
Manfaat Asuransi
 Memberikan Rasa aman – Bagi individu, keluarga maupun kegiatan usaha, adanya proteksi
asuransi, untuk menghadapi risiko yang penuh ketidakpastian, dapat memberikan
ketenangan batin dan meningkatkan rasa percaya diri.
 Sebagai Pengendalian kerugian – ebelum melakukan akseptasi pihak asuransi seringkali
melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi kepada tertanggung/nasabah
untuk menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian.
 Untuk Dana Investasi – Untuk penunjang pendapatan non operasional melalui pendapatan
hasil investasi atas premi-premi yang berakumulasi.
Tujuan Asuransi
 Untuk Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
 Untuk Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya
tidak tentu.
 Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
 Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi.
Jenis-Jenis Asuransi
1. Asuransi Jiwa
Untuk menanggung orang dari kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko
kematian atau risiko hidup terlalu lama.
Beberapa menyediakan pembayaran hanya setelah kematian tertanggung, sebagian
perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana
sebelum kematiannya.
2. Asuransi Kesehatan

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah
kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada pada anggota
asuransi nya. Umumnya termasuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan
kematian karena kecelakaan.
Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu Anda
dalam memberikan jaminan kesehatan seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi.
3. Asuransi Jaminan Hari Tua
tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa
pensiun dan kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia.
4. Asuransi Kendaraan
Untuk memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor,
Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan
bermotor yaitu: Pencurian, Kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan.
5. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal
mereka, asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan, barang-
barang tertentu milik pribadi.
6. Asuransi Pendidikan
Merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih baik karena bisa
sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa
sekolah hingga Perguruan Tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu
proteksi dan investasi yang memiliki layanan berbeda.
7. Asuransi Syariah
Fungsi Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara
sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah. [3]
4. a. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung); b. Persetujuan bebas antara penanggung
dan tertanggung; c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung; d. Tujuan yang ingin
dicapai; e. Resiko dan premi; f. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian; g.
Syarat-syarat yang berlaku; h. Polis asuransi.
Jawaban Forum :

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Belajar dari Kasus Allianz
Jagat perasuransian sedang mendapat sorotan. Hal ini setelah polisi menetapkan dua petinggi
PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai tersangka. Keduanya dinilai mempersulit
nasabahnya dalam pencairan klaim. Fenomena ini wajib menjadi perhatian semua pihak, baik
pemerintah, pihak asuransi maupun masyarakat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa
mendatang. Kasus klaim asuransi berujung pidana ini berawal dari laporan nasabah yang
merasa sangat dirugikan Allianz saat akan mencairkan klaim biaya perawatan rumah sakit.
Pihak Allianz selalu meminta catatan medis lengkap dari rumah sakit sebagai syarat
pencairan. Adapun pihak rumah sakit tidak akan pernah memberikan catatan medis lengkap
karena melanggar Permenkes No 269/Menkes/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis. Nasabah
tersebut merasa ditipu pihak asuransi hingga akhirnya berujung ke polisi. Akibatnya polisi
menjerat dua bos Allianz dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus Allianz
tersebut tampaknya hanyalah puncak gunung es. Karena bisa jadi masih banyak kasus serupa
yang menimpa nasabah di perusahaan asuransi lain. Namun para nasabah asuransi yang
dirugikan tidak mau mempermasalahkan ke ranah hukum. Mereka biasanya cenderung pasrah
dengan aturan atau kebijakan dari pihak asuransi meski mereka sebenarnya dirugikan.
Mengapa mereka cenderung diam? Bisa jadi banyak masyarakat pesimistis bisa membawa
hasil dengan memerkarakan masalah-masalah asuransi tersebut ke ranah hukum. Apalagi
yang akan dihadapi adalah perusahaan-perusahaan besar. Mereka mungkin takut langkah
hukum yang akan diambil malah justru bisa menjadi bumerang sehingga sangat jarang
masalah-masalah asuransi dibawa ke ranah hukum. Karena itu munculnya kasus Allianz ini
bisa menjadi contoh positif bagi masyarakat agar semuanya bertindak secara profesional dan
sesuai dengan aturan. Atau dengan kata lain, kasus Allianz ini bisa menjadi pelajaran
tersendiri bagi masyarakat, perusahaan asuransi hingga pemerintah (Otoritas Jasa
Keuangan/OJK). Bagi masyarakat, mereka mesti lebih berhati-hati dalam memilih produk,
membaca dengan detail isi polis, dan tidak begitu saja percaya apa yang disampaikan agen
penjualan asuransi. Bagi perusahaan asuransi, tentu harus semakin menerapkan good
corporate governance dan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah bisnis yang profesional
dan beretika. Dengan demikian semua pihak bisa sama-sama mendapat manfaat sesuai hak
dan kewajibannya. Dan bagi regulator (pemerintah) juga dituntut harus terus meningkatkan
pengawasan terhadap lembaga asuransi nasional. Diharapkan dengan kesadaran tersebut,
masyarakat bisa aman dan terlindungi menggunakan suatu produk asuransi. Untuk
menghindari kejadian serupa di masa mendatang, masyarakat wajib membaca semua
ketentuan yang berlaku baik mengenai jenis produk asuransi, proses pembayaran, proses
klaim maupun manfaat dan kekurangan asuransi. Hal ini penting agar nasabah mengetahui
hak dan kewajibannya secara lebih detail sebagai nasabah asuransi. Hal itu sangat penting
mengingat produk asuransi yang dibeli tentu membutuhkan dana besar. Ambil contoh produk
asuransi jiwa yang dibalut dengan investasi bernama unit link. Produk ini sangat diminati
masyarakat karena menjanjikan perlindungan kesehatan dan return investasi yang cukup
besar. Tentu saja produk ini menjadi favorit agen penjualan asuransi. Tapi kenyataannya
sebagian besar nilai yang diperoleh pemegang polis tidak sesuai dengan yang dijanjikan
perusahaan asuransi. Misalnya nilai investasi dalam lima tahun jauh lebih kecil bila
dibandingkan dengan yang tercantum di dalam polis. Karena itu masyarakat harus waspada
dan tidak mudah tergoda dengan janji-janji manis agen penjual produk asuransi jiwa maupun
asuransi lain. Jangan sampai calon nasabah enggan membaca detail karena alasan banyaknya
ketentuan yang tercantum dalam polis. Karena hal ini berpotensi besar merugikan nasabah di
kemudian hari. Apa yang dilakukan pihak kepolisian patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
bahwa kepolisian bekerja secara profesional dan melindungi hak-hak hukum masyarakat.
Harapannya adalah agar kasus tersebut tidak berhenti di tengah jalan tanpa ada solusi bagi
korban. Diharapkan kasus Allianz ini bisa menjadi pelajaran dan bahan koreksi bagi semua
pihak sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang.