RKPD2017

Disampaikan pada :
RAPAT KOORDINASI
PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Maqna Gorontalo, 15 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
Prof. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS

Outline Paparan
Pendahuluan
Dasar dan Tata Cara Penyusunan RKPD
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Rancangan RKPD Provinsi Gorontalo 2017
Sinergitas Pembangunan Nasional dan Daerah
1
2
3
4
5
Pemerintah Provinsi Gorontalo

PENDAHULUAN
1

 Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari
K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
 Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L.
Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah
selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan
belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum
dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.
 Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama
dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang
berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program
Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
 Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata
tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur
misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan
pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.
 Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat
pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
PERMASALAHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

 Tahun 2016 - 2017 merupakan dua tahun paling krusial dalam periode
RPJMD 2012-2017, diharapkan perhatian, keseriusan dan spirit dari
seluruh SKPD untuk percepatan pencapaian kinerja pembangunan
 Setiap Kepala SKPD wajib mengendalikan perencanaan dan anggaran di
SKPD yang dipimpin, Tidak Boleh hanya diserahkan ke bagian
perencanaan
 Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada pencapaian program prioritas daerah
 Kebijakan anggaran yang dilakukan tidak berdasarkan Money Follow
Function, tetapi Money Follow Program Prioritas. Tidak perlu semua
tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata

Dasar dan Tata Cara
Penyusunan RKPD
2

Pasal 5 ayat (3)
UU 25/2004
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Pasal 27 ayat (1,2)
PP 08/2008
1. SKPD menyusun Renja-SKPD.
2. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal
RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat.
Pasal 25 ayat (2)
UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16
PP 58/2005
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 133 Ayat
(1,2)
Permendagri
54/2010
(1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan
sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Diacu Diperhatikan
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra KL Renja - KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
Bahan
Bahan (diserasikan dlm
RAKORPUS & Trilateral
Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
Berpedoman (UU
23/2014)

Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD provinsi
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan
nasional
(RKP)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
Provinsi
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Pokok-pokok
pikiran DPRD
provinsi
Berita Acara
Musrenbang
kab/kota
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
provinsi tahun
berjalan
Perumusan
rencana
program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
Review
RPJMD

Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah
3

Prov. Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi pada
posisi yang sangat strategis yakni pada posisi 00o30’04’’ -
01o02’30’’ LU dan 120o08’04’’ - 123o32’09’’ BT , dan memiliki
batas-batas wilayah :
Utara : Laut Sulawesi
Selatan : Teluk Tomini
Barat : Prov. Sulawesi Tengah
Timur : Prov. Sulawesi Utara
By. ML (DPK Prov. Gorontalo)
No Kab / Kota Jumlah
Kecamatan
Jumlah Desa /
Kelurahan
1. Kota Gorontalo 9 50
2. Kab Gorontalo 19 205
3. Kab Boalemo 7 84
4. Kab Pohuwato 13 104
5. Kab Bone
Bolango
18 165
6. Kab Gorontalo
Utara
11 123
Total Provinsi 77 732
Memiliki Luas daratan 12.215,10 Km2
Memiliki luas perairan laut 50.500 Km2
Memiliki Panjang garis pantai 655,8 Km
-Pantai selatan/ Teluk tomini (438,1 km)
-Pantai utara/laut sulawesi (217,7 km )
Jumlah Penduduk 1.115.633 (2014)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
(Sept)
Nasional 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.66 11.47 10.96 11.13
Gorontalo 27.35 24.88 25.01 23.19 18.75 17.33 18.01 17.41 18.16
0
5
10
15
20
25
30
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2015
 Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2014 mengalami penurunan dari 18,01% tahun 2013
menjadi 17,41% tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase angka
kemiskinan 18,16%.
 Kenaikan ini di dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi Nasional dan terjadi kenaikan harga BBM
yang berpengaruh terhadap kenaikan inflasi.
Persentase Kemiskinan Provinsi dan Nasional

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2016 (Perhitungan Tahun Dasar 2010)
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo
2011 2012 2013 2014 2015
PE Nas 6.16 6.16 5.74 5.21 5.04
PE Gtlo 7.71 7.91 7.68 7.27 6.23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
 Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo tahun 2015 tumbuh 6,23 persen melambat dibanding tahun
2014 sebesar 7,27 persen.
 Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 10,64 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,85 persen
 Sedangkan dari sumber pertumbuhan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih
memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 1,58 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2015)
TREN PERTUMBUHAN I P M PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2010 – 2014
(Metode perhitungan baru)
• Rata-rata Lama Sekolah: 6,97 tahun
• Harapan Lama Sekolah: 12,49 tahun
• Angka Harapan Hidup saat Lahir: 67 tahun
• Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan: Rp 8.762.000
• Berdasarkan data tahun 2010 – 2014, IPM Gorontalo tumbuh di atas 0,7 % per tahun

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2015
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2015 sebesar 4,65 persen (dari
angkatan kerja), mengalami peningkatan dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 3,06
persen, atau mengalami peningkatan dibandingkan TPT Agustus 2014 sebesar 4,18 persen.
 Jumlah penganggur pada Agustus 2015 sebesar 24.101 orang, bertambah 7.776 orang dari
keadaan Februari 2015 sebesar 16.325 orang, atau bertambah 3.182 orang dari keadaan
Agustus 2014 sebesar 20.919 orang

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)
 Jika dilihat menggunakan perhitungan tahun dasar 2010, untuk tahun 2015 sektor pertanian
masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, meskipun laju pertumbuhan tertinggi
berada pada sektor Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,64 % .

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015
 Indeks Gini Ratio menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan/kesenjangan pendapatan.
Dari data diatas menunjukkan indeks gini Provinsi Gorontalo tahun 2014 mengalami penurunan
dan berada dibawah rata-rata Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dan
pendapatan di Provinsi Gorontalo dari tahun-ketahun berangsur membaik.

0
5
10
2011 2012 2013 2014 2015
Inflasi Kota
Gorontalo
4.08 5.31 5.84 6.14 4.30
% Inflasi Kota Gorontalo
 Selama 4 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan inflasi.
 Tahun 2014 terjadi inflasi besar-besaran dihampir seluruh Provinsi di Indonesia, yang
diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, namun perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai
cukup stabil menjaga perekonomian ditengah kenaikan inflasi.
 Pada Tahun 2015 Pemerintah Provinsi, BI dan seluruh stakeholders melalui Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) berhasil menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta berhasil
menekan laju inflasi pada desember 2015 sebesar 4,30 persen.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Interpre
tasi
(2015)
Target
RPJMD
Realisas
i
Target
RPJMD
Realisas
i
Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Pertumbuh
an
Ekonomi
7.80% 7.71%
7.5 –
7.9%
7.76% 7.6 - 8 7,74 7.7 - 8.1 6,23 7,8 – 8,3 7,8 – 8,5
Inflasi 4,08 4,74 4 - 7 5,84 4 - 7 6,14 4 - 7 4.30 4 - 7 4 - 7
Kemiskinan
18,5 –
17%
17,22% 17 - 16 18,01 16 - 15 17,41 15,5 - 14 18.16 14,5 - 2 13 - 10
Penganggu
ran
4.81% 4,36 % 4,50% 4,12 % 4,25% 4,18 4,0% 4.65 3,75% 3,50%
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
63,08
%
63,08
%
64,35% 62% 65,10% 62,84% 65,40% 63,65 65,75% 66,10%
Sudah Tercapai/On Track Perlu Kerja Keras

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Interpre
tasi
(2014)
Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Target
RPJMD
IPM
71,26 70,28 71,76 71,76 72,26 71,77 72,76 73,26 73,76
Indeks Gini
0,44 0,46 0,42 0,43 0,40 0,40 0,38 0,36 0,34
Indeks
Pemberday
aan Gender 55,63% 45,23% 56,02% 56,02% 57,55% 57,55% 58,08% 59,72% 60,10%
Indeks
Pembangun
an Gender 61,08% 51,10% 62,41% 62,41% 64,35% 64,3% 65,10% 67,02% 68,05%

Indikator 2012
(Kondisi Awal
RPJMD)
2013 2014 2015 2016 2017 Interpret
asi
(2014)
Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Angka Usia
Harapan Hidup
67,16 67,16 67,52 67 67,88 67,54 68,24 68,6 68,96
Prevalensi
Balita Gizi
Buruk
4,26 4,26 4,03 2,32 3,80 2,32 3,57 3,34 3,11
Angka
Kematian
Ibu/100.000
219,5 219,5 200 251,7 159.1 194,8 128.9 102.0 102,0
Angka
Kematian
Bayi/1.000
Kelahiran Hidup
14,8 14,8 17 13,3 16 13,9 15 12.8 12,3
Angka
kematian
neonatal/1.000
kelahiran hidup
11,8 11,8 11.00 10,00 10.30 9,8 9.40 8.90 8,20
Angka
Kematian
Balita/1.000
Kelahiran Hidup
20,9 20,9 19.70 15,35 18.50 15,3 17.40 16.20 15,0

Indikator 2012
(Kondisi Awal
RPJMD)
2013 2014 2015 2016 2017 Interpreta
si (2014)
Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisas
i
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Angka melek huruf
90,00% 90,00% 95,50 % 95,50% 96,00 % 99,68% 96,50 % 97,00 % 97,50%
Angka rata-rata lama
sekolah (Belajar) 8.5 8.5 8,62 8 8,70 9 8,80 8,93 9,06
Angka partisipasi
kasar :
- Angka Partisipasi
Kasar (APK) TK/
PAUD
40 40 49.41 50,53 51.88 43,77 54.47 57.19 60,04
- Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/
MI
129.23 129.23 111,10 114,29 111,15 114,64 111,20 111,25 111,30
- Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs
99.50 99.50 99,70 97,06 99,75 97,82 99,80 99,90 99,99
- Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMA/MA/SMK
73.60 73.60 78,04 87,15 83,04 88,19 88,09 93,09 98,09

Indikator 2012
(Kondisi Awal RPJMD)
2013 2014 2015 2016 2017 Interpret
asi
(2014)
Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Angka
Partisipasi
Murni :
- Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SD/MI/Paket A
95,00 95,00 97,00 96,37 97,50 100,97 98,00 98,25 98,50
- Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SMP/MTs/Paket B
75,00 75,00 85,50 71,95 90,50 73,06 92,25 94,40 95,00
- Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SMA/MA/SMK/Pa
ket C
56,40 56,40 58,00 64,75 64,00 65,87 70,05 76,05 83,05

Indikator 2012
(Kondisi Awal RPJMD)
2013 2014 2015 2016 2017 Interpret
asi
(2014)
Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisasi Target
RPJMD
Realisa
si
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Target
RPJMD
Angka Putus
Sekolah :
- APS SD/MI 2,70 2,70 0,06 0,02 0,50 0,01 0,04 0,03 0,02
- APS SMP/MTs 3,00 3,00 0,08 0,04 0,06 0,10 0,05 0,03 0,02
- APS SMA/MA/
SMK
0,86 0,86 0,40 0,12 0,35 0,14 0,25 0,02 0,01
Angka
Kelulusan:
- AL SD/MI 97,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- AL SMP/MTs 99,50 99,50 99,49 89,58 99,50 99,96 99,65 99,70 100,00
- AL SMA/MA/
SMK
91,92 91,92 98,04 94,24 98,05 99,88 98,50 98,50 100,00

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 dan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2016
(Capaian Tahun 2014)
188 INDIKATOR
RPJMD PROV. GTLO
2012-2017
TERCAPAI
(TAHUN 2014)
= 116 INDIKATOR atau
± 62 %
BELUM
TERCAPAI/PERLU
KERJA KERAS
72 INDIKATOR atau 38%

Rancangan RKPD
Provinsi Gorontalo
tahun 2017
4

VISI
GORONTALO
2012-2017
“TERWUJUDNYA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN BERBAGAI
BIDANG SERTA PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT YANG
BERKEADILAN DI PROVINSI
GORONTALO”
VISI
NASIONAL
2015-2019
TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG BERDAULAT,
MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG

Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi
kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur
pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi
secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian
keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan
Kesehatan.
Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan
Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih
baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat
serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air
bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan
meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara linkungan (pro Green).
mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun
penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan
adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta
menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

No Program Prioritas Arah Kebijakan
1. Pendidikan Peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas,
serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis)
2. Kesehatan Pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat
kesehatan masyarakat pembantu, dan Membangun sarana
prasarana kesehatan
3. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan
transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih
dan sanitasi dan persampahan
4. Ekonomi
Kerakyatan
Pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh, kehutanan,
Industri dan perdagangan, pariwisata dan budaya serta usaha
mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan
meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa

“TERUS MENDORONG PENINGKATAN SDM DAN MEMACU
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH, UNTUK PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”
Tema RKPD 2017 merupakan kelanjutan dari Tema RKPD sebelumnya, dan
sejalan dengan sasaran dan isu terkini

Unsur - unsur tema RKPD 2017 adalah :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia  Pengembangan sektor pendidikan dan
kesehatan serta menciptakan SDM yang
berdaya saing
2. Melakukan Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah
 Penyediaan infrastruktur dasar dan
strategis
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang
Berkeadilan
 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang
dapat mengurangi ketimpangan
pendapatan
 Menanggulangi kemiskinan dan
mengurangi pengangguran
 Peningkatan kesejahteraan sosial lainnya

TEMA : “TERUS MENDORONG PENINGKATAN SDM DAN MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH,
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”
Isu Strategis Sasaran Prioritas
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah yang
berkeadilan
1. Peningkatan kerjasama investasi
2. Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta Murni
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Mengembangkan Pariwisata Daerah
5. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi
6. Menurunkan angka pengangguran terbuka
7. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pengembangan infrastruktur
untuk percepatan
pembangunan daerah
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara
2. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis
3. Percepatan Pembangunan Daerah Berbasis Desa
4. Pembangunan Infrastruktur Desa
Penanggulangan kemiskinan 1. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin
2. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui pola bantuan sosial
dan ekonomi

TEMA : PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Isu Peningkatan Kualitas
Pendidikan
1. Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD
2. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam pelayanan publik
3. Pendidikan Gratis
4. Meningkatkan pemerataan, mutu relevansi dan daya saing serta perluasan akses
penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
5. Mendorong Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan informal)
6. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan
anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul
7. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga pendidik bersertifikasi
9. Peningkatan Status Sekolah (SNP)
10.Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesetaraan
disemua Kabupaten/kota
Isu Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta
berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif;
2. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta
menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan Jaminan
Sosial Kesehatan Nasional;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan
kesehatan;
5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu;
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil

LANJUTAN TEMA : PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Peningkatan Produksi dan
Produktifitas Pertanian secara
menyeluruh
1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan
kehutanan
2. Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Bencana Alam
1. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
2. Rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis
3. Perbaikan Sistem Drainase
4. Peningkatan Kapasitas kelembagaan bencana didaerah sampai dengan tingkat
Kabupaten/kota
5. Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan
Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai
6. Pembangunan data dan informasi spasial untuk peta rawan bencana
Peningatan kesejahteraan
sosial masyarakat khususnya
(PMKS)
1. Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi penyandang maslaah kesejahteraan
sosial (PMKS) secara adil dan merata
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Pengembangan Budaya
Daerah
1. Peningkatan dan Pelestarian nilai-nilai budaya daerah
Meningkatkan peran
perempuan dan kualitas hidup
anak
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM Perempuan
2. Menurunkan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak

TEMA : PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
Pengembangan Pemuda dan
Olahraga
1. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan
prestasi olahraga
2. Meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen
perubahan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
4. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga
5. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM keolahragaan
6. Meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan
penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
Pengembangan Wisata 1. Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata
2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata
3. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata
Pengembangan UMKM dan
Koperasi
1. Meningkatkan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi
2. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan fungsi lembaga pemberdayaan Koperasi UMKM
Mengembangkan Good
Gobernance & Clean
Government dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
1. Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah
2. Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah
3. Peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
4. Peningkatan kelembagaan perangkat pemerintahan daerah
5. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas
6. Meningkatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
7. Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah
8. Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

No Program Prioritas SKPD Pelaksana
1. Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal &
PTSP
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Dinas Koperasi, UMKM,
Perindag
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perindag
4. Program Pengembangan KUKM
Perindag
5. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Perindag
6. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans
7.
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Disnakertrans
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Disnakertrans
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans
10.
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi
dan Pengembangan Produktifitas Daerah
UPTD - BLK, Transmigrasi &
Pegembangan Produktivitas

2. Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah
1.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
DINAS PU
2. Program Pembangunan Jalan dan jembatan DINAS PU
3. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan DINAS PU
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh DINAS PU
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah DINAS PU
6. Program peningkatan pelayanan angkutan
Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Kominfo
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kominfo
8. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Kominfo
9. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat
BPM & Pembangunan Desa
Tertinggal
10. Program Pembangunan Desa Tertinggal
BPM & Pembangunan Desa
Tertinggal
11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DINAS PU
12. Program Pemanfaatan Ruang DINAS PU
13. Program Pembebasan Tanah Biro Pemerintahan

3. Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan
1. Program Perluasan Akses PAUDNI Dinas DIKBUDPORA
2. Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD Dinas DIKBUDPORA
3. Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD Dinas DIKBUDPORA
4. Program Perluasan Akses Dikmen Dinas DIKBUDPORA
5. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen Dinas DIKBUDPORA
6. Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen Dinas DIKBUDPORA
7. Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) Dinas DIKBUDPORA
8. Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK Dinas DIKBUDPORA
9. Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 Dinas DIKBUDPORA
10. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK Dinas DIKBUDPORA
11. Program Kepengawasan Pendidikan Dinas DIKBUDPORA
12. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Dinas DIKBUDPORA
13. Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB) Dinas DIKBUDPORA
14. Program Penyelenggaraan Ujian Nasional Dinas DIKBUDPORA
15. Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Dinas DIKBUDPORA
16. Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Dinas DIKBUDPORA
17. Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal Dinas DIKBUDPORA
18. Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) / Pendidikan Gratis Dinas DIKBUDPORA
19. Program Pengembangan Politeknik Gorontalo Politeknik
20. Program Perluasan Akses Pendidikan dasar Dinas DIKBUDPORA
21. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas Dinas DIKBUDPORA
22. Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas Dinas DIKBUDPORA

4. Peningkatan akses, layanan dan sarana prasarana kesehatan
1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
4. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan
8. Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular dan tidak menular Dinas Kesehatan
9. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
11. Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESTA) Dinas Kesehatan
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
13. Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi UPTD Labkesda
14. Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit RSU Provinsi
15. Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit RSU Provinsi
16. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat RSU Provinsi

5. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian
yang terintegrasi serta penguatan kedaulatan pangan
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura
2. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura
4. Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BBTPH
5. Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK) UPTD BBTPH
6. Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura UPTD BPTPH
7. Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK) UPTD BPTPH
8. Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPSB-TPH
9. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan PIJ
10. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan PIJ
11. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Badan Ketahanan Pangan dan PIJ
12. Program Pengkajian dan Informasi Badan Ketahanan Pangan dan PIJ
13. Program Maize Centre Badan Ketahanan Pangan dan PIJ
14. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging Dinas Peternakan & Perkebunan
15. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan
16. Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan
17.
Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta
pemenuhan persyaratan produk hewan
Dinas Peternakan & Perkebunan
18. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Dinas Peternakan & Perkebunan
19. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas Peternakan & Perkebunan
20. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Dinas Peternakan & Perkebunan

5. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian
yang terintegrasi serta penguatan kedaulatan pangan (LANJUTAN)
21. Program Penerapan Teknologi Peternakan UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu
22. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (DAK) UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu
23.
Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan
UPTD Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman Perkebunan
24. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM
25. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya
Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
Dinas Kehutanan, Energi dan SDM
26. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM
27. Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan dan Kelautan
28. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan
29. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan
30. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Dinas Perikanan dan Kelautan
31. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan
32. Program pelayanan sarana produksi Perikanan UPTD Taksi Mina Bahari
33. Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPTD - LPPMHP
34. Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis UPTD - BPBIAT
35. Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis UPTD - BPBILP
36. Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Bakorluh
37. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bakorluh
38. Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Bakorluh

6. Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam
1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hdiup Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
2. Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan
hidup
Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
4. Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah DINAS PU
6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan UPTD TPA TALUMELITO
7. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM
8. Program Pengendali Banjir DINAS PU
9. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPPD
10. Program Kedaruratan Dan Logistik BPPD
11. Program Rehabilitasi & Rekonstruksi BPPD
7. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
4. Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial
8. Pengembangan budaya dan destinasi wisata
1. Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas DIKBUDPORA
2. Program penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan Dinas DIKBUDPORA
3. Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo Dinas DIKBUDPORA
4. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Dinas DIKBUDPORA
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo
7. Program Pengembangan seni budaya daerah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo
8. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya Biro PP Kesra

9. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Biro PP Kesra
2.
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender
Biro PP Kesra
10. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga
1. Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional DIKBUDPORA
2. Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga DIKBUDPORA
3. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda DIKBUDPORA
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DIKBUDPORA
11. Pengembangan UMKM dan Koperasi
1. Program Pengembangan KUKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
4. Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang UPTD - BPSMB
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan UPTD - Metrologi

12. Penanggulangan Kemiskinan
1. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat
BPM & Pembangunan
Desa Tertinggal
2. Program Pembangunan Desa Tertinggal
BPM & Pembangunan
Desa Tertinggal
3.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa/ Kel
BPM & Pembangunan
Desa Tertinggal
4.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
BPM & Pembangunan
Desa Tertinggal
5. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
BPM & Pembangunan
Desa Tertinggal
6. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)
Perindag
7.
Program pembangunan dan pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi
Dinas Nakertrans
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin UPTD Bapelkesman

13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment)
1. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Keuangan dan Asset
Daerah
2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Dinas Keuangan dan Asset
Daerah
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dinas Keuangan dan Asset
Daerah
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol
6. Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat Kesbangpol
7. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kesbangpol
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA
9. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA
10. Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya BAPPEDA
11. Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan
Hidup
BAPPEDA
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum & Organisasi
14. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Biro Hukum & Organisasi
15. Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan & Ketatalaksanaan Biro Hukum & Organisasi
16. Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum & Organisasi
17. Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Biro Hukum & Organisasi
18. Program Pengendalian Pembangunan Biro P2E
19. Program Pengendalian Ekonomi Biro P2E
20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD
21. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Sekretariat DPRD
22. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat
23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan Inspektorat

13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment)
(LANJUTAN)
24. Program Pendidikan Kedinasan BKPPD
25. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKPPD
26. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian BKPPD
27. Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk
Kesejahteraan Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
28. Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Linmas
29. Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan
Kenyamanan Serta Ketertiban Umum
Satpol PP dan Linmas
30. Program Riset Pengembangan Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
31. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah
32. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Biro Umum, Biro Pemerintahan, Kantor
Perwakilan Jakarta & Biro Humas
33. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Prov. Gorontalo Biro Umum
34. Program Penataan Wilayah Provinsi Biro Pemerintahan
35. Program Kerjasama Informasi dgn Mas Media Biro Humas dan Protokol, Dinas Perhubpar
& Kominfo
36. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo
37. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo
38. Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
39. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
40. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
41. Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
42. Program Pengembangan Data dan Informasi BAPPEDA

1. Dukungan terhadap percepatan infrastruktur Strategis (Rumah Sakit
Provinsi, GORR, Waduk Dumbayabulan/Toheti/Randangan,
Pengembangan Bandara Djalaluddin).
2. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (Prodira).
3. Dukungan terhadap Pemenuhan amanat UU 40/2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
4. Pemenuhan Kebutuhan Mahyani oleh penduduk miskin kurang lebih
1.000 unit/Tahun.
5. Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.
6. Menjadikan Gorontalo sebagai lumbung ternak di Kawasan Timur
Indonesia.
7. Mendorong Pengembangan Kecamatan ber-IPM dengan Kategori
“Menengah Bawah”
8. Disiplin penggunaan anggaran dan mempertahankan komposisi
anggaran publik diatas 70 persen dari total APBD.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEBAGAI DAYA UNGKIT MULTISEKTOR

Sinergitas
Pembangunan
Nasional dan Daerah
5

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah
dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri
dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)
Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha
yang sudah berjalan
Mental / Karakter

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI
Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 7.1 7.2 7.8 7.8 8.3
Gorontalo 6.7 7.2 8.4 8.6 8.9
Sulawesi Tengah 7.6 7.7 8.1 8.3 8.9
Sulawesi Selatan 7.4 7.4 8.3 9.1 9.1
Sulawesi Barat 8.1 9.8 10.1 10.2 10.4
Sulawesi
Tenggara
7.8 8.0 8.2 10.1 10.3
Wilayah
Tingkat Kemiskinan (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 7.1 6.6 6.1 5.6 5.1
Gorontalo 15.9 14.7 14.1 12.4 11.2
Sulawesi Tengah 13.7 12.7 11.7 10.7 9.7
Sulawesi Barat 10.2 9.4 8.7 7.9 7.1
Sulawesi
Tenggara 13.5 12.4 11.4 10.4 9.3
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI
Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3
Gorontalo 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4
Sulawesi Tengah 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1
Sulawesi Barat 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8
Sulawesi
Tenggara
3.7 3.5 3.4 3.2 3.0
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI
Sumber : Buku III RPJMN 2015 - 2019

PROVINSI GORONTALO
 PKN/PKW
 Pembangunan jalur KA antara Isimu-Kota
Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-
Belang-Kema-Bitung
 Pengembangan Bandara Jalaludin
 Pengembangan Pelabuhan Kwandang
 Pengembangan Pelabuhan Tilamuta
 Pembangunan Faspel Laut Gorontalo
 Pengembangan Pelabuhan Bumbulan
 Pembangunan Jalan Gorontalo Outter Ring
Road (GORR)
 Pembangunan Jalan Lintas Timur (Pentadu –
Bilato – Biluhu Barat – Gorontalo)
 Pembangunan Jalan Penghubung Gorontalo
– ke Manado
 Pembangunan Jalan Lintas Penghubung
(Tolinggula – Marisa)
 Pengembangan Dermaga Penyeberangan
Marisa
 Pengembangan Dermaga Penyeberangan
Wakai
 Pengembangan Sistem Transit dan Semi
BRT Kota Gorontalo*
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
Sumber : Buku III RPJMN 2015 - 2019

RENCANA KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
GORONTALO
TAHUN 2017

TRANS
SULAWESI
Pembangunan jalur KA Manado-Bitung
Pembangunan jalur KA Bitung-Gorontalo-Isimu
Pembangunan jalur KA ParePare-Mamuju
Pembangunan jalur KA Makassar-ParePare
Pembangunan jalur KA Makassar-Bulukumba-Watampone
TRANS
KALIMANTAN
Pembangunan jalur KA Tanjung-Paringin-Rantau Martapura-Bandara Syamsoedin Noor-
Banjarmasin
Pembangunan jalur kereta api Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot
Pembangunan jalur KA Tanjung-Balikpapan
Pembangunan jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya
Pembangunan jalur KA Balikpapan - Samarinda
Pembangunan jalur KA Murung Raya-Kutai Barat-Paser-Penajam Paser Utara-Balikpapan
Pembangunan jalur KA Tanjung-Balikpapan
TRANS
SUMATERA
Pembangunan jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung
Pembangunan jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangke
Pembangunan KA dari KEK Seimangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung-Pelabuhan Belawan
Pembangunan jalur KA Duku-Bandara Internasional Minangkabau
Pembangunan jalur KA Batu Ampar-Bandara Hang Nadim
Pembangunan jalur KA Tanjung Uncang-Batam Center
Pembangunan/reaktivasi jalur KA menuju Pelabuhan Panjang Lampung
TRANS PAPUA
Persiapan pembangunan jalur KA Sorong-Manokwari
Persiapan pembangunan jalur KA Manokwari-Nabire
Persiapan pembangunan jalur KA Nabire-Timika
Persiapan pembangunan jalur KA Nabire-Sarmi-Jayapura
JAWA-BALI
Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas
JICT/KOJA
Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper-Bandara Soetta
Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno Hatta-Halim
Pembangunan jalur KA antara Cangkring-Pelabuhan Cirebon
Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek-Tanjung Sari-Kertajati
Reaktivasi jalur KA antara Cirebon-Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru
antara Kadipaten-Bandara Kertajati
Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon
Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage
Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo
Pembangunan jalur ganda KA antara Surabaya-Kalimas/Tanjung Perak
Pembangunan jalur KA antara Kandangan-Pelabuhan Teluk Lamong
Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja-Rangkasbitung-
Merak
Pembangunan jalur KA antara Tonjong-Pelabuhan Bojonegara
Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai-Denpasar-Mengwi
Pembangunan jalur KA untuk mendukung distribusi yang efisien
di RPJMN III antara lain:
x
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN MENDUKUNG DISTRIBUSI YANG EFISIEN

PEMBANGUNAN BANDARA DI GORONTALO
Pelaksanaan Pembangunan:
Bandara Djalaluddin – Gorontalo (Penyelesaian Pembangunan)

Pembangunan Rusunawa
KETERANGAN:
• Pembangunan Rumah Khusus
• Pembangunan Rumah Swadaya
• Pengembangan Jaringan SPAM MBR
• SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK)
• SPAM Ibukota Pemekaran/ Perluasan
Infr. Permukiman Kws Perkotaan
Infrastruktur Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO
SANITASI
• 57,62% Akses Layak
• 2,70% Akses Dasar
• 39,68% Tidak ada akses
Sumber: Susenas 2015 Tw I
AIR MINUM
• 51,30% Akses 4K
• 2,07% Akses Dasar
• 46,64% Tidak ada akses
Sumber: Susenas 2014
CAPAIAN
TARGET
Akses
Layak
75,00%
Akses
Dasar
25,00%
Akses 4K
67,94%
Akses
Dasar
32,06%
PSU Perumahan
850 unit, Rp 6,66 Miliar
294 unit sarusun, Rp 75,85 Miliar
Pembangunan Rumah Khusus
470 unit, Rp 54,14 Miliar
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
4.000 unit, Rp 66 Miliar
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
6 Kab/Kota ~ 238,36 Ha
indikatif 2017

Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Gorontalo saat ini sebagian besar merupakan
bagian dari sistem interkoneksi 150 kV dan 70 kV Minahasa – Gorontalo. Kedepan, sistem
150 kV ini akan dikembangkan sampai ke Sulawesi Tengah dan membentuk sistem
kelistrikan Sulawesi Bagian Utara atau disebut Sulbagut. Sub-sistem interkoneksi 150 kV
Gorontalo melayani beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo yaitu Kota
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara,
Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo melalui empat gardu induk yaitu GI
Botupingge, GI Isimu, GI Marisa dan GI Buroko.
Sistem kelistrikan tersebut dipasok dari beberapa pembangkit di Provinsi Gorontalo
sebagai bagian dari sistem interkoneksi Sulbagut meliputi PLTD, PLTM dan PLTU dengan
total kapasitas terpasang sebesar 77 MW, terdiri dari PLTD HSD 53 MW, diikuti PLTU 21
MW dan PLTM 4 MW. Daya mampu pembangkit di Gorontalo saat ini sebesar 49 MW
sedangkan beban puncak tertinggi Gorontalo yang pernah dicapai sampai dengan Triwulan
III tahun 2014 sebesar 80 MW, kondisi ini menyebabkan adanya aliran daya dari Sulawesi
Utara ke Gorontalo melalui jaringan transmisi 150 kV untuk memenuhi kebutuhan listrik di
Gorontalo. Adanya tambahan PLTU IPP Molotabu unit 2 sebesar 10 MW pada awal tahun
2014 akan menambah daya mampu sistem pembangkitan di Gorontalo dan mengurangi
konsumsi BBM dari pembangkit PLTD.
Pengembangan Ketenagalistrikan Gorontalo

Transmisi
Gardu
Induk
Pembangunan Bandara Pohuwato
200.000 (RM)
Peningkatan kapasitas Gardu Induk
Botupingge 60 MVA
Pengembangan Transmisi dari
Marisa ke Moutong 150 kV
Pembangunan PLTU Gorontalo
(FTP1)
2x25 MW (PLN)
Pembangunan PLTM Tersebar
Gorontalo 5 MW (IPP)
Pembangunan PLTU Gorontalo Energi
14 MW (IPP)
Marisa
Tilamuta
Blau
Pinogu
Gorontalo
Bandar Udara
Keterangan:

Rencana Pengembangan Transmisi 150 kV dan Gardu Induk
No Pemilik Lokasi Sistem kelistrikan Subsistem Jenis Nama Pembangkit Unit (MW)
Total kap.
(MW)
COD
1 PLN Gorontalo Gorontalo Gorontalo PLTU Gorontalo (FTP1) 2x25 25 2017
2 IPP Gorontalo Gorontalo Gorontalo PLTM PLTM Tersebar Gorontalo 5 5 2017
3 IPP Gorontalo Sulbagut Gorontalo PLTU Gorontalo Energi 14 14 2017
Rencana Pengembangan Pembangkit

LOKASI SATUAN VOL
OUTPUT
SAT OUTCOME VOL
OUTCOME
TOTAL 2017
Indikasi (Rp. Juta)
Kab. Bone Bolango Intake 1 m3/detik 20.000
Kab. Bone Bolango Intake 1 m3/detik 64.700
Kab. Gorontalo Utara Intake 1 m3/detik 12.000
Kab. Pohuwato Intake 1 m3/detik 12.000
Kab. Boalemo Km 3 Ha 42 2.500
Kab. Pohuwato Km 5 Ha 417 25.000
Kab. Bone Bolango Km 1 Ha 145 14.500
Kab. Gorontalo Km 8 Ha 200 20.000
Kab. Gorontalo Km 0 Ha 0 275
Kab. Gorontalo Utara Km 1 Ha 2 15.000
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DI GORONTALO

LAMPIRAN
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2016 (ON GOING)

Sulawesi Utara
Pelabuhan : Pelabuhan Karatung Rp. 1,79 M
Sulawesi Utara
Pelabuhan : Pelabuhan
Bitung Rp. 2,07 M
Sulawesi Tengah
Tilamuta Rp. 32,32 M
Sulawesi Tenggara
Kendari Rp. 19,18 M
Sulawesi Selatan
Pelabuhan : Pelabuhan Makassar Rp.
29,03 M
Gorontalo
Pelabuhan : Pelabuhan Sabang Rp.
48,02 M
Sulawesi Utara
Bandar Udara : Bandar Udara
Melongguane Rp. 107,97 M
Gorontalo
Bandar Udara : Bandar Udara Pahuwato
Sulawesi Tengah
Bandar Udara : Bandar Udara Tojo Una-una
Sulawesi Tengah
Bandar Udara : Bandar Udara Morowali
Sulawesi Tenggara
Bandar Udara : Bandar Udara Halu oleo
Rp. 19,18 M
Gorontalo
Bandar Udara : Bandar Udara Mutiara
Rp. 356,84 M
Sulawesi Barat
Bandar Udara : Bandar Udara Buntu Kunik
KA Sulbar - Sulsel
Kereta Api: Pembangunan jalur KA dari
Parepare sampai dengan mamuju
KA Sulawesi
Kereta Api: Pembangunan jalur KA
antara Isimu – Palu – Mamuju
KA Sulawesi
Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara
Makassar - Watampone
KA Sulawesi
Kereta Api: Pembangunan jalur KA
antara Manado – Gorontalo – Isimu
Sulsel SDA: Ongoing Bendungan Passaloreng
Sulsel SDA: Ongoing Bendungan Karalloe
Sulawesi Utara
Energi : PLTMG Mobile PP
Sulbagut (Amurang) 20,8 kW
Rp. 1,25 M
Sulawesi Tengah
LLASDP:
Pemb. Derm. Penyeb. Miangas Tahap III Rp. 14,15 Milyar
Sulawesi Tenggara
LLASDP:
Pemb. Derm. Penyeb. Bombana Rp. 24,20 Milyar
Sulbar Jalan : Rekonstruksi Jalan SALUBATU
– MAMBI Rp 99,97 M
Gorontalo
SDA: Bendungan Lolak
Peta Infrastruktur Prioritas Pulau Sulawesi

Infrastruktur Air Limbah
Infrastruktur Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah
Pembangunan Rumah
Swadaya
Rp 22,95 Milyar
Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
Rp 26,22 Milyar
Pembangunan Rumah Khusus
208 Unit, Rp 40,82 Milyar
Pembangunan Rumah Khusus 208
Unit, Rp 40,82 Milyar
Pembangunan
Rusunawa
576 Unit, Rp 121,2
Milyar
Infrastruktur TPA
(1 kab) Rp 32,5 Milyar
SPAM IbuKota
Kecamatan (2 kab)
Rp 18,37 Milyar
Infrastruktur
Permukiman
Kawasan Perdesaan
Rp 60,76 Milyar
Infrastruktur Permukiman
Kawasan Perkotaan Rp 77
Milyar
Pengembangan jaringan SPAM
MBR (5 kab) dan SPAM IKK (3
kab) Rp 61 Milyar
SPAM Kawasan Kumuh perkotaan
dan di Ibukota Kecamatan (2 kab)
Rp 48,8 Milyar
Infrastruktur Permukiman Kawasan
Perkotaan Rp 224 Milyar
Rp 40,4 Milyar
SPAM IKK (4 kab) dan
pengembangan jaringan
SPAM MBR (6 kab) Rp 65
Milyar
Infrastruktur TPA
(1 kab) Rp 35,6 Milyar
Rumah Swadaya Rp 37,68
Milyar
Kawasan Perkotaan Rp
112 Milyar
SPAM IbuKota Kecamatan
(3 kab) dan di Kawasan
Rawan Air/ Perbatasan/
Pulau Terluar (6 kab)
Rp 40,5 Milyar
Infrastruktur TPA
(1 kab) Rp 31Milyar
Rumah Swadaya Rp 52,75
Milyar
Kawasan Perkotaan Rp
135 Milyar
Pengembangan jaringan
SPAM MBR (10 kab) Rp
119,46 Milyar
Infrastruktur air limbah
sistem terpusat
Rp 86 Milyar
Infrastruktur
Permukiman Kawasan
Perkotaan
Rp 392 Milyar
• Pengembangan Jaringan
SPAM MBR
• SPAM di Ibukota Kecamatan
(IKK)
• SPAM Regional
• SPAM Kawasan Kumuh
Perkotaan
• Pembangunan Rumah Khusus
• Pembangunan Rumah Swadaya
Infr. Permukiman Kws
Perkotaan
Infr. Permukiman Kws
Perdesaan

1
2
Pembangunan jalur KA (pemasangan rel),
pengadaan material dan pengadaan lahan
antara Makasar-Parepare (tubuh baan dan
pemasangan rel): Rp. 470 M
Persiapan pembangunan jalur KA antara
Manado – Bitung (pengadaan lahan,
Amdal, Larap): Rp. 0,75 M
1
2
Bitung - Gorontalo - Isimu (pengadaan
lahan, Amdal, Larap): Rp. 4,5 M
3
3
Makassar - Takalar - Watampone(Amdal
dan Larap): Rp. 3,6 M
4
Pare-Pare – Mamuju (Amdal, Larap):
Rp. 3,25 M
5
4
5
Kegiatan Strategis KA Trans Sulawesi

No Kegiatan Indikatif 2016 (Milyar)
Pelabuhan Laut
1. Pelabuhan Tilamuta 32,32
2. Pelabuhan Anggrek 10,50
Jalan
1. Rekonstruksi Jalan BILATO - TANGKOBU (RENCANA SK) 140,00
2. Pelebaran Jalan PAGUYAMAN - TABULO - MARISA - LEMITO 249,52
3. Pembangunan Jalan GORR I 184,98
Bandar Udara
1. BANDAR UDARA DJALALUDDIN-GORONTALO
296,00
SDA
1. Pembangunan Bendung Randangan (Multi Years) 45 ,00
2. Pengembangan DI. Lintas Bone 75,00
3. Pembangunan Long Storage Bulia 50,00
4. Pembangunan Bendung/ Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Bone Bolango-
Kota Gorontalo
28,00
5. Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Tanggilingo 65,00
Kegiatan Strategis
Provinsi Gorontalo (1)

No. Kegiatan
Indikatif 2016
(Rp Milyar)
Pengembangan Air Minum 74,95
1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan
pengembangan air minum
0,95
2. Fasilitasi PDAM (Kab. Boalemo) 3,00
3. Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Boalemo,
Kab. Bone Molango, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo
Utara, Kab. Pohuwato)
30,50
4. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Bole Molango, Kab.
Gorontalo Utara, Kab. Pohuwato)
30,50
5. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Pohuwato) 10,00
Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,50
1. Infrastruktur TPA (Kab. Bone Bolango) 25,50
2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab.
Boalemo)
5,00
3. TPST/3R skala komunal (Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato,
Kota Gorontalo)
3,00
Pembangunan Permukiman 91,00
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
pengembangan permukiman (Kab. Pohuwato, Kota
Gorontalo)
3,20
2. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab.
Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab Gorontalo, Kab.
Pohuwato)
10,80
3. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kota
Gorontalo, Kab. Pohuwato)
77,00
No. Kegiatan
Indikatif 2016
(Rp Milyar)
Penataan Bangunan dan Lingkungan 16,95
1. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab.
Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab.
Limboto, Kab. Marisa, Kab. Pohuwato, Kota Gorontalo)
6,95
2. Penataan bangunan (Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato) 10,00
Penyediaan Perumahan 210,36
1. Pembangunan Rusunawa (Kab. Boalemo, Kab. Bone
Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Marisa, Kab. Pohuwato)
121,20
2. PSU Perumahan (Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango,
Kab. Gorontalo, Kab. Marisa, Kab. Pohuwato)
5,08
3. Pembangunan Rumah Khusus 40,84
4. Pembangunan Baru Rumah Swadaya 13,11
5. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 30,15
Kegiatan Strategis
Provinsi Gorontalo (1)

PENUTUP
 Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan
pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari
perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
 Bappeda yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai
koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah
kabupaten/kota. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator
dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.
 Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan:
 Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti
fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.
Program-program lain akan minimal alokasinya
 Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada
setiap program/kegiatan:
 Apakah proyek ini perlu?
 Apakah proyek ini perlu sekarang?
 Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan
sebesar-besarnya dalam proyek ini?
 Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Slide 81

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
• Sinkronisasi Data
Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
• Penetapan Arah
Kebijakan dan
Prioritas
Pembangunan
• Sidang Kabinet
Rancangan Awal
RKP & Pagu
Indikatif
• SKB MPPN/Ka
Bappenas tentang
dan MenKeu
tentang Rancangan
Awal RKP dan
Pagu Indikatif
• Rakorbangpus
 Multi – Pihak
 Tiga Pihak
• Penyusunan
Rencana Kerja K/L
• Musrenbangprov
• Rangkaian
Musrenbangnas
• Sidang Kabinet
Rancangan Akhir
RKP
• Perpres RKP
• Penelaahan RKA-KL
• Penyusunan Draft
Nota Keu dan RUU
APBN
• Rancangan RKP
• Penyampaian
Rancangan RKP
dan Kerangka
Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal ke
DPR
• Pembicaraan
Pendahuluan
• Lanjutan
Pertemuan Tiga
Pihak
• SKB MPPN/Ka.
Bappenas dan
MenKeu tentang
Pagu Anggaran
K/L
• Ratas Kerangka
Ekonomi Makro
dan Resource
Envelope
• Kepres
Alokasi
Anggaran
• Finalisasi
DIPA
• Kepres
APBN
• Kepres RKP
• Pembahasan
Nota Keuangan
dan RUU APBN
• Penetapan UU
APBN
• Surat Menkeu
tentang
Kesepakatan
Pemerintah -
DPR
• Penelaahan RKA
K/L
• Penyampaian
dan
Pembahasan
Nota
Keuangan
dan RUU
APBN
Slid
e -

RKPD2017

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to RKPD2017

Similar to RKPD2017 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

RKPD2017