Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analisis sementara apbd kkr 2015 2016

873 views

Published on

HAsil analisis Jari Borneo Barat mengenai APBD kabupaten Kubu Raya tahun2015-2016

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

Analisis sementara apbd kkr 2015 2016

  1. 1. Analisis APBD KKR 2015-2016 Potret Anggaran KKR 2015-2016 1. Trend Pendapatan KKR 2015 – 2016 Pendapatan daerah KKR 2015 – 2016 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat APBD Murni TA 2015 dimana pendapatan daerah KKR mencapai Rp.1.218.198.405.395,00 , pada APBD Perubahan TA 2015 meningkat menjadi Rp. 1.279.183.346.390,61 atau mengalami pertumbuhan 5%. Pada APBD Murni 2016 Rp. 1.458.019.269.629,61 atau meningkat sebesar 12% atau meningkat sebesar 16% dari APBD Murni 2015. Berikut grafik yang mengambarkan trend pendapatan KKR 2015 – 2016 Grafik Trend Pendapatan Daerah KKR 2015 – 2016 Pertumbuhan pendapatan daerah KKR 2015 – 2016 didorong adanya kenaikan pada masing – masing akun Pendapatan Daerah KKR, yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun dana perimbangan masih sebagai penyumbang terbesar dari pendapatan darah KKR 2015 – 2016, namun secara persentase mengalami penurunan akibat kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Berikut tabel pendapatan daerah KKR 2015 – 2016 Uraian M 2015 P 2015 M 2016 Pendapatan Daerah 1.218.198.405.395,00 1.279.183.346.390,61 1.458.019.269.629,61 Pendapatan Asli Daerah 98.150.899.043,10 118.088.916.074,71 132.323.164.813,71 Dana Perimbangan 892.894.089.000,00 913.975.489.000,00 1.015.692.623.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 227.153.417.351,90 247.118.941.315,90 310.003.481.815,90 1.218.198.405.395,00 1.279.183.346.390,61 1.458.019.269.629,61 1.000.000.000.000,00 1.100.000.000.000,00 1.200.000.000.000,00 1.300.000.000.000,00 1.400.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 M 2015 P 2015 M 2016 Trend Pendapatan Daerah KKR 2015 - 2016 Trend Pendapatan Daerah
  2. 2. Berikut grafik yang mengambarkan trend persentase proporsi masing – masing kelompok pendapatan daerah KKR 2015 – 2016. Bila dirinci lebih dalam dari dana perimbangan yang menyumbang terbesar pada pendapatan daerah KKR 2015 – 2016, maka komponen yang paling besar adalah pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima KKR pada tahun 2015 Rp. 732,770,242,000 atau 60,15% dari total pendapatan daerah baik pada APBD Murni dan menurun persentasenya menjadi 57,28% pada APBD Perubahan 2015. Pada APBD Murni 2016 Rp. 787,062,196,000 atau sebesar 53,98% dari pendapatan daerah KKR. Hal ini menyatakan bahwa secara jumlah, DAU mengalami peningkatan, tetapi secara persentase mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada sumber – sumber lain pendapatan daerah KKR. Komponen lain pada dana perimbangan yang perlu diperhatikan adalah komponen Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara jumlah total, pada tahun 2015 dengan jumlah Rp. 103,521,030,000 meningkat menjadi Rp. 172,027,610,000 atau meningkat sebesar 40% pada APBD Murni 2016. Dan terdapat DAK tambahan pada APBD Perubahan 2015. Jika dirinci lebih lanjut pada Dana Alokasi Khusus, terdapat kenaikan dan penurunan yang signifikan pada beberapa Bidang DAK. Berikut ini table rincian DAK KKR 2015 – 2016 : Rincian DAK KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.800.550.000,00 1.800.550.000,00 571.060.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5.011.070.000,00 5.011.070.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 12.412.430.000,00 12.412.430.000,00 110.925.180.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 35.189.990.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.895.140.000,00 1.895.140.000,00 467.230.000,00 DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5.417.030.000,00 5.417.030.000,00 1.465.010.000,00 DAK Bidang Keluarga Berencana 1.547.650.000,00 1.547.650.000,00 600.040.000,00 73,30% 18,65% 8,06% 71,45% 19,32% 9,23% 69,66% 21,26% 9,08% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Trend Sumber Pendapatan Daerah KKR 2015 - 2016 M 2015 P 2015 M 2016
  3. 3. DAK Bidang Kesehatan 7.853.700.000,00 7.853.700.000,00 10.654.840.000,00 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 431.910.000,00 431.910.000,00 272.130.000,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.221.430.000,00 2.221.430.000,00 959.160.000,00 DAK Bidang Pasar 2.009.180.000,00 2.009.180.000,00 1.799.510.000,00 DAK Bidang Pendidikan 39.614.240.000,00 39.614.240.000,00 2.854.880.000,00 DAK Bidang Pertanian 5.612.520.000,00 5.612.520.000,00 4.485.750.000,00 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 7.321.880.000,00 7.321.880.000,00 DAK Bidang Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran 3.324.350.000,00 3.324.350.000,00 DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan 4.931.830.000,00 4.931.830.000,00 677.620.000,00 Total Dana Alokasi Khusus (DAK) KKR 103.521.030.000,00 103.521.030.000,00 172.027.610.000,00 Jika dilihat dari table diatas, maka terdapat kenaikan yang sangat signifikan DAK bidang Infrastruktur jalan. Dimana pada APBD perubahan TA 2015 Rp. 12.412.430.000,00 dan meningkat 88,81% pada APBD Murni TA 2016. Secara proporsi, pada APBD Murni TA 2016, 64,48% DAK diperuntukan pada bidang Infrastruktur jalan. Terkait dengan isu tata kelola hutan dan lahan, terdapat penurunan DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada KKR pada APBD Murni TA 2016. Penurunan pada isu tersebut terdapat pada DAK bidang Kehutanan dan DAK bidang Lingkungan Hidup. DAK Bidang kehutanan mengalami penurunan 47,77% dari APBD Perubahan TA 2015 ke APBD Murni TA 2016. Sedangan DAK bidang lingkungan hidup menurun 56,82% dari APBD Perubahan TA 2015 ke APBD Murni TA 2016. DAK merupakan kewenangan pusat dalam menentukan beberapa jumlah yang diberikan kepada pemerintah daerah, dengan berbagai formulasi perhitungan yang sangat kompleks. Sehingga saat ini belum ditemukan factor yang mempengaruhi perurunan tersebut. Asumsi saat ini adalah dipengaruhi oleh adanya UU 23 Tahun 2015 tentang pememrintahan daerah. 2. Trend Belanja KKR 2015 – 2016 Target belanja daerah KKR dari Tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan tersebut tidak cukup signifikan, seperti yang dapat dilihat pada table dibawah ini : Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016 Total Belanja Daerah 1.274.246.249.268,00 1.337.330.607.810,00 1.518.019.269.629,61 Belanja Tidak Langsung 623.795.970.539,00 652.188.571.153,00 809.909.482.633,00 Belanja Langsung 650.450.278.729,00 685.142.036.657,00 708.109.786.996,61 Dari table di atas menunjukan peningkatan belanja daerah KKR dari tahun 2015 ke tahun 2016, dimana dapat dilihat bahwa Belanja Daerah KKR mengalami kenaikan sekitar 5% dari APBD Murni TA 2015 ke APBD Perubahan TA 2015, kemudian mengalami kenaikan sekitar
  4. 4. 12% dari APBD Perubahan 2015 ke Murni 2016 dan mengalami kenaikan sekitar 16% dari Murni 2015 ke Murni 2016. Jika dilihat dari persentasi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung APBD KKR TA 2015 dan 2016 terjadi perubahan. Dimana pada APBD Murni dan Perubahan TA 2015, persentasi belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Namun pada APBD KKR Murni Tahun 2016 persentasi belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja langsung. Perbandingan persentasi tersebut bisa dilihat pada table dibawah ini : Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016 BTL 49% 49% 53% BL 51% 51% 47% Asumsi awal terkait table diatas adalah disebabkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda KKR ke Pemerintahan Desa sebesar Rp. 66,56 Milyar yang dikeluarkan melalui Bantuan keuangan pada belanja tidak langsung. Sehingga hal itu mempengaruhi postur belanja daerah Kubu Raya. Berdasarkan jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun 2015 dan 2016, KKR mengalami defisit anggaran yang meningkat. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari table di bawah ini : Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016 PENDAPATAN DAERAH 1.218.198.405.395,00 1.279.183.346.390,61 1.458.019.269.629,61 TOTAL BELANJA DAERAH 1.274.246.249.268,00 1.337.330.607.810,00 1.518.019.269.629,61 SURPLUS / (DEFISIT) -56.047.843.873,00 -58.147.261.419,39 -60.000.000.000,00 Dari table di atas menunjukan peningkatan defisit anggaran KKR dari tahun 2015 ke tahun 2016, di mana dapat dilihat bahwa defisit anggaran KKR mengalami kenaikan sekitar 5% dari APBD Murni TA 2015 ke APBD Perubahan TA 2015, mengalami kenaikan sekitar 3% dari APBD Perubahan 2015 ke Murni 2016 dan mengalami kenaikan sekitar 7% dari Murni 2015 ke Murni 2016. Namun bisa dikatakan bahwa kenaikan defisit anggaran KKR tidak cukup signifikan. Meskipun pendapatan daerah kabupaten kubu raya mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016, tetapi juga diikuti dengan kenaikan pada belanja daerahnya. Sehingga defisit anggaran KKR pada tahun 2016 juga meningkat. Meningkatnya pendapatan daerah KKR tidak berpengaruh pada desisit atau surplusnya anggaran KKR tahun 2015 – 2016.
  5. 5. 3. Trend Belanja Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup KKR 2015 – 2016 i) Trend Belanja urusan Kehutanan KKR 2015 – 2016 Di Kabupaten Kubu Raya, urusan kehutanan terdapat pada Dinas Perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Dimana dalam satu dinas (SKPD) terdapat 3 bidang, yaitu perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Berikut ini adalah trend belanja proporsi belanja urusan kehutanan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 – 2016 : Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, total BTL daerah dan total BL daerah, maka grafiknya adalah : Catatan : total belanja Disbunhutam dibandingan dengan total Belanja Daerah, BTL disbanding dengan BTL Daerah dan BL disbanding dengan BL Daera. ii) Trend Belanja Urusan Lingkungan Hidup KKR 2015 – 2016 Urusan lingkungan hidup di KKR terdapat pada Badan lingkungan Hidup Daerah Kubu Raya. Berikut ini adalah trend belanja proporsi belanja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 – 2016 : 9.353.366.487,00 7.361.293.898,00 7.681.461.649,00 6.491.312.900,00 6.566.312.600,00 7.752.788.300,00 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00 M 2015 P 2015 M 2016 Trend Belanja urusan Kehutanan KKR 2015 - 2016 Belanja Tidak Langsung Belanja Langusng Total Belanja Urusan Kehutanan 1,24% 1,50% 1,00%1,04% 1,13% 0,96% 1,02% 0,95% 1,09% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% Total BTL BL M 2015 P 2015 M 2016
  6. 6. Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, total BTL daerah dan total BL daerah, maka grafiknya adalah : Analisis 1. Analisis Urusan Kehutanan Sumber dana dari sector Perkebunan, kehutanan dan pertambangan Untuk sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, ada 3 pendapatan daerah KKR pada tahun 2015 dan 2016 yang bersumber dari dana perimbangan yang diperoleh dari sektor kehutanan dan Pertambangan, yaitu seperti pada table dibawah ini : 2.233.463.922,0 0 1.955.375.710,0 0 2.158.025.605,0 0 4.682.636.450,0 0 4.742.836.450,0 0 2.997.441.048,0 0 6.916.100.372,0 0 6.698.212.160,0 0 5.155.466.653,0 0 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Trend Belanja Urusan Lingkungan Hidup KKR 2015 - 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Total 0,54% 0,36% 0,72% 0,50% 0,30% 0,69% 0,34% 0,27% 0,42% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% Total Belanja BLHD KKR BTL BL Trend Proporsi Belanja Urusan Lingkungan Hidup KKR Tahun 2015 - 2016 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
  7. 7. Sumber Dari Dana Perimbangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00 DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00 Total 30.738.120.000,00 30.738.120.000,00 29.727.210.000,00 Alokasi dan proporsi Anggaran Disbunhuttam (BTL,BL, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal) Alokasi anggaran untuk Disbunhutam tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini: Belanja Disbunhuttam KKR Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016 Belanja Daerah 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00 Belanja Tidak Langsung 9.353.366.487,00 7.361.293.898,00 7.681.461.649,00 Belanja Langusng 6.491.312.900,00 6.566.312.600,00 7.752.788.300,00 Alokasi Anggaran Untuk Disbunhuttam cendrung menurun bila dibandingkan dengan total belanja daerah KKR. Dimana pada APBD M 2015, Disbunhuttam mendapat alokasi sekitar 1,24% menurun menjadi 1,04% pada Perubahan 2015 dan menurun menjadi 1,02% pada APBD M2016. Hal ini juga dipengarui oleh secara nomilal juga menurun. Dimana dari APBD M2015 menurun sekitar 12% ke APBD Perubahan 2015 dan menurun 3% ke Murni 2016. Tetapi dari APBD M 2015 meningkat sekitar 11% ke APBD P 2015.”disbunhuttam memasang nominal lebih besar pada APBD Murni dan menurunkan pada APBD Perubahan. Perlu juga melihat bagaimana pada APBD P 2016. Kenaikan belanja Disbunhuttam dari APBD P 2015 ke APBD M 2016 sekitar 11% dikarenana ada kenaikan pada belanja langsung sekitar 18% .Sedangkan pada BTL mengalami kenaikan sekitar 4% dari APBD perubahan 2015 ke Murni 2016. Terjadi perubahan perbandingan antara BTL dan BL pada Disbunhuttam dari APBD M2015 ke APBD M 2016, dimana pada 2015 Murni BTL lebih besar dari BL yaitu 59,03%;49,97%, APBD P 2015 BTL lebih besar dari BL yaitu 52,85%:47,15%. Sedangkan Pada APBD M 2016, BL lebih besar dari BTL yaitu 50,23%:49,77%
  8. 8. Proporsi BTL dan BL Disbunhutam terhadap total belanja disbunhuttam Proporsi jenis belanja disbunhuttam terhadap total belanja disbunhuttam Proporsi jenis belanja disbunhutam pada belanja langsungnya Persentasi sumber dana dari sector Perkebunan, kehutanan dan pertambangan untuk Disbunhuttam baik total belanja maupun belanja langsung. Jika membandingkan antara pendapatan daerah untuk sector kehutanan dan alokasi anggaran untuk Disbunhutam KKR, maka tidak sepenuhnya dana tersebut digunakan untuk sector kehutanan. Apalagi untuk belanja tidak langsung biasanya bersumber dari Dana Alokasi Umum. Sehingga perlu didorong untuk optimalisasi penggunaan dana tersebut berdasarkan fungsinya. Adapun persentasi antara alokasi anggaran disbunhutam dengan Pendapatan daerah untuk sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan adalah : 59,03% 52,85% 49,77%40,97% 47,15% 50,23% 0,00% 50,00% 100,00% M 2015 P 2015 M 2016 BTL BL 63,85% 58,33% 57,49% 34,30% 39,56% 38,58% 1,85% 2,11% 3,92% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% M 2015 P 2015 M 2016 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,76% 11,62% 15,38% 83,71% 83,90% 76,81% 4,53% 4,47% 7,81% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% M 2015 P 2015 M 2016 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
  9. 9. Pada belanja langsung ada program rutin/penunjang SKPD dan ada Program Inti. Perbandingan antara program rutin dan program inti adalah 15,14%:84,86% pada APBD M 2015, 14,97%:85,03% pada APBD P 2015 dan 10,88%:89,12% pada APBD M 2016. Program rutin bisa diartikan dengan belanja untuk kepentingan aparatur. jika digabung dengan belanja Tidak Langung Disbunhuttam, maka perbandingan antara BTL+Program Rutin : Program Inti adalah 65,24%:34,76% pada APBD M 2015, 59,91%:40,09% pada APBD P 2015 dan 55,23%:44,77% pada APBD M 2016. Proporsi BTL, Belanja Aparatur dan Belanja program Inti terhadap total belanja Disbunhutam KKR 2015 - 2016 Karena DisbunHuttam terdiri dari 3 Bidang, jika dilihat dari program inti yang ada, Alokasi anggaran lebih besar diarahkan kepada bidang kehutanan. Temuan :  Ada kegiatan reboisasi hutan dan lahan kritis (DBH-DR kehutanan) pada APBD M 2016 sebesar Rp 3.626.050.000 (3,6 Milyar)  Ada kenaikan belanja yang sangat signifikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional sekitar 1305% dengan jumlah anggaran Rp.22.464.500 menjadi Rp.315.652.500 untuk pembeilan 1 unit Mobil Dinas dan 2 Unit Sepeda Motor. 51,55% 45,31% 51,92% 21,12% 21,36% 26,08% Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016 perbandingan belanja disbunhutam terhadap pendapatan daerah sumber kehutanan total Belanja Disbunhuttam Belanja Langsung Disbunhuttam 59,03% 6,20% 34,76% 52,85% 7,06% 40,09% 49,77% 5,46% 44,77% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% BTL BL Aparatur BL INTI M 2015 P 2015 M 2016
  10. 10.  Pada program belanja langsung terutama belanja program inti di APBD 2015 – 2016, ada 12 Kegiatan yang tidak dilakukan dan dianggarkan pada APBD M 2016, ada 6 kegiatan baru yang dianggarkan pada 2016 dan ada 21 kegaitan yang tetap dipertahankan pada APBD 2016. Meskipun pada kegiatan yang tetap dipertahankan ada beberapa kegiatan yang anggarannya menurun dan meningkat. No Kegiatan Inti yang dihilangkan di 2016 1 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan 2 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya 3 Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan 4 Studi Kelayakan Pada Pembangunan PLTS di Batu Ampar 5 Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan 6 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet 7 Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat 8 Promosi Hasil Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 9 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Unit Pengelolaan Karet 10 Penanaman Kelapa Dalam 11 Penyediaan Bantuan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 12 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  Pada kegiatan yang tidak dianggarakan lagi pada 2016 yang seharusnya tetap ada adalah Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. No Kegiatan Inti Baru di 2016 1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan 2 Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR kehutanan) 3 Studi Kelayakan pada Pembangunan PLTS 4 RoadMaps Listrik Pedesaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 - 2021 5 Pembuatan Sumur Bor 6 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Perkebunan Karet dan Kelapa No Kegiatan Inti Yang Tetap Ada 1 Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT 2 Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan Garapan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan 3 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT 4 Pembinaan Teknik, Monitoring dan Rekonsiliasi PNPB 5 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan 6 Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan 7 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
  11. 11. 9 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 10 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan 11 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket) 12 Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut 13 Pengadaan dan Pemasangan PLTS 14 Monitoring dan Pemeliharaan Ketenagaan Listrik 15 Penyusunan Database Air Tanah 16 Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya 17 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 18 Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 19 Penanaman Karet Unggul 20 Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan 21 Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Belanja untuk pencegahan deforestasi Hutan dan lahan No Kegiatan Pencegahan Deforestasi Hutan dan Lahan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 1 Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT 45.000.000,00 45.000.000,00 100.105.000,00 2 Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan Garapan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan 60.000.000,00 60.000.000,00 44.792.900,00 3 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan 65.800.000,00 65.799.700,00 4 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT 40.000.000,00 40.000.000,00 26.329.100,00 5 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya 45.000.000,00 45.000.000,00 6 Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan 45.000.000,00 45.000.000,00 7 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.059.400,00 8 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan 18.406.000,00 9 Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan 30.500.000,00 30.500.000,00 47.297.500,00 10 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan 200.000.000,00 200.000.000,00 34.516.500,00 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat 40.000.000,00 40.000.000,00 15.608.200,00 12 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.327.625.000,00 2.327.625.000,00 1.216.492.500,00 13 Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR kehutanan) 3.626.050.000,00 14 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan 70.000.000,00 70.000.000,00 27.811.100,00 15 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket) 55.000.000,00 55.000.000,00 29.164.900,00
  12. 12. 16 Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut 85.000.000,00 85.000.000,00 46.345.000,00 17 Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya 75.000.000,00 75.000.000,00 40.944.400,00 18 Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan 50.000.000,00 50.000.000,00 19 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet 300.675.000,00 300.675.000,00 20 Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat 74.855.000,00 74.855.000,00 21 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 225.921.000,00 225.921.000,00 145.378.000,00 22 Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 75.000.000,00 75.000.000,00 44.286.500,00 23 Penanaman Karet Unggul 200.000.000,00 200.000.000,00 111.714.000,00 24 Penanaman Kelapa Dalam 140.199.500,00 140.199.500,00 25 Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 24.680.000,00 26 Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 41.365.000,00 27 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 100.266.900,00 100.266.900,00 Total 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00 Perbandingan TB Disbunhuttam dan Belanja Pencegahan deforestasi MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Total Belanja Disbunhuttam KKR 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00 Belanja pencegahan Deforestasi 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00 Jika dipersentasikan maka : Keterangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Belanja pencegahan Deforestasi 28,41% 32,32% 37,04% Kegiatan Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 100.266.900,00 100.266.900,00 Jika dibanding dengan total belaja disbunhuttam, maka hasilnya adalah Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 0,63% 0,72% 0,00% Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan KKR pada tahun 2014 (KKR dalam angka 2015) dalah 367,990 Ha (diluar APL), maka anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perhektarnya Cuma Rp. 272,47 pada 2015 dan pada 2016 tidak ada sama sekali.
  13. 13. 2. Analisis Urusan Lingkungan Hidup Sumber Anggaran dari Pendapatan Untuk urusan lingkungan hidup, KKR memiliki 2 sumber pendapatan daerah, yaitu Pendapatan asli daerah dari BLHD KKR dan dari dana perimbangan (DAK Bidang Lingkungan hidup). Rinciannya bisa dilihat dari tabel dibawah ini. Sumber Pendapatan Urusan Lingkungan Hidup KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 PAD BLHD KKR 559.200.000,00 559.200.000,00 584.109.254,63 DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.221.430.000,00 2.221.430.000,00 959.160.000,00 Total 2.780.630.000,00 2.780.630.000,00 1.543.269.254,63 Catatan : terjadi penurunan pendapatan Daerah KKR bersumber dan diperuntukan untuk urusan lingkungan hidup. Dimana dari APBD M 2015 menurun sekitar 44,50% pada APBD M 2016. Penurunan terbesar terjadi pada DAK Bidang Lingkungan Hidup sekitar 56,82%. Meskipun penentuan DAK ditentukan oleh Pusat, tetapi daerah masih punya peluang negosiasi terkait jumlahnya. Belanja BLHD KKR Belanja BLHD KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Belanja Tidak Langsung 2.233.463.922,00 1.955.375.710,00 2.158.025.605,00 Belanja Langsung 4.682.636.450,00 4.742.836.450,00 2.997.441.048,00 Total 6.916.100.372,00 6.698.212.160,00 5.155.466.653,00 Catatan : terjadi penurunan anggaran BLHD KKR dari 2015 ke 2016. Jika dipersentasikan maka hasilnya adalah : Catatan : terjadi penurunan persentase belanja langsung dan peningkatan pada belanja tidak langsung, meskipun secara keseluruhan belanja langsung tetap lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi Belanja BLHD KKR terhadap total Belanja Daerah KKR Keterangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Perbandingan Belanja BLHD KKR dengan Belanja Daerah KKR 0,54% 0,50% 0,34% Catatan : BLHD KKR mendapat alokasi anggaran tidak sampai 1 persen dari total belanja daerah KKR. Dan bahkan pada tahun 2016 mengalami penurunan persentasinya di bawah 0,5%. Perbandingan belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal Belanja BLHD KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Belanja Tidak Langsung 32,29% 29,19% 41,86% Belanja Langsung 67,71% 70,81% 58,14%
  14. 14. Perbandingan BTL, Aparatur dan belanja Program Inti MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Total Belanja Pegawai 34,87% 31,85% 45,74% Belanja Barang dan Jasa 57,51% 60,16% 48,52% Belanja Modal 7,63% 7,99% 5,74% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Persentase Proporsi Jenis Belanja BLHD KKR 2015-2016 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016 Belanja program Aparatur 24,83% 25,79% 35,33% Belanja Program Inti 75,17% 74,21% 64,67% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Persentase Proporsi Belanja Aparatur dan Belanja program Inti pada belanja langsung BLHD KKR 2015-2016

×