Poin-poin yang dibahas :
1. Pengertian Penjualan cicilan
2. Pengakuan & Metode Penetapan Laba Kotor
3. Penjualan Cicilan Barang dagang
4. Contoh Soal dan Pelaporan Transaksi
5. Perputaran Piutang
6. Pembatalan dan kepemilikan kembali
terima kasih,
Hasan Romadon
D3 Akuntansi STIE Kusuma Negara
Poin-poin yang dibahas :
1. Pengertian Penjualan cicilan
2. Pengakuan & Metode Penetapan Laba Kotor
3. Penjualan Cicilan Barang dagang
4. Contoh Soal dan Pelaporan Transaksi
5. Perputaran Piutang
6. Pembatalan dan kepemilikan kembali
terima kasih,
Hasan Romadon
D3 Akuntansi STIE Kusuma Negara
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
We are the best Informatica Training Institute in chennai with placement. Informatica is an ETL tool loading with quality services.
http://www.datawaretools.in/course/informatica-training-in-chennai/
Introduzione a Drupal e componenti del core - SIDCamp 2015Kelyon Srl
Vengono illustrate le parti principali del CMS Drupal con particolare attenzione alle componenti del core quali nodi, utenti, permessi, field, tassonomia. Viene mostrato anche l'approccio logico alla definizione delle strutture di dati in Drupal, al fine di fornire strumenti adeguati all'approccio alla costruzione di un sito in Drupal.
HuaJin (Bonace Group Company) Is a leader mobile chargers, car chargers, wall adapter ,switching power adapter manufacture in China. With more than 1000 workers, more than 58000 square meters workshop, more than 15 years experience in charger field, ISO9001-2008 certificated company, with full safety certificates ,such as CE/Rosh/UL/SAA/AR/BS/AR/KC /PSE etc . Supplier of ZTE,Lenovo, Maxx, HTC etc famous mobile brands. For details, warmly welcome to pay a visit to our official company websites: www.smercharger.com l www,szhujin.com.cn l www. keerdapower.com . If any of our products can meet your demand, please send mail to us at info@t-mobilehcarger.com
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Istilah PPh final bukanlah istilah yang asing di masyarakat Wajib pajak. Dalam berbagai literatur pajak berbahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk pada PPh final, antara lain final tax, final tax liability, atau final withholding tax. Sementara dalam UU PPh di Indonesia, istilah PPh final identik dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) walaupun secara eksplisit penerapannya juga tersebar ke dalam beberapa pasal lainnya dan sifat pengenaan pajaknya juga final.
2. Dasar Hukum :
Pasal 28 Ayat (4) UU KUP
KMK-543/KMK.04/2000
Penggunaan Bahasa Inggris
2
3. Penggunaan Bahasa Asing
Pembukuan/ pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia
dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang
rupiah, & disusun dalam bahasa Indonesia/ dalam bahasa
asing yg diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pembukuan atau
pencatatan WP adalah bahasa Inggris.
WP yg akan menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuan atau
pencatatannya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
ke KPP tempat WP terdaftar, paling lama 3 bulan setelah
dimulainya tahun buku yg diselenggarakan dalam bahasa Inggris
tsb.
WP tetap berkewajiban mengisi SPT beserta lampirannya dalam
bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan.
3
Ps. 28 Ayat (4) UU KUP jo. KMK-543/KMK.04/2000
4. Dasar Hukum :
Pasal 28 Ayat (8) UU KUP
Pasal 3 Ayat (1a) UU KUP
PMK-196/PMK.03/2007 s.t.d.t.d. PMK-24/PMK.011/2012
PER-11/PJ/2010 s.t.d.t.d. PER-10/PJ/2012
Pembukuan Inggris & Dollar
4
5. Pembukuan Bahasa Asing & Non Rupiah
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing & mata uang
selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat
izin Menteri Keuangan.
WP yg telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing & mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam
bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain
Rupiah yg diizinkan, yg pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5
Ps. 28 Ayat (8) & Ps. 3 Ayat (1a) UU KUP
6. WP Pembukuan Inggris & Dollar
WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing & satuan mata uang selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris & satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat, meliputi :
1. WP Penanaman Modal Asing (PMA).
2. WP Kontrak Karya (KK) selain pertambangan minyak & gas bumi.
3. WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak & gas bumi.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. WP yg mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun
seluruhnya di bursa efek luar negeri.
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yg menerbitkan reksadana dalam
denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
7. WP yg berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri,
yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yg dimiliki dan/atau
dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yg
mempunyai hubungan istimewa.
8. WP yg menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya
menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai
Standar Akuntansi Keuangan yg berlaku di Indonesia.
6
PMK-196/PMK.03/2007 s.t.d.t.d. PMK-24/PMK.011/2012
7. Surat Permohonan/ Pemberitahuan
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris &
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis dari Menkeu, kecuali bagi WP dalam rangka
Kontrak Karya/ WP dalam rangka KKKS.
Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan
kepada Kakanwil, paling lambat 3 bulan :
a. sebelum tahun buku yg diselenggarakan dengan menggunakan
bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS tsb dimulai atau
b. sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak/
Tahun Pajak pertama.
Kakanwil atas nama Menkeu memberikan keputusan atas permohonan
paling lama 1 bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap.
Apabila jangka waktu tsb telah lewat & Kakanwil belum memberikan
keputusan maka permohonan dianggap diterima & kakanwil atas nama
Menkeu menerbitkan keputusan pemberian izin untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris &
satuan mata uang Dollar AS.
7
PMK-196/PMK.03/2007
8. Surat Permohonan/ Pemberitahuan
WP dalam rangka Kontrak Karya/ WP KKKS yg sejak pendiriannya
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris & satuan mata uang Dollar AS, wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar paling
lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian.
WP dalam rangka Kontrak Karya/ Wajib Pajak KKKS yg akan
menyelenggarakan pembukuan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS, wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar paling
lambat 3 bulan sebelum tahun buku yg diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS tsb
dimulai.
8
PMK-196/PMK.03/2007
9. Konversi Pada Awal Tahun Buku
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata
uang Dollar AS untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari
Neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam satuan mata uang
Rupiah) yg dikonversikan ke satuan mata uang Dollar AS dengan
menggunakan kurs :
a) untuk harga perolehan harta berwujud dan/atau harta tidak
berwujud yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
menggunakan kurs yg sebenarnya berlaku pada saat perolehan
harta tsb.
b) Untuk akumulasi penyusutan &/atau amortisasi harta
menggunakan kurs yg sebenarnya berlaku pada saat perolehan
harta tsb.
c) Untuk harta lainnya & kewajiban menggunakan kurs yg sebenarnya
berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem
pembukuan yg dianut yg dilakukan secara taat asas.
9
PMK-196/PMK.03/2007
10. Konversi Pada Awal Tahun Buku
d) Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan
nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan
mata uang Dollar AS dengan menggunakan kurs yg sebenarnya
berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.
e) Untuk laba ditahan/ sisa kerugian dalam satuan mata uang Rupiah
dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam satuan mata
uang Dollar AS dengan menggunakan kurs yg sebenarnya berlaku
pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah BI,
berdasarkan sistem pembukuan yg dianut yg dilakukan secara taat
asas.
f) Untuk modal saham & ekuitas lainnya menggunakan kurs yg
sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi.
g) Dalam hal terdapat selisih laba/ rugi sebagai akibat konversi dari
satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang Dollar AS, maka
selisih laba/ rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.
10
PMK-196/PMK.03/2007
11. Konversi Dalam Tahun Berjalan
Untuk transaksi yg dilakukan dengan satuan mata uang Dollar AS,
pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yg
bersangkutan.
Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang
menggunakan satuan mata uang selain Dollar AS, dikonversikan ke
satuan mata uang Dollar AS dengan menggunakan kurs yg
sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai
berikut :
a. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yg berlaku, maka
kurs yg dipakai adalah kurs yg diketahui dari transaksi tsb
b. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yg berlaku,
maka kurs yg dipakai adalah kurs tengah BI yg berlaku,
berdasarkan sistem pembukuan yg dianut yg dilakukan secara
taat asas.
11
PMK-196/PMK.03/2007
12. Konversi PPh Ps. 25
Besarnya PPh Ps. 25 untuk Tahun Pajak pertama penyelenggaraan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang
Dollar AS adalah sebesar PPh Ps. 25 dalam satuan mata uang Rupiah yg
dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah BI yg berlaku :
a. Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat untuk konversi PPh Ps. 25 ayat (2) UU PPh
b. Pada saat penyampaian/ batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
Tahun Pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS untuk konversi PPh Ps.
25 ayat (1) UU PPh
c. Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk Tahun Pajak
sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris & satuan mata uang Dollar AS untuk konversi PPh Ps. 25 ayat
(4) UU PPh &
d. Pada saat penetapan penghitungan besarnya angsuran PPh Ps. 25
ayat (6) UU PPh.
12
PMK-196/PMK.03/2007
13. Konversi PPh Dibayar Sendiri
Pembayaran PPh Ps. 25 & Ps. 29 serta PPh Final yg dibayar sendiri
oleh WP yg memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar
AS, dapat dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah.
Dalam hal pembayaran pajak tsb dilakukan dalam satuan mata uang
Rupiah, WP harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan
mata uang Rupiah tsb ke satuan mata uang Dollar AS dengan
menggunakan kurs yg ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan yg berlaku pada tanggal pembayaran.
13
PMK-196/PMK.03/2007
14. Konversi PPh Dipotong/ Dipungut
Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/
pemungutan PPh Ps. 22 & Ps. 23 dengan menggunakan satuan
mata uang Rupiah yg akan dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP
Badan, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar AS
dengan menggunakan kurs yg ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan yg berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/
pemungutan pajak tsb.
14
PMK-196/PMK.03/2007
15. Konversi Kompensasi Kerugian Fiskal
Sisa kerugian fiskal dalam satuan mata uang Rupiah dari tahun-
tahun sebelumnya yg dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak
dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris &
satuan mata uang Dollar AS, dikonversikan ke dalam satuan mata
uang Dollar AS dengan menggunakan kurs tengah BI yg berlaku
pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tsb terjadi.
15
PMK-196/PMK.03/2007
16. Jangka Waktu Pembukuan
Wajib Pajak yg diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar
AS, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan beserta
lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa
laporan keuangan, & menggunakan satuan mata uang Dollar AS.
WP yg telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar
AS, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS tsb dalam jangka
waktu paling sedikit 5 tahun pajak sejak diterbitkan izin/
penyampaian pemberitahuan.
16
PMK-196/PMK.03/2007
17. Pencabutan Izin Pembukuan
WP dapat mengajukan permohonan pencabutan atas izin untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar AS dengan syarat :
a. Disampaikan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lama 3
bulan sebelum tahun buku berakhir.
b. Mengemukakan alasan pencabutan sesuai dengan kondisi yg
sebenarnya &
c. Permohonan harus memenuhi ketentuan penyelenggaraan
pembukuan paling sedikit 5 tahun
Kakanwil atas nama Menkeu memberikan keputusan atas
permohonan pencabutan penyelenggaraan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS dalam
jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari WP
diterima secara lengkap.
Apabila jangka waktu tsb telah lewat & Kakanwil belum memberikan
keputusan, maka permohonan dianggap diterima.
17
PMK-196/PMK.03/2007
18. Pencabutan Izin Pembukuan
WP yg telah dicabut izin untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar
AS, wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Indonesia & satuan mata uang Rupiah pada awal tahun
buku berikutnya, & tidak dapat mengajukan permohonan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris & satuan mata uang Dollar AS dalam jangka waktu 5 tahun
sejak izin tsb dicabut.
Bagi WP yg izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS
dicabut, konversi dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir
tahun buku diselenggarakannya pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris & satuan mata uang Dollar AS dengan dengan
menggunakan kurs yg berlaku dengan mengacu pada peralihan
pembukuan dari satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang
Dollar AS.
18
PMK-196/PMK.03/2007