Menjelaskan tentang Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bank Sentral, dan OJK yang merupakan tugas bagi siswa-siswi kelas X dalam pelajaran Ekonomi semester 2.

1. BANK, LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK, BANK SENTRAL,
DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)
Oleh :
Aulia Putri Srie Wardani
X MA 4
SMA Negeri 1 Samarinda

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Suatu negara sudah semestinya memiliki lembaga keuangan yang berfungsi
untuk menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya
lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini
menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang
bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang
membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang
memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari
individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para
investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana
tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah
merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan
pendapatan.
Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank itu lalu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) Bank
Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam
sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan
konversi uang. (2) Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan
atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga
dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. (3) Bank
Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam
bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. (4) Bank Syariah, yaitu bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang
hukum riba).

3. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang
melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan
menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong perkembangan
pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.
Contoh dari lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian dll.
Dalam menjalankan tugasnya, lembaga keuangan di Indonesia diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan
yang independen. Lembaga ini dibentuk menurut Undang-Undang No. 21 tahun
2011. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah makalah ini adalah :
1. Apa pengertian bank umum?
2. Apa peran bank umum?
3. Apa fungsi bank umum?
4. Apa jenis-jenis bank umum?
5. Apa produk yang dikeluarkan oleh bank umum?
6. Apa prinsip usaha bank umum?
7. Apa pengertian lembaga keuangan bukan bank?
8. Apa peran lembaga keuangan bukan bank?
9. Apa fungsi lembaga keuangan bukan bank?
10. Apa jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank?
11. Apa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank?
12. Apa prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank?
13. Apa pengertian bank sentral?
14. Apa fungsi bank sentral?
15. Apa tugas bank sentral?
16. Apa tujuan bank sentral?
17. Bagaimana peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan?
18. Apa pengertian otoritas jasa keuangan?
19. Apa fungsi otoritas jasa keuangan?

4. 20. Apa tugas otoritas jasa keuangan?
21. Apa wewenang otoritas jasa keuangan?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah :
1. Menjelaskan pengertian bank umum.
2. Menjelaskan peran bank umum.
3. Menjelaskan fungsi bank umum.
4. Menjelaskan jenis-jenis bank umum.
5. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh bank umum.
6. Menjelaskan prinsip usaha bank umum.
7. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank.
8. Menjelaskan peran lembaga keuangan bukan bank.
9. Menjelaskan fungsi lembaga keuangan bukan bank.
10. Menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank.
11. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank.
12. Menjelaskan prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank.
13. Menjelaskan pengertian bank sentral.
14. Menjelaskan fungsi bank sentral.
15. Menjelaskan tugas bank sentral.
16. Menjelaskan tujuan bank sentral.
17. Menjelaskan peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan.
18. Menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan.
19. Menjelaskan fungsi otoritas jasa keuangan.
20. Menjelaskan tugas otoritas jasa keuangan.
21. Menjelaskan wewenang otoritas jasa keuangan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A.
Bank Umum
1. Pengertian Bank Umum
Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Peran Bank Umum
Bank umum mempunyai beberapa peran, yaitu :
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, dan tabungan.
b) Memberikan kredit.
c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk
kepentingan bank itu sendiri.
e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan atau dengan pihak ketiga.
f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
g) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
3. Fungsi Bank Umum
Pada umumnya fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari
masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali
kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara lebih terperinci fungsi bank
umum adalah sebagai berikut :
a) Meyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam
kegiatan ekonomi.

6. b) Menciptakan uang.
c) Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat.
d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.
e) Menyalurkan kredit.
Bank umum harus mampu menarik dana masyarakat sebanyak
mungkin. Kemampuan menarik dana masyarakat ini merupakan persoalan
tersendirikarena selalu berhadapan dengan biaya yang harus dikeluarkan
dalam rangka penarikan dana tersebut.
4. Jenis-jenis Bank Umum
Bank umum dibedakan berdasarkan kepemilikannya dan kegiatan
operasionalnya.
a)
Bank berdasarkan kepemilikannya :
 Bank Milik Negara
Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian
maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh
keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank
milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat
II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan
sebagainya.
 Bank Milik Swasta Nasional
Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya
pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga
dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank
Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
 Bank Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar
negeri,
baik
milik
swasta
asing
atau
pemerintah
asing.
Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN
AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

7. b)
Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya :
 Bank Konvensional
Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”.
Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan,
kelaziman.
Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank
yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena
metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah
dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.
Bank
konvensional
pada
umumnya
beroperasi
dengan
mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara
lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana
yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain
kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka
pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso,
kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli
surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan
perdagangan efek.
Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar,
misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat
deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan
pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut,
kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder,
penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank
umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada
subbab sebelumnya.
 Bank Syariah
Seiring dengan pertambahan waktu, penduduk Indonesia yang
menganut agama Islam semakin banyak sehingga menjadi agama
yang dominan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak bank Syariah
yang bermunculan dan berkembang.

8. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam
operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya
yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah adalah, (1)
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal. (3) Prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah). (4) Pembiayaan barang
modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). (5) Pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain.
5. Produk Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara
konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau Bank Komersial (commercial
bank full service bank), berikut contoh produk bank umum :
a) Giro (Demand Deposit), merupakan simpanan pada bank yang
penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
b) Tabungan (Saving Deposit), merupakan simpanan pada bank yang
penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat
dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi
atau kartu (ATM).
c) Deposito (Deposit), merupakan simpanan pada Bank yang memiliki
jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo
yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito
(Certificate of Deposit) dan Deposit On Call.
d) Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk
keperluan investasi.
e) Kedit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah
untuk keperluan modal usaha.
f)
Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah
untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.
g) Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal
keda atau perdagangan.

9. h) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk
keperluan konsumsi.
i)
Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan
professional.
j)
Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur
korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.
6. Prinsip Usaha Bank Umum
Bank memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu :
a)
Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle)
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan
antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang
disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga
kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat
(4) UU No 10 Tahun 1998.
b)
Prinsip Kehatihatian (prudential principle)
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa
bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan
terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhatihati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu
dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi
ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia
perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat
(2) UU No 10 tahun 1998.
c)
Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal
47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun
dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa
pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam halhal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah
diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan
Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara

10. pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam
rangka tukar menukar informasi antar bank.
d)
Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank
untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan
transaksi
nasabah
termasuk
melaporkan
setiap
transaksi
yang
mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal
nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai
kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari
berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak
kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi
nama baik dan reputasi lembaga keuangan.
B.
Lembaga Keuangan Bukan Bank
1. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank
Selain bank, Indonesia juga memiliki lembaga keuangan yang tidak
termasuk bank yaitu lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah semua lembaga
(badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara
langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan
surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama
untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
2. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank
Peran lembaga keuangan bukan bank adalah :
a) Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
b) Mempelancar distribusi barang
c) Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan
3. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank
Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah :
a) Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan

11. rendah, agar mereka tidak terjerat
b) Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan
ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank
Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah :
a) Lembaga Pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak
menarik dana secara langsung dari masyarakat.
b) Asuransi, merupakan suatu metode untuk melindungi seseorang atau
perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan atau
pencurian aset dan kematian atau kecelakaan.
c) Dana Pensiun, sebenarnya merupakan salah satu cara memberikan jaminan
kesejahteraan pada karyawan.
d) Reksa Dana, merupakan wadah menghimpun dana dari masyarakat dan
kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi
(pihak pengelola dana)
e) Perusahaan Penjamin, apabila pengusaha tidak bisa membayar kredit dan
berbagai transaksi lainnya, maka perusahaan penjamin yang menanggung.
f) Pegadaian, jika anda membutuhkan dana cepat datanglah ke pegadaian dan
anda akan mendapat pinjaman uang tanpa syarat yang rumit.
5. Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank
Seperti bank, lembaga keuangan bukan bank juga memiliki produkproduk tertentu dalam kegiatannya, di antaranya:
a) Perusahaan pembiayaan
b) Perusahaan sewa-guna (leasing)
c) Perusahaan anjak piutang
d) Perusahaan pegadaian
e) Perusahaan kartu kredit
f) Perusahaan asuransi
g) Perusahaan penyelenggaraan dana pensiun

12. 6. Prinsip Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank
Prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah
prinsip mengenal nasabah.
Prinsip mengenal nasabah adalah adalah prinsip yang diterapkan LKBB
untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, serta melaporkan
transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi yang dilakukan secara tunai,
termasuk transaksi yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.
C.
Bank Sentral
1. Pengertian Bank Sentral
Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk
menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara
tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya hargaharga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga
agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah
mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero
inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila
jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan
menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.
Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan
berdasarkan undang-undang. Bank
Indonesia merupakan lembaga negara
yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihakpihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undangundang.
2. Fungsi Bank Sentral
Bank sentral mempunyai berbagai fungsi, yaitu :
a)
Memperlancar lalu lintas pembayaran.
 Menciptakan uang kartal.
 Menyelenggarakan kliring antar bank umum.
b)
Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah.
 Bank sentral sebagai bankir :
o Memelihara rekening pemerintah.
o Memberikan pinjaman sementara.

13. o Memberikan pinjaman khusus.
o Melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing
(valas).
o Menerima pembayaran pajak.
o Membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah.
o Membantu pengedaran surat berharga pemerintah.
o Mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi.
 Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah :
o Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional.
o Memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang.
o Memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang
dan modal.
c)
Memelihara cadangan/cash reserve bank umum.
d)
Memelihara cadangan devisa negara.
 Internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar.
 Eksternal reserve, untuk alat pernbayaran internasional.
e)
Sebagai bankers bank (Bank-nya bank) dan lender of last resort.
f)
Mengawasi kredit.
g)
Mengawasi bank (bank supervision)
 Prudential Supervision, yaitu pengawasan bank yang diarahkan agar
individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga
kepentingan masyarakat dapat dilindungi.
 Monetary Supervision, yaitu menjaga nilai mata uang negara yang
bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga
kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya.
3. Tugas Bank Sentral
Bank sentral memiliki berbagai tugas, yaitu :
a)
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
b)
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
c)
Mengatur dan mengawasi bank.
d)
Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan
likuiditas Bank Indonesia.

14. 4. Tujuan Bank Sentral
Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral (Bank Indonesia) adalah
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju
inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah tersebut adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral.
5. Stabilitas Sistem Keuangan Bank Sentral
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup
kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah :
a) Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter
antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter
secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas
moneter
memiliki
dampak
langsung
terhadap
berbagai
aspek
ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu
ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula
sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank
Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation
targeting framework.
b) Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja
lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja
lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan
dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan
memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu,
kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan
mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan
tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif
haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam
pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law
enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa
negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem
keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law
enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder

15. serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk
menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank
Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana
implementasi Basel II.
c) Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure
to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka
akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu
kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan
risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan
gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan
mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem
pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan
menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal
dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih
meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai
otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi
dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem
pembayaran.
d) Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia
dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas
keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia
dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi
kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan
indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.
Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi
rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang
tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
e) Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim
keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort
(LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia
sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya
ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup
penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini

16. hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan
berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi
normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami
kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk
membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank
Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu,
pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan
dalam penyediaan likuiditas tersebut.
D.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi sebagai sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya
disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan,
pemeriksaan,
dan
penyidikan.
OJK
didirikan
untuk
menggantikan peran Bapepam-LK.
2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan
OJK memiliki berbagai fungsi yaitu :
a)
Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas
keuangan.
b)
Menjaga stabilitas sistem keuangan.
c)
Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti
sekarang.
d)
Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan
dipegang oleh lembaga baru.
3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
a)
Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

17. b)
Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
c)
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai berbagai wewenang,
yaitu :
a)
Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang.
b)
Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
c)
Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
d)
Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
e)
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
f)
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
g)
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
pada lembaga jasa keuangan.
h)
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang :
a)
Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan.
b)
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
kepala eksekutif.
c)
Melakukan
pengawasan,
pemeriksaan,
penyidikan,
perlindungan
konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,
dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalamperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
d)
Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau
pihak tertentu.
e)
Melakukan penunjukan pengelola statuter.
f)
Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
g)
Menetapkan
sanksi
administratif
terhadap
pihak
yang
melakukanpelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

18. h)
Memberikan dan/atau mencabut :
 izin usaha;
 izin orang perseorangan;
 efektifnya pernyataan pendaftaran;
 surat tanda terdaftar;
 persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 pengesahan;
 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

19. BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
lembaga
keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan
bank.
Bank sendiri mempunyai beberapa jenis, berdasarkan fungsinya bank
dibedakan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank
umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara
konvensional. Sedangkan bank sentral merupakan bank yang bertanggung jawab
untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu
negara.
Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang
melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak
langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga,
kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi
perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun,
reksa dana, dan bursa efek.
Pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) yaitu lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan.
Lembaga keuangan merupakan industri vital ekonomi. Lembaga keuangan
merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang
melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Secara umum lembaga
keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan perbankan yang
baik dan berkualitas, maka negara tersebut dapat berkembang.
B.
Saran
Semakin turunnya perekonomian dalam negeri sangatlah harus diperbaiki,
oleh karena itu perbankan sangat dituntut agar dapat mengembangkan
pertumbuhan ekonomi. Maka perbankan-lah yang harus dibenahi agar
pertumbuhan ekonomi di negeri ini dapat berkembang.