Merangkum kasus Bank Century, Pansus DPR menyelidiki indikasi korupsi terkait penggabungan 3 bank dan penyelamatan Bank Century dengan dana Rp6,7 triliun. Temuan awal menunjukkan pelanggaran peraturan dalam merger bank yang bermasalah dan penyaluran dana bailout tanpa memperhatikan kondisi Bank Century.

1. 1
BAB I
DESKRIPSI KASUS
1.1 Sejarah Bank Century
Kisah Bank Century berawal dari tahun 1989 ketika didirikan, hingga 20
November 2008 saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang memiliki
dampak sistemik.
PT Bank Century Tbk didirikan berdasarkan Akta No. 136 tanggal 31 Mei 1989
yang dibuat oleh Lina Laksmiwardhani, SH, notaris pengganti Lukman Kirana, SH,
notaris di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. C.2-6169.HT.01.01.TH 89 tertanggal 12 Juli 1989. Didaftarkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Mei 1991 dengan No. 284/Not/1991. Anggaran
Dasar Bank telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun
1995 dalam Akta No. 167 tanggal 29 Juni 1998 dari Rachmat Santoso,S.H, notaris di
Jakarta.
Pada tanggal 16 April 1990, Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank
Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
462/KMK.013/1990.
Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningkatan status
menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR.
Anggaran Dasar Bank Century telah beberapa kali berubah, terakhir sesuai Akta No. 159
tanggal 29 Juni 2005 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S.E, notaris di Jakarta.
Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia No. C-20789.HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 Juli 2005. Sesuai
dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha adalah menjalankan
kegiatan umum perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah. Bank Century memulai
operasi komersialnya pada bulan April 1990.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/92/KEP.GBI/2004
tanggal 28 Desember 2004, menyetujui perubahan nama PT Bank CIC Internasional Tbk
menjadi PT Bank Century Tbk dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum

2. 2
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.013/1990
tanggal 16 April 1990 tentang Peberian Izin Usaha, nama PT Bank CIC Internasional Tbk
dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank Century Tbk.
Bank Century berdomisili di Indonesia dengan 27 Kantor Cabang Utama, 30
Kantor Cabang Pembantu, dan 8 Kantor Kas. Kantor Pusat Bank beralamat di Gedung
Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta. Dari jumlah kantor tersebut diatas yang
beroperasi sebanyak 63 kantor.
1.1.1 Merger Tiga Bank
Sesuai dengan permintaan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal
14 Desember 2001 (yang dipertegas melalui surat Bank Indonesia tanggal 20 Agustus
2004) dan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004, manajemen
Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara
Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT
Bank Danpac Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan bank hasil
merger. Proposal merger tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26
April 2004.
Pada tanggal 21 Mei 2004, Bank Century, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank
Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum
penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dimana Bank Century
sebagai “Bank Yang Menerima Penggabungan” dan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank
Pikko Tbk sebagai “Bank Yang Akan Bergabung”.
Para pemegang saham PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk telah
menyetujui penggabungan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-
masing denga Akta No. 155 dan No. 157 pada tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario
Tigris Darmawa NG, SH, notaris di Jakarta.
Pada tanggal 7 September 2004, Bank mengajukan Pernyataan Penggabungan
kepada BAPEPAM dalam rangka penggabungan usaha dengan bank-bank yang
menggabungkan diri dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan
tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober
2004.

3. 3
Berdasarka Akta No. 158 tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa
NG, S.H, S.E, notaris di Jakarta, Bank Century dan bank-bank yang menggabungkan diri
yang terdiri dari PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan
usaha dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan setiap bank yang
menggabungkan diri beralih hukum kepada Bank Century.
 Semua pemegang saham bank-bank yang bergabung karena hukum menjadi
pemegang saham Bank Century.
 Bank sebagai perusahaan hasil penggabungan tetap mempertahankan
eksistensinya sebagai perusahaan terbatas dan sebagai bank umum dengan
memakai nama PT Bank Century Tbk.
 Semua perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum akan bubar tanpa
melakukan likuidasi.
1.1.2 Status Bank Century
Sejak tanggal 29 Desember 2005, Bank Century dinyatakan sebagai Bank. Dalam
Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia. Hal ini
karena Surat-Surat Berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi
menimbulkan masalah. Status ini terus disandang oleh Bank Century hingga tanggal 6
November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK).
Sejak tanggal 6 November 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank
Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10
Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status ini ditetapkan
paling lama 6 bulan.
Pada tanggal 13 November 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan
penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah
berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di suspend untuk transaksi kriling pada
hari tersebut. Pada tanggal 14 November 2008 sampai dengan 20 November 2008,
transaksi kriling sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara

4. 4
besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari
pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kriling tanggal 13
November 2008.
Pada tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia,
Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai
berdampak sistemik.

5. 5
Selanjutnya, sesuai denga Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No.
04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai
bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS,
terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala
hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada
bank dimaksud.
1.2 Indikasi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang
Hasil Audt Investigasi BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20
November 2009 memaparkan 8 temuan penting, sejak kisah penggabungan (merger) 3
bank hingga penggelapan dana di Bank Century. Pada intinya, temuan-temuan yang ada
mencoba mengkonfirmasi satu hal, yaitu bahwa penyelamatan Bank Century adalah
sebuah keputusan yang keliru dan diambil dengan tidak memperhatikan berbagai catatan
praktek perbankan yang tidak sehat serta kinerja perbankan yang buruk. Dengan
demikian, keputusan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap Bank
Century sangat beresiko untuk diselewengkan.
Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya
pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa catatan indikasi
korupsi dari laporan BPK :
1. Terkait Merger 3 bank.
2. Terkait Penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).
3. Terkait Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal
Sementara (PMS).
4. Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS.
1.2.1 Indikasi Korupsi Terkait Penggabungan (Merger) 3 Bank
Sebelum penggabungan 3 Bank, Bank Pikko dan Bank CIC memiliki
permasalahan terkait Surat-Surat Berharga (SSB) dan Capital Adequancy Ratio (CAR).

6. 6
Merger ini diduga untuk menghindari penutupan Bank Pikko dan Bank CIC yang
kondisinya tidak sehat.
Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah. Terdapat beberapa
Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga memberikan
kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:
1. Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar
untuk memenuhi performa CAR.
2. Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus
fit and proper test.
3. Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.
4. Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan
disclaimer.
Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:
1. Akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko tidak sesuai dengan ketentuan BI.
2. Surat izin Akuisisi Chinkara atas Bank Pikko dan Bank Danpac tetap
dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat
dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.
3. BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukkan Bank tersebut
dalam skema merger.
4. Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil
pemeriksaan BI pada ke-3 bank tersebut menemukan indikasi
pelanggaran yang signifikan.
5. Adanya perlakuan Surat-Surat Berharga (SSB) yang semula macet
menjadi lancar dengan rekomendasi KEP (Komite Evaluasi Perbankan.

7. 7
Terkait dengan beberapa catatan temuan di atas, dapat dibuat daftar indikasi korupsi
sebagai berikut:

8. 8

9. 9
1.3 Proses Penyelidikan Kasus Bank Century di DPR
Bergulirnya kasus Bank Cnetury di DPR merupakan tindak lanjut dari laporan
BPK terkait dengan indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang untuk membailout.
Secara umum ada 3 tahapan bergulirnya kasus Bank Century di DPR, yaitu:
1. Tahapan Sidang Pendahuluan
Dalam tahapan in mayoritas anggota dewan menyatakan bahwa ada
pelanggaran wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh stakeholder yag terkait
(ketua KSSK dan Gubernur BI dalam tahap proses bail out Century senilai 6,7
triliun). Untuk menindaklanjuti adanya penyelewengan tersebut maka DPR
menyepakati untuk menggunakan salah satu haknya yaitu hak angket (penyelidikan),
artinya DPR melakukan investigasi terhadap kronologis kasus bail out Bank Century
dengan membentuk panitia khusus yang disebut Pansus Century.
2. Tahapan Investigasi Pansus Century
Panitia Khusus Hak Angket Bank Century atau secara umum disebut Pansus
Century adalah sebuah panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk
pada tanggal 1 Desember 2009 dalam sebuah Sidang Paripurna Pengesahan Hak
Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan
oelh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket
untuk mengungkap skandal Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang
berada di DPR yakni 9 Fraksi.
Latar belakang Panitia Khusus Hak Angket Bank Century berawal dari para
pengawal yang terdiri dari 9 orang yang kemudian hari lebih disebut sebagai Tim 9
yakni Maruarar Sirait (PDI-P), Ahmad Muzani (Gerindra), Andi Rahmat (PKS), Lili
Wahid (PKB), Mukhamad Misbakhun (PKS), Akbar Faisal (Hanura), Chandra Tirta
Wijaya (PAN), Kurdi Mukhtar (PPP), dan Bambang Soesetyo (Golkar) yang disertai
fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota DPR
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan peundang-
undangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana
talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi

10. 10
b. Pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun
perdata.
c. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan
dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan
Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim
Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana
nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para
pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan
keuangan pemerintah.
d. Menyelidiki kemana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat
sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru
ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi
nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil
justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang
negera demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail
out bagi Bank Century.
e. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi
Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah
sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat
menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah
alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena
mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan.
f. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus
bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang
negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, ditengah berbagai
kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan
uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi
rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan
bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat
pada umumnya.
Dalam sidang pansus menghasilkan 2 pilihan, yaitu: opsi pilihan A yang
menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang digagas oleh Demokrat, PKB dan

11. 11
PAN, Opsi C bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap bail out century yang
direkomendasikan oleh PDI-P, Golkar dan Hanura.
Keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terdiri dari 30
anggota yang berasal dari fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri
dari:
 Fraksi Partai Demokrat : Anas Urbaningrum, Yahya Sacawiria, Benny K
Harman, Achsanul Qosasi, Radityo Gambiro, I Wayan Gunastra, Agus
Hermanto, dan Ruhut Sitompul.
 Fraksi Partai Golkar : Idrus Marham, Ade Komarudin, Ibnu Munzir,
Bambang Soesatyo, Melkiyas Mekeng, dan Agun Gunanjar.
 Fraksi PDI Perjuangan : Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari, Ganjar
Pranowo, Hendrawan Supratikno, dan Gayus Lumbuun.
 Fraksi PKS : Andi Rahmat, Mahfudz Siddik dan Fahri Hamzah.
(Muhammad Misbakhun sebagai pengusul tidak diikutkan menjadi anggota
pansus oleh Fraksi PKS)
 Fraksi PAN : Asman Abnur dan Tjatur Sapto Edy.
 Fraksi PKB : Anna Mu’awanah dan Marwan Ja’far.
 Fraksi PPP : Romahurmuziy dan Ahmad Yani.
 Fraksi Gerindra : Ahmad Muzani.
 Fraksi Hanura : Akbar Faisal.
3. Sidang Paripurna
Setelah pansus Century menghasilkan keputusan maka selanjutnya
permasalahan Bank Century dibwa kesidang Paripurna. Inti dari sidang paripurna
adalah menetapkan status Bank Century bermasalah atau tidak, opsi A atau opsi C,
dalam paripurna itu DPR menyepakati untuk memilih opsi bahwa telah terjadi
penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam bail out
Bank Century.
1.4 Hasil Keputusan Pansus Century
Terdapat 2 opsi yang diajukan untuk voting, yaitu:
1. Opsi A berisi sejumlah kesimpulan yakni munculnya permasalahan Bank Century
akibat dari merger Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac. Kebijakan Bank
Indonesia yang menyatakan bahwa krisis Bank Century berdampak sistemik

12. 12
hanya berdasarkan Perppu No 4/2008, dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan
(KSSK) juga menggunakan Perppu yang sama untuk menetapkan krisis Bank
Century berdampak sistemik. Penetapan ini disertai data-data yang cukup namun
Pansus tidak menemui adanya aliran dana pada salah satu partai dan pasangan
calon presiden. Melalui ini Pansus menyerahkan penilaian kasus Bank Century
kepada lembaga hukum.
2. Opsi C berisi kesimpulan yang lebih tegas, patut diduga terjadi penyimpangan
dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti
banyak penyalahgunaan mulai dari akuisisi merger, pemberian FPJP, PMS hingga
tahap aliran dana. Penyalahgunaan ini mengikutsertakan pemilik saham dan
manajemen Bank Century. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar
hukum yang berlanjut/penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter
dan fiskal sehingga dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana korupsi yang
merugikan negara.
Namun dalam perjalanannya muncullah opsi ketiga yaitu opsi AC, akan tetap
opsi AC ini gagal mendapat sambutan karena hanya didukung oleh 246 suara
sedangkan yang menolak terdapat 294 suara. Pendukung opsi AC ini adalah Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Agun Gunandjar Sudarsa
dari Fraksi Partai Golkar mengatakan opsi AC ini menyesatkan, ia menduga opsi itu
untuk memecah kesolidan fraksi-fraksi lain termasuk partai Golkar.
Malam itu juga sempat terjadi kejutan yang meriuhkan ruangan yaitu
bergabungnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kedalam Opsi C, seketika
ruangan berubah menjadi ramai dengan yel-yel dukungan untuk Fraksi Partai
PersatuanPembangunan.
Inilah kesimpulan akhir dari penelusuran panjang Bank Century yang
dimenangkan oleh Opsi C dengan 325 suara terdiri dari suara Fraksi Partai Golkar,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Sedangkan Opsi A sebanyak 212
suara terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, san
Fraksi Partai Amanat Nasional.

13. 13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 AKUNTANSI FORENSIK
2.1.1 Pengertian Akuntansi Forensik
Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk
auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar
pengadilan. Akuntansi forensik dipraktikkan dalam bidang yang luas, seperti:
1. Dalam penyelesaian sengketa antar individu;
2. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup
maupun yang memperdagangkan saham atau obligasi di bursa, joint venture,
special purpose companies;
3. Di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara, baik di
pusat maupun di daerah (BUMN/BUMD);
4. Di departemen/kementrian, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR/DPRD,
dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah (seperti Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi (seperti KPU dan
KPPU), yayasan, koperasi, Badan Hukum Miliki Negara, Badan Layanan
Umum, dan seterusnya.
Definisi Crumbey menekankan bahwa akuntansi forensik tidak identik, bahkan
tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP). Ukurannya bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau
ketentuan perundang-undangan adalah akurat. Crumbey dengan tepat melihat potensi
untuk perseteruan di antara pihak-pihak yang berseberangan kepentingan. Demi keadilan,
harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat adversarial, atau
proses hukum yang mengandung perseteruan.

14. 14
2.1.2 Disiplin dan Profesi Forensik Lainnya
Dalam sidang pengadilan ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk
akuntan forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Di negara-negara
yang berbahasa inggris, mereka disebut expert wit’ness (saksi ahli). Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah “ahli”, meskipun dalam
percakapan sehari-hari dan oleh pers digunakan istilah “saksi ahli”. Dalam praktiknya,
kelompok ahli lainnya juga terdiri atas para akuntan atau pelaksana audit investigatif yang
memberi keteranga ahli demi keadilan.
2.1.3 Akuntan Forensik di Pengadilan
Di Indonesia, penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol
daripada di sektor privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Akan
tetapi, ada juga alasan lain, yakni kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor
privat di luar pengadilan. Di sektor publik, para penuntut umum (dari kejaksaan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi) menggunakan ahli dari BPK dan BPKP, dan Inspektorat
Jenderal dari Departemen yang bersangkutan. Di lain pihak, terdakwa dan tim
pembelanya menggunakan ahli dari kantor-kantor akuntan publik, kebanyakan ahli ini
sebelumnya berpraktik di BPKP.
Tabel 2.1
Ahli Selaku Pribadi dan Lembaga (BPK)
No. Ahli Selaku Pribadi Ahli Selaku Lembaga (BPK)
1. Kompetensi Ahli Ahli memberikan keterangan
yang diminta instansi yang
berwenang, sesuai
kompetensi ahli yang melekat
pada pribadinya.
Ahli memberikan keterangan
tentang kerugian negara yang
merupakan kompentensi BPK,
bukan kompetensi pribadi,
sehingga tidak melekat pada
pribadi pemegang jabatan
anggota BPK atau pemeriksa
BPK.

15. 15
2. Substansi
keterangan ahli
Ahli memberikan keterangan
tentang substansi yang
menjadi kepakarannya,
penguasaan pengetahuannya
secara pribadi, dan
pengembangan
pengetahuannya. Pendapat
yang diberikannya
merupakan pendapat pribadi.
Ahli memberikan keterangan
tentang kerugian/daerah
karena pelaksanaan tugas
konstitusional BPK. Pendapat
yang diberikannya merupakan
pendapat BPK.
3. Pengolahan
informasi
Informasi yang dipaparkan
ahli dihadapan penyidik
maupun sidang pengadilan
diolahnya secara pribadi
dengan pengetahuan dan
pengalaman yang dimilikinya
secara pribadi.
Informasi tentang kerugian
negara yang dipaparkan di
hadapan penyidik maupun
sidang pengadilan diolah
secara kelembagaan. Informasi
ini tidak dimiliki sebelumnya,
sehingga diperoleh melalui
pemeriksaan investigatif.
4. Kepemilikan atas
keterangan ahli
Keterangan yang diberikan
ahli merupakan milik
pribadinya.
Keterangan yang diberikan
merupakan milik BPK sebagai
lembaga negara.
5. Kebebasan
memberikan
pendapat
Ahli mempunyai kebebasan
pribadi dalam memberikan
pendapat yang berkaitan
dengan keahliannya.
Pendapat yang
diterangkannya adalah hasil
pemikiriannya.
Ahli merupakan personofikasi
BPK. Ia tidak memiliki
kebebasan pribadi dalam
memberikan keterangan. Ia
senantiasa harus berkoordinasi
dengan pimpinan karena yang
diterangkannya adalah hasil
pemeriksaan BPK.

16. 16
6. Batas Ahli memberikan keterangan
sesuai dengan kepakaran
yang dimilikinya. Ia hanya
dibatasi oleh kedalaman
pengetahuan dan
pengalamannya.
Ahli memberikan keterangan
sesuai dengan hasil
pemeriksaan BPK.
2.1.4 Akuntansi atau Audit Forensik
Di Amerika Serikat pada mulanya akuntansi forensik digunakan untuk
menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Misalnya,
pembunuhan istri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi, atau
pembunuhan oleh mitra dagang untuk menguasai perusahaan.
Bermula dari penerapan akuntansi-akuntansi untuk memecahkan persoalan
hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Sekarang
pun kadar akuntansinya malah terlihat, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam
konteks keuanga negara, maupun di antara pihak-pihak dalam sengketa perdata. Ada yang
menggunakan istilah audit forensik untuk kegiatan investigatif.
2.1.5 Praktik Akuntansi Forensik di Indonesia
1. Pada kasus Bank Bali, terlihat suksesnya akuntansi forensik. Akuntannya
adalah Price Waterhouse Coopers (PwC) berhasil menunjukkan arus dana
yang rumit. Bentuk diagramnya seperti menunjukkan cahaya yang mencuat
dari sang surya (Sunburst).
2. Tahun 2005 merupakan suksesnya akuntansi forensik dan sekaligus sistem
pengadilan. Komisi Pemilihan Umum, dimana akuntan forensiknya adalah
Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil
menyelesaikannya di pengadilan.
3. Kasus Bank BNI. Akunatnsi forensiknya bukan dilakukan oleh lembaga
pemeriksaan atau kantor akuntan, melainkan PPATK. Dua ahli PPATK dalam
persidangan di pengadilan berhasil meyakinkan mengenai peran Adrian
Waworuntu.

17. 17
2.1.6 Akuntan Forensik Sektor Publik
Akuntansi forensik sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi
forensik sektor privat. Di Indonesia terlihat peran-peran penting para akuntan forensik
dari BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang dalam APIP. Secara
terinci dan dengan data statistik, penulis membahas peran mereka di buku “Menghitung
Kerugian Keuanga Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”.
Tabel 2.2
Perbandingan Akuntansi Forensik pada Sektor Publik dan Sektor Swasta
Dimensi Sektor Publik Sektor Swasta
Landasan Penugasan Amanat Undang-Undang. Penugasan tertulis secara
spesifik.
Imbalan Lazimnya tanpa imbalan. Fee dan biaya.
Hukum Pidana umum dan khusus,
hukum administrasi negara.
Perdata, arbitrase,
administratif, aturan intern
perusahaan.
Ukuran Keberhasilan Memenangkan perkara
pidana dan memulihkan
kerugian.
Memulihkan kerugian
Pembuktian Dapat melibatkan instansi
lain di luar lembaga yang
bersangkutan.
Bukti intern, dengan bukti
ekstern yang terbatas.
Teknik Audit Investigatif Sangat bervariasi karena
kewenangan relatif besar.
Relatif lebih sedikit
dibandingkan di sektor
publik, kreativitas dalam
pendekatan lebih
menentukan.
Akuntansi Tekanan pada kerugian
negara dan keuangan negara.
Penilaian bisnis.

18. 18
2.1.7 Standar Akuntansi Forensik
Berikut ringkasan Standar Umum dan Khusus Akuntansi Forensik sebagai
berikut:
100 Independensi : Akuntansi forensik harus independen dalam melaksanakan
tugas
100 Garis pertanggungjawaban :
1. Untuk kegiatan internal lembaganya, akuntansi forensik harus cukup
independen dalam melaksanakan tugasnya. Ia bertanggung jawab
langsung ke Dewan Komisaris kalau penugasan diberikan oleh
lembaganya, atau kepada penegak hukum dan/atau regulator, jika
penugasannya datang dari luar lembaganya.
2. Dalam hal akuntan forensik tersebut independen ia menyampaikan
laporan kepada seorang eksekutif senior yang kedudukannya lebih
tinggi dari orang yang diduga melakukan fraud, alternatifnya ialah
akuntan forensik menyampaikan laporannya kepada Dewan
Komisaris.
3. Dalam hal akuntan forensik tersebut independen dan penugasan
diterimanya dan lembaga penegak hukum atau pengadilan, pihak
yang menerima laporannya atau counterpart-nya harus ditegaskan
dalam kontrak.
120 Objektivitas : Akuntan forensik harus objektif (tidak berpihak) dalam
melaksanakan telaah akuntansi forensiknya
200 Kemahiran profesional : Akuntan forensik harus dilaksanakan dengan
kemahiran dankehati-hatian profesional
210 Sumber Daya Manusia
Semua sumber daya manusia yang menjalani akuntansi forensik harus
mempunyai kemahiran teknis, pendidikan, dan pengalaman yang
memadai sesuai dengan tugas yang diserahkan kepadanya.

19. 19
220 Pengetahuan, Pengalaman, Keahlian dan Disiplin
Akuntansi forensik harus memiliki atau menggunakan sumber daya
manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan
disiplin untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
230 Supervisi
Dalam hal ada lebih dari satu akuntan forensik dalam satu penugasan,
salah seorang diantara mereka berfungsi sebagai in-charge yang
bertanggung jawab dalam mengarahkan penugasan dan memastikan
bahwa rencana kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya dan
didokumentasikan dengan baik.
240 Kepatuhan terhadap Standar Perilaku
Akuntan forensik harus mematuhi standar perilaku profesional terbaik
yang diharapkan dari akuntan, auditor, rekan dari profesi hukum baik
tim pembela maupun jaksa umum dan regulator.
250 Hubungan Manusia
Akuntan forensik harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan
sesama manusia (interpersonal skills).
260 Komunikasi
270 Pendidikan Berkelanjutan
280 Kehati-hatian Profesional
300 Lingkup Penugasan
400 Pelaksanaan Tugas Telaahan
2.1.8 Kode Etik Akuntan Forensik
Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan
pemakai jasa dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi nilai-
nilai luhur (virtues) yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena
ada integritas (sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain), rasa hormat dan
kehormatan (respect dan honour), dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa
percaya (trust) dari pengguna stakeholder lainnya.
Dalam contoh kasus, kode etik KPK dapat dipakai karena perumusannya sangar
relevan untuk mengatur perilaku akuntansi forensik. Kode etik KPK yaitu sebagai
berikut:

20. 20
1. Nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam
bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan pimpinan KPK.
2. Pimpinan KPK wajib menjaga kewenangan luar biasa yang dimilikinya demi
martabat KPK dn martabat pimpinan KPK dengan perilaku, tindakan, sikap, dan
ucapan sebagaimana dirumuskan dalam kode etik.
3. Kode etik diterapkan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya, dan
mengandung sanksi atas tegas bagi mereka yang melanggarnya.
4. Perubahan atas kode etik pimpinan KPK menurut keputusan ini akan segera
dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan
oleh pimpinan KPK.
2.1.9 Kualitas Akuntansi Forensik
1. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap
situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni
bahwa itu tidak perlu merupakan suatu situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi
dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah, kemampuan untuk mau terus pantang mundur walaupun fakta
(seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit
diperoleh.
4. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
5. Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis
sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi
dicatat.
6. Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga
kita dapat bertahan dibawah cross examination.
2.2 AUDIT INVESTIGATIF
2.2.1 Pengertian Audit Investigatif
Audit investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait
kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan/atau
perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi
dan/atau tindakan korektif manajemen. Audit investigasi dapat dilaksanakan atas

21. 21
permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Audit investigasi termasuk
didalamnya audit dalam rangka menghitng kerugian keuangan Negara, audit hambatan
kelancaran pembangunan, audit eskalasi, dan audit klaim.
1. Audit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (AIHKP) adalah
proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permasalahan
hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh kesimpulan yang
mendukung tindakan mediasi dalam penyelesaian masalah;
2. Audit Klaim adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait
klaim/tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan
pertimbangan bagi objek penugasan untuk mengambil keputusan
penyelesaian klaim/tuntutan;
3. Audit Eskalasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait
adanya penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang
disebabkan oleh adanya inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan oleh
kebijakan pemerintah.
2.2.2 Pendekatan Audit Investigasi
Sebagaimana halnya penyelidikan dan penyidikan, aduit investigatif bisa
dilaksanakan secara reaktif atau proaktif.
1. Reaktif
Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor
melaksanakan audit setelah meneriman atau mendapatkan informasi dari
pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan.
Audit invetigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor
menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi
misalnya auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan
masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum.
Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika
tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan
kejahatan.
2. Proaktif
Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara
aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk

22. 22
menemukan kemungkinan adanya tindakan kecurangan dan kejahatan
sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari,
mengumpulkan informasi, dan menganalisis informasi-informasi yang
diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya tindakan kecurangan dan
kejahatan. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area
atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang
tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya
kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut
berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar.selain itu
audit invesigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang
sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti untuk
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah
dilaksanakan.
Hal dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat
digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak
hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan
bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
2.2.3 Hal-Hal Yang Dilakukan (Kompetensi) Seorang Auditor Investigasi
a. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;
b. Menentukan kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal;
c. Merancang skenario kerugian dari indikasi kecurangan yang telah terjadi
berdasarkan kelemahan sistem pengendalian internal yang telah
terindentifikasi;
d. Mengidentifikasi situasi yang mencurigakan dan tidak biasa dalam
pembukuan/laporan;
e. Mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan tidak biasa;
f. Membedakan antara kesalahan manusia (human eeror) biasa dan kelalaian
dengan indikasi kecurangan;
g. Menurut arus dokumen yang mendukung transaksi-transaksi;
h. Menurut arus dana masuk dan keluar rekening organisasi;

23. 23
i. Mendapatkan dokumen-dokumen pendukung yang mendasari transaksi yang
mencurigakan;
j. Menelaah dokumen yang meliputi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi;
k. Mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti;
l. Mendokumentasikan dan melaporkan suatu kegiatan yang berindikasi
kecurangan (korupsi) untuk tuntutan kriminal, perdata, atau asuransi;
m. Memahami kebijakan, prosedur, praktek manajemen, administrasi dan
organisasi;
n. Menguji situasi organisasi di bidang motivasi dan etika;
2.2.4 Penyusunan Program Audit Investigasi
Disusun berdasarkan hasil telaahan informasi awal dan resume pengembangan
informasi yang dirinci dalam beberapa langkah yang bersifat umum dan fleksibel.
Program ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh alat bukti yang memadai guna
memperkuat adanya:
a. Penyimpangan yang merupakan unsur melawan hukum, bisa dilakukan
dengan sengaja atau akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau tugas
pokok dan fungsi.
b. Unsur memperkaya diri, orang lain atau suatu badan atau korporasi.
c. Unsur yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
2.2.5 Pelaksanaan Program dan Teknik-Teknik Audit Investigasi
Teknik audit yang tepat perlu dikembangkan dan dituntut untuk seorang audit
investigasi. Pengembangan kreatifitas ini perlu karena pada kenyataannya kasus yang
berindikasi kecurangan sulit dipolakan secara tegas, karena tergantung kondisi dan hasil
pengembangan di lapangan.
Cara umum teknik-teknik audit investigasi hampir sama denga audit keuangan
maupun audit kinerja yaitu diarahkan untuk mendapatkan bukti-bukti, namun karena ini
lebih ditujukan kepada aspek hukum maka upaya pengungkapan kejadian diharapkan lebih
pasti atau dengan lain perkataan tingkat keyakinan bukti yang diperoleh harus diterima
oleh aspek hukum.
Teknik audit yang dapat digunakan diantaranya adalah:

24. 24
a. Inspeksi (Peninjauan)
Memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata, untuk
memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
b. Observasi (Pengamatan)
Memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata, yang
dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk memperoleh
pembuktian atas sesuatu keadaan atau masalah. Kadang observasi
dikaitkan dengan melihat dari jarak jauh atau tanpa didasari oleh pihak
yang diamati.
c. Wawancara
Teknik audit dengan tanya jawab (lisan/tertulis) untuk memperoleh
pembuktian.
d. Konfirmasi
Konfirmasi adalah pembuktian dengan mengusahakan informasi dari
sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis.
e. Analisa
Memecahkan atau menguraikan sesuatu keadaan atau masalah ke
dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk
dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
f. Vouching dan Verifikasi (Audit Bukti Tertulis)
Memeriksa ke-autentik-an dan kelengkapan bukti yang mendukung
suatu transaksi. Verifikasi adalah audit atas ketelitian perkalian,
penjumlahan, pemilikan dan eksistensinya.
g. Perbandingan
Usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua dan lebih
gejala/fenomena.
h. Rekonsiliasi
Penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tetapi
masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang independen (terpisah).

25. 25
i. Penelusuran (Trasir)
Kegiatan yang dilakukan dengan jalan menelusuri proses suatu
keadaan atas suatu masalah kepada sumber atau bahan pembuktiannya.
j. Perhitungan Kembali (Rekomputasi)
Menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan
kecermatannya
k. Penelaahan Pintas (Scanning)
Melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-
hal yang memerlukan audit lebih lanjut. Misal membaca dengan cepat
setiap lembaran catatan perusahaan untuk menemukan hal-hal penting atau
yang tidak lazim atau disangsikan kebenarannya.
l. Review Analisis
Prosedur review analitis dapat digunakan mendeteksi area dengan
tingkat resiko yang tinggi untuk terjadi penyimpangan pelaporan
keuangan. Ada tiga jenis utama prosedur analitis: trend analitis, ratio
analitis, dan modeling techniues.
Trend analisis digunakan untuk menguji trend saldo akun atau
perkiraan berbagai dasar untuk menentukan apakah data periode berjalan
secara potensial salah buku (misstated), yaitu apakah data tersebut
menyimpang secara signifikan dibandingkan dengan data historis.
Teknik analisis kecenderungan bervariasi. Dari mulai perbandingan 2
periode sampai dengan time-series model. Analisis ini adalah prosedur
analitis yang paling umum digunakan.
Analisis ratio merupakan prosedur analisis secara serentak dua atau
lebih akun laporan keuangan. Misal current ratio, quick ratio, cash ratio,
dan debt to equity ratio.
m. Pemaparan
Adalah tindakan untuk menjelaskan temuan audit agar diperoleh
gambaran secara jelas dan sistematis. Pemaparan berisikan antara lain:
resume dan kasus posisi, flowchart modus operasi beserta uraiannya.
2.2.6 Hasil Investigasi
Hasil audit investigasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak
mengetahuinya, dimana hasil ini biasanya telah diklarifikasi dan dibacakan ulang kepada

26. 26
si auditee, agar auditee mengerti sejauh mana investigasi dan eksaminasi dilakukan dan
hasil yang didapatkan. Disebut keperluan internal karena sang auditor terkait dengan audit
metodologi dengan melaporkan apa adanya suatu hasil investigasi dan auditor free to
comment kepada atasannya dalam mengemukakan pendapatannya sebagai seorang auditor
berdasarkan temuan dan dikategorikan preliminary summary (hasil sementara).
Hasil atau kesimpulan sementara ini akan didiskusikan dengan bos sang auditor
sebelum dibuatkan keputusan final dan keputusan final hasil audit yang disebut executive
summary akan dibuat oleh kepala audit kepada siapa sang auditor bertanggung jawab.
Hasil audit investigasi dapat dianggap dan digunakan sebagai bukti awal untuk
menunjang suatu pembuatan BAP oleh kepolisian atau kejaksaan atau bukti pendahuluan
bagi Komisi Pemberantasan Korupsi bila memang suatu fraud diduga terjadi yang
mengarah kepada suatu peristiwa kriminal atau crime acts, dala hal ini adalah korupsi.
Audit investigasi adalah sebuah pekerjaan profesional atau expert works. Oleh
karena itu, sang fraud auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup, dan selayaknya
seorang fraud auditor adalah seorang auditor yang telah diakui kecakapannya dengan
mengantongi CFE (Certified Fraud Examiner) yang dikeluarkan Instute of Internal
Auditor (IIA) melalui tahapan penugasan beberapa modul yang telah dipersyaratkan
secara internasional.
Analisis fraud adalah merupakan tanggung jawab internal auditor untuk
mendekteksi kemungkinan terjadinya kecurangan melalui pemeriksaan data laporan
keuangan dan terjadinya penyimpangan dalam proses tender, inventaris barang, sistem
perpajakan, dan dapat juga pada sistem penggajian. Jika terdapat indikasi positif,
selanjutnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh yang akan dilakukan oleh seorang fraud
auditor, dimana kegiatan ini disebut dengan audit investigasi.
Kesimpulan akhir dari audit investigasi akan disampaikan kepada lembaga yang
berwenang seperti kejaksaan, kepolisian, komite anti korupsi, bila diminta, dengan
mengikuti aturan main atau Undang-Undang yang dibuat untuk itu-bilamana ada-oleh
kepala atau manajer audit setelah sebelumnya dilakukan penjelasan kembali (debriefing)
denga pihak atau atasan dari si auditee.

27. 27
Seorang fraud auditor tidak boleh melakukan deal dengan sang auditee
menyangkut hasil audit investigasi ataupun dengan orang lain yang berkepentingan
dengan hasil audit. Apabila hal tersebut dilakukannya, dia dapat dikenai sanksi sesuai
aturan yang ada untuk itu. Boleh dikatakan fraud auditor adalah orang suci yang
bergeming dengan tawaran yang mungkin diberikan oleh daerah terperiksa, disamping
pekerjaannya penuh risiko ancaman dari terperiksa.
Untuk itu memang sangat diperlukan undang-undang proteksi bagi seorang fraud
auditor, termasuk perlindungan bagi saksi suatu perkara. Selayaknya imbalan atau gaji
seorang fraud auditor harus sepadan dengan risiko pekerjaanya karena sejarah mencatat
dimana pun di dunia ini seorang fraud auditor selalu menghadapi risiko terhadap
pekerjaannya, bergantung pada besar kecilnya suatu perusahaan yang dilakukannya.
2.2.7 Standar Audit Investigatif
Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Oleh karena itu, dalam pekerjaan
audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut. Dengan standar ini pihak
yang diaudit (auditee), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat
mengukur kerja si auditor.
K.H Spencer Picket dan Jennifer Picket merumuskan beberapa standar untuk
melakukan investigasi terhadap fraud. Konteks yang meraka rajuk adalah investigasi atas
fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.
Standar tersebut adalah:
1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik yang diakui (accepted best pratices)
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga
bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan
3. Pastikan seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks ,
dan jejak audit tersedia
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan
senantiasa menghormatinya
5. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik
dalam kasus hukum dan administratif maupun hukum pidana

28. 28
6. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik
dalam kasus hukum dan administratif maupun hukum pidana
7. Cakup keseluruhan substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat
kritis ditinjau dari segi waktu
8. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan
pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga,
pengalaman mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikut tata cara atau
protokol, dokumentasi dan penyelenggara catatan, melibatkan dan/atau
melapor ke polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan
Standar-standar ini akan dijelaskan dibawah dengan konteks Indonesia:
Standar 1
Seluruh investigasi harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang diakui
(accepted best pratice). Dalam istilah ini tersirat dua hal. Pertama, adanya upaya
membandingkan antara praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik
pada saat itu. Upaya ini disebut benchmarking. Kedua, upaya benchmarking
dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik.
Standar 2
Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga
bukti-bukti audit tadi dapat diterima di pengadilan.
Standar 3
Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan
diindeks, dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi
apabila penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigas sudah
dilakukan dengan benar.
Standar 4
Pastikan bahwa investor mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa
menghormati. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi
pegawai yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya.

29. 29
Standar 5
Beban pembuktian ada pada perusahaan yang menduga pegawainya
melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut,
baik dalam kasus hukum dan administratif maupun kasus pidana.
Standar 6
Cakup keseluruhan substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat
kritis ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita menghadapi
keterbatasan waktu. Dalam menghormati asas praduga tidak bersalah, hak dan
kebebasan seseorang harus dihormati.
Standar 7
Liput seluruh kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan,
pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga,
pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol,
dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisim kewajiban hukum,
dan persyaratan mengenai pelaporan.

30. 30
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Pada tanggal 28 desember 2004 bank century melalukan merger dari bank CIC,
bank Danpac, dan bank Picco. Pada tanggal 29 desember 2005 status bank Century
adalah bank dalam pengawasan intensif dengan masalah yaitu praktek merugikan,
menukar SSB senilai USD 75 juta dan cash USD 60 juta dengan ( total USD 135 juta)
dengan SSB lain seharga USD 57,48 juta, CAR negative (-132,58%), pelanggaran
BMPK, pelanggaran PDN, kredit macet senilai Rp 356 milyar, pengumpulan investasi
dana tetap oleh PT ADS. Kemudian pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 6 november
status bank century adalah bank pengawasan khusus, dengan melakukan masalah yaitu
sejak oktober 2008 bank century berkali-kali melanggar ketentuan giro wajib minimum,
likuiditas bank terus memburuk sejak BI meminta pemilik melunasi SSB Valas yang
jatuh tempo dan pemilik tidak mampu memiliki komitmen, perhitungan CAR per 30
september melorot dari 14,76% menjadi 2,35%. Pada 14 hari kemudian, 20 november
2008 masalah pada bank century yaitu kalah kliring tanggal 13 november 2008, tanggal
14 dan 18 november diberikan pengucuran FPIP sebesar Rp 502,7 milyar dan Rp 187,32
milyar totalnya sebesar Rp 689,39 milyar, tanggal 20 november 2008 kondisi likuiditas
terus memburuk, CAR turun dari koreksi per 31 oktober dari positif 2,35 % menjadi
negative 3.53%.
Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya
pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa catatan indikasi
korupsi dari laporan BPK :
1. Terkait Merger 3 bank.
2. Terkait Penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).
3. Terkait Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan
Sementara (PMS).
4. Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS.

31. 31
Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah. Terdapat
beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga
memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:
1. Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap
lancar untuk memenuhi performa CAR.
2. Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak
lulus fit and proper test.
3. Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.
4. Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan
disclaimer.
Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:
1. Akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko tidak sesuai dengan ketentuan BI.
2. Surat izin Akuisisi Chinkara atas Bank Pikko dan Bank Danpac tetap
dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat
dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.
3. BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukkan Bank tersebut
dalam skema merger.
4. Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil
pemeriksaan BI pada ke-3 bank tersebut menemukan indikasi
pelanggaran yang signifikan.
5. Adanya perlakuan Surat-Surat Berharga (SSB) yang semula macet
menjadi lancar dengan rekomendasi KEP (Komite Evaluasi Perbankan).
Fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota
DPR tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan peundang-
undangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana
talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi
pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun
perdata.

32. 32
b. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan
dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan
Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim
Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana
nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para
pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan
keuangan pemerintah.
c. Menyelidiki kemana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat
sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru
ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi
nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil
justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan
uang negera demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui
skenario bail out bagi Bank Century.
d. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi
Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah
sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat
menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus.
Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan
karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara
keseluruhan.
e. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus
bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang
negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, ditengah berbagai
kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek
penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas
demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang
dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Terdapat 2 opsi yang diajukan untuk voting, yaitu:
1. Opsi A berisi sejumlah kesimpulan yakni munculnya permasalahan Bank
Century akibat dari merger Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac.

33. 33
Kebijakan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa krisis Bank Century
berdampak sistemik hanya berdasarkan Perppu No 4/2008, dan Komite
Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga menggunakan Perppu yang sama
untuk menetapkan krisis Bank Century berdampak sistemik. Penetapan ini
disertai data-data yang cukup namun Pansus tidak menemui adanya aliran
dana pada salah satu partai dan pasangan calon presiden. Melalui ini
Pansus menyerahkan penilaian kasus Bank Century kepada lembaga
hukum.
2. Opsi C berisi kesimpulan yang lebih tegas, patut diduga terjadi
penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter
dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan mulai dari akuisisi merger,
pemberian FPJP, PMS hingga tahap aliran dana. Penyalahgunaan ini
mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century. Kasus
Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang
berlanjut/penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan
fiskal sehingga dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana korupsi yang
merugikan negara.
Inilah kesimpulan akhir dari penelusuran panjang Bank Century yang
dimenangkan oleh Opsi C dengan 325 suara terdiri dari suara Fraksi Partai Golkar, Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai
Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Sedangkan Opsi A sebanyak 212 suara terdiri dari
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, san Fraksi Partai Amanat
Nasional.
3.2 Saran
Kasus Bank Century merupakan kasus yang sudah tak asing lagi di Indonesia,
kasus tersebut belum terselesaikan juga sampai saat ini. Pemerintah seharusnya lebih
tegas lagi dalam mengusut kasus ini agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Kami
melihat kasus Century dari awal sampai saat ini belum menemukan hasil yang sebenarnya
yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Century. Sampai dengan informasi
terakhir penanganan Kasus Hak Angket Bank Century yang sedang berjalan menurut
kami DPR sudah seharusnya mengeluarkan hak angket terhadap kasus bank century yang
disebut – sebut sedang mengalami krisis global. Dan khususnya Pansus Hak Angket

34. 34
tersebut harus senantiasa bersikap objektif mungkin dalam menyelesaikan persoalan ini
dan melihat fakta yang ada serta memamg fakta tersebut terbukti benar adanya dan tidak
merupakan sebuah kebohongan untuk menjatuhkan salah satu pihak demi kepentingan
pansus sendiri, sehingga nanti apa yang telah disampaikan oleh pansus bisa
bertanggungjawabkan terhadap semua pihak yang terkait yang diduga bermasalah dengan
keputusan untuk mengalirkan dana yang dikuncurkan kepada Bank Century pada saat itu.
Dalam pemberian talangan dana, Lembanag Penjamin seharusnya tetap
mengawasi kemana alur dana tersebut disampaikan, Lembaga Penjamin juga harus
mamastikan bahwa dana tersebut diberikan kepada Nasabah yang ingin manarik dananya
saat itu. Selain itu Lembaga Penjamin harus bersikap transparansi pada publik saat
pengucuran dana talangan pada bank century agar penggelapan dana atau korupsi tidak
terjadi. Keadilan juga harus tetap disamaratakan, jangan hanya karena Sri Mulyani
ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia lalu kasus yang menyangkut dirinya
dihilangkan begitu saja. Seperti saat ini, semenjak ditunjuknya Sri Mulyani sebagai
Managing Director Bank Dunia kasus bank century hilang bagai ditelan bumi, padahal
kasus ini belum ada titik temunya dan belum jelas dana talangan sebesar Rp.6,7 Triliun
itu mengalir kemana.
Saran kami dalam menghadapi kasus Bank Century adalah perlunnya kerjasama
dengan baik antara pemerrintah, DPR-RI dan Bank Indonesia. Pemerintah harus
bertanggung jawab kepada nasabah Bank Century agar bisa uangnya dicairkan. Harusnya
ada trasparansi public dalam menyelesaikan kasus Bank century sehingga tidak terjadi
korupsi. Dan audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas dan dibantu oleh Polri,
kejaksaan, Pemerintah Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia harus lebih ketat lagi
dalam memberi izin Pembuatan Bank, agar tidak ada lagi Bank-bank tidak sehat yang
kemudian merugikan banyak nasabah. Jika hal itu terus terjadi, bukan tidak mungkin
suatu saat masyarakat tidak percaya lagi dengan bank, karena mereka berasumsi jika
menyimpan uang mereka dibank mereka akan rugi karena uangnya yang mereka simpan
tidak dapat ditarik kembali.
Selanjutnya, adanya kurang kontrol pengawasan akan membuat bangsa kita
menjadi bangsa yang tingkat korupsinya tinggi apabila tidak dari sekarang dibenahi.
Artinya, kontrol pengawasan baik itu dari aparat-aparat yang berwanang misalnya KPK,

35. 35
Kepolisian maupun Kejaksaan harus lebih dioptimalkan. Dan yang lebih penting
lagi kontrol pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika mengetahui ada tindak
korupsi segera laporkan.
Pengembalian aset Bank Century semoga dapat menyelamatkan uang negara
sebesar 6,7 Triliun, namun proses hukum tindak pidana kriminal ini harus tetap jalan
terus. Jangan kemudian yang terjadi adalah semacam barter politik, ekonomi, dan hukum
(bargaining of power) antara banyak pihak yang terlibat dengan kasus tersebut. Jika saja
tidak ada kejahatan kriminal Bank Century dan kebijakan yang salah kaprah dari
pemerintah, maka dana 6,7 Triliun tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, tentu ini akan lebih bermanfaat bagi bangsa ini.

36. DAFTAR PUSTAKA
 Mansur, Akbar. ”Makalah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif”. 28 November
2016. https://id.scribd.com/mobile/doc/292410081/Makalah-Akuntansi-Forensik-Dan-
Audit-Investigasif
 Faisol, Muhammad. “Akuntansi Forensik dan Fraud Examination, Apa dan Bagaimana?”.
26 November 2016. https://Semangadmu.blogspot.co.id/2013/10/akuntansi-forensik-dan-
fraud.html
 Ekawanti, Wahyumi. “Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi”. 26 November 2016.
https://wahyumi.wordpress.com/2010/05/28/sesi-1-pengantar-akuntansi-forensik-dan-
audit-investigasi/
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Century
 https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.usu.ac.id/bit
stream/123456789/24287/3/Chapter%2520II.pdf&ved=OahUKEwjy_uSOtMvQAhXHbb
wKHeyaCREQFggyMAM&usa=AFQjCNEtlyDRoHOZKml9taKd8G_2uih5aw&ig2=AS
v_7LQyvDiyWtJs8l1Gsw
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pansus_Century
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pansus_Century#cite_note-0
 R.Zuhro, Siti. “Dramaturgi Koalisi Parpol Dalam Pilpres”. 30 November 2016.
http://rsitizuhro.blogspot.com/2009/05/dramaturgi-koalisi-parpol-dalam-pilpres.html