ppt

1. UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

2. KEDUDUKAN HUKUM
UU NO. 1 TAHUN 1970
 UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930) UU KK No.1 Th.1970
 UU Petasan (Stbl. No.143 Th.1932)
 UU Rel Industri (Stbl. No.593 Th.1938) PERATURAN
 UU Timah Putih Kering (Stbl. No 509 Th.1932) PELAKSANAAN
Hukum Perdata Hukum
Ketenagakerjaan
Hukum
Pidana
Lex Specialist Lex Generalist

3. PENGERTIAN / ISTILAH
 Tempat Kerja
 Pengurus
 Pengusaha
 Direktur Kepmenakertrans
No: Kep.79/MEN/1977
Dirjen PPK
 Pegawai Pengawas Kepmenakertrans No:03/MEN/1978
Permenaker No.3/MEN/1984
 Ahli K3 Permenaker No.02/MEN/1992

4. TUJUAN UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
 Melindungi setiap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan
untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta
produktivitas nasional.
Komitmen Nasional ( UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 )
Produktivitas individu naik produktivitas nasional naik
GNP naik Income per kapita naik Tingkat
kesejahteraan naik.
 Melindungi setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
 Melindungi sumber produksi agar dipakai dan dipergunakan
secara aman dan efisien.

5. DASAR HUKUM UNDANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 5,20,27(2) UUD 1945
Pasal 3,9 dan10 UU No. 14 Th 1969
Dicabut
Diganti oleh UU No.13 Th. 2003
Pasal 86,87
UU. No. 1 Tahun 1970
Peraturan Pelaksanaan
PP, Kepres, Permen, SE
Peraturan Khusus

6. PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 Undang-Undang No.1 Th.1951 tentang pernyataan berlakunya UU kerja
Th.1948 No.12 (dicabut UU No.13 Th.2003)
Pekerjaan :
* Anak * Waktu kerja
* Orang tua * Waktu Istirahat
* Wanita * Tempat kerja
 Undang-Undang Uap 1930 (Stbl. No. 225 Th. 1930)
 Undang-Undang Timah Putih Kering (Stbl. No. 509 Th.1931)
 Undang-Undang Petasan
(Stbl. No. 143 Th. 1932 jo Stbl. No. 9 Th. 1930)
 Undang-Undang Rel Industri (Stbl. No. 593 Th. 1938)
 Undang-Undang No.3 Th. 1969 tentang Persetujuan konversi ILO No. 120
mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
 Undang-Undang No. 3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7. RUANG LINGKUP UNDANG – UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Disegala tempat kerja :
* Didarat * Didalam air
* Didalam tanah * Diudara
* Dipermukaan air
Terdapat bahaya kerja yang berhubungan dengan :
 Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dsb
 Lingkungan kerja
 Sifat pekerjaan
 Cara kerja
 Proses
Pasal 2 ( 3 ) Escape Clausul dalam menetapkan ruang
lingkup tambahan.

8. SYARAT-SYARAT K3
Pasal 3 (1) ditetapkan syarat-syarat K3. Berisikan arah dan
sasaran yang akan dicapai.
Pasal 3 (2) Escape Clausul. Rincian pada pasal 3 (1) dapat
dirubah.
Pasal 4 (1) syarat-syarat K3 ditetapkan sejak :
* Perencanaan * Pemasangan
* Pembuatan * Pemakaian
* Pengangkutan * Penggunaan
* Peredaran * Pemeliharaan
* Perdagangan * Penyimpanan :
> Bahan > Produk teknis
> Barang > Aparat produksi
Bahaya Kecelakaan
Pasal 4 (2) Mengatur kodifikasi persyaratan teknis K3.

9. PEMBINAAN K3
 UU No.1 Tahun 1970 mengatur tentang kewajiban Pengurus meliputi: *
* Memeriksa kesehatan awal :
- Tenaga kerja baru
- Tenga kerja yang mau dipindah
* Memeriksa kesehatan berkala
* Pemeriksaan kesehatan tenga kerja oleh dokter pemeriksa sesuai
Permenakertrans No. 02/Men/180.
* Memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja sesuai
Permenakertrans No. 03/Men/1982.
* Menunjukkan dan menjelaskan pada tenaga kerja baru tentang:
- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerja.
- Alat pengaman dan perlindungan.
- APD
- Cara dan Sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan
* Mengerjakan Tenaga kerja setelah yakin bahwa tenga kerja memenuhi
syarat - syarat K3
* Menyelenggarakan pembinaan K3 bagi semua tenaga kerja tentang:
- Pencegahan kecelakaan
- P3K
- Pemberantasan kebakaran
- Peningkatan K3

10. PEMBINAAN K3
* Memenuhi dan mentaati semua syarat K3.
* Membentuk P2K3 sesuai dengan Permenaker No.04/Men/1987.
* Melaporkan kecelakaan sesuai Permenaker No.03/Men/1998.
* Menempatkan syarat-syarat K3 ditempat kerja.
* Memasang sehelai uu no.1 Th. 1970.
* Memsang gambar-gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya.
* Menyediakan APD cuma-cuma.
 Hak dan Kewajiban tenaga kerja:
* Memberikan keterangan yang benar kepada Pegawai Pengawas dan
atau Ahli K3.
* Memakai APD.
* Mentaati syarat-syarat K3.
* Meminta kepada pengurus agar melaksanakan syarat-syarat K3 yang
diwajibkan.
* Menyatakan keberatan kerja dimana syarat-syarat K3 dan APD
diragukan.
 Kewajiban Pengusaha :
* Membayar retribusi K3.

11. PENGAWASAN K3
 Direktur Melakukan pelaksanaan umum terhadap UU KK
 Pegawai pengawas
 Ahli K3 Pengawasan Langsung
 Wewenang dan kewajiban :
- Direktur Kepmenaker No.Kep 79/Men/1977
- Pegawai Pengawas Permenaker No. 03/Men/1978
- Ahli K3 Permenaker No. 02/Men/1992
 Lembaga Banding Panitia Banding
 Perbedaan Pegawai Pengawas dan Ahli K3 Penyidikan

12. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 Th. 1970
PENGAWASAN BAB IV PASAL 5
MENAKERTRANS
DIREKTUR
Pegawai
Pengawas
Ahli
K3
Panitia
Banding
Dokter
Perusahaan
P2K3
DEP / DINAS Luar
Depnakertrans
Swasta
Pemerintah
Industri
Jasa - PJIT
- Poli Perusahaan
- Jasa Kesehatan
Perusahaan

13. KETENTUAN PELANGGARAN
 Pelanggaran Pidana pelanggaran
 Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja
Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda
100.000 rupiah
 Proses Pro Justitia sesuai UU No. 8 Th. 1981 tentang
KUHAP.

14. PERATURAN PELAKSANAAN UU No.1
Th.1970
. MGT
Faktor
penyebab
Analisis
Kecelakaan
Aman
Sehat Produksi
Peralatan
SDM
Sifat
Pekerjaan
Cara
Kerja
Proses
Produksi
Bahan
Lingkungan
TEMPAT
KERJA