Materi K3

1. 1
PEMBEKALAN AHLI MUDA K3
KONSTRUKSI
MENGIDENTIFIKASI PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YANG
TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Disusun oleh: AK3L
JAKARTA , JUNI 2023

2. TUJUAN PEMBEKALAN
Memeberikan penjelasan kompetensi kerja
tenaga kerja yang berprofesi sebagai Ahli
Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) Konstruksi dalam menetapkan
Peraturan Perundang-undangan yang terkait
dengan K3 Konstruksi terdiri dari:
yang
peraturan
terkait
perundangan-
dengan K3
1. Menginventarisasi
perundangan-undangan
dengan K3 Konstruksi,
2. Melaksankan peraturan
undangan yang terkait

3. SKKNI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKONSTRUKSI
OKOPASI:AHLI MUDAK3 KONSTRUKSI
NO KODE UNIT JUDUL UNIT
1. S. 941200.009.01 Mengidentifikasi Peraturan Perundangundangan
yang terkait dengan K3 Konstruksi
2. S. 941200.010.01 Melakukan Konsultasi dan Komunikasi K3
3. S. 941200.011.01 Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko
4. S. 941200.012.01 Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5 S. 941200.013.01 Melaksanakan penyuluhan tentang Pelatihan K3
Konstruksi
6 S. 941200.014.01 Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap
Darurat
7 S. 941200.015.01 Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8 S. 941200.016.01 Mengontrol Tindakan dan Kondisi Bahaya
9 S. 941200.017.01 Melaporkan setiap kecelakaan kerja
10 S. 941200.018.01 Mengukur pencapaian Pelaksanaan Rencana K3
Konstruksi

4. UNIT 1: MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Y
ANG TERKAITDENGAN K3 KONSTRUKSI

5. ➢ PROSES / METODE KERJA
➢ LINGKUNGAN
➢ SUMBER DAYA: T
.Kerja,Alat,
Material
UNIT 1: MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
YANG TERKAITDENGAN K3 KONSTRUKSI
PERATURAN DAN
PERUNDANG-
UNDANGAN:
Eksternal
• Keselamatan Umum (Public
Safety)
• Kesehatan, Higiene Kantor
& Asuransi Tenaga Kerja
• Bejana Tekan
• Jasa Konstruksi
• Khusus Pekerjaan Gedung,
Jalan & Jembatan, Dll
• Ketenagalistrikan
• Environmental
• Standar
Internal
• Perturan Perusahaan

6. UNIT 1: :MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Y
ANG TERKAITDENGAN K3 KONSTRUKSI
1. IDENTIFIKASI
2. MERANGKUM
3. DIDOKUMENTASIKAN
1. MENYUSUN RENCANA
PELAKSANAAN SESUAI JENIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI
2. REALISASI PERENCANAAN
PELAKSANAAN DAN PEMERIKSAAN
PENERAPAN
3. MERANGKUM HASIL PEMERIKSAAN
MENGINVENTARISASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN
K3 KONSTRUKSI
PERUNDANGAN-UNDANGAN K3 KONSTRUSKI
MELAKSANAKAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN
K3 KONSTRUKSI

7. MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
PP No.50 Tahun 2012
Keselamatan kerja
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: 2 Tahun 1970, Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Di Tempat Kerja (di Perusahaan)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
1975,
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara No.
15 Tahun 1975)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi
R.I No: Per-03/MEN/Tahun 1978
Persyaratan Penunjukan Dan Wewenang Serta Kewajiban
Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja Dan Ahli
Keselamatan Kerja
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan
Perawatan Tenaga Kerja No. Kpts – 40/DP/1978
Pemasangan Instalasi Di Tempat Kerja ( listrik, lif,
ketel/pesawat uap, gas, debu, penyalur petir, X-Ray,
pesawat tenaga, mesin, cairan air, pemadam/pencegah
kebakaran, pencegahan pencemaran lingkungan bangunan
konstruksi).
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor:
Kep-33/MEN/Dp/79,
Penunjukan Pegawai-Pegawai Pengawas Yang Diberi
Kewajiban Menjalankan Pengawasan Keselamatan Dan
Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Nomor: Per-
04/MEN/1980,
Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat
Pemadam Api Ringan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. : Per.02/MEN/1983 Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Kep-
612/MEN/1989,
Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. :
Per.02/MEN/1992
Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : Per.05/MEN/1996 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/MEN/98, Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
Keselamatan Umum (Public Safety)

8. Jasa Konstruksi
Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang 02 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi No. Per 01/MEN/1980,
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada
Konstruksi Bangunan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, No: Per. 02/MEN/1982
Kwalifikasi Juru Las Di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia No. : Per. 05/MEN/1985
Pesawat Angkat Dan Angkut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia No. : Per. 04/MEN/1985
Pesawat Tenaga dan Mesin Produksi
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.
174/MEN/86 Nomor: 104/Kpts/1986
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada
Tempat Kegiatan Konstruksi
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. :
Per.01/MEN/1989,
Permen PU No. 05/PRT-M/2014
Kwalifikasi Syarat-Syarat Operator Keran
Angkat
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

9. Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun
1992
Kesehatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1993
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.
Per.02/Men/1980
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.
03/MEN/1982,
Pelayanan Kesehatan Kerja
Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan
Menteri Kesehatan Nomor: Kep - 235/MEN/1985 dan
14/MENKES/SKB/III/1985
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan
Bagi Tenaga Kerja
PerMenkes Nomor 718/1987 Batas Syarat Kebisingan
PerMenkes Nomor 472/MENKES/PER/VI/1996 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
SE Menteri tenaga Kerja No. 01/MEN/1997 Nilai Ambang Batas ( NAB ) Faktor Kimia di Udara
Lingkungan kerja
KepMen tenaga kerja Nomor 51/MEN/1999 Nilai Ambang Batas ( NAB ) Faktor Fisik di Tempat
Kerja ( Debu )
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Nomor: Per-01/MEN/1979,
Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan
Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis
Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Nomor: Per- 01/MEN/1981,
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Kesehatan, HigieneKantor &Asuransi T
enagaKerja

10. Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Undamg-Undang No. 6/1994 Pengesahan United Nations Framework
Convention on Climate Change (
Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai
Perubahan Iklim)
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 11/1975
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 22/1982
Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 1990,
Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1999,
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Environmental

11. Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Peraturan Pemerintah PU Nomor
49/PRT/1997
Tata Cara dan persyaratan Ijin
Penggunaan dan atau Sumber – sumber
Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999,
Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 18/1999
Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya
dan Beracun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 85 Tahun 1999,
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 19/1999
Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut
Surat – Edaran No. SE.01/MEN/1978, Nilai Ambang Batas (N.A.B) Untuk Iklim
Kerja Dan Nilai Ambang Batas (NAB)
Untuk Kebisingan Di Tempat Kerja
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.215/HK.602/Phb.87
Pengadaan Fasilitas Penampungan
Limbah di Pelabuhan
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Environmental

12. Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:
Kep - 1056/MEN/1988,
Pedoman Umum Bina Lingkungan Industri
(BILIK), Form Komunikasi Pembinaan
Lingkungan
Surat Edaran No. Se. 11/MEN/1989 Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya
Dan
Beracun (B3)
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.86 tahun 1990
Pencegahan Pencemaran oleh Minyak
dari kapal – kapal
PerMenkes Nomor 416/Menkes/Per/IX/90 Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air
Peraturan Menteri PU Nomor 49/PRT/1990 Tata Cara dan Persyaratan Izin
Penggunaan dan atau Sumber – sumber
Air
Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1990 Pengesahan Internasional for the Safety of
Life at The Sea 1974
Keputusan Presiden No. 61/1993 Pengesahan Basel Convention of the
Control of Tranboandary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal
Keputusan Presiden No. 55/1993 Tata Cara Pembebasan Lahan
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Environmental

13. MEMBUAT FORMAT ANALISIS PENERAPAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN
K3KUNSTRUKSI
Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 75
tahun 1994
Pedoman teknis Penyusunan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Kepelabuhan
KepKa Bapedal No. 68/Bapedal/05/1994 Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan,
Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengelolaan,
Pengelolaan dan Penimbunan Akhir Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP-13/MENLH/3/1995
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP-35A/MENLH/7/1995
Program Penilaian Kinerja Perusahaan /
Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian
Pencemaran Dari Lingkup Kegiatan Prokasih
(PROPER PROKASIH)
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 289.K/008/MPE/1995
Pedoman Teknis Penyusunan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi
serta Listrik dan Pengembangan Energi
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 388.K/008/MPE/1995
Pedoman Teknis Penyusunan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Untuk Kegiatan
Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Environmental

14. Undang – Undang / Peraturan Tentang :
Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. :
Per.02/MEN/Tahun 1989
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 01P/40/MPE/1990
Instalasi Ketenagalistrikan
Keputusan Dirjen Listrik dan
Pengembangan Energi Nomor 78-
12/008/600.2/1995
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 12 Tahun 2015
Pedoman Teknis Penyusunan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Untuk
Ketenagalistrikan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik
di Tempat Kerja
MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Ketenagalistrikan

15. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
Pasal 27 (2) UUD1945
Pasal 86
PerlinTK : K3, Moral/Susila, HAM & Agama
Pasal 87
SMK3 Wajib
PP Penerapan SMK3
UU No.1/1970
UU 13 th 2003
Ketenagakerjaan
PERMEN PU 05
Penerapan SMK3
Sangsi pelanggaran

16. 1. PASAL 27 AYAT 2 UUD 1945 :
SETIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN
DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAN
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

17. Departemen PU
❑ U U No 2 Tahun 2017 ttg JASA
KONSTRUKSI
❑ UU 28/2003 ttg Bangunan Gedung
❑ PPNo 28, 29, 30 Th 2000 ttg
Juklak Jakon
❑ Permen PU No.05/PRT-M/2014
Depnaker
❑ Undang-undang No. 13/2003 ttg
Tenaga Kerja
❑ Undang-undang No 1/1970 ttg
Keselamatan Kerja
❑ Per Menaker No 01/1980K3 ttg K3
Pada Konstruksi Bangunan
SKB Menaker & PU
No.174/104/86-K3
Konstruksi
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

18. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 86:
Pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 87:
Setiap perusahaan wajib menerapkan
manajemen keselamatan dan
(SMK3) yang terintegrasi
kesehatan
dengan
sistem
kerja
sistem
manajemen perusahaan.
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

19. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Sistem Pengawasan
🞭 Personil
🞭 rekruitment
🞭 diklat
🞭 penempatan
🞭 Kelembagaan
🞭 Operasional
🞭 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan
🞭 Penerapan Norma Ketenagakerjaan
🞭 Pengembangan Norma Ketenagakerjaan
🞭 Ketatalaksanaan

20. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
SANKSIADMINISTRASI
ATAS PELANGGARAN
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pembatalan persetujuan
6. Pembatalan pendaftaran
7. Penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi
8. Pencabutan ijin

21. TUJUAN :
🞭 Memberikan perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan :
🞭 Tenaga kerja
🞭 Orang lain
🞭 Memberikan perlindungan kepada asset
perusahaan agar dapat dipakai dengan aman dan
efisien
UU NO. 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

22. UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN
KERJA
RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970,
DITENTUKAN OLEH 3 (TIGA) UNSUR :
1. TEMPAT KERJA
~ DIGUNAKAN UNTUK SUATU USAHA
2. TENAGA KERJA
~ MELAKUKAN PEKERJAAN
3. SUMBER BAHAYA
~ BERPOTENSI SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN K3 KONSTRUKSI

23. SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
🞭 KONDISI
MESIN/PESAWAT/A
LAT KERJA/BAHAN
🞭 LINGKUNGAN
KERJA
🞭 SIFAT PEKERJAAN
🞭 CARAKERJA
🞭 PROSES PRODUKSI

24. 2.MELAKSANAKAN PERUNDANGAN K3
SESUAI JENIS PEKERJAAN
UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menaker No.03/1985;
Per.Menaker No.04/1985;
Per.Menaker No.05/1985;
Per.Menaker No.02/1989;
Per.Menaker No.04/1998;
Per.Menakertrans No.03/1999;
Kep.Menakertrans No.51/1999;
SE Menakertrans No.01/1997;
SE Menakertrans No.01/1979.
UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1976;
Per.Menaker No.01/1979;
Per.Menaker No.02/1982;
Per.Menaker No.01/1988;
Per.Menaker No.01/1989;
Per.Menaker No.02/1992;
Kep.Menakertrans No.186/1999;
Kep.Menakertrans No.187/1999.
1. PERSONIL :
2. ALAT / MESIN:
Per.Menaker No.01/1980;
Per.Menaker No.02/1980;
Per.Menaker No.01/1981;
Per.Menaker No.03/1982;
Per.Menaker No.05/1996;
Per.Menaker No.03/1998;
Per.Menaker No.11/2005;
Kep.Menaker No.68/2004.
3. SISTEM :
Kep.Menaker No.155/1984;
Per.Menaker No.04/1987;
Per.Menaker No.04/1995
4. KELEMBAGAAN K3

25. 2.MENENTUKAN PERUNDANGAN SESUAI
JENIS PEKERJAAN
MASA
PERENCANAAN
&
PELELANGAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN
K3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN
MASA KONSTRUKSI
SERAH
TERIMA
PEKERJAAN
KONSTRUKS
PERAWATAN/
PEMELIHARAAN
BANGUNAN

26. 2.MELAKSANAKAN PENERAPAN PERUNDANGAN
PEKERJAAN :
 Pembangunan.
 Perbaikan.
 Perawatan.
 Pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, bangunan
pengairan,bangunan lainnya, saluran atau terowongan di bawah tanah
Dilakukan pekerjaan dalam
ketinggian di atas
permukaan tanah atau
perairan
Dilakukan pekerjaan
mengandung bahaya
tertimbun tanah, kejatuhan,
terkena pelantingan benda,
terjatuh atau terperosok,
hanyut atau terpelanting
SESUAI JENIS PEKERJAAN K3 KONSTRUKSI
MASA KONSTRUKSI

27. LAPORAN :
 NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN
 NAMA & PEMILIK PERUSAHAAN
 NAMA & ALAMAT PELAKSANA KONSTRUKSI
 PROGRAM K3 PELAKSANA KONSTRUKSI
 KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI
 PESAWAT/INSTALASI/PERALATAN YANG
DIGUNAKAN.
 FASILITAS K3
 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
 PESAWAT / INSTALASI YG TERPASANG
PADA BGN TEMPAT KERJA &
SUBKONTRAKTOR YG MELAKSANAKAN.
PEMERIKSAAN
PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI
EVALUASI
KONTRAKTOR
WAJIB LAPOR PEKERJAAN
KONSTRUKSI
(Bila proyek > 6 bulan )
IPK3 KABUPATEN/KOTA
WAJIB LAPOR PEKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK
BAB I PASAL 2

28. BUKU AKTE PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI
IPK3KABUPATEN/KOTA
EVALUASI
BUKU AKTE PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK
(Diterbitkan bila proyek 6 bulan keatas)
LAPORAN :
NAMA & ALAMAT PERSH
NAMA & PEMILIK PERSH
NAMA & ALAMAT PELAKSANA
PROGRAM K3 KONSTRUKSI
KEGIATAN K3 PELAKSANAN
KONSTRUKSI
PESAWAT/INSTALASI/PERALATA
N YANG DIGUNAKAN.
FASILITAS K3
JAMINAN SOSIALTENAGA
KERJA.
PESAWAT / INSTALASI YG
DIPASANG & SUB
KONTRAKTOR YG
A
S
M
O
S
E
I
A
L
S
A
I
A
K
H
S
L
I
A
K
N
3A
K
O
K
N
A
S
T
N
R
N
U
K
Y
S
A
II.NDONESIA
PEMERIKSAANK3 KELOKASI
PROYEK
• BERITAACARA PEMERIKSAAN
• DA
TA PROYEK
• LAP. CHECK LIST PEMERIKSAAN
• HASIL PEMRIKSAAN PENGAWASAN
• SARAN - SARAN
PEMERIKSAAN
PENGAWAS SPESIALISK3 KONSTRUKSI
KONTRAKTOR

29. KONTRAKTOR
PROSEDUR STANDAR
OPERASI
DINAS TENAGA KERJA
IPK3 KABUPATEN/KOTA
AHLI K3KONSTRUKSI
• TATA CARAADMNISTRASI
• TAHAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
* TAHAPAN PEKERJAAN PONDASI
* TAHAPAN PEKERJAAN BETON
* TAHAPAN PEKERJAAN BAJA.
* TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL
* TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK.
* TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING.
PEMERIKSAAN
PENGAWASSPESIALIS
K3 KONSTRUKSI
EVALUASI
• DATAUMUM & TEKNIS TAHAPAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
• ANALISAHASIL PEMERIKSAAN
PROSEDUR STANDAR OPERASI
• REKOMEDASI SYARAT-SYARAT K3 UTK
PEMECAHAN KECELAKAAN
PERSYARATANWAJIB
DILAKSANAKAN
PROSEDUR STANDAR OPERASI

30. PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
PEMERIKSAANPERTAMA
Pada awal kontraktor menyampaikan pekerjaan konstruksi
PEMERIKSAAN PERIODIK/BERKALA
Dilakukan pada setiap tahapan :
• TAHAPAN PEKERJAAN PONDASI
• TAHAPAN PEKERJAAN BETON
• TAHAPAN PEKERJAAN BAJA.
• TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL
• TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK.
• TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING.
PEMERIKSAANKHUSUS

31. PERMOHONAN
 STANDAR
PENGESAHAN PENGGUNAAN ALAT DAN
PERALATAN KONSTRUKSI & SARANAN BANGUNAN
KONTRAKTOR
IPK3
PENGESAHAN
ALAT
• Motor diesel/genset
• Scaffolding
• Pesawar Angkat
• Instalasi pipa air
• Instalasi tata udara
• Instalasi lift
• Instalasi prot.kebakaran
• Instalasi penyalur petir
• Pondasi
• Tiang pancang
• Utilitas bangunan
• Hoisting lift.
• Struktur bangunan
• Instalasi penerangan
 PEG. PENGAWAS ( SPESIALIS )
 AHLI K3 KONSTRUKSI
PEMB. LAPORAN
(ADMINISTRATIF) •Power Shovel/ excavator
• Mesin pancang/alat pneumatic
• Mobile Crane, Tower Crane
• Bulldozer
• Asphalt Mixing Plant
• Clamp shell
• Penggalian
• Back Hoe, Dragline
• Sarana bangunan lainnya.

32. PRSH
BERKAS
PERMOHONAN
DIRJEN
BINAWAS
DITERIMA
DITOLAK
SKP
DIRPNKK
TIM PENILAI
EVALUASI
ALASAN
PERUSAHAAN JASA K3
PERMENAKER NO.PER. 04/MEN/1995

33. Ketentuan umum
“Mengatur tentang kehandalan, keselamatan dan
kesehatan kerja serta kenyamanan gedung ”
PELAKSANAAN TEKNIS K3
- Kewajiban dibidang penanggulangan kebakaran
- Kewajiban pemasangan sistem proteksi pasif & aktif
- Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman
- Kelengkapan sarana pengolahan limbah
- Kelengkapan sarana kenyamanan gedung
U U No 28 Th 2002 ttg BANGUNAN
GEDUNG

34. ASPEK K3 KONSTRUKSI
(KEPMENAKER 174 TAHUN 1986)
🞭 Tata Letak dan JarakAman
🞭 Penggalian dan Pembebasan Lahan
🞭 Pengangkutan dan Transportasi
🞭 PesawatAngkat danAngkut
🞭 Pengelasan
🞭 Perancah dan Pengaman di ketinggian
🞭 Alat Keselamatan Kerja
🞭 Pengelolaan Bahan Berbahaya
🞭 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
🞭 Pengelolaan Limbah

35. Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
Tentang
Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan
Jenis Kompetensi Personil :
- Ahli K3 Utama,
- Ahli K3 Madya
- Ahli K3 Muda
- Teknisi Scaffolding
Kep. Dirjen PPK No. : Kep. 74/PPK/XII/2013
→ Supervisor Perancah

36. Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan
menyusun, menganalisa, merekomendasi
Ahli K3 Utama
Dapat melakukan identifikasi,
pekerjaan konstruksi bangunan
proyek/konstruksi bangunan
Ahli K3 Madya
Dapat melakukan aman dalam pekerjaan
pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha K3
Ahli K3 Muda
Dapat melaksanakan kegiatan K3, pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha K3
dan penyelamatan
Teknisi Perancah (Scaffolder) &
Supervisor Perancah (Kep Dirjen PPK No. 74/2013)

37. SERTIFIKASI KOMPETENSI
PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
C
A. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org
- Min. 1 org Ahli Utama
- Min. 1 org Ahli Madya
- Min. 2 org Ahli Muda
B. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org
- Min. 1 org Ahli Madya
- Min. 1 org Ahli Muda
Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org
- Min. 1 org Ahli Muda
D. Teknisi perancah harus memiliki lisensi

38. 10/10/2017 38
Proyek konstruksi
Subcontractor
Sub kontractor
Main contractor
1 ahli utama
1 ahli madya
2 ahli muda
1 ahli utama
1 ahli madya Subcontractor
2 ahli muda
1 ahli madya
1 ahli muda
1 ahli muda
Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org
Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org
Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org
Unit K3
Permen No. 1/1980
psl 3
P2K3
Permen No. 4/1987

39. TERIMAKASIH