SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Undang-Undang No.1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No.1918)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
TUJUAN (considerants)
Memberikan perlindungan atas keselamatan
 Tenaga kerja
 Orang lain
 Sumber-sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien
Tenaga
kerja
Sumber bahaya
usaha
Pasal 1
-Tetap
-Temporary
Barang/jasa
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
RUANG LINGKUP
Psl. 2
Tempat kerja : di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air,
di udara wil. Hukum RI
18 jenis
lapangan
kerja
Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang
diwajibkan melaksanakan syarat K3,
tempat kerja yang mempunyai sumber
bahaya, yg berkaitan dengan :
- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja,
peralatan dan bahan
- Sifat pekerjaan
- Cara bekerja
- lingkungan
- Proses produksi
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Psl. 3
SYARAT-SYARAT K3
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat
syarat keselamatan kerja untuk :
Arah dan sasaran Kongkrit :
- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK
- Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya.
(18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pemeriksaan/
perhitungan
teknis
Pengesahan
gambar rencana
Pemeriksaan/
pengujian
Pengesahan
Pemakaian
Perencanaan
-Pemasangan
-Pembuatan
-dll
- Pemakaian
- Peredaran
- Pengangkutan
Test
Berkala
Pola penerapan K3
Psl 4
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Termasuk
produk
dari Luar
Negeri
SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3
UU No. 1 TAHUN 1970
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
KANDEP LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
Perusahaan
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
Pasal 5
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
1. Pegawai pengawas K3 adalah pegawai teknis berkeahlian
khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat Fungsional dan
sebagai PPNS
2. Ahli K3
Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnakertrans
ditunjuk oleh MENAKERTRANS
-> Professional <-
PASAL 5 (1) UU No 1/170
PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI
KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN
MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG
TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG
INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Pasal 6
Ketentuan banding bagi yang tidak memerima
keputusan direktur
Pasal 7
Pengusaha membayar retribusi yang diatur
oleh peraturan perundangan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 8
 Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental
dan kemampuan tenaga kerja :
• Baru
• Yang hendak dipindah ke tugas lain
(yang berpotensi bahaya)
• Berkala min satu tahun sekali
 Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
 Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru
:
 Kondisi dan bahaya di tempat kerja
 Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
 Menyediakan APD
 Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
 Mempekerjakan setelah yakin memahami K3
 Melakukan pembinaan
 pencegahan kecelakaan
 pemberantasan kebakaran
 peningkatan K3
 pemberiaan PK3
 Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 9 Pembinaan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
 Fungsi
 Wadah kerjasama peningkatan bidang K3
antara :
- Pihak perusahaan (managemen)
- Pihak pekerja
 Susunan
 Diatur dan tetapkan oleh Menteri
 Peraturan pelaksana Permen No.
04/Men/1987
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 10
P2K3
( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 11
Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di
tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan
Permen No. 03/Men/1998
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 12
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Kewajiban
• Memberikan keterangan
pada Pegawai Pengawas
• Memakai APD
• Memenuhi dan mentaati
syarat K3
Hak
• Meminta pengurus
untuk melaksanakan
Syarat K3
• Menyatakan
keberatan, jika syarat
K3 belum terpenuhi
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 13
Perlindungan terhadap orang lain
Kewajiban menggunakan APD yang
ditetapkan
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 14
Kewajiban Pengurus
 Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970
 Memasang gambar dan bahan pembinaan
K3
 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan
petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang
lain
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 15
SANKSI
1. Denda Rp. 100.000
2. Kurungan 3 bulan
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 16
Kewajiban Pengusaha
Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun
setelah diundangkan
12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 17
Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan
Pasal 18
Nama Undang-Undang ini adalah
Undang-Udang Keselamatan kerja

More Related Content

What's hot

Himpunan Peraturan Perundangan K3
Himpunan Peraturan Perundangan K3Himpunan Peraturan Perundangan K3
Himpunan Peraturan Perundangan K3
Herry Prakoso
 
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian ResikoIdentifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Herry Prakoso
 
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaanPer 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
hanu suwardi
 
190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat
Agus Witono
 

What's hot (20)

Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekanPengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
 
Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3
 
Pengantar k3
Pengantar k3 Pengantar k3
Pengantar k3
 
2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan
 
Safety Induction new.pptx
Safety Induction new.pptxSafety Induction new.pptx
Safety Induction new.pptx
 
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIK...
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIK...IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIK...
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIK...
 
KEPMENAKER 187 THN 1999 ZAN.pdf
KEPMENAKER 187 THN 1999 ZAN.pdfKEPMENAKER 187 THN 1999 ZAN.pdf
KEPMENAKER 187 THN 1999 ZAN.pdf
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)_ Materi Training "MANAJEMEN PERSONALIA"
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)_ Materi Training "MANAJEMEN PERSONALIA"Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)_ Materi Training "MANAJEMEN PERSONALIA"
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)_ Materi Training "MANAJEMEN PERSONALIA"
 
UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970
 
Aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)Aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 
materi induksi.pptx
materi induksi.pptxmateri induksi.pptx
materi induksi.pptx
 
Dasar dasar k3
Dasar dasar k3Dasar dasar k3
Dasar dasar k3
 
Teknik Evakuasi
Teknik EvakuasiTeknik Evakuasi
Teknik Evakuasi
 
Dasar P3K ditempat kerja.ppt
Dasar P3K ditempat kerja.pptDasar P3K ditempat kerja.ppt
Dasar P3K ditempat kerja.ppt
 
power point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung diripower point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung diri
 
Himpunan Peraturan Perundangan K3
Himpunan Peraturan Perundangan K3Himpunan Peraturan Perundangan K3
Himpunan Peraturan Perundangan K3
 
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian ResikoIdentifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
 
Power Point k3 kimia
Power Point k3 kimia Power Point k3 kimia
Power Point k3 kimia
 
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaanPer 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
Per 03 men-1998-tentang-tata-cara-pelaporan-dan-pemeriksaan-kecelakaan
 
190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat
 

Similar to UU No. 1 Tahun 1970.ppt

01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
drGames3
 
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.pptUU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
anggera91
 
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.pptUU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
irwankurniawan45
 
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
anggaeka04
 
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
regy3
 
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
sikitisimisimi
 
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerjaModul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Bambang Apriyanto
 
K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3
raysa hasdi
 

Similar to UU No. 1 Tahun 1970.ppt (20)

UU 1-1970 HIPERKES.ppt
UU 1-1970 HIPERKES.pptUU 1-1970 HIPERKES.ppt
UU 1-1970 HIPERKES.ppt
 
Materi ii
Materi iiMateri ii
Materi ii
 
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
01. Update Kebijakan & Peraturan Perundangan K3(2).ppt
 
2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdf2. Aspek Hukum K3.pdf
2. Aspek Hukum K3.pdf
 
UU_1-1970.ppt
UU_1-1970.pptUU_1-1970.ppt
UU_1-1970.ppt
 
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.pptUU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
 
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.pptUU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
 
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
02. UU No.I tahun 70 Keselamatan Kerja.ppt
 
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerjaDasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja
 
Uu k3 ind
Uu k3 indUu k3 ind
Uu k3 ind
 
UU-No.-1-Tahun-1970.ppt
UU-No.-1-Tahun-1970.pptUU-No.-1-Tahun-1970.ppt
UU-No.-1-Tahun-1970.ppt
 
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
01-Dasar_dasar_K3-Yulianti Marheni.pdf
 
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.pptUU No. 1 Tahun 1970.ppt
UU No. 1 Tahun 1970.ppt
 
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
1. Terbaru Kebijakan Kemnaker RI pada masa Pandemi Covid 19 (1).ppt
 
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxPOP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
 
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerjaModul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.pptUU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
UU_No_1_Tahun_1970_2_ppt.ppt
 
K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 

UU No. 1 Tahun 1970.ppt

  • 1. UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Undang-Undang No.1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No.1918)
  • 2. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja TUJUAN (considerants) Memberikan perlindungan atas keselamatan  Tenaga kerja  Orang lain  Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
  • 4. RUANG LINGKUP Psl. 2 Tempat kerja : di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara wil. Hukum RI 18 jenis lapangan kerja Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan : - Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan - Cara bekerja - lingkungan - Proses produksi UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
  • 5. Psl. 3 SYARAT-SYARAT K3 Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk : Arah dan sasaran Kongkrit : - Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK - Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya. (18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan) UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
  • 6. Pemeriksaan/ perhitungan teknis Pengesahan gambar rencana Pemeriksaan/ pengujian Pengesahan Pemakaian Perencanaan -Pemasangan -Pembuatan -dll - Pemakaian - Peredaran - Pengangkutan Test Berkala Pola penerapan K3 Psl 4 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Termasuk produk dari Luar Negeri
  • 7. SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 KANDEP LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH Perusahaan PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT Pasal 5
  • 8. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 1. Pegawai pengawas K3 adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat Fungsional dan sebagai PPNS 2. Ahli K3 Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS -> Professional <- PASAL 5 (1) UU No 1/170 PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA
  • 9. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Pasal 6 Ketentuan banding bagi yang tidak memerima keputusan direktur Pasal 7 Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
  • 10. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8  Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja : • Baru • Yang hendak dipindah ke tugas lain (yang berpotensi bahaya) • Berkala min satu tahun sekali  Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri) UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
  • 11. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970  Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru :  Kondisi dan bahaya di tempat kerja  Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan  Menyediakan APD  Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman  Mempekerjakan setelah yakin memahami K3  Melakukan pembinaan  pencegahan kecelakaan  pemberantasan kebakaran  peningkatan K3  pemberiaan PK3  Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 Pasal 9 Pembinaan UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
  • 12.  Fungsi  Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara : - Pihak perusahaan (managemen) - Pihak pekerja  Susunan  Diatur dan tetapkan oleh Menteri  Peraturan pelaksana Permen No. 04/Men/1987 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 10 P2K3 ( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
  • 13. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 11 Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja • Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja • Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998
  • 14. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 12 Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Kewajiban • Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas • Memakai APD • Memenuhi dan mentaati syarat K3 Hak • Meminta pengurus untuk melaksanakan Syarat K3 • Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi
  • 15. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 13 Perlindungan terhadap orang lain Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan
  • 16. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Kewajiban Pengurus  Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970  Memasang gambar dan bahan pembinaan K3  Menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
  • 17. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 15 SANKSI 1. Denda Rp. 100.000 2. Kurungan 3 bulan
  • 18. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 16 Kewajiban Pengusaha Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan
  • 19. 12/14/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 17 Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan Pasal 18 Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja

Editor's Notes

  1. 12/14/2022
  2. 12/14/2022
  3. 12/14/2022
  4. 12/14/2022
  5. 12/14/2022
  6. 12/14/2022
  7. 12/14/2022
  8. 12/14/2022
  9. 12/14/2022
  10. 12/14/2022
  11. 12/14/2022
  12. 12/14/2022
  13. 12/14/2022
  14. 12/14/2022
  15. 12/14/2022
  16. 12/14/2022
  17. 12/14/2022
  18. 12/14/2022
  19. 12/14/2022