Dokumen tersebut membahas kebijakan Kemnaker RI di bidang hiperkes dan KK dalam penanggulangan Covid-19. Kebijakan tersebut mencakup pengumuman Bulan K3 Nasional 2021 dengan tema "Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha", peraturan terbaru di bidang KK, serta undang-undang pelindungan KK seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

1. KEBIJAKAN KEMNAKER RI DI BIDANG
HIPERKES DAN KK DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN COVID 19

7. BULAN K3 NASIONAL 2021
• Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
• Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, mencanangkan Bulan K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional Tahun 2021.
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Sumber Daya
Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 Pada Semua
Sektor Usaha” yang berlangsung di Tugu Kilometer Nol
Indonesia, Kota Sabang, Selasa (12/1/2021).

8. • Dalam sambutannya dalam Acara
Bulan K3 Nasional Tahun 2021,
Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, Dr Hj Ida Fauziyah,
M.Si mengatakan bahwa selain
membuat regulasi yang baik di
bidang ketenagakerjaan,
peningkatan kompetensi dan daya
saing pekerja, yang tak kalah
penting lagi adalah pembangunan
ekosistem ketenagakerjaan yang
unggul dengan membangun
budaya K3 yang baik.

11. Update Peraturan Terbaru
Dari Kemnaker

27. 27
KESEH.KERJA
PERMEN02/80PEMKES.KERJA
PERMEN01/81WAJIBLAPORPAK
PERMEN03/82PEL.KESKERJA
MANAJEMEN
UUNO3/92UUJAMSOSTEK
PERMEN02/90PEND.FASHp&KK
PERMEN05/96SMK3
LING.KERJA
SE01/97NABKIMIA
KEPMEN51/99NABFISIKA
KEPMEN187/99 B3
PERLINDUNGANTK
DIBIDANGK3
UUNO1TH70
HAKW.NATASPEKERJAANDANPENGHIDUPANLAYAK
HAKPERLINDUNGANDIBIDANGK3
UUD45PASAL 27(2)
HAK W.N. ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN LAYAK
UUD 45 Psl.27 (2)
Psl.28H (3).& Psl.34 (2)
PERLINDUNGAN TK DIBIDANG K3
- UU No 1 TH 1970
- UU No 13 Th 2003 (Ps. 86 dan 87)
KESEHATAN
KERJA
PERMEN 02/80 PEM KES.
KERJA
PERMEN 01/81 WAJIB
LAPOR PAK
PERMEN 03/82 PEL. KES.
MANAJEMEN
UU NO 40/2004
PP.No.44/2015
PP.No.50/2012 SMK3
LINGKUNGAN
KERJA
PERMENAKER.No. 5
Th.2018
KEPMEN 187/99 Bhn
Kimia Berbahaya di

28. Amanat UU No.1 Tahun 1970 –
Keselamatan Kerja
• Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat
perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan
pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan
produksi serta produktivitas Nasional
• Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja
terjamin pula keselamatannya.
• “Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana
tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya

29. Amanat UU No. 13 Tahun 2003
1. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga
kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran
sertanya dalam pembangunan serta peningkatan
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Pasal 87 ayat 1: Setiap perusahaan wajib menerapkan
SMK3 yang terintegrasi dgn sistem manajemen
3. Pasal 87 ayat 2: Ketentuan mengenai penerapan
SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur
dengan PP.

30. Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan
Paragraf 5 ( UU 13 Th 2003)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

31. Pasal 86
(1) Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas
Penjelasan

32. Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah

33. Pasal 87
(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan produktif.
(2) Cukup Jelas
Penjelasan

34. 34
KK/Agust.Doc
UU 1 Th 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

35. KK/Agust.Doc 35
KESELAMATAN KERJA
A. PENGERTIAN
Keselamatan Kerja :
Keselamatan yang bertalian
dengan mesin, pesawat,
peralatan/perlengkapan
kerja, bahan-bahan, proses,
landasan, lingkungan kerja,
produk dan tata cara
melakukan pekerjaan.

36. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu
dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
PENGERTIAN
Secara Etimologis :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin
kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya
beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,
makmur dan sejahtera
Secara Filosofi :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang
mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di
tempat kerja
Secara Keilmuan :

37. • Tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas
keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja terjamin
keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
TUJUAN K3
1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

38. (1) Tempat kerja
1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap
(2) Pengurus  pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
(3) Pengusaha
orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat
kerja
(4) Direktur
pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)
(5) Pegawai pengawas
- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis
(6) Ahli Keselamatan Kerja
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB I - ISTILAH
Pasal 1
Unsur tempat kerja, ada :
(1) Pengurus
(2) Sumber bahaya
(3) usaha

39. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :
a. Darat, dalam tanah
b. Permukaan air, dalam air
c. Udara
(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan
dengan :
a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
b. Lingkungan kerja
c. Sifat pekerjaan
d. Cara kerja
e. Proses produksi
(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

40. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1)  IPTEK
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 3
(1) Penerapan syarat-syarat K3  sejak tahap perencanaan s/d
pemeliharaan
(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi
teknis
(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK
dapat ditetapkan lebih lanjut
Pasal 4
Syarat-syarat K3

41. (1) Direktur sebagai pelaksana umum
(2) Wewenang dan kewajiban :
– Direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
– Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978
dan Permen No. 03/Men/1984)
– Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978
dan Permen No. 4/Men/1992)
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 5
Pasal 6 Panitia banding
Pasal 7 Retribusi
Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
(2) Berkala  (permen No. 02/Men/1980
dan Permen No. 03/Men/1982)

42. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan  TK baru
(2) Dinyatakan mampu dan memahami  pekerja
(3) Pengurus wajib  pembinaan
(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 9 - Pembinaan
Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)
Pasal 11 - Kecelakaan
(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No.
03/Men/1998)

43. a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak
dipenuhi dan APD yang wajib diragukan
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK
Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja
Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan
mentaati K3 dan APD
Pasal 14 – Kewajiban pengurus
a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.
1/1970 dan peraturan pelaksananya)
b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

44. (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih
lanjut dengan peraturan perundangan
(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :
• Maksimum 3 bulan kurungan atau
• Denda maksimum Rp. 100.000
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 15 – Ketentuan Penutup
Pasal 16
Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling
lama setahun (12 Januari 1970)
Pasal 17
Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja  VR 1910
tetap berlaku selama tidak bertentangan
Pasal 18
Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan
kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

45. SPEKTRUM NEGATIF
KESEHATAN KERJA
GANGGUAN KESEHATAN
YANG TIMBULAKIBAT PEKERJAAN
FATAL KECELAKAAN DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
-CIDERA/CACAT -PENY. AKIBAT KERJA
-KERUSAKAN ASSET -KERUSAKAN LINGKUNGAN
-GANGGUAN PROSES - MENINGKATKAN LIABILITAS

46. SPEKTRUM POSITIF
KESEHATAN KERJA
* PENCEGAHAN KEC. DAN PAK
* PROMOSI KES. DI TEMPAT KERJA
* PEMELIHARAAN KESEHATAN
DERAJAT KES. FISIK, MENTAL
DAN EMOSIONALYANG TINGGI
-Menekan tk. Absensi - Meningkatkan Kepuasan Kerja
-Efisiensi Biaya - Produktivitas Kerja
- Kualitas Produk - Meminimumkan tk. Kecelakaan

47. LINGKUNGAN KERJA
Adalah
Kondisi lingkungan di tempat kerja
yang terdiri dari faktor :
•Fisik
•Kimia
•Biologi
•Fisiologi
•Psikologi

48. FAKTOR BAHAYA
DI LINGKUNGAN KERJA
MANAJEMEN PERUSAHAAN
POTENSI BAHAYA
(HAZARD)
MANUSIA
MESIN MEDIA
PROSES
FISIK KIMIA
BIOLOGIS ERGONOMI

49. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN TENAGA KERJA
KAPASITAS
KERJA :
•Keterampilan
•Kesegaran
Jasmani
•Gizi
•Kelamin
•Usia
•Ukuran Tubuh
•Motivasi
BEBAN
KERJA
• Fisik
•Mental
•Sosial
LINGKUNGAN
KERJA
•Fisik
•Kimia
•Biologi
•Fisiologi
•Psikologi

50. TUJUAN PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
KERJA
Upaya perlindungan kepada :
•Tenaga Kerja
•Orang Lain
Dari potensi bahaya yang berasal dari :
l
1.Mesin, pesawat, alat kerja dan bahan serta energi
2.Lingkungan kerja
3.Sifat pekerjaan
4. Cara kerja
5. Proses produksi

51. OBJEK PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA & LINGK. KERJA
(1)
• Pelayanan Kesehatan Kerja
• Dokter Perusahaan
• Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
• Penyakit Akibat Kerja
• Paramedis Perusahaan
• Penggunaan Pestisida
• Katering / Pengelola Makanan Untuk Tenaga Kerja

52. OBJEK PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA & LINGK. KERJA (2)
• Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
• Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
• Ahli K3 Kimia
• Petugas K3 Kimia
• Pembinaan / Training KK & LK
• Informasi / Laporan Data KK & LK
• Informasi / Data Kasus Khusus KK & LK

53. MEKANISME PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN KERJA
• Monitoring Lingkungan kerja
• Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

54. LINGKUP PENGAWASAN KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN KERJA
1. Identifikasi dan Evaluasi Faktor-faktor Bahaya
(Fisik, Kimia, Biologi, Fisiologi/Ergonomi, Psikologi)
2. Identifikasi Sumber Bahaya
a. Keadaan Mesin, Pesawat, Alat-alat Kerja, Bahan
b. Lingkungan Kerja
c. Sifat Pekerjaan
d. Cara Kerja
e. Proses Produksi
3. Identifikasi Objek Pengawasan KK & LK
(Lembaga, Sarana, Petugas K3, Dokumen Monitoring LK)

55. PENGAWASAN LINGKUNGAN KERJA
Informasi Pengukuran Lingkungan
Kerja
Indeks
Pertimbangan
Standar Evaluasi
Persyaratan
Pengendalian
Perbaikan Lingkungan
Kerja

56. PROBLEM SOLVING CYCLE
CURRENT
SITUATION
DESIRED
SITUATION
Criteria
(Standards)
PROBLEM RECOGNITION
AND DESCRIPTION
COMPARISON
PROBLEM ANALYSIS (CAUSES)
SETTING PRIORITIES
DEVELOPMENT OF SOLUTIONS(T/H/O/S)
CHOICE OF SOLUTIONS
IMPLEMENTATION
MONITORING AND EVALUATION OF THE CHOOICES
PLANNING UNFORESEEN CIRCUMTANCES AND RESIDUAL RISK

57. Bahan Kimia Berbahaya
Pengendalian
• Penyediaan Lembar Data Keselamatan
dan Label
• Penunjukan Petugas K3 Kimia dan Ahli K3
Kimia

58. PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA
Untuk memenuhi 2 kebutuhan :
• Mendiagnosa dan memberikan terapi bagi yang
menderita penyakit umum
• Melakukan pencegahan dan mendiagnosa penyakit
akibat kerja

59. PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA
Pemeriksaan Kesehatan
Awal
Pemeriksaan Kesehatan
Berkala
Pemeriksaan Kesehatan
Khusus

60. PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL
• Dilakukan oleh dokter sebelum sebelum diterima untuk
melakukan pekerjaan
• Tujuan untuk penempatan tenaga kerja, agar :
- berada dalam kondisi kesehatan yang optimal
- tidak menderita peny. menular
- sesuai kemampuan fisik pekerjaan yang akan
dilakukan

61. PEMERIKSAAN KESEHATAN
BERKALA
• Dilakukan oleh dokter pada waktu-waktu tertentu
secara berkala
• Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
• Tujuan :
- mempertahankan derajat kesehatan tenaga
kerja
- menilai kemungkinan adanya pengaruh dari
pekerjaan seawal mungkin

62. PEMERIKSAAN KESEHATAN
KHUSUS
• Dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap
tenaga kerja tertentu
• Dilakukan pula terhadap tenaga kerja :
- mengalami kecelakaan atau penyakit yang
dirawat diatas 2 minggu
- usia > 40 th/wanita/cacat/muda yang
melakukan pekerjaan tertentu
- diduga mendapat gangguan kesehatan
• Tujuan :
– Menilai adanya pengaruh pekerjaan tertentu
terhadap tenaga kerja atau kelompok tenaga
kerja

63. HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN
DILAPORKAN DAN DIKIRIMKAN KE
DINAS NAKER SETEMPAT OLEH PERSH.
DINAS NAKER SETEMPAT MENYAMPAIKAN
KEPADA DITJEN BINAWAS

64. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
TUJUAN :
• Memberikan bantuan kepada tenaga kerja
dalam penyesuaian diri dan pekerjaan
• Melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan
kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan
lingkungan kerja
• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental
dan kemampuan fisik tenaga kerja
• Memberikan pengobatan, perawatan dan
rehabilitasi

65. TUGAS POKOK
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
• Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
• Pembinaan dan Pengawasan atas penyesuaian pekerjaan
• Pembinaan dan Pengawasan terhadap lingkungan kerja
• Pembinaan dan Pengawasan perlengkapan Sanitair
• Pembinaan dan Pengawasan perlengkapan kesehatan tenaga
kerja
• Pencegahan dan Pengobatan thd penyakit umum dan PAK
• Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
• Pendidikan Kesehatan dan Latihan P3K
• Memberikan nasehat ttg perencanaan tempat kerja, pemilihan
APD, penyelenggaraan gizi dan makanan
• Pembinaan dan Pengawasan thd tenaga kerja yang memiliki
kelainan tertentu
• Memberikan laporan berkala kepada Pengurus Perusahaan

66. GIZI KERJA :
• Ilmu gizi yang diterapkan kepada tenaga
kerja dengan tujuan untuk meningkatkan
taraf kesehatan tenaga kerja sehingga
tercapai produktivitas dan efisiensi kerja
yang setinggi-tingginya

67. PENYELENGGARAAN MAKANAN
DI TEMPAT KERJA :
• Mencakup semua proses, mulai dari
merencanakan anggaran belanja
kebutuhan makanan tenaga kerja sampai
kepada panyajian makanan yang siap
untuk dikonsumsi oleh
tenaga kerja

68. DALAM PENYELENGGARAAN
MAKANAN YANG PERLU
DIPERHATIKAN
1. Penyelenggaraan Makanan
2. Petugas Penyelenggara Makanan
3. Sistem Pelayanan Makanan
4. Susunan Menu dan Nilai Gizi
Makanan
5. Dapur dan Ruang Makan
6. Hygiene dan Sanitasi

69. Pengawasan
Lingkungan Kerja
Pengawasan Kesehatan
Kerja
- Umum
- Tehnis
- Individual
- Medis

70. PENGAWASAN
DILAKUKAN OLEH :
• Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
• Dokter Perusahaan/Dokter Pemeriksa
• Ahli K3
• Ahli K3 Kimia
• Pengawas Pestisida

71. TERIMA KASIH

74. LAMPIRAN
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Nomor 365 Tahun 2020
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2021