IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

3,002 views

Published on

Implementasi Formularium Nasional Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Di Fasilitas Kesehatan Rujukan
oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Published in: Government & Nonprofit
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • Hai dayu, kalo boleh tau sebenarnya obat yang digunakan dalam BPJS dengan mengacu pada formularium nasional, itu pure obat generik apa juga termasuk obat paten?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,002
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Dalam pengembangan jaminan kesehatan, kita telah meletakkan arah implementasi yang jelas sesuai UU No 40/2004 tentang SJSN dan UU N0 24/2011 tentang BPJS. Untuk penyiapan implementasinya, telah dibentuk Tim Penyiapan Implementasi BPJS serta roadmap JK SJSN 2012-2019.
    Pengembangan jaminan kesehatan SJSN diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan.
    Pemerintah berperan dalam melakukan regulasi berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti, sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas pelayanan kesehatan, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan.
    Pemerintah juga bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (public health).
  • Slide berikut adalah Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan:
    Pada tahun 2012 – 2013, kondisi fasilitas kesehatan menghadapi permasalahan: distribusi belum merata, kualitas bervariasi, sistem rujukan belum optimal dan cara pembayaran belum optimal.
    Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan, maka dilakukan:
    penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur
    perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensif
    evaluasi dan penetapan cara pembayaran
    penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan
    Pada tahun 2014, saat dimulainya jaminan kesehatan dalam SJSN, sisi supply sudah siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan.
    Pada kurun waktu 2014 – 2018, seiring dengan perkembangan dan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan,
    pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur
    dilakukan simultan.
    Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan aspek pelayanan kesehatan:
    Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan terhadap standar yang ditetapkan
    Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan
    implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi
    implementasi pembayaran kapitasi dan pembayaran secara paket Indonesian Case Base Group’s (INA-CBG’s ) serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian.
    Pada tahun 2019 dicapai kondisi:
    jumlah fasilitas kesehatan mencukupi
    distribusi merata
    sistem rujukan berfungsi optimal
    pembayaran dengan cara prospektif dengan harga keekonomian bagi seluruh penduduk.
  • Dalam rangka meningkatkan pelayanan kefarmasian untuk pelaksanaan SJSN, hal-hal yang menjadi pokok perhatian adalah aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat rasional. Dari aspek aksesibilitas, hal-hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    1. Drug Supply Management :
    Saat ini, hal yang sedang dilakukan adalah penyusunan pedoman dan kriteria dan peningkatan kemampuan SDM kefarmasian baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun tingkat pelayanan kesehatan rujukan.
     
    2. Kapasitas produksi Industri Farmasi
    Pada tahun 2012 dan 2013, peningkatan kapasitas produksi industri farmasi difokuskan kepada obat generik untuk pelayanan kesehatan dasar serta orphan drug (obat-obat tertentu yang tetap harus tersedia meskipun kurang memiliki nilai ekonomis).
     
    3. Sistem informasi obat dan alat kesehatan
    Saat ini, sistem informasi obat dan alkes difokuskan pada penyusunan e-catalog, e-logistic obat dan e-report. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk menjamin ketersedian dan pemerataan obat dan alkes di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
    Dari aspek keterjangkauan, hal-hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    1. Pemantapan regulasi
    Untuk menjamin keterjangkauan obat dan alkes, hal yang telah dilakukan adalah pengendalian harga obat generik melalui e-catalog obat dan e-catalog alkes. Selanjutnya, diupayakan perluasan jenis obat dan alkes yang dikatalogkan serta menyusun kebijakan tentang insentif pajak bagi bahan baku obat (BBO) dan bahan baku alkes bersama lintas sektor terkait.
     
    2. Analisis kebutuhan
    Dalam upaya mengendalikan harga obat dan alkes, perlu dilakukan analisa kebutuhan obat dan alkes secara nasional. Untuk itu, telah dilakukan upaya penyusunan rencana kebutuhan obat nasional secara bottom up. Sedangkan untuk alkes, dilakukan health technology Assessment (HTA) untuk menapis teknologi alkes yang sesuai dengan jenjang pelayanan kesehatan.
    Upaya berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan obat dan alkes secara nasional.
     
    Aspek terakhir yang menjadi fokus perhatian adalah penggunaan obat rasional.
    1. Peningkatan Penggunaan obat rasional
    Penggunaan obat yang rasional akan meningkatkan mutu dan pengendalian biaya penggunaan obat. Upaya yang dilakukan adalah menyusun formularium jamkesmas yang dikembangkan menjadi formularium nasional pada tahun 2013 serta dilakukan sosialisasi. Pada tahun 2014 diharapkan implementasi formularium nasional sudah berjalan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya dilakukan monev terhadap utilisasi penerapan formularium nasional.
     
    2. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
    Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian perlu dilakukan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan. Upaya yang dilakukan saat ini adalah penyusunan pedoman dan kriteria terhadap prosedur, sarana dan sdm farmasi. Selanjutnya akan dilakukan asesmen fasilitas pelayanan kefarmasian pada setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 akan dimplementasikan standar dan pedoman yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
     
    3. Peningkatan alat kesehatan tepat guna
    Penggunaan alkes yang tepat guna akan meningkatkan cost-effectiveness biaya pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan standardisasi alkes untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat. Dalam upaya pengendalian pembiayaan kesehatan, salah satu faktor yang menentukan adalah penggunaan alkes yang tepat guna melalui health technology management (HTM) alkes yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaannya.
  • daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, Fornas adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu, perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan SJSN untuk menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat secara nasional 
  • IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

    1. 1. . Oleh : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Disampaikan Pada : Advokasi Implementasi Pedoman dan Standar
    2. 2. OUTLINE • Pendahuluan • Landasan Hukum • Sistem Jaminan Sosial Nasional • Formularium Nasional • Penutup
    3. 3. PENDAHULUAN
    4. 4. Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014 Prioritas pada peningkatan AKSES & KUALITAS pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 9 Program Kementerian Kesehatan RI Prioritas Kemkes melalui Reformasi Kesehatan 8 Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan 4. Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan 6. Jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2. Penangananan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) 3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 4. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 5. Ketersediaan Obat 6. Reformasi Birokrasi 7. World Class Hospital RPJMN & RENSTRA 2010-2014RPJMN & RENSTRA 2010-2014
    5. 5. DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN • Perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan • Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan • Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan pembinaan upaya kesehatan • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai Regulator, Fasilitator dan Advokator 5 FUNGSI
    6. 6. Data puskemas dan jaringannya di Kabupaten Gianyar No. Nama Puskesmas Pusling Roda 4 Menurut Kondisi Pustu Menurut Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Total Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Total Jumlah 1SUKAWATI I 1 1 6 6 2SUKAWATI II 1 1 6 6 3BLAHBATUH I 1 1 4 4 4BLAHBATUH II 1 1 2 2 5GIANYAR I 1 1 9 9 6GIANYAR II 1 1 5 5 7TAMPAKSIRING II 1 1 4 4 8TAMPAKSIRING I 1 1 4 4 9UBUD I 2 2 3 3 10UBUD II 1 1 2 2 11TEGALALANG I 2 2 3 3 12TEGALALANG II 1 1 4 4 13PAYANGAN 2 2 8 8
    7. 7. HOSPITAL EXPENDITURE The costs of delifering health services in -Indonesia report on prospective survey 2010 2011
    8. 8. POTENSI INEFISIENSI PELAYANAN RS 1. FARMASI  Penggunaan obat yang tidak rasional  Kesalahan dalam pemilihan obat, jenis obat semakin banyak, sehingga RS sulit memilih 1. ALAT MEDIK HABIS PAKAI 2. PEMERIKSAAN PENUNJANG 3. LAMA RAWAT (LOS) PENYEBAB INEFISIENSI : SISTEM TIDAK JELAS, AKTIVITAS TIDAK JELAS
    9. 9. LANDASAN HUKUM
    10. 10. DASAR HUKUM • UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit • UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • Kepmenkes No. 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional
    11. 11. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan. • Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. • Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
    12. 12. KEPMENKES 328 TAHUN 2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL • Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup. • Dalam rangka pelaksanaan JKN perlu disusun daftar obat dalam bentuk Formularium Nasional.
    13. 13. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
    14. 14. Jaminan Kesehatan Nasional DISAIN PENYELENGGARAAN JKN Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayariuran Penanganankeluhan PerjanjianKerjasama Ajukanklaim PembayaranKlaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, KendaliBiaya&kualitasYankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan 14
    15. 15. PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Cara Pembayaran belum optimal • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Cara Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran •Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk •Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian 15
    16. 16. PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES Pengendalia n harga OG Pengendalia n harga OG PORPOR Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes Implementasi , monev utilisasi obatImplementasi , monev utilisasi obat Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahunPengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun Drug Supply Management Drug Supply Management Kapasitas produksi IF Kapasitas produksi IF Sistem Informasi Obat & Alkes Sistem Informasi Obat & Alkes Penyiapan NSPK dlm DSMPenyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPKImplementasi dan Monev NSPK Obat PKD, buffer stock Nasional Obat PKD, buffer stock Nasional Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes e-logistic, e-catalog, e-PBFe-logistic, e-catalog, e-PBF Implementasi, pemantauan dan evaluasi, updating Implementasi, pemantauan dan evaluasi, updating ASPEK PENGEMBANGAN Pemantapan regulasi Pemantapan regulasi Analisis kebutuhan Analisis kebutuhan Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes HTA obat dan Alkes HTA obat dan Alkes Formularium Jamkesmas Formularium Jamkesmas Formularium Nasional Formularium Nasional Mutu yanfarMutu yanfar NSPK yanfarNSPK yanfar Penggunaan Alkes Tepat Guna Penggunaan Alkes Tepat Guna Standardisasi produk alkesStandardisasi produk alkes Implementasi, monevImplementasi, monev Implementasi dan monevImplementasi dan monevHTMHTM Assesment fasilitas yanfar Assesment fasilitas yanfar
    17. 17. Kondisi Yang Diharapkan Provinsi memiliki sistem rujukan sendiri-sendiri (tidak sinkron satu sama lain) Provinsi memiliki sistem rujukan sendiri-sendiri (tidak sinkron satu sama lain) Koordinasi lemah diantara implementator (termasuk Dokter) Koordinasi lemah diantara implementator (termasuk Dokter) Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambatImplementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambat Rendahnya pemahaman SDM tenaga kesehatan Rendahnya pemahaman SDM tenaga kesehatan Akses Faskes terbatas Akses Faskes terbatas Mindset masyarakat Hospital centrised Mindset masyarakat Hospital centrised Keterbatasan Transportasi Keterbatasan Transportasi Perlakuan thd Pasien : tidak sesuai, lambat, dan tidak aman Perlakuan thd Pasien : tidak sesuai, lambat, dan tidak aman Sistem Rujukan terintegrasi, terstruktur dan berjenjang Sistem Rujukan terintegrasi, terstruktur dan berjenjang Faskes Primer Merata, berkualitas dan kredibel Faskes Primer Merata, berkualitas dan kredibel Rumah Sakit Yang Kuat dan Fokus Patient Safety Tercapai Rumah Sakit Yang Kuat dan Fokus Patient Safety Tercapai Jaminan Kesehatan Nasional Berjalan Jaminan Kesehatan Nasional Berjalan Rakyat Sehat dan Sejahtera Rakyat Sehat dan Sejahtera Sebelum JKN Pasca JKN
    18. 18. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
    19. 19. FORMULARIUM NASIONAL
    20. 20. DEFINISI • Merupakan suatu daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh komite Nasional Penyusunan Fornas. • Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan • Acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). • Informasi mencakup nama generik, indikasi penggunaan, kekuatan, bentuk sediaan, posologi, toksikologi, jadwal pemberian, kontraindikasi, efek samping, dosis regimen.
    21. 21. Syarat Obat dalam FORNAS • Efikasi yang Baik • Tingkat Keamanan (Safety) yang Tinggi • Bermutu • Cost Effective
    22. 22. • Meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di RS. • Merupakan badan edukasi bagi profesional kesehatan tentang terapi obat yang rasional. • Memberikan rasio manfaat-biaya yang tertinggi, bukan hanya mencari obat termurah. MANFAAT FORNAS
    23. 23. • Memudahkan tenaga profesional kesehatan dalam memilih obat. • Memuat sejumlah pilihan terapi obat yang terbatas, sehingga dapat mengetahui dan mengingat obat yang digunakan secara rutin. MANFAAT FORNAS (lanjutan)
    24. 24. 1) UNTUK PASIEN: – Meminimalkan jenis obat – Mengurangi biaya pengobatan 2) UNTUK PELAKSANA PENGOBATAN – Mengoptimalkan pelayanan kepada pasien – Memudahkan pemilihan obat yang rasional yang akan digunakan untuk pasien – Merupakan bahan edukasi tentang terapi obat yang rasional 3) UNTUK PEMEGANG KEBIJAKAN KESEHATAN dan PENGELOLAAN OBAT – Meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di RS – Memudahkan perencanaan dan penyediaan – Meningkatkan efisiensi dana obat di RS MANFAAT FORMULARIUM RUMAH SAKIT
    25. 25. Sebuah proses dimulai ketika seorang pekerja kesehatan di satu tingkat fasilitas kesehatan menderita kurangnya sumber daya (obat, peralatan, keterampilan) untuk mengatasi masalah kesehatan, meminta bantuan dari fasilitas kesehatan lainnya, baik di tingkat horisontal dan vertikal.
    26. 26. • Untuk menjamin pelaksanaan kontinuitas perawatan • Untuk menjamin anggota JKN • Untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan perlindungan pada kebutuhan dasar kesehatan mereka • Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem kesehatan • Untuk memperkuat fasilitas kesehatan perifer • Untuk meningkatkan kemampuan untuk pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan tingkat rendah • Untuk meningkatkan kolaborasi antara 3 (tiga) tingkat fasilitas kesehatan
    27. 27. KESIMPULAN • Daftar Obat Fornas : 514 item zat aktif dlm 913 kekuatan/bentuk sediaan. • Formularium Nasional sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu • Seiring penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, implementasi Formularium Nasional di pelayanan kesehatan sangat penting, karena kita akan menuju suatu sistem pelayanan berkonsep managed care yaitu meliputi kendali mutu dan kendali biaya. • Monitoring Fornas diintegrasikan dalam Sistem
    28. 28. Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan TERIMA KASIH 28

    ×