SPKPD

https://bpkcorpu.bpk.go.id email: bpkcorpu@bpk.go.id
Sistem Pengelolaan
Keuangan
Pemerintah Daerah
(SPKPD)
DIKLAT JFP
AHLI PERTAMA
1

Tujuan Umum Pembelajaran
Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.
2

Pokok Bahasan
• Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
• Pengelola Keuangan Daerah
• APBD
• Penyusunan RAPBD
• Penetapan APBD
• Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
• Pelaporan Realisasi Semesteran dan Perubahan APBD
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
• Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
• Pengelolaan Kekayaan Daerah, Utang Daerah, dan BLUD
• Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Pembinaan serta Pengawasan
Keuangan Daerah
3

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami sistem pengelolaan keuangan
daerah.
Kriteria keberhasilan pembelajaran:
1. Mampu menjelaskan definisi sistem pengelolaan keuangan daerah;
2. Mampu Menjelaskan lingkup keuangan daerah;
3. Mampu menjelaskan asas pengelolaan keuangan daerah;
4. Mampu menjelaskan siklaus pengelolaan keuangan daerah.
5

Definisi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu terselenggaranya pelayanan publik yang
ekonomis, efisien, dan efektif.
6

hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
kewajiban Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
daerah yang dipisahkan;
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
dan/atau kepentingan umum

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Taat pada peraturan perundang-undangan;
Efektif & Efisien;
Ekonomis;
Transparan; dan
Bertanggungjawab;
Berkeadilan;
Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Pemeriksaan
Pertanggungjawaban
9

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami pengelola keuangan daerah.
1. Mampu menjelaskan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Mampu menjelaskan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. Mampu menjelaskan pejabat pengelola keuangan daerah;
4. Mampu menjelaskan pengguna anggaran;
5. Mampu menjelaskan kuasa pengguna anggaran;
6. Mampu menjelaskan pejabat pelaksana teknis kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
7. Mampu menjelaskan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
8. Mampu menjelaskan pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD;
9. Mampu menjelaskan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
10. Mampu menjelaskan tim anggaran pemerintah daerah.
11

Pejabat-Pejabat terkait Keuangan Daerah
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda
• Koordinator Pengelolaan Keuda
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
• BUD
• Kuasa BUD
• Pengguna Anggaran
• Kuasa Pengguna Anggaran
• PPTK
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) UNIT SKPD
• Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Permendagri 13 tahun 2006 pasal 7 s/d pasal 14

KEPALA
DAERAH
1. Dalam melaksanakan kekuasaan, melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat
Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah terdiri dari:
a. sekretaris daerah selaku koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD;
c. kepala SKPD selaku PA.
3. didasarkan pada pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan
menerima atau mengeluarkan uang;
4. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemilik Modal
Pada
Perusahaan
Umum Daerah
wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah yang dipisahkan
Pemegang
Saham Pada
Perseroan
Daerah
KEWENANGAN
1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. menetapkan KPA;
8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahar Pengeluaran;
9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 4-5 PP 12 Tahun 2019

SEKRETARIS DAERAH
Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pasal 6 PP 12 Tahun 2019

Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
Kepala SKPKD selaku PPKD
mempunyai tugas:
1. menyusun dan
melaksanakan kebijakan
Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. menyusun rancangan Perda
tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan
Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD;
5. melaksanakan tugas lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
PPKD selaku BUD berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA SKPD;
3. melakukan pengendalian
pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis
pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah
melaksanakan pemungutan pajak
daerah;
5. menetapkan SPD;
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman
dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah;
7. melaksanakan sistem akuntansi
dan pelaporan Keuangan Daerah;
8. menyajikan informasi keuangan
daerah;
9. melakukan pencatatan dan
pengesahan dalam hal penerimaan
dan Pengeluaran Daerah sesuai
dengan ketentuan PUU, tidak
dilakukan melalui RKUD.

KUASA BUD MEMPUNYAI TUGAS:
menyiapkan Anggaran Kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
PA/KPA atas Beban APBD
melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
melakukan penagihan Piutang Daerah
KEPALA
DAERAH
PPKD SELAKU BUD
Mengusulkan
Kuasa BUD
Menetapkan
KUASA
BUD
Bertanggung jawab

menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;
mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan PUU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

PENGGUNA
ANGGARAN
Melimpahkan sebagian
kewenangan
KEPALA
UNIT SKPD
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
Selaku
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
BESARAN ANGGARAN KEGIATAN LOKASI RENTANG KENDALI
PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran
belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPTK
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
Pejabat Pembuat Teknis
Kegiatan
Penetapan
berdasarkan
pertimbangan
Kompetensi
Jabatan
Besaran
Anggaran
Kegiatan
Beban
Kerja
Lokasi
Rentang
Kendali
Pertimbangan
Objektif
Lainnya
Yangkriterianya
Pasal 12 dan 13 PP 12 Tahun 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada
SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD
Tugas
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, dan/atau PPTK
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Unit SKPD
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS,
berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu; dan
c. melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan
Bendahara Pengeluaran pembantu
Tugas
Dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA

Tugas Bendahara Penerimaan
MENERIMA MENYIMPAN
MENYETOR
Menatausahakan
dan
Mempertanggungjawabkan
BENDAHARA
PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah
DITUNJUK

Bendahara Pengeluaran
a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan
TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Tugas &
Wewenang
Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP
dari Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan
TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik
Tugas &
Wewenang

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu
MENYIMPAN UANG
PADA SUATU BANK
ATAU LEMBAGA
KEUANGAN LAINNYA
ATAS NAMA PRIBADI
BAIK SECARA
LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG
BERTINDAK SEBAGAI
PENJAMIN ATAS
KEGIATAN,
PEKERJAAN,
DAN/ATAU
PENJUALAN JASA;
DAN
MELAKUKAN
KEGIATAN
PERDAGANGAN,
PEKERJAAN
PEMBORONGAN, DAN
PENJUALAN JASA;
DILARANG

TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
(TAPD)
DIPIMPIN OLEH SEKDA
pejabat
lain sesuai
dengan
kebutuhan
PPKD
Pejabat
Perencana
Daerah
a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan
KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan
PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan
APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD
dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah
tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
TUGAS

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami APBD.
1. Mampu memahami penyelesaian tugas tim;
2. Mampu menjelaskan struktur APBD;
3. Mampu menjelaskan pendapatan daerah;
4. Mampu menjelaskan belanja darah;
5. Mampu menjelaskan pembiayaan daerah;
6. Mampu menjelaskan surplus dan defisit dalam APBD.
27

Rencana Keuangan
Tahunan Daerah Yang
Ditetapkan Dengan Perda
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah
dan kemampuan Pendapatan
Daerah
2. Mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,
perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan
stabilisasi
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD)
Penerimaan Daerah:
Rencana Penerimaan Daerah Yang
Terukur Secara Rasional Yang Dapat
Dicapai Untuk Setiap Sumber
Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan
Pada Ketentuan PUU
Pengeluaran Daerah:
 Rencana Pengeluaran Daerah
Sesuai Dengan Kepastian
Tersedianya Dana Atas Penerimaan
Daerah Dalam Jumlah Yang Cukup;
 Memiliki Dasar Hukum Yang
Melandasinya

A P B D
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
STRUKTUR APBD
PAD
 Pajak Daerah
 Retribusi Daerah
 Hsl Pengelolaan
Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan
 Lain –lain PAD yg Sah
Pendapatan Transfer
 Transfer Pemerintah
Pusat
 Transfer Antar Daerah
LAIN 2 PD YG SAH
 Hibah
 Dana Darurat
 Lain-Lain Pendapatan
Sesuai PUU
Belanja Operasi
 B. Pegawai
 B. Barang & Jasa
 B. Bunga
 B. Subsidi
 B. Hibah
 B. Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
 B. Bagi Hasil
 B. Bantuan Keuangan
Penerimaan Pembiayaan
 SiLPA
 Pencairan d. cadangan
 Penj yang dipisahkan
 Penerimaan pinjaman
 Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
 Penerimaan Pembiayaan
lainnya Sesuai PUU
Pengeluaran Pembiayaan
 pembayaran cicilan pokok Utang
 Penyertaan modal
 Pembentukan dana
cadangan
 Pemberian pinjaman
 pengeluaran Pembiayaan
lainnya sesuai PUU

PAJAK DAERAH
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
YANG SAH
RETRIBUSI DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
Terdiri antara lain:
a.Hasil Penjualan BMD;
b.Hasil Pemanfaatan BMD;
c.hasil kerja sama daerah;
d.jasa giro;
e.hasil pengelolaan dana bergulir;
f.pendapatan bunga;
g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
i. penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k.pendapatan denda pajak daerah;
l. pendapatan denda retribusi daerah;
m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n.pendapatan dari pengembalian;
o.pendapatan dari BLUD; dan
p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU

PEMERINTAH DAERAH
DILARANG
MELAKUKAN PUNGUTAN
ATAU YANG DISEBUT NAMA
LAINNYA YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN
PUNGUTAN DI LUAR YANG
DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG
MELAKUKAN PUNGUTAN
YANG MENYEBABKAN
EKONOMI BIAYA TINGGI,
MENGHAMBAT MOBILITAS
PENDUDUK, LALU LINTAS
BARANG DAN JASA ANTAR
DAERAH, DAN KEGIATAN
EKSPOR/IMPOR YANG
MERUPAKAN PROGRAM
STRATEGIS NASIONAL
Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif tidak
dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur
dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan selama 6
(enam) bulan
melarang
melarang
Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Hasil
pungutan
wajib
disetorkan
seluruhnya
ke kas
negara

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat
Dana
Perim
bangan
Dana
Insentif
Daerah;
Dana
Otonomi
Khusus;
Dana
Keistime
waan;
Dana
Desa
Transfer
Antar-daerah
Pendapatan
Bagi Hasil;
Dan
Bantuan
Keuangan
• Dana Bagi Hasil
• Dana Alokasi Umum
Dana
Transfer
Umum
• DAK Fisik
• DAK Non Fisik
Dana
Transfer
Khusus
Bantuan Keuangan
Dari Daerah Provinsi
Bantuan Keuangan
Dari Daerah
Kabupaten/Kota
Pasal 34 - 45 PP 12 Tahun 2019

LAIN-LAIN
PENDAPATAN
SESUAI PUU
DANA
DARURAT
HIBAH
DANA DARURAT:
Dana Yang Berasal Dari APBN
Yang Diberikan Kepada Daerah
Pada Tahap Pasca Bencana
Untuk Mendanai Keperluan
Mendesak Yang Diakibatkan
Oleh Bencana Yang Tidak
Mampu Ditanggulangi Oleh
Daerah Dengan Menggunakan
Sumber APBD Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
HIBAH:
BANTUAN BERUPA UANG,
BARANG, DAN/ATAU JASA YANG
BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH LAIN,
MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA
DALAM NEGERI ATAU LUAR
NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT
UNTUK MENUNJANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

Belanja Daerah
Urusan Wajib
Wajib Pelayanan
Dasar
Wajib Non
Pelayanan Dasar
Urusan Pilihan
Potensi Yang
Dimiliki Daerah
Belanja Daerah Mendanai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah
Dalam Hal Daerah Tidak Memenuhi Alokasi Belanja Untuk
Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya
Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
Menteri Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang
Keuangan Melakukan Penundaan dan/atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer Umum, Setelah Berkoordinasi
Dengan Menteri Dan Menteri Teknis Terkait
Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau
pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum dalam
peraturan menteri yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan

BELANJA DAERAH
STANDAR
TEKNIS
SESUAI
DENGAN PUU
ANALISIS
STANDAR
BELANJA
STANDAR
HARGA
SATUAN
REGIONAL
Standar harga
satuan regional
ditetapkan dengan
Peraturan Presiden
digunakan sebagai
pedoman dalam
menyusun standar harga
satuan pada masing-
masing Daerah
Analisis standar belanja
dan standar teknis
ditetapkan dengan
Perkada

Belanja Operasi
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja
Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja
Modal
Belanja Tidak
Terduga
Belanja Tidak
Terduga
Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan
Keuangan
BELANJA DAERAH

BELANJA PEGAWAI
digunakan
untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemerintah
Daerah Dapat
Memberikan
Tambahan
Penghasilan
Kepada Pegawai
ASN
(TPP-ASN)
persetujuan
DPRD
Ditetapkan
Dengan Perkada
Dengan
Berpedoman
Pada Peraturan
Pemerintah
Dalam Hal Belum
Adanya Peraturan
Pemerintah,
Kepala Daerah
Dapat Memberikan
TPP-ASN Setelah
Mendapat
Persetujuan
Menteri Dalam
Negeri
Persetujuan
Menteri Dalam
Negeri seletah
mendapatkan
Pertimbangan
Menteri Keuangan
Dalam Hal Kepala
Daerah Menetapkan
Pemberian TPP-ASN Tidak
Sesuai, Menteri
Keuangan Melakukan
Penundaan Dan/Atau
Pemotongan Dana
Transfer Umum Atas
Usulan Menteri Dalam
Negeri
Berdas
arkan
beban kerja
Tempat
bertugas
kondisi
kerja
kelangkaan
profesi
prestasi
kerja
pertimbangan
objektif lainnya

BELANJA BARANG DAN JASA
digunakan
untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga.
BELANJA BUNGA
digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang
dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian
pinjaman.

BELANJA SUBSIDI
BUMN,
BUMD
dan/atau
badan
usaha milik
swasta
tata cara pemberian
dan
pertanggungjawaban
subsidi diatur dalam
Perkada sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
harga jual
dari hasil
produksi
dan jasa
terjangka
u oleh
masyarak
at
menghasil
kan
produk
atau jasa
pelayanan
Dasar
masyarak
at
terlebih dahulu
dilakukan audit
keuangan oleh
kantor akuntan
publik sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
HIBAH
1. Diberikan kepada :
 pemerintah pusat
 pemerintah daerah lainnya
 BUMN/BUMD
 badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia
2. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain PUU;
3. ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan
Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
4. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
BANTUAN SOSIAL
1. pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang untuk Diberikan
kepada :
 Individu
 Keluarga
 keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
2. sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
3. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pasal 62 PP 12 Tahun 2019 Pasal 63 PP 12 Tahun 2019

BELANJA MODAL
digunakan
1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
2. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;
c. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Perkada
Belanja
Tanah
Belanja
Peralatan
Dan
Mesin
Belanja
Bangunan
Dan
Gedung
Belanja
Jalan,
Irigasi, Dan
Jaringan
Belanja
Aset
Tetap
Lainnya
Belanja
Aset
Lainnya

BELANJA BAGI HASIL
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Bankeu antar
Daerah
Provinsi;
Bankeu antar
Daerah
Kab/Kota;
Bankeu Provinsi ke
Kab/Kota di
wilayahnya
dan/atau Kab/Kota
di luar wilayahnya;
Bankeu Kab/Kota ke
Provinsi dan/atau
Daerah provinsi
lainnya;
Bankeu Provinsi
atau Kab/Kota
kepada Desa
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
1. diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. sesuai KKD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

BELANJA Tidak Terduga
1. Merupakan Pengeluaran Anggaran Atas Beban APBD Untuk Keadaan Darurat Termasuk
Keperluan Mendesak Serta Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah
Tahun-tahun Sebelumnya;
2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD
Tahun Berkenaan.
Keadaan Darurat
bencana alam, bencana non-alam,
bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;
kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik
Keperluan Mendesak
kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam TA berjalan;
Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat PUU;
Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat
Kriteria

PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Silpa;
Pencairan Dana Cadangan;
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
Penerimaan Pinjaman Daerah;
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan PUU
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
Penyertaan Modal Daerah;
Pembentukan Dana Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; Dan/Atau
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Pembiayaan Neto Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran
Pembiayaan Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran

BAB 4
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
44

https://bpkcorpu.bpk.go.id email: bpkcorpu@bpk.go.id 45

Tujuan Pembelajaran
Peserta diklat dapat memahami penyusunan Rancangan APBD, dengan kriteria:
1. Mampu menjelaskan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran
sementara;
2. Mampu menjelaskan RKA SKPD; dan
3. Mampu menjelaskan penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
46

• Penyusunan RAPBD didasarkan pada prinsip:
a. Sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
e. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
f. Dilakukan secara tertib, efisieen, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran daerah.
47

A. KUA dan PPAS
• Kepala Daerah melalui TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang ditetapkan oleh Mendagri
setiap tahun.
• Dalam menyusun pedoman tersebut, Mendagri berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala
Bappenas dan Menkeu dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
• KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun.
• Dokumen rancangan KUA juga memuat kondisi ekonomi makro daerah serta strategi
pencapaian berupa langkah konkrit untuk mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
48

A. KUA dan PPAS (cont.)
• PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan
RKA SKPD.
• Program prioritas yang ditetapkan dalam PPAS merupakan skala prioritas pembangunan
daerah untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program
nasional.
• Kegiatan dan subkegiatan yang dianggarkan dalam PPAS meliputi kegiatan yang
diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau lebih (tahun jamak).
• Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir
masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas
nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.
49

• Penganggaran kegiatan tahun jamak dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD, serta memenuhi kriteria:
a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu
kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran dengan waktu penyelesaian lebih dari 12
bulan; atau
b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung
pada pergantian tahun anggaran misalnya makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah, dan pengadaan jasa layanan kebersihan.
Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Juli sebelum tahun anggaran berjalan, untuk selanjutnya dibahas dan
disepakati bersama.
50

• Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk penandatanganan bersama pada kedua
dokumen, yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus sebelum tahun
anggaran berjalan, dan akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk
menyusun RKA SKPD.
• Persetujuan bersama KUA dan PPAS paling sedikit memuat nama kegiatan, jangka
waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran, dan alokasi anggaran per tahun.
51

B. RKA SKPD
• RKA SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.
• RKA SKPD disusun sebagai bahan penyusunan perda tentang APBD sesuai jadwal dan
tahapan yang diatur dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.
• RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.
52

B. RKA SKPD (cont.)
• Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah yaitu dilaksanakan dengan menyusun
perkiraan maju sesuai perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang
direncanakan di tahun anggaran berikutnya.
• Penganggaran terpadu yaitu dilaksankaan dengan memadukan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen
RKA.
• Penganggaran berdasarkan kinerja yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil
dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
53

B. RKA SKPD (cont.)
• Pendekatan penyusunan RKA SKPD berdasarkan kinerja berpedoman pada:
a. Indikator kinerja
b. Tolok ukur kinerja
c. Sasaran kinerja
d. Analisis standar belanja
e. Standar harga satuan
f. Rencana kebutuhan BMD
g. Standar pelayanan minimal
• RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang
direncanakan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Rencana tersebut dirinci
sampai dengan rincian objek.
54

B. RKA SKPD (cont.)
• Rencana pendapatan disusun oleh perangkat daerah penghasil, memuat urusan
pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan daerah.
• Rencana belanja dirinci atas urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut objek dan rincian
objek belanja.
• Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan yang asing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek
pembiayaan.
55

B. RKA SKPD (cont.)
• Penyusunan RKA SKPD dilaksanakan berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah yang
diterbitkan paling lambat satu minggu setelah rancangan KUA dan PPAS disepakati.
• Surat edaran Kepala Daerah tersebut paling sedikit memuat:
a. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan subkegiatan terkait;
b. Alokasi prafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan;
c. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan
d. Dokumen lainnya berupa KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis
standar belanja, standar satuan harga, RKBMD, dan kebijakan penyusunan APBD.
56

C. Rancangan Perda tentang APBD
• Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan dokumen RKA SKPD kepada TAPD melalui
PPKD untuk diverifikasi.
• Verifikasi dilakukan untuk menelaah kesesuaian RKA SKPD dengan:
57
a.KUA dan PPAS g.Standar harga satuan
b.Prakiraan maju yang telah disetujui tahun
anggaran seblumnya
h.Proyeksi perkiraan maju untuk tahun
anggaran berikutnya
c.Dokumen perencanaan lainnya i. Perencanaan kebutuhan BMD
d.Capaian kinerja j. Standar pelayanan minimal
e.Indikator kinerja k.Program dan kegiatan antar RKA SKPD
f. Analisis standar belanja

C. Rancangan Perda tentang APBD (cont.)
• Apabila hasil verifikasi menunjukkan terdapat ketidaksesuaian, maka kepala SKPD akan
melakukan perbaikan.
• Selain diverifikasi oleh TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah (Inspektorat).
• Berdasarkan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan diperbaiki tersebut, PPKD menyusun
rancangan perda tentang APBD dengan didukung dokumen nota keuangan dan
rancangan perkada tentang penjabaran APBD.
• Rancangan perda APBD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah.
58

C. Rancangan Perda tentang APBD (cont.)
• Rancangan perda APBD paling sedikit memuat : a) ringkasan APBD; b) rekapitulasi
belanja; c) daftar jumlah pegawai; d) daftar piutang daerah; e) daftar penyertaan modal
daerah dan investasi daerah lainnya; f) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah; g) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; h)
daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; i) daftar dana cadangan; dan j) daftar
pinjaman daerah.
• Rancangan perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit memuat : a) ringkasan
penjabaran APBD; b) penjabaran APBD; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah serta bantuan sosial.
59

BAB 5
PENETAPAN APBD
61

Tujuan Pembelajaran
Peserta diklat dapat memahami penetapan APBD, dengan kriteria:
1. Mampu menjelaskan peenyampaian dan pembahasan rancangan perda tentang
APBD;
2. Mampu menjelaskan persetujuan rancangan perda APBD;
3. Mampu menjelaskan evauasi rancangan perda tentang APBD dan perkada tentang
penjabaran Rancangan APBD;
4. Mampu menjelaskan penetapan perda APBD dan perkada tentang penjabaran
APBD;
5. Mampu menjelaskan penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum
memiliki DPRD; dan
6. Mampu menjelaskan penetapan APBD bagi daerah persiapan.
62

A. Penyampaian, Pembahasan, dan Persetujuan Rancangan
Perda tentang APBD
• Rancangan perda APBD beserta dokumen pendukung diajukan Kepala Daerah kepada
DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk dibahas
dan disetujui bersama.
• Apabila dalam batas waktu tersebut Kepala Daerah tidak mengajukan rancangan perda
APBD, maka akan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• Pembahasan rancangan perda APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
• Hasil pembahasan rancangan perda APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
63

Perda tentang APBD (cont.)
• Dalam pembahasan rancangan perda APBD, Kepala Daerah dan/atau DPRD dapat
mengajukan usulan perubahan kegiatan/subkegiatan, baik yang terdapat maupun tidak
terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
• Perubahan kegiatan/subkegiatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kriteria
keperluan mendesak.
• Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD
paling lambat satu bukan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
• Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dicapai persetujuan bersama, maka Kepala
Daerah dan DPRD dikenai sanksi adminitratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
64

• Selanjutnya, Kepala Daerah menyusun rancangan perkada APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
• Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat kebijakan
pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan APBD dan/atau
terdapat keadaan darurat termasuk keprluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
65

• Paling lambat 15 hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
atas rancangan perda APBD, maka rancangan perkada APBD dapat diajukan pengesahan kepada
Mendagri (untuk pemerintah provinsi) atau kepada gubernur (bagi pemerintah
kabupaten/kota).
• Apabila dalam batas waktu 30 hari Mendagri atau gubernur tidak mengesahkan maka Kepala
Daerah menetapkan rancangan perkada menjadi perkada.
• Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan maka Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 1/12 jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya.
• Pengeluaran tersebut dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan
66

B. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Rancangan APBD - APBD Pemerintah Provinsi
• Rancangan perda APBD dan rancangan perkada APBD disampaikan kepada Mendagri
untuk dievaluasi, paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan perda.
• Dalam melaksanakan evaluasi, Mendagri berkoordinasi dengan Menkeu.
• Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda dan rancangan perkada
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, RKPD, KUA dan PPAS, dan RPJMD.
• Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Mendagri.
• Keputusan Mendagri tersebut disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 hari
sejak rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD diterima.
67

Penjabaran Rancangan APBD - APBD Pemerintah Provinsi (cont.)
• Apabila hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan bahwa rancangan perda APBD dan
perkada penjabaran APBD telah sesuai, selanjutnya gubernur menetapkan kedua
rancangan perda dan perkada tersebut.
perkada penjabaran APBD tidak sesuai, gubernur melakukan penyempurnaan paling
lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.
• Penyempurnaan dilakukan melalui TAPD bersama badan anggaran DPRD, dan hasilnya
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan perda APBD
dan selanjutnya disampaikan kepada Mendagri paling lambat 3 hari setelah ditetapkan.
68

Penjabaran Rancangan APBD - APBD Pemerintah Provinsi (cont.)
• Apabila penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tidak dilakukan dan gubernur
menetapkan kedua rancangan menjadi perda dan perkada, maka Mendagri
mengusulkan kepada Menkeu untuk menunda dan/atau memotong dana transfer
umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
69

Penjabaran Rancangan APBD - APBD Pemerintah Kab/Kota (cont.)
• Rancangan perda APBD dan rancangan perkada APBD disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi,
paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan perda. Dalam melaksankaan evaluasi, gubernur
berkonsultasi dengan Mendagri yang juga berkoordinasi dengan Menkeu.
• Apabila gubernur tidak melaksanakan evaluasi maka Mendagri mengambil alih pelaksanaan evaluasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda dan rancangan perkada dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, dan RPJMD.
• Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
• Keputusan gubernur tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 hari sejak rancangan
perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD diterima.
70

perkada penjabaran APBD telah sesuai, selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan
kedua rancangan perda dan perkada tersebut.
perkada penjabaran APBD tidak sesuai, selanjutnya Bupati/Walikota melakukan
penyempurnaan paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.
• Penyempurnaan dilakukan melalui TAPD bersama badan anggaran DPRD, dan hasilnya
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan perda APBD
dan selanjutnya disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 hari setelah ditetapkan.
71

• Apabila penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tidak dilakukan dan Bupati/Walikota
menetapkan kedua rancangan menjadi perda dan perkada, maka gubernur
mengusulkan kepada Mendagri dan diteruskan mengusulkan kepada Menkeu untuk
menunda dan/atau memotong dana transfer umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Hasil evaluasi gubernur atas rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran
APBD disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu paling lambat 3 hari sejak
ditetapkannya keputusan tentang hasil evaluasi.
72

C. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD
• Kepala Daerah menetapkan rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran
APBD menjadi perda dan perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya.
• Selanjutnya, perda dan perkada tersebut disampaikan kepada Mendagri (untuk
pemerintah provinsi) dan gubernur (untuk pemerintah kabupaten/kota) paling lambat
tujuh hari setelah perda dan perkada ditetapkan.
• Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan perda
APBD dan perkada penjabaran APBD.
73

D. Penyusunan dan Penetapan APBD Bagi Daerah yang Belum
Memiliki DPRD
• Dalam hal daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS
berdasarkan RKPD.
• Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, dan strategi pencapaian.
• Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP pusat
setiap tahun; dan
c. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program dan kegiatan.
75

D. Penyusunan dan Penetapan APBD Bagi Daerah yang Belum
Memiliki DPRD (cont.)
• Rancangan KUA dan PPAS dikonsultasikan kepada Mendagri (untuk pemerintah provinsi)
dan gubernur (untuk pemerintah kabupaten/kota). Rancangan tersebut dijadikan pedoman
untuk menyusun RKA SKPD.
• Rancangan perkada APBD disampaikan kepada Mendagri (untuk pemerintah provinsi) dan
gubernur (untuk pemerintah kabupaten/kota) paling lambat 30 hari sejak rancangan KUA
dan PPAS dikonsultasikan.
• Setelah rancangan perkada APBD disahkan oleh Mendagri (untuk pemerintah provinsi) dan
gubernur (untuk pemerintah kabupaten/kota), maka Kepala Daerah menetapkan menjadi
perkada.
• Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD
daerah induk.
76

E. Penetapan APBD bagi Daerah Persiapan
1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan ditetapkan dalam
APBD daerah induk.
2. Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan
dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan memperhatikan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
daerah, dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan.
4. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada
Menteri Dalam Negeri.
77

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
1. Mampu menjelaskan gambaran umum tahapan pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
2. Mampu menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah;
3. Mampu menjelaskan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
4. Mampu menjelaskan anggaran kas dan SPD;
5. Mampu menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah;
6. Mampu menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah;
7. Mampu menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah.
79

Lingkup Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
3. Penyiapan DPA-SKPD
4. Anggaran Kas dan SPD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
80

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui
Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD
Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak
Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan
Pengeluaran Daerah Tersebut
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang
Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajiib Menyelenggarakan Penatausahaan
Sesuai Dengan PUU
Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi
Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material
Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud
Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan
Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban
APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak
Cukup Tersedia
Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD
Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD

Penatausahaan Kas Umum
1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada bank umum yang sehat;
2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan
bank umum yang bersangkutan;
3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala
SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui
BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank
umum.
4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada
kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran
melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
pada bank umum untuk menampung UP

Lingkup Penatausahaan Kas Umum
1. Pembukaan RKUD
2. Pembukaan Rekening Operasional
3. Pembukaan Rekening SKPD
4. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
5. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
6. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

Dokumen Terkait Penatausahaan Kas Umum
1. Buku Kas Umum (BKU) BUD
2. Laporan Posisi Kas Harian
3. Rekonsiliasi Bank

Penatausahaan Kas Transitoris
Pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk
disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. (pajak
pusat, potongan gaji pegawai, uang jaminan atau titipan uang muka, kas
transitoris lainnya sesuai UU)
1. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.
2. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah pada bank umum.
3. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.
1. Pemberitahuan Penyusunan Rancangan SKPD
2. Penyusunan rancangan DPA SKPD
3. Penyampaian rancangan DPA SKPD dan verifikasi DPA SKPD
4. Persetujuan dan pengesahan DPA SKPD
86

Anggaran Kas dan SPD
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus
kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam
setiap periode.
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.
87

Anggaran Kas
1. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
2. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD
disahkan.
3. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari
SKPD.
4. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
5. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah
daerah.
6. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
7. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.
88

SPD
1. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
2. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
3. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.
89

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN DAERAH
Pasal 137
1. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
2. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu)
hari yang diatur dalam Perkada.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
4. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
5. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda
setoran.
Pasal 138
1. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa
BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga
yang dalam penguasaannya:
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit
dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau
b. atas nama pribadi.

Lingkup Pendapatan Daerah
91

Penatausahaan Pendapatan Daerah
Penetapan dan
Penagihan
• Penetapan
pendapatan
• Penagihan
Penerimaan
pendapatan
• Penerimaan
tunai
• Penerimaan
non tunai
Penyetoran
pendapatan
• Penyetoran
pendapatan
tunai
• Penyetoran
pendapatan
non tunai
92

Pembukuan Bendahara Penerimaan
1. Laporan Penerimaan dan Penyetoran
2. Register STS
3. Buku Kas Umum
4. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
93

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
1. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnya.
3. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan
penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan
memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan
saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
a. BKU
b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran
c. Register STS
d. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
e. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
4. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil
konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah
mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
5. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan
penyetoran pendapatan daerah.
6. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.
94

Ketentuan Pelaksanaan Belanja
1. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
3. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyaratan tidak dipenuhi.
6. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
95

Mekanisme Pembayaran Belanja
Pelaksanaan
Kegiatan
Pertanggungjawaban
Kegiatan
(SPP-SPM-SP2D)
Pembayaran Kegiatan
MEKANISME - LS
Pelaksanaan
Belanja
Pembayaran
Non Tunai
Pertanggungjawaban
Belanja UP
(SPP-SPM-SP2D)
MEKANISME – UP/GU
Permintaan TU
(SPP-SPM-SP2D)
Pertanggungjawaban
Belanja
Pembayaran
Non Tunai
MEKANISME – TU

Pembukuan Bendahara Pengeluaran
1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu Bank
3. Buku Pembantu Kas Tunai
4. Buku Pembantu Pajak
5. Buku Pembantu Panjar
6. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
b. SPP UP/GU/TU/LS
c. SPM UP/GU/TU/LS
d. SP2D
e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
97

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas
a. pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian
laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
4. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember.
98

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
dilakukan oleh kepala SKPKD.
2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah.
3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
99

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH
a.menutupi defisit anggaran;
b.mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;
c.membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
d.melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
e.mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
dan/atau
g.mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran
berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
Keadaan yang menyebabkan SiLPA
(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan
berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutan mencukupi
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana
Cadangan yang akan digunakan sesuai
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda
tentang pembentukan Dana Cadangan.
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.
DANA CADANGAN

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami pelaporan realisasi semesteran dan
perubahan APBD.
1. Mampu menjelaskan laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Mampu menjelaskan perubahan APBD;
3. Mampu menjelaskan penyusunan perubahan APBD;
4. Mampu menjelaskan penetapan perubahan APBD;
5. Mampu menjelaskan persetujuan rancangan perda tentang APBD;
6. Mampu menjelaskan evaluasi rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
102

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada
DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan
DASAR
Perubahan APBD

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran
berkenaan serta menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:
1.Pendapatan-LRA;
2.Belanja;
3.Transfer;
4.Surplus/Defisit-LRA;
5.Pembiayaan; dan
6.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
104

4. Keadaan darurat.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA.
5. Keadaan luar biasa.
P
A
P
B
D
J
I
K
A
T
E
R
J
A
D
I
Pasal 161PP 12 Tahun 2019

PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN ASUMSI KUA
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, seperti :
 pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
I
Formulasi
dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD
Rancangan Perubahan PPAS, disertai penjelasan:
 Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan
 capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
 capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda
tentang APBD.
 Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan, dilakukan melalui perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD.
PERGESERAN ANGGARAN
II

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA SKPD dan/atau RKA SKPD
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
III

PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemda
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD.
IV
Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk :
 menambah kegiatan baru  dituangkan dalam RKA-SKPD
 menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program
dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan  dituangkan dalam
DPPA-SKPD
PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
• Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran mengalami kenaikan
atau penurunan lebih besar dari 50%.
V
Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan :
 penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan  DPPA-SKPD

Jadwal Perubahan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan
Rancangan PPAS kepada DPRD
Minggu pertama bulan Agustus
2. Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara
Kepala Daerah dan DPRD
Minggu kedua bulan Agustus 7 hari
3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan
APBD
4. Penyampaian Raperda Perubahan APBD
berserta lampiran kepada DPRD
Minggu kedua bulan September
5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda
Perubahan APBD
3 bulan sebelum tahun anggaran
berakhir
Akhir bulan
September
6. Penyampaian kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
3 hari kerja
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur
tentang hasil evaluasi
15 hari kerja
8. Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi
apabila dianggap bertentangan dgn
kepentingan umum dan peraturan yang lebih
tinggi
7 hari kerja

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.
1. Mampu menjelaskan akuntansi pemerintah daerah;
2. Mampu menjelaskan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
3. Mampu menjelaskan tinjauan siklus akuntansi.
113

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
DILAKSANAKAN OLEH ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
• SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku
besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
• Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
• Meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Bagan akun standar (BAS)
• Sebuah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap,
yang diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat.
• Untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan
keuangan secara nasional yang selaras dan
terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

ALUR PELAPORAN KEUANGAN PEMDA
LAPORAN
KEUANGAN SKPD
KEPALA DAERAH
PALING LAMBAT 3
BULAN
SETELAH TA
BERAKHIR
BPK
TANGGAPAN/
REKOMENDASI
Pasal 189 – 193 PP 12 Tahun 2019
APIP
Reviu
LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
DAERAH PEMDA
PALING LAMBAT 2
BULAN
SETELAH TA
BERAKHIR
PALING LAMBAT 2 BULAN
SETELAH LK DITERIMA
KEPALA DAERAH

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku
entitas akuntansi.
1. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran;
neraca; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
Pemerintah Daerah.
118

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Permendagri 77/2020
1. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
3. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan
pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
5. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
6. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
119

Tinjauan Siklus
Akuntansi
120

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami penyusunan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1. Mampu menjelaskan rancangan perda provinsi;
2. Mampu menjelaskan rancangan perda kabupaten/kota;
3. Mampu menjelaskan penetapan perkada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
122

DPRD
Dibahas bersama
DPRD & Pemda
paling lama 1 bulan
Penyampaian
RAPERDA APBD
& RANPERGUB
PENJABARAN
APBD
(3 hari)
Membuat
RANPERGUB
(7 hari)
Pengesahan
MDN
(15 Hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
Disempurnakan
Gubernur
menetapkan
PER-GUB
Setuju
RAPERDA
Pelak&PertJB
APBD
RAPERGUB
PENJABARAN APBD
Gubernur
menetapkan
PERDA &
PER-GUB
Penyempurnaan
(7 Hari)
Melewati
Batas waktu
Evaluasi
MDN
(15 hari)
Tidak Setuju
Tdk Sesuai
Dgn UU
MDN Usul Ke MENKEU Untuk
Penundaan Dan/Atau
Pemotongan Dana Transfer
Umum
PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
= Substansi Baru

DPRD
Dibahas bersama
DPRD & Pemda
paling lama 1 bulan
Penyampaian
RAPERDA APBD
& RANPERBUB
/WAL
PENJABARAN
APBD
(3 hari)
Membuat
RANPERBUB/WAL
Sebesar
7 hari
Pengesahan
MDN
(15 Hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
Disempurnakan
Bupati/Walikota
menetapkan
PER-BUB/WAL
Setuju
RAPERDA
APBD
RAPERBUB/WAL
PENJABARAN APBD
BUP/WAL
menetapkan
PERDA &
PER-BUB/
WAL
Penyempurnaan
(7 Hari)
Melewati
Batas waktu
Evaluasi
GUB
(15 hari)
Tidak Setuju
Tdk Sesuai
Dgn UU
GUB Usul Ke MMDN, MDN ke
MENKEU Untuk
Penundaan Dan/Atau Pemotongan
Dana Transfer Umum
= Substansi Baru
PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KAB/KOTA DAN PERATURAN WALIKOTA/BUPATI TTG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat memahami pengelolaan kekayaan daerah,
utang daerah, dan BLUD.
1. Mampu menjelaskan pengelolaan piutang daerah;
2. Mampu menjelaskan pengelolaan investasi daerah;
3. Mampu menjelaskan pengelolaan barang milik daerah;
4. Mampu menjelaskan pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah;
5. Mampu menjelaskan pengelolaan badan layanan umum daerah.
126

Piutang Daerah
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
127
Jenis-jenis piutang daerah:
• Piutang Retribusi Daerah,
• Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
• Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah,
• Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen, dan
• Piutang Lainnya.
Selain jenis piutang yang memang
terjadi sebagai akibat pengelolaan
keuangan pemerintah daerah terdapat
juga piutang yang terjadi diluar
pengelolaan keuangan pemda,
misalnya piutang yang berasal dari
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengelolaan Piutang Daerah
1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan
daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat
waktu.
2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan
3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui
perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Investasi Daerah
Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana
dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk
investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau
investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan
masyarakat, dan/atau tidak mengganggu likuiditas
Keuangan Daerah.
129

Pengelolaan Investasi Daerah
1. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri
setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 159
(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan danpembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.
1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berasal dari:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.
132
Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD,
pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. (2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah
Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. (3) Daerah bertanggung jawab atas
kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. transparan; c. akuntabel; d. efisien dan efektif; dan e. kehati-hatian.

PENGELOLAAN UTANG DAN PINJAMAN
DAERAH
Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah juga dapat melakukan pinjaman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul akibat
pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja
Daerah.
Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah d Indonesia.
134
BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah
Daerah.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PEMERINTAH
DAERAH
MEMBENTUK BLUD
KEPALA DAERAH
MENETAPKAN
PERKADA TENTANG
KEBIJAKAN
FLEKSIBILITAS BLUD
PEJABAT PENGELOLA
BLUD BERTANGGUNG
JAWAB ATAS
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS
BLUD
BLUD MENYUSUN
RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN
LAPORAN
KEUANGAN BLUD
DISUSUN
BERDASARKAN SAP
PEMBINAAN KEUANGAN
BLUD DILAKUKAN OLEH
PPKD DAN PEMBINAAN
TEKNIS BLUD DILAKUKAN
OLEH KEPALA SKPD
SELURUH PENDAPATAN
BLUD DAPAT
DIGUNAKAN LANGSUNG
UNTUK MEMBIAYAI
BELANJA BLUD YANG
BERSANGKUTAN
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BLUD
DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI SETELAH
MEMPEROLEH PERTIMBANGAN MENTERI YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
BIDANG KEUANGAN

PENGELOLAAN BLUD .. (1)
1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada
yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
136

PENGELOLAAN BLUD ...(2)
7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang
bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai
kebutuhan.
12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.
137

Kerugian Negara/Daerah
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara/daerah
139
berkurangnya keuangan
negara berupa uang
berharga, barang milik
negara dari jumlahnya
dan/atau nilai seharusnya;
1.harus nyata dan pasti jumlahnya
atau dengan perkataan lain
kerugian tersebut benar-benar
telah terjadi dengan jumlah
kerugian yang secara pasti dapat
ditentukan besarnya;
1.akibat perbuatan
melawan hukum, baik
sengaja maupun lalai, unsur
melawan hukum harus
dapat dibuktikan secara
cermat dan tepat.

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
TATA CARA
PENGGANTIAN
KERUGIAN DAERAH
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
1.KETENTUAN
MENGENAI
PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
BERLAKU SECARA
MUTATIS MUTANDIS
TERHADAP
PENGGANTIAN
KERUGIAN.
SETIAP BENDAHARA,
PEGAWAI ASN BUKAN
BENDAHARA, ATAU PEJABAT
LAIN YANG KARENA
PERBUATANNYA
MELANGGAR HUKUM ATAU
MELALAIKAN
KEWAJIBANNYA, BAIK
LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG MERUGIKAN
DAERAH WAJIB MENGGANTI
KERUGIAN DIMAKSUD
SETIAP KERUGIAN
KEUANGAN DAERAH
YANG DISEBABKAN
OLEH TINDAKAN
MELANGGAR HUKUM
ATAU KELALAIAN
SESEORANG WAJIB
SEGERA DISELESAIKAN
SESUAI DENGAN
KETENTUAN PUU

Informasi Terjadinya Kerugian Negara/Daerah
141
hasil pengawasan
yang dilaksanakan
oleh atasan
langsung
APIP Pemeriksaan BPK
Laporan tertulis
yang bersangkutan
Informasi tertulis
dari masyarakat
secara bertanggung
jawab
Perhitungan ex
officio
Pelapor secara
tertulis

BPK dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
• Menetapkan jumlah kerugian negara/daerah;
• Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
• Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah; serta
• Memberikan pendapat;
• Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
• Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
142

INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat;
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan
keuangan;
MEMBANTU KEPALA DAERAH
DALAM MENYUSUN ANGGARAN
DAERAH DAN LAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH;
MEMBANTU KEPALA
DAERAH DALAM
MERUMUSKAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH;
MEMBANTU KEPALA DAERAH
DALAM MELAKUKAN EVALUASI
KINERJA KEUANGAN DAERAH;
MENYEDIAKAN STATISTIK
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH;
MENDUKUNG
KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA MASYARAKAT
MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI KEUANGAN
DAERAH; DAN
MELAKUKAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Informasi keuangan daerah
harus mudah diakses oleh
masyarakat dan wajib
disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan
Kepala Daerah yang tidak
mengumumkan informasi
keuangan daerah dikenai
sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi
paling sedikit meliputi:
1 Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja
Pemerintah Daerah;
2 Penyusunan rencana kerja SKPD;
3 Penyusunan anggaran;
4 Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5 Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
6 Akuntansi dan pelaporan; dan
7 Pengadaan barang dan jasa.
• Penerapan SPBE dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun
setelah dikeluarkannya peraturan ini
Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahan
paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data
dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:
1. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik
dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat
pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.
2. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat
disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalam sistem
yang memadai.
3. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secara
elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pengembangan
kapasitas –
kompetensi digital
dan budaya digital
Pengembangan
proses bisnis
berbasis
elektronik

Konsolidasi Statistik LKPD
Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan
konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi. Laporan
konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
145
Pemerintah Daerah
melakukan Penyusunan
Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah
berdasarkan Bagan Akun
Standar (BAS)
1.Pemerintah Daerah
Provinsi melakukan
konsolidasi statistik laporan
keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di
lingkup Daerah Provinsi.
1.Kementerian Dalam
Negeri melakukan
konsolidasi statistik atas
laporan konsolidasi statistik
Pemerintah Daerah
Provinsi.

Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah.
146
mencapai tingkat kinerja tertentu;
menjamin susunan administrasi
yang terbaik dalam operasi
unit-unit Pemerintahan Daerah
baik secara internal maupun
dalam hubungannya dengan
lembaga-lembaga lain
untuk memperoleh perpaduan
yang maksimum dalam
pengelolaan Pembangunan
Daerah dan Nasional
untuk melindungi warga
masyarakat dari
penyalahgunaan kekuasaan di
Daerah
untuk mencapai integritas
Nasional
pembinaan dan pengawasan
tetap dijaga agar tidak
membatasi inisiatif, dan
tanggung jawab Daerah, di
samping itu hal ini merupakan
upaya menyelaraskan nilai
efisiensi dan demokrasi
Tujuan pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah:

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
147
Pengawasan Umum
•Untuk provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri
•Untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.
•Lingkup:
• Pembagian urusan pemerintah;
• Kelembagaan daerah;
• Kepegawaian pada perangkat daerah;
• Keuangan daerah;
• Pembangunan daerah;
• Pelayanan publik di daerah;
• Kerjasama daerah;
• Kebijakan daerah;
• Kepala daerah dan DPRD; dan
• Bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan perturan
perundang-undangan
Pengawasan Teknis
•Untuk provinsi dilakukan oleh Menteri teknis/kepala Lembaga terkait
•Untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.
•Lingkup:
•Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
•Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren (Urusan pemerintahan konkuren
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota);
•Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan
oleh pemerintah daerah; dan
•Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk-bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk
pengawasan lainnya. Pengawasan umum dan teknis dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

MENTERI DALAM
NEGERI
Provinsi
Gubernur
Kabupaten Kota
Kepala Daerah
Perangkat Daerah
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA NASIONAL
Dikoordinasikan
MENTERI DALAM NEGERI
Dikoordinasikan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DBH, DAU, DAN DAK
DBH DAK DAU
BINWAS DILAKUKAN DENGAN SUPERVISI,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
URUSAN PEM.
PRIORITAS DAERAH
URUSAN PEM.
TERUTAMA
PELAYANAN PUBLIK
URUSAN PEM.
KEGIATAN KHSUS
PRIORITAS NASIONAL

Teurimong geunaseh
Hatur nuhun
Terima kasih

SPKPD

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to SPKPD

Similar to SPKPD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

SPKPD