materi ASP pertemuan 8

1. Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD)

2. • 17/2003 Keuangan Negara
• 1/2004 Perbendaharaan Negara
UU • 15/2004 Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara
• 22/1999 - 32/2004 Pemerintahan Daerah
• 25/1999 – 33/2004 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
• 24/2005 - 71/2010 Standar Akuntansi Pemerintah
• PP 56/2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
PP • PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
• 8/2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• 13/2006 – 59/2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permen-
dagri

3. • Amanat UUD 1945 otonomi seluas – luasnya
dalam kerangka NKRI
• Pengaturan secara adil dan selaras mengenai
hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam
• Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta Pemerintah Daerah Lainnya

4. • Mendukung OTDA melalui penyediaan sumber –
sumber pendanaan berdasarkan kewenangan
pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
• Pembagian keuangan yang
adil, proporsional, demokratis, transparan dan
efisien
• Mempertimbangkan potensi, kondisi dan
kebutuhan daerah
• Mencakup pendapatan, pengelolaan dan
pertanggungjawabannya

5. • Desentralisasi
Pemda
APBD • Alokasi
Pempus
• Dekonsentrasi
APBN • Tugas Pembantuan
• Distribusi
• Stabilisasi

6. APBN APBD
Pendapatan PAD
Belanja Pusat Pendapatan Dana Perimbangan
Belanja Daerah Belanja Rutin

7. • Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah (PKUPKD)
Memiliki 3 kewenangan :
• Memerintahkan
• Menguji
• Membayar
• Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang
dimiliki Kepala Daerah didelegasikan kepada
pejabat dibawahnya

8. SAKD
SKPKD PPK-SKPD
Pengguna Anggaran & Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran
Transaksi SKPKD Sub Bagian
Transaksi PEMDA;
selaku Satker ; Keuangan ex-officio
PPK/BUD
Sekretariat PPK-SKPD
Entitas Pelaporan
Entitas Akuntansi Konsolidasi Laporan Entitas Akuntansi
Keuangan

9. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
PENGGUNA ANGGARAN PPKD Selaku BUD
(KEPALA SKPD) (KEPALA BPKAD)
BENDAHARA KUASA PA
KUASA BUD
PPTK PPK-SKPD

10. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
SKPD
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
(Kepala SKPD)
KUASA PENGGUNA KUASA PENGGUNA KUASA PENGGUNA
BENDAHARA
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
PENERIMAAN/PENGELUARAN
(Kabid - n1) (Kabid - n) (Sekretaris)
PPTK PPTK PPK-SKPD Pembantu Bendahara
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 1. Menyiapakan SPM Membantu Bendahara Penerimaan &
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. Memverifikasi SPJ Bendahara Pengeluaran:
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban 3. Melaksanakan 1. Membuat dokumen
pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Akuntansi & 2. Mencatat pembukuan
Pelaporan 3. Gaji
Keuangan

11. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PPKD Selaku BUD
(Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG KUASA BUD
SEKRETARIS
PENDAPATAN ANGGARAN AKUNTANSI ASET INVESTASI (KASDA)
1. Memungut 1. Menyusun 1. Melaksan 1. Mengelol 1. Mengelol PPK-SKPD
Pendapatan APBD & akan a Aset a
2. Mengelola Perubaha Akuntansi Daerah Investasi
Pendapatan n APBD 2. Menyusun Daerah
2. Mengesah Laporan
3. Memverifikasi Keuangan
Pendapatan kan DPA
SKPD Pemda
dr Bendahara
Penerimaan 3. Menyusun
Laporan
Semester

12. KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Sekretaris/TU
PPK-SKPD
Ka UPT Kabid
Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid Kasubbid
PPTK PPTK

13. KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Sekretaris/TU
PPK-SKPD
Ka UPT Kabid SKPD
PPTK PPTK

14. SEKDA
Pengguna Anggaran
KARO/KABAG
Kuasa Pengguna Angg.
KABAG/
KASUBBAG
PPTK Kabag/
Kasubbag TU
PPK-SKPD

15. DOKUMEN POKOK
PENGANGGARAN DAERAH
RPJMD/ KUA PPAS
RKPD
EVALUASI
PERDA
APBD RAPBD RKA-SKPD
PENJABARAN
APBD
DPA- ANGGARAN KAS
SKPD

16. DOKUMEN POKOK
PELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS SPM-LS SP2D
SPD
SPP-UP SPM-UP
SPP-GU SPM-GU SP2D
SPM-TU
SPP-TU
Dilampuri daftar rincian penggunaan
dana s.d jenis belanja
SPJ

18. • Home Office – Branch Office Transaction (HOBO
Transaction)
– UU 17/2003 pasal 10 ayat (3)
– PP 58/2005 pasal 100
• SKPKD sebagai Kantor Pusat
• SKPD sebagai Kantor Cabang
• Penggunaan Rekening Reciprocal (timbal balik)
– RK PPKD
– RK SKPD
– Dieliminasi Ketika Laporan Konsolidasi

19. • Didasari oleh Rencana Kerja Anggaran (RKA)
• Disusun oleh setiap SKPD disebut DPA SKPD
• Disusun oleh SKPKD disebut DPA PPKD
• DPA disesuaikan dengan struktur APBD, terdiri
dari:
– Pendapatan daerah
– Belanja daerah, dan
– Pembiayaan daerah

20. Pemerintah Belanja LS
Pusat
Dana Perimbangan Transfer UP, GU, TU
Bend. Pengeluaran Belanja
SKPKD
Setor SKPD
Fihak
Penerimaan Bend. Penerimaan Barang Ketiga
Pembiayaan
Pengeluaran
Investor, Kredi Pembiayaan
PAD
tor, Dana
Cadangan, Pe
Penyertaan, Masyarakat
merintah
Dana Cadangan
Pusat

21. • PP 24/2005 :
– Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Negara/Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
• Permendagri 13/2006 :
– Pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

22. • Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat
13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan.
• Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005
dikelompokkan atas :
– Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan . PAD pada umumnya terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
– Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari dana
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus.
– Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana
darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana
penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau
dari pemda lainnya.

23. Elemen Pendapatan Asli
Nilai (Miliar Rp) (%)
Daerah
Pajak Daerah 8.099,0 33,10%
Retribusi Daerah 6.580,3 26,89%
Hasil PKD yang Dipisahkan 1.887,2 7,71%
Lain - Lain PAD yang Syah 7.901,7 32,29%
Total 24.468,2 100,00%

24. Dana Pendapatan Lain
PAD
Perimbangan – Lain yang Sah
• Pajak Daerah • DBH • Hibah
• Retribusi • DAU • Dana darurat
Daerah • DAK • Dana bagi hasil
• Pengelolaan • Dana
Daerah yang penyesuaian
dipisahkan dan otonomi
• Lain – lain yang khusus
sah • Bantuan
keuangan

25. Jurnal untuk penerimaan dana perimbangan:
Rekening Debit Kredit
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Dana Perimbangan xxx
Jurnal untuk setoran penerimaan dari SKPD:
Rekening Debit Kredit
Kas di Kas Daerah xxx
RK SKPD xxx

26. Jurnal untuk penyetoran ke rekening daerah:
Rekening Debit Kredit
RK PPKD xxx
Kas di Bendahara Penerimaan xxx
Jurnal untuk pendapatan:
Rekening Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx
Pendapatan …. xxx

29. • Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua
kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
• Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja
langsung.
• Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki
keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga.
• Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan
secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

30. Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai • Belanja Pegawai
• Belanja Barang & Jasa • Belanja Bunga
• Belanja Modal • Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota dan Desa
• Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan
Desa
• Belanja Tidak Terduga

32. Jurnal untuk belanja Pemda:
Rekening Debit Kredit
Belanja ….. xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal untuk belanja modal Pemda:
Rekening Debit Kredit
Belanja Modal…. xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Aset Tetap xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx

33. Jurnal untuk transfer Uang Persediaan (UP) kepada SKPD:
Rekening Debit Kredit
RK SKPD xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal untuk belanja langsung SKPD:
Rekening Debit Kredit
RK SKPD xxx
Kas di Kas Daerah xxx

34. Jurnal untuk Uang Persediaan (UP):
Rekening Debit Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
RK PPKD xxx
Jurnal untuk belanja SKPD:
Rekening Debit Kredit
Belanja ….. xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

35. Jurnal untuk belanja modal SKPD:
Rekening Debit Kredit
Belanja Modal…. xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
Aset Tetap xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx
Jurnal untuk belanja langsung SKPD:
Rekening Debit Kredit
Belanja ….. xxx
RK PPKD xxx

36. Jurnal untuk penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan:
Rekening Debit Kredit
Kas xxx
Penerimaan pembiayaan-pencairan xxx
dana cadangan
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan xxx
Dana Cadangan xxx

37. Jurnal untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman
pemerintah pusat:
Rekening Debit Kredit
Kas xxx
Penerimaan pembiayaan-Utang xxx
Pemerintah Pusat
Dana yang Harus Disediakan Untuk xxx
Pembayaran Utang
Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat xxx

38. • Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004
merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.
• Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah
SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.
• Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Jenis pengeluaraan pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan
Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok
Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

41. Jurnal untuk pengeluaran untuk penyertaan modal pemda (investasi
jangka panjang):
Rekening Debit Kredit
Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan xxx
Modal Pemda
Kas xxx
Penyertaan Modal Pemda xxx
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka xxx
Panjang

42. Jurnal untuk pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan:
Rekening Debit Kredit
Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan xxx
Dana Cadangan
Kas xxx
Dana Cadangan xxx
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan xxx

43. • Entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban
melakukan pencatatan atas transaksi –
transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain
kas yang dilakukan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
• Menyusun laporan keuangan SKPD