SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
SUMBER-SUMBER APBD
Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber
keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten
maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No.
18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah,
yaitu sebagai berikut.
1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I
dan II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
● Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang
pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni
dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam
struktur APBD
Secara garis besar, sumber
pendapatan pemerintah daerah,
yaitu sebagai berikut.
● Pendapatan Asli Daerah (PAD)
● Dana Perimbangan
● Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumber Pendapatan Asli Daerah,
yaitu:
● pajak daerah;
● retribusi daerah;
● bagian pemda dari hasil keuntungan
perusahaan milik daerah (BUMD);
● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
● sumbangan dari pihak ketiga yang diatur
dalam Undang-Undang.
Tax and retribution
Dana Perimbangan
● dana bagi hasil,
● Dana Alokasi Umum (DAU),
● dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sumber Lain Pendapatan Daerah
yang Sah
● sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
● penerimaan pinjaman daerah;
● dana cadangan daerah;
● hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Selamat belajar
Selamat belajar

More Related Content

What's hot

Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negaraAry Efendi
 
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdalfaii
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahMutoharoh Mut
 

What's hot (20)

Apbn apbd
Apbn apbdApbn apbd
Apbn apbd
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Rapbn rapbd
Rapbn   rapbdRapbn   rapbd
Rapbn rapbd
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Belanja daerah
Belanja daerah Belanja daerah
Belanja daerah
 
Peta Konsep APBD
Peta Konsep APBDPeta Konsep APBD
Peta Konsep APBD
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
 

Viewers also liked

anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahSurya Ardi
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangMischaelle
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Gambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesiaGambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesiaGilang Jupriono
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahDahlan Tampubolon
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Kacung Abdullah
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publikEnvaPya
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraMariman Darto
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPBagus ardian
 

Viewers also liked (20)

anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
 
KONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARANKONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARAN
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 
Gambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesiaGambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesia
 
Presentasi pad
Presentasi padPresentasi pad
Presentasi pad
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
 

Similar to sumber-sumber APBD

PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPenyimpananAlif
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPenyimpananAlif
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontangMuhammad Amri
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...Operator Warnet Vast Raha
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdferisugiartoeri
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptxPresentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptxUsin Abdisyah Putra Sembiring
 
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketigaPA_Klaten
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018pandirambo900
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di IndonesiaJulham Efendi
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanhoyin rizmu
 

Similar to sumber-sumber APBD (20)

Uu 35 2000
Uu 35 2000Uu 35 2000
Uu 35 2000
 
Uu 29 2002
Uu 29 2002Uu 29 2002
Uu 29 2002
 
Uu 34 2000
Uu 34 2000Uu 34 2000
Uu 34 2000
 
Uu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 PjlsUu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 Pjls
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Uu34 00
Uu34 00Uu34 00
Uu34 00
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Uu 02 2000
Uu 02 2000Uu 02 2000
Uu 02 2000
 
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptxPresentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
 
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahan
 

Recently uploaded

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 

Recently uploaded (16)

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 

sumber-sumber APBD

  • 2. Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan Asli Daerah (PAD) 2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan II 4. Pinjaman daerah 5. Sisa lebih anggaran tahun lalu 6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
  • 3. ● Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD
  • 4. Secara garis besar, sumber pendapatan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut. ● Pendapatan Asli Daerah (PAD) ● Dana Perimbangan ● Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah
  • 5. Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu: ● pajak daerah; ● retribusi daerah; ● bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD); ● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ● sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang.
  • 7. Dana Perimbangan ● dana bagi hasil, ● Dana Alokasi Umum (DAU), ● dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • 8. sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah ● sisa lebih perhitungan anggaran daerah; ● penerimaan pinjaman daerah; ● dana cadangan daerah; ● hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan