2. APBN
Adalah daftar yang memuat rincian
pendapatan dan pengeluaran negara
untuk waktu tertentu, biasanya 1
tahun
3. FUNGSI APBN TERBAGI
MENJADI 3
Fungsi alokasi
Pendapatan yang paling besar dari
pemerintah berasal dari pajak yang diterima
dapat dialokasikan ke berbagai sektor
pembangunan dan untuk sarana umum.
Contoh: jembatan, jalan, tempat ibadah, dll
4. FUNGSI APBN
Fungsi distribusi
Pajak yang ditarik dari masyarakat dan
masuk ke kas negara dan menjadi pendpatan
negara. TIDAK SELALU HARUS
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
DANA SUBSIDI DAN DANA PENSIUN.
Dapat dipindahkan ke salah satu sektor lain.
5. FUNGSI APBN
Fungsi stabilisasi
APBN sebagai pedoman akan
mempermudah pencapaian berbagai
sasaran yang telah ditetapkan.
Sehingga akan menjaga kestabilan arus
uang dan barang yang berarti dapat
menghindari deflasi atau inflasi.
6. PRINSIP PENYUSUNAN APBN
BERDASARKAN ASPEK
PENDAPATAN SBG BERIKUT
-Mengintensifkan penerimaan sektor
anggaran dalam jumlah dan ketetapan
penyetoran
-Mengintensifkan penagihan dan
pemungutan piutang negara
-Mengintensifkan tuntutan ganti rugi
yang diderita oleh negara dan denda
yang dijanjikan
7. PRINSIP PENYUSUNAN APBN
BERDASARKAN ASPEK PENGELUARAN
SBG BERIKUT
-Hemat, efisien, dan berdaya funa serta
sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.
-Terarah dan terkendali sesuai dengan
anggaran dan program kegiatan
-Mengusahakan semaksimal mungkin
membeli produk-produk dalam negeri
dengan memperhatikan kemampuan atau
potensi yang dimiliki
8. ASAS PENYUSUNAN APBN
Kemandirian, pembiayaan negara didasarkan
atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman
luar negeri hanya digunakan sebagai
pelengkap
Penghematan atau peningkatan efisiensi
dan produktivitas
Penajaman prioritas pembangunan, APBN
harus mengutamakan pada pembiayaan yang
lebih bermanfaat
9. TUJUAN APBN
Sebagi PEDOMAN PENDAPATAN
DAN PEMBELANJAAN NEGARA
dalam melaksanakan tugas kenegaraan
untuk meningkatkan produksi dan
kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kemakmuran masyarakat.
10. SUMBER PENDAPATAN
NEGARA
- Penerimaan dalam
negeri
Pajak
Pajak dalam negeri
Pajak perdagangan
internasional
Non pajak
Sumber saya alam (migas)
Bagian laba BUMN
Penerimaan bukan pajak
lainnya
- Hibah
Pemberian
sejumlah dana
secara sukarela
tanpa mengharap
imbalan
11. PENGELUARAN NEGARA
- Rutin
Ct: Belanja pegawai
Belanja barang
Pembayaran
bunga utang
Subsidi (BBM –
non BBM)
- Pembangunan
Pengeluaran
negara untuk
pembangunan fisik
maupun non fisik
13. FUNGSI APBD
Fungsi alokasi
Mengalokasikan penerimaan daerah untuk
membiayai berbagai pengeluaran yang
dilakukan pemerintah daerah
Fungsi distribusi
Mendistribusikan subsidi yang akan
diberikan pemerintah daerah
14. FUNGSI APBD
Fungsi stabilitas
Menstabilkan perekonomian daerah, sehingga
timbul rasa aman dan stabilitas ekonomi yang
mantap.
Fungsi pengawasan
Mengawasi pihak-pihak terkait lebih berhati-
hati dan bekerja keras agar target yang
dicantumkan dalam APBD tercapai dengan baik
15. TUJUAN APBD
Sebagai pedoman bagi pemerintah
daerah dalam menjalankan berbagai
fungsi yang diembannya. Dengan APBD
arah pembangunan daerah dapat lebih
fokus pada bidang yang ditetapkan
pada APBD
16. CARA PENYUSUNAN APBD
Tiap departemen, lembaga/badan, dan semua organisasi yang
dibiayai oleh keuangan daerah MENGAJUKAN USUL ATAU
RENCANA PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA
DAERAH
Dibahas oleh kelompok kerja
Setuju Tidak
setuju
Pemerintah daerah
mengajukan RAPBD
Pemerintah daerah
menggunakan APBD tahun
lalu
RAPBD APBD
17. SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
Pendapatan asli daerah
(PAD)
Pajak daerah
Retribusi daerah
Laba dari BUMN
Pendapatan lain-lain
Dana perimbangan
Penerimaan bagi hasil pajak
Penerimaan bagi hasil SDA
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
18. SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
Pinjaman daerah
Pinjaman luar negeri
Pinjaman dalam negeri
Obligasi daerah
Penerimaan lain-lain
Dari pemerintah
Dari provinsi
Dari kabupaten/ kota/daerah
lain
Dana darurat
dll
19. SUMBER PENGELUARAN
DAERAH
Pengeluaran rutin
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja operasional dan
pemeliharaan
Belanja perjalanan dinas
Pembayaran pokok pinjaman
dan bunga
Pengeluaran pembangunan
Sektor industri
Sektor perdagangan
Sektor pertanian dan kehutanan
Sektor tenaga kerja
Sektor pertambangan dan energi
Sektor hukum
dll
20. Penerimaan Rutin
Dana yang diterima pemerintah baik
negara maupun daerah yang masuk
ke dalam APBN/APBD secara terus
menerus dan pasti
21. Dana Perimbangan
Dana yang bersumber dari penerimaan
APBN dan dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai kebutuhan dalam
rangka pelaksanaan desentrialisasi
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
22. DAK & DAU
- DAK (Dana Alokasi
Khusus)
Dana yang berasal
dari APBN yang
dialokasikan kepada
daerah untuk
membantu membiayai
kebutuhan tertentu
- DAU(Dana Alokasi
Umum)
Dana yang berasal dari
APBN yang dialokasikan
dengan tujuan untuk
pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah
untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan
desentrialisasi
