1. Hasil Kajian SJSN BPJS
BEM FK UNHAS
Forum Mahasiswa Berbicara Nasional
ISMKI 2011
Bandung, 21-23 Oktober 2011
2. Opini Mahasiswa Hukum UNHAS
• Badan hukum private menggunakan istilah direksi dan
dewan. Dan BPJS sebagai badan hukum publik tidak
seharusnya menggunakan istilah direksi dan dewan.
• Apa maksud dari penarikan iuran pada program BPJS,
padahal BPJS ini adalah badan hukum nirlaba, tidak
sama dengan PT. ASKES yg merupakan badan laba?????
• Adanya pembedaan dalam penarikan iuran antara
orang mampu dan tidak mampu akan menimbulkan
akar pemikiran akan ada diskriminasi dalam pelayanan
sosial.
3. • Pada amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara”. Sedangkan selalu saja ada perbedaan data
antara pemerintah dan pihak2 pendataan yg lain ttng
ini. Dan data pemerintah cenderung lebih kecil.
• Pada amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (2), bahwa
negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi SELURUH RAKYAT. Sedangkan dalam
pembahasannya, tak ada yg menyinggung tentang
pekerja non-formal seperti tukang becak, petani dll.
• Perumusan pasal 5 UU No. 40 tahun 2004 menutup
kemungkinan pemerintah daerah ikut turut serta
melaksanakan SJSN, hal itu bertentangan dengan UU
nomor 32 tahun 2004 pasal 22 H.4
4. Opini Aktivis Serikat Rakyat Miskin
Indonesia Makassar
• Pada pasal 31 ayat 3 UU No.40 tahun 2004
dikaitkan dengan Urung Biaya. Urung Biaya tak
diperlukan, dana APBN seharusnya sudah
cukup.
• Ada kesan pemerintah akan melepas tanggung
jawab dalam pembiayaan, dan itu merupakan
ciri neoliberalisme.
5. • Pola pengelolaan BPJS memiliki tingkat resiko
korupsi sangat tinggi. Sangat berbeda bila
dibandingkan dengan pengelolaan JAMKESMAS,
JAMKESDA , dan JAMSOS yang terbilang efektif
dan efisien.
• Indikator kemiskinan versi pemerintah adalah Rp.
233.740 pendapatan perbulan. Jadi jika
pendapatan senilai Rp. 240.000 sudah termsuk
kategori tak miskin (membayar iuran). Dan jika
dihitung-hitung, nilai tersebut bahkan jauh dari
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimal. (UU No. 40 tahun 2004 pasal 17 ayat 4)
6. Opini Aktivis Buruh Makassar
• SJSN tampaknya sangat menguntungkan para
kaum mampu. Dengan hanya membayar 7%,
mereka sudah mendapatkan 5 jaminan sosial.
• Dalam keputusan rapat terakhir iuran senilai 15%
(Pemberi kerja 8%, pekerja 7%). Sedangkan dalam
asuransi Jamsostek iuran senilai 2,5%. Artinya ada
kenaikan iuran senilai 5%.
• Dalam asuransi Jamsostek, ada 8 jaminan yg
diberikan, sedangkan dalam SJSN hanya ada 5
jaminan.
7. • Pada RUU BPJS pasal 41 42, sangat jelas
nuansa pemaksaan dan pengancaman dalam
kepesertaan. Mulai dari denda senilai Rp. 1jt,
hingga ancaman kurungan paling lama 6
bulan.
• Pada RUU BPJS pasal 39 ayat 4, dikatakan
bahwa yg berhak mendapatkan uang pensiun
adalah peserta yg telah membayar iuran
selama 15 tahun. Bagaimana dgn yg
membayar 14 tahun 11 bulan???
8. BEM FK UNHAS
• Kenapa program pendidkan tidak masuk dalam
program SJSN yg msh merupakan masalah utama
bangsa???
• Struktural Direksi dan Dewan BPJS sangatlah tidak
jelas.
• Apa maksud pembedaan aset BPJS dan aset dana
jaminan??
• Keuangan SJSN yg merupakan hasil iuran rakyat
juga akan digunakan untuk membangun
infrastrukur. Tidak cukupkah pajak sebagai
sumber dana untuk membangun infrastruktur???
9. • Pembahasan mengenai kepesrtaan SJSN masih
sangat tidak jelas, terlebih mengenai pekerja
nonformal dan pengusaha. Tidak ada satupun
pasal yg membahasnya (UU SJSN Pasal 1 ayat 10
12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 17 ayat 2, pasal 27 ayat
1 2, Pasal 31 ayat 3, dsb)
• Pada RUU BPJS pasal 8 dikatakan bahwa dana
SJSN akan dipergunakan untuk investasi jangka
pendek dan panjang. Bukankah investasi tidak
selamanya menguntungkan?? Apalagi pola
investasi selalu dikaitkan dengan lembaga laba,
dimana BPJS sudah jelas sebagai badan nirlaba.
10. • Pada UU SJSN pasal 24 ayat 1, dikatakan bahwa
besarnya pembayaran fasilitas kesehatan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS
dan asosiasi fasilitas kesehatan. Artinya akan ada
sejumlah dana yg diambil oleh pihak2 yg
bersepakat, yg akan berujung pada tidak
maksimalnya pelayanan. Terlebih jika dalam
pelayanan, biaya pelayanan melebihi
kesepakatan, berarti itu tidak lg gratis????
• Pada UU SJSN Pasal 25 dibahas mengenai adanya
daftar obat-obatan dan bahan medis habis pakai
yg dijamin oleh BPJS. Bagaimana kemudian jika
ada obat dan bahan medis kebutuhan pasien yg
tidak msuk dalam daftar??
11. Berdasarkan hasil diskusi dengan para
narasumber (Mahasiswa Hukum
UH, Aktivis SRMI Makassar, dan
Aktivis Buruh Makassar) kami
menganggap bahwa terlalu banyak
ketidakjelasan, inkonstitusional,
dan beberapa isi UU yg jelas
merugikan rakyat. Karena itu, kami
secara tegas, …
