2. BAB I
PENDAHULUAN
Jhon Elkington mengemas Corporate Social
Respondsibility ke dalam tiga fokus: yaitu
Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang
tidak hanya memburu keuntungan ekonomi
belaka (profit), tetapi juga meiliki
kepedulian terhadap kelesatarian
lingkungan (planet) dan kesejahteraan
masyarakat (people)
3. “Bank Perkreditan Rakyat adalah
bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran
4. TEMPAT PENELITIAN
PT BPR SIAGA DANA KUTA
PT . BPR SUAR ARTHA DHARMA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR
PUCAKSARI
5. Rumusan Masalah
•Bagaimanakah penerapan ketentuan Tanggung
jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Corporate
Social Responsbility) pada PT.Bank Perkreditan
Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung ?
•Bagaimanakah Sanksi Hukum Pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) di Wilayah Kuta Utara
Kabupaten Badung dalam hal Tidak Melakukan
ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(Corporate Social Responsbility) ?
6. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang
terjadi didalam ruang lingkup tanggung jawab sosial pada
kegiatan perbankan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.
7. JENIS PENDEKATAN
Pendekatan perundang-undangan (the statute
approach)
Pendekatan fakta (the fact approach)
yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa fakta
yang terjadi dan diahadapi oleh suatu Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) mengenai pelaksanaan ketentuan tanggungjawab sosial
lingkungan (Corporate Social Respondsbility) dan diakitkan
dengan Pendekatan perundang-undangan
8. SIFAT PENELITIAN
Penellitian deskriptif
Pengunaan metode penelitian deskriptif dalam
penulisan skrpsi ini dimaksudkan untuk
mengambarkan dan menguraikan semua data
yang didapat dari tempat penelitian skripsi ini
secara jelas dan terperinci untuk kemudian
dianalisis untuk menjawab permasalahan secara
lebih teliti.
9. BAB II
CSR merupakan bentuk kerjasama
antara perusahaan (tidak hanya
Perseroan Terbatas) dengan segala hal
(stakeholders) yang secara langsung
maupun tidak langsung berinteraksi
dengan perusahaan untuk tetap
menjamin keberadaan dan
kelangsungan hidup usaha
(sustainability) perusahaan tersebut.
10. Masalah dalam implementasinya
kurang baiknya komunikasi antar para
pemngku kepentingan baik dari dalam
maupun diluar lingkungan
perusahaan.
Faktor pengetahuan dan budaya
masyarakat mempengaruhi persepsi
dan kesadaran masyarakat akan resiko
pada beroprasinya suatu perusahaan
11. Bank perkreditan rakyat memiliki bebrapa
bentuk badan hukum. Bank Perkreditan Rakyat
Haruslah memenuhi salah satu bentuk badan
hukum : Perusahaan Daerah, Koperasi, dan
Perseroan Terbatas dan bentuk-bentuk lainya
yang ditetapkan dengan peratruran pemerintah
(Pasal 21 ayat (2) UU Perbangkan). Ketentuan ini
dihajatkan untuk memberikan tempat kepada
bank desa,Lumbung Desa, Bank Perkreditan
rakyat dan sejenisnya yang telah ada selama ini
menjadi Bank Perkreditan rakyat dengan
memenuhi persyaratan yang ditentukan
12. “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah
sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat.”
“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.”
13. BAB III
pelanksanaan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) oleh BPR diwilayah Kuta Utara
Badung dilaksanakan melalui kegiatan edukasi
literasi keuangan yang pelaksanaanya
dilaksanakan secara bersama-sama.
Secara individual BPR telah melaksanakan
kegiatan CSR berupa bantuan korban berncana
alam dan pelatihan kerja karyawan
14. MANFAAT.
inside stakeholders adalah para manager (managers) dan
karyawan (employees)
outside stakeholders adalah pelanggan (coustomers), pemasokan
(suppliers), pemerintah (government), masyarakat local (local
communites) dan masyarakat secara umum ( general public).
15. BAB IV
Dalam penelitian di Bank Perkreditan
Rakyat di wilayah Kuta Utara Badung, ada
1 (satu) BPR yang tidak melaksanakan CSR
dalam bentuk people kedalam sedangkan
CSR dalam bentuk Planet baik itu keluar
dan kedalam Ketiga BPR tersebut tidak
melaksanakanya
16. SANKSI HUKUM
Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat
yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan
ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal
34 UU No. 25 Tahun 2007, dan Pasal 22 UU
Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013
dapat berupa sanksi administratif.
17. BAB V
KESIMPULAN.
kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di
wilayah Kuta Utara meliputi, edukasi literasi keungan pada
SMP 1 Sunariloka-Kuta dan Pasar Beringkit, bantuan terhadap
korban bencana alam di korban tanah longsor di Kintamani,
dan pelatihan kerja karyawan.
Adapun Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat
yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan ketentuan Pasal 74
UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, dan
Pasal 22 UU Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013 dapat
berupa sanksi administratif.
18. SARAN
Seluruh BPR diwilayah Kuta Utara dalam melaksanakan
kegiatan CSR harus lebih memperbanyak kegiatan CSR
yang sutainable atau berkelanjutan demi memajukan
pembangunan nasional khususnya di wilayah Kuta
Badung.
Sangsi hukum terhadap perusahaan atau badan hukum
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak
melaksanakan kegiatan CSR harus benar-benar
dilaksanakan. Untuk menekan perusahaan mengingkari
tanggung jawab sosialnya dan agar undang-undang
tidak kehilangan wibawanya dimata masyarakat.