SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
IDA BAGUS GEDE BAYU
SURYAGARA
131 605 1161
BAB I
PENDAHULUAN
Jhon Elkington mengemas Corporate Social
Respondsibility ke dalam tiga fokus: yaitu
Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang
tidak hanya memburu keuntungan ekonomi
belaka (profit), tetapi juga meiliki
kepedulian terhadap kelesatarian
lingkungan (planet) dan kesejahteraan
masyarakat (people)
“Bank Perkreditan Rakyat adalah
bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran
TEMPAT PENELITIAN
PT BPR SIAGA DANA KUTA
PT . BPR SUAR ARTHA DHARMA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR
PUCAKSARI
Rumusan Masalah
•Bagaimanakah penerapan ketentuan Tanggung
jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Corporate
Social Responsbility) pada PT.Bank Perkreditan
Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung ?
•Bagaimanakah Sanksi Hukum Pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) di Wilayah Kuta Utara
Kabupaten Badung dalam hal Tidak Melakukan
ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(Corporate Social Responsbility) ?
JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang
terjadi didalam ruang lingkup tanggung jawab sosial pada
kegiatan perbankan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.
JENIS PENDEKATAN
Pendekatan perundang-undangan (the statute
approach)
Pendekatan fakta (the fact approach)
yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa fakta
yang terjadi dan diahadapi oleh suatu Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) mengenai pelaksanaan ketentuan tanggungjawab sosial
lingkungan (Corporate Social Respondsbility) dan diakitkan
dengan Pendekatan perundang-undangan
SIFAT PENELITIAN
Penellitian deskriptif
Pengunaan metode penelitian deskriptif dalam
penulisan skrpsi ini dimaksudkan untuk
mengambarkan dan menguraikan semua data
yang didapat dari tempat penelitian skripsi ini
secara jelas dan terperinci untuk kemudian
dianalisis untuk menjawab permasalahan secara
lebih teliti.
BAB II
CSR merupakan bentuk kerjasama
antara perusahaan (tidak hanya
Perseroan Terbatas) dengan segala hal
(stakeholders) yang secara langsung
maupun tidak langsung berinteraksi
dengan perusahaan untuk tetap
menjamin keberadaan dan
kelangsungan hidup usaha
(sustainability) perusahaan tersebut.
Masalah dalam implementasinya
kurang baiknya komunikasi antar para
pemngku kepentingan baik dari dalam
maupun diluar lingkungan
perusahaan.
Faktor pengetahuan dan budaya
masyarakat mempengaruhi persepsi
dan kesadaran masyarakat akan resiko
pada beroprasinya suatu perusahaan
Bank perkreditan rakyat memiliki bebrapa
bentuk badan hukum. Bank Perkreditan Rakyat
Haruslah memenuhi salah satu bentuk badan
hukum : Perusahaan Daerah, Koperasi, dan
Perseroan Terbatas dan bentuk-bentuk lainya
yang ditetapkan dengan peratruran pemerintah
(Pasal 21 ayat (2) UU Perbangkan). Ketentuan ini
dihajatkan untuk memberikan tempat kepada
bank desa,Lumbung Desa, Bank Perkreditan
rakyat dan sejenisnya yang telah ada selama ini
menjadi Bank Perkreditan rakyat dengan
memenuhi persyaratan yang ditentukan
“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah
sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat.”
“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.”
BAB III
pelanksanaan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) oleh BPR diwilayah Kuta Utara
Badung dilaksanakan melalui kegiatan edukasi
literasi keuangan yang pelaksanaanya
dilaksanakan secara bersama-sama.
Secara individual BPR telah melaksanakan
kegiatan CSR berupa bantuan korban berncana
alam dan pelatihan kerja karyawan
MANFAAT.
inside stakeholders adalah para manager (managers) dan
karyawan (employees)
outside stakeholders adalah pelanggan (coustomers), pemasokan
(suppliers), pemerintah (government), masyarakat local (local
communites) dan masyarakat secara umum ( general public).
BAB IV
Dalam penelitian di Bank Perkreditan
Rakyat di wilayah Kuta Utara Badung, ada
1 (satu) BPR yang tidak melaksanakan CSR
dalam bentuk people kedalam sedangkan
CSR dalam bentuk Planet baik itu keluar
dan kedalam Ketiga BPR tersebut tidak
melaksanakanya
SANKSI HUKUM
Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat
yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan
ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal
34 UU No. 25 Tahun 2007, dan Pasal 22 UU
Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013
dapat berupa sanksi administratif.
BAB V
KESIMPULAN.
kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di
wilayah Kuta Utara meliputi, edukasi literasi keungan pada
SMP 1 Sunariloka-Kuta dan Pasar Beringkit, bantuan terhadap
korban bencana alam di korban tanah longsor di Kintamani,
dan pelatihan kerja karyawan.
Adapun Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat
yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan ketentuan Pasal 74
UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, dan
Pasal 22 UU Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013 dapat
berupa sanksi administratif.
SARAN
Seluruh BPR diwilayah Kuta Utara dalam melaksanakan
kegiatan CSR harus lebih memperbanyak kegiatan CSR
yang sutainable atau berkelanjutan demi memajukan
pembangunan nasional khususnya di wilayah Kuta
Badung.
Sangsi hukum terhadap perusahaan atau badan hukum
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak
melaksanakan kegiatan CSR harus benar-benar
dilaksanakan. Untuk menekan perusahaan mengingkari
tanggung jawab sosialnya dan agar undang-undang
tidak kehilangan wibawanya dimata masyarakat.
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyatallusio
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan Dadang Solihin
 
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa  Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa Dodi Yudiardi
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buramEnchink Qw
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desarastilah iyas
 
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaSugeng Budiharsono
 
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan PublikKebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan PublikRidho Fitrah Hyzkia
 
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkm
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkmFaktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkm
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkmAnnisa Nurlestari
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatJacob Breemer
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 

What's hot (14)

Implikasi uu koperasi (yuti)
Implikasi uu koperasi (yuti)Implikasi uu koperasi (yuti)
Implikasi uu koperasi (yuti)
 
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Kebijakan Pengaturan CSR dalam Penyelenggaraan Pembangunan
 
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa  Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa
Analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buram
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
 
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan PublikKebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
 
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkm
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkmFaktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkm
Faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit umkm
 
Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184 Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakat
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 

Similar to Ida bagus gede bayu suryagara

Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Heru Suprapto
 
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka   Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka Perpus Maya
 
Persentasi kelompok Bank Bri
Persentasi kelompok Bank BriPersentasi kelompok Bank Bri
Persentasi kelompok Bank BriGoesty Juniors
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Fardyansjah Hasan
 
Csr dan comdev eko j. ppt
Csr dan comdev eko j. pptCsr dan comdev eko j. ppt
Csr dan comdev eko j. pptEko Juandri
 
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docx
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docxakuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docx
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docxNadilah4
 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerusahaanTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerusahaanReyzi Caniago
 
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafCSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafFuturum2
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...syifa khoirudin
 
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (stmt trisakti
 
KELOMPOK 3.pptx
KELOMPOK 3.pptxKELOMPOK 3.pptx
KELOMPOK 3.pptxagungatk
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI090698
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan RAHMATWAHYUDI2020
 
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Sambadyasitumeang
 
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good Corporate G...
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good  Corporate G...BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good  Corporate G...
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good Corporate G...Annisa Nurlestari
 
Blk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojkBlk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojkRisa Martia
 

Similar to Ida bagus gede bayu suryagara (20)

Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
 
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka   Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka
Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat - Andi Mappisangka
 
Persentasi kelompok Bank Bri
Persentasi kelompok Bank BriPersentasi kelompok Bank Bri
Persentasi kelompok Bank Bri
 
contoh proposal
contoh proposalcontoh proposal
contoh proposal
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
 
Csr dan comdev eko j. ppt
Csr dan comdev eko j. pptCsr dan comdev eko j. ppt
Csr dan comdev eko j. ppt
 
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docx
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docxakuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docx
akuntansi pertanggung jawaban (ak7a).docx
 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerusahaanTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafCSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
 
Csr dalam tinjaun islam
Csr dalam tinjaun islamCsr dalam tinjaun islam
Csr dalam tinjaun islam
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Corporate Social Responsibility, Univers...
 
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
 
ToR SOSMAP KIJING.doc
ToR SOSMAP KIJING.docToR SOSMAP KIJING.doc
ToR SOSMAP KIJING.doc
 
KELOMPOK 3.pptx
KELOMPOK 3.pptxKELOMPOK 3.pptx
KELOMPOK 3.pptx
 
Bab i non ref
Bab i non refBab i non ref
Bab i non ref
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan
 
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
 
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good Corporate G...
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good  Corporate G...BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good  Corporate G...
BE GCG, ANNISA NURLESTARI, HAPZI ALI, Board of Director dan Good Corporate G...
 
Blk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojkBlk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojk
 

Recently uploaded

Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfNandaAuliaRahmaD
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalilhamsyahh5053
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.TriHR
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANsucisrirezeky02
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggissuser8b8170
 

Recently uploaded (6)

Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 

Ida bagus gede bayu suryagara

  • 1. IDA BAGUS GEDE BAYU SURYAGARA 131 605 1161
  • 2. BAB I PENDAHULUAN Jhon Elkington mengemas Corporate Social Respondsibility ke dalam tiga fokus: yaitu Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi juga meiliki kepedulian terhadap kelesatarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people)
  • 3. “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
  • 4. TEMPAT PENELITIAN PT BPR SIAGA DANA KUTA PT . BPR SUAR ARTHA DHARMA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR PUCAKSARI
  • 5. Rumusan Masalah •Bagaimanakah penerapan ketentuan Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsbility) pada PT.Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung ? •Bagaimanakah Sanksi Hukum Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung dalam hal Tidak Melakukan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsbility) ?
  • 6. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi didalam ruang lingkup tanggung jawab sosial pada kegiatan perbankan dan dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.
  • 7. JENIS PENDEKATAN Pendekatan perundang-undangan (the statute approach) Pendekatan fakta (the fact approach) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa fakta yang terjadi dan diahadapi oleh suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai pelaksanaan ketentuan tanggungjawab sosial lingkungan (Corporate Social Respondsbility) dan diakitkan dengan Pendekatan perundang-undangan
  • 8. SIFAT PENELITIAN Penellitian deskriptif Pengunaan metode penelitian deskriptif dalam penulisan skrpsi ini dimaksudkan untuk mengambarkan dan menguraikan semua data yang didapat dari tempat penelitian skripsi ini secara jelas dan terperinci untuk kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan secara lebih teliti.
  • 9. BAB II CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut.
  • 10. Masalah dalam implementasinya kurang baiknya komunikasi antar para pemngku kepentingan baik dari dalam maupun diluar lingkungan perusahaan. Faktor pengetahuan dan budaya masyarakat mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat akan resiko pada beroprasinya suatu perusahaan
  • 11. Bank perkreditan rakyat memiliki bebrapa bentuk badan hukum. Bank Perkreditan Rakyat Haruslah memenuhi salah satu bentuk badan hukum : Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas dan bentuk-bentuk lainya yang ditetapkan dengan peratruran pemerintah (Pasal 21 ayat (2) UU Perbangkan). Ketentuan ini dihajatkan untuk memberikan tempat kepada bank desa,Lumbung Desa, Bank Perkreditan rakyat dan sejenisnya yang telah ada selama ini menjadi Bank Perkreditan rakyat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan
  • 12. “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”
  • 13. BAB III pelanksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh BPR diwilayah Kuta Utara Badung dilaksanakan melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang pelaksanaanya dilaksanakan secara bersama-sama. Secara individual BPR telah melaksanakan kegiatan CSR berupa bantuan korban berncana alam dan pelatihan kerja karyawan
  • 14. MANFAAT. inside stakeholders adalah para manager (managers) dan karyawan (employees) outside stakeholders adalah pelanggan (coustomers), pemasokan (suppliers), pemerintah (government), masyarakat local (local communites) dan masyarakat secara umum ( general public).
  • 15. BAB IV Dalam penelitian di Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara Badung, ada 1 (satu) BPR yang tidak melaksanakan CSR dalam bentuk people kedalam sedangkan CSR dalam bentuk Planet baik itu keluar dan kedalam Ketiga BPR tersebut tidak melaksanakanya
  • 16. SANKSI HUKUM Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, dan Pasal 22 UU Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013 dapat berupa sanksi administratif.
  • 17. BAB V KESIMPULAN. kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara meliputi, edukasi literasi keungan pada SMP 1 Sunariloka-Kuta dan Pasar Beringkit, bantuan terhadap korban bencana alam di korban tanah longsor di Kintamani, dan pelatihan kerja karyawan. Adapun Sanksi hukum bagi Bank perkreditan Rakyat yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, dan Pasal 22 UU Perda Kabupaten Badung No. 6 tahun 2013 dapat berupa sanksi administratif.
  • 18. SARAN Seluruh BPR diwilayah Kuta Utara dalam melaksanakan kegiatan CSR harus lebih memperbanyak kegiatan CSR yang sutainable atau berkelanjutan demi memajukan pembangunan nasional khususnya di wilayah Kuta Badung. Sangsi hukum terhadap perusahaan atau badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan kegiatan CSR harus benar-benar dilaksanakan. Untuk menekan perusahaan mengingkari tanggung jawab sosialnya dan agar undang-undang tidak kehilangan wibawanya dimata masyarakat.