SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
TEORI PEMBANGUNAN
FIRDIANSYAH 14102112
HARYANI 18102008
HELMALIA JUWITA PUTRI 18102026
IRWANDI 14102117
SULISTIANAH 18102037 3 MEI 2019
PENGEMBANGAN
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan
moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan
juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam
rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses
pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
WILAYAH PESISIR
• wilayah pesisir daerah pertemuan antara darat laut, dengan batas ke
arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air
yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angina laut,
pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang cirikan oleh
vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut
mencakup bagian atau batas teluar daripada daerah paparan benua
(continental shelf, dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh
proses alami yang terjadi didarat seperti sedimentasi dan alirann air
tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia didarat
seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Wilayah pesisir juga wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut, oleh
karna itu, wilayah pesisir merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumber
daya alam baik sumber daya alam dapat pulih seperti ikan, terumbu karang,
hutan mangrove, dan sumber daya tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi,
bahan tambang dan mineral lainnya. Wilayah pesisir juga memiliki potensi
energy kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin,
serta memiliki potensi jsa-jasa lingkungan seperti media transportasi, keindahan
alam untuk kegiatan pariwisata dan lain-lain.
Lanjut
Undang – undang No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang
– undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau - pulau kecil
• Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil adalah suatu
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.
Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolahan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 1 tahun 2014
• Menurut pasal 78A uud nomor 1 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan
konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan
kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam
bentuk taman nasional atau taman nasional laut, suaka marga satwa dan lain-lain.
• Pasal 9 ayat 5 undang-undang nomor 27 tahun 2007 undang-undang nomor 1 tahun
2014 rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga ditetapkan melalui
praturan daerah.
PULAU-PULAU KECIL
• Pulau kecil dapat di definisikan sebagai pulau dengan luas 10.000
km2 atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 atau kurang.
Pulau kecil adalah suatu wilayah dimana wilayah tersebut memiliki
luas tidak lebih dari 2000 km2
dan lebarnya tidak lebih dari 10
km, sedangkan definisi untuk pulau sangat kecil yaitu wilayah yang
memiliki luas tidak lebih besar dari 100 km2 dan lebar tidak lebih
dari 3 km.
pulau kecil selain memiliki luas wilayah juga memiliki kekayaan
sumber daya alam pesisir. Pula-pulau kecil umumnya memiliki satu
atau lebih ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove,
pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria yang semuanya bersifat
alamiah. sumber daya uang paling menonjol dipulau kecil adalah
sumber daya ikan dan untuk kawasan pulau kecil sumber daya ikan
ketersediaannya cukup banyak karna hal ini di dukung oleh
ekosistem yang beragam dan kompleks.
Lanjut..
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PESISIR
• Kebijakan bidang pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan
dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat
bangsa Indonesia serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara
maju didunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada objektivitas
ilmiah (scientific objectivity) yang dibangun berdasarkan asas partisipatif dan
diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -
pulau kecil
• Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah
merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh, wilayah
pesisir merupakan wilayah yang penting di tinjau dari berbagai sudut pandang
perencanaan pengelolaan.
• Pengertian pengelolaan mancangkup kegiatan usaha pemanfaatan dan
perlindungan. Dua kegiatan yang terkesan saling bertolak belakang ini
sebenarnya merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan secara berkelajutan.
POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH
PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL
Potensi sumber
daya wilayah
pesisir laut dan
pulau-pulau
kecil
Diperbaharui:
perikanan(perikanan
tangkap,budidaya).mangrove,
energi gelombang, pasang
surut,angin.
Tidak dapat di
perbaharui: minyak,dan
gas bumi,dan berbagai
jenis mineral.
Potensi dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di kepulauan riau.
• Konservasi Laut : kawasan terumbu karang, terletak sekitar perairan
Senayang,Tambelan, Lingga dan Singkep.
• Kawasan Suaka Alam Laut, terletak di cagar alam Pulau Alut (memiliki
kepentingankonservasi terhadap penyu) dan cagar alam Pulau Baruh (memiliki
kepentingankonservasi terhadap dugong/duyung).
• Kawasan Konservasi Terhadap Fauna yang Dilindungi, meliputi daerahperlindungan
terhadap penyu laut tersebar diseluruh kepulauan Riau
• Dugong sp. (duyung), penyebarannya di Kecamatan BintanUtara, Bintan Timur, dan
Senayang serta daerah perlindungan terhadap burunglayang-layang di Tambelan.
• Kawasan Pantai Berhutan Bakau : kawasan berhutan bakau di Kabupaten
KepulauanRiau lokasinya tersebar, meliputi Pulau Bintan, kawasan sekitar pantai
bagian barat dan selatan, Pulau Singkep, Pulau Senayang, Pulau Lingga,
Pulau Tambelan.
Contoh gambar wilayah pesisir di tanjung pinang.
Keanekaragaman konvervasi hayati
laut
• Dikaruniai berbagai macam ekosistem pesisir dan laut(pantai berpasir, hutan mangrove, rumput
laut,dan terumbu karang.
• Dihuni oleh ratusan jenis ikan hias(263 jenis).
• Komunitas mangrove terluas di dunia =4,25 juta ha(27% luas hutan mangrove hutan dunia 15,9
juta ).
PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR
LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL
• Orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek
• Kesadaran akan nilai stategis sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi
masih rendah.
• Tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan
pembangunan ekoomi masih rendah
• Ketiadaan alternatif pemecahan permasalahan lingkungan
• Pengawasan,pembinaan,dan penegakkan hukum masih lemah.
Ancaman bencana diwilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
Bentuk ancaman bencana (akibat alam dan manusia):
• Gempa bumi dan tsunami
• Kenaikan paras muka air laut
• Abrasi pantai
• Banjir
Badai/angin topan tropis.
Kebijakan pemerintah terhadap pulau-
pulau kecil
1. Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan untuk menjaga integritas NKRI
2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil secara terpadu, optimal dan lestari
untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah berbasiskan pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan kemampuan SDM, teknologi dan iklim investasi yang kondusif
4. Meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum.
Konsep perencanaan dan pengelolahannya
a. Keterpaduan wilayah /Ekologis
Secara keruangan dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas
(daratan) dan lautb lepas. Hal ini disebabkan karna wilayah pesisir merupakan daerah
pertemuan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolahan
kawasan pesisir dan laut tidak terlepas dari pengelolahan lingkungan yang dilakukan dikedua
kawasan tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang mengenaik kawasan pesisir dan laut
adalah akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan
dilahan atas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman, dan sebagainya.
b. Keterpaduan sektor
Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam dikawasan pesisir dan laut
adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam
pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih
pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar
pengelolahan sumber daya alam dikawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal dan
berkesinambungan, maka dalam perencanaan pengelolahan harus mengintegrasikan semua
kepentingan sekotoral.
Lanjut
c. Keterpaduan disiplin ilmu
Wilayah pesisir dan laut memiliki sifat dan karakteristik yang unik, baik sifat dan karakteristik ekosistem
pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir. Sehingga dalam mengkaji wilayah
pesisir dan laut tidak hanya diperlukan satu disiplin ilmu saja tetapi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu
yang menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan tersebut
d. Keterpaduan stakeholder
Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelolah sumber daya alam wilayah pesisir antara
lain terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, swasta atau investor dan juga lembaga
swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam
dikawasan pesisir.
Lanjut
Fungsi dan manfaat perencanaan
1. Sebagai penununtun arah mencapai targer tang telah di tetapkan
2. Minimalisasi ketidak pastian
3. Penetapan standar monev dan pengendalian.
Daftar Pustaka
Anonimous, 1998, Small Island Enviromental Management. UNEP Earthwatch, Genewa
Akhmad Fauzi dan Suzy Anna, 2008. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan,
Gramedia Pustaka Utama , Jakarta
Bengen DG. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. IPB, Bogor
Rahardjo, A. (2006). Pembangunan kelautan dan kewilayahan. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Yulianto ii, 2011. perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil. UJSFH, purwokerto
Undang – undang No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang no 27 tahun 2007 tentang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

More Related Content

What's hot

Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampatagrifinaamanda
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
 
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu I
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu IPengelolaan wilayah pesisir secara terpadu I
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ICanny Nainggolan
 
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioPeran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioMudrikan Nacong
 
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Mudrikan Nacong
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007bachrisb
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirAl Amin
 
Workshop pb ekowisata bahari
Workshop pb ekowisata bahariWorkshop pb ekowisata bahari
Workshop pb ekowisata bahariYayasan TERANGI
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Analisis potensi-wisata-alam-bahari
Analisis potensi-wisata-alam-bahariAnalisis potensi-wisata-alam-bahari
Analisis potensi-wisata-alam-baharimoharifbahtiar
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007JalinKrakatau
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisirIsmail Ahmad
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
 
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungKeppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungwalhiaceh
 

What's hot (20)

Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu I
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu IPengelolaan wilayah pesisir secara terpadu I
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu I
 
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioPeran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
 
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007
 
Ekologi laut tropis
Ekologi laut tropisEkologi laut tropis
Ekologi laut tropis
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
 
Workshop pb ekowisata bahari
Workshop pb ekowisata bahariWorkshop pb ekowisata bahari
Workshop pb ekowisata bahari
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Analisis potensi-wisata-alam-bahari
Analisis potensi-wisata-alam-bahariAnalisis potensi-wisata-alam-bahari
Analisis potensi-wisata-alam-bahari
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindungKeppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
Keppres no-32-th-1990-ttg-pengelolaan-kawasan-lindung
 

Similar to OPTIMASI PESISIR

PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxAdventiaArdianaNatal
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfUU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfssuserd809ef
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
PPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxPPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxSarmanDavid
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...St Rahmawati
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kMagda lena
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfssuserd809ef
 
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan lautPengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan lautIbel007
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkuluMarhadi1995
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswilDidik Purwiyanto Vay
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full PaperWindra Hardi
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampatadetriputra3
 

Similar to OPTIMASI PESISIR (20)

PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfUU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
1 uu-2014-1
1 uu-2014-11 uu-2014-1
1 uu-2014-1
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 
PPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxPPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptx
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
 
Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Uu no 1 2014
Uu no 1 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
 
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan lautPengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut
Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full Paper
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
 
Hutan rahmawaty10
Hutan rahmawaty10Hutan rahmawaty10
Hutan rahmawaty10
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 

OPTIMASI PESISIR

  • 1. PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TEORI PEMBANGUNAN FIRDIANSYAH 14102112 HARYANI 18102008 HELMALIA JUWITA PUTRI 18102026 IRWANDI 14102117 SULISTIANAH 18102037 3 MEI 2019
  • 2. PENGEMBANGAN Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
  • 3. WILAYAH PESISIR • wilayah pesisir daerah pertemuan antara darat laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angina laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang cirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas teluar daripada daerah paparan benua (continental shelf, dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi didarat seperti sedimentasi dan alirann air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia didarat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
  • 4. Wilayah pesisir juga wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut, oleh karna itu, wilayah pesisir merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam dapat pulih seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumber daya tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya. Wilayah pesisir juga memiliki potensi energy kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, serta memiliki potensi jsa-jasa lingkungan seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan lain-lain. Lanjut
  • 5. Undang – undang No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil • Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.
  • 6. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 • Menurut pasal 78A uud nomor 1 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk taman nasional atau taman nasional laut, suaka marga satwa dan lain-lain. • Pasal 9 ayat 5 undang-undang nomor 27 tahun 2007 undang-undang nomor 1 tahun 2014 rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga ditetapkan melalui praturan daerah.
  • 7. PULAU-PULAU KECIL • Pulau kecil dapat di definisikan sebagai pulau dengan luas 10.000 km2 atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 atau kurang. Pulau kecil adalah suatu wilayah dimana wilayah tersebut memiliki luas tidak lebih dari 2000 km2 dan lebarnya tidak lebih dari 10 km, sedangkan definisi untuk pulau sangat kecil yaitu wilayah yang memiliki luas tidak lebih besar dari 100 km2 dan lebar tidak lebih dari 3 km.
  • 8. pulau kecil selain memiliki luas wilayah juga memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir. Pula-pulau kecil umumnya memiliki satu atau lebih ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria yang semuanya bersifat alamiah. sumber daya uang paling menonjol dipulau kecil adalah sumber daya ikan dan untuk kawasan pulau kecil sumber daya ikan ketersediaannya cukup banyak karna hal ini di dukung oleh ekosistem yang beragam dan kompleks. Lanjut..
  • 9. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PESISIR • Kebijakan bidang pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara maju didunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada objektivitas ilmiah (scientific objectivity) yang dibangun berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar.
  • 10. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil • Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting di tinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan pengelolaan. • Pengertian pengelolaan mancangkup kegiatan usaha pemanfaatan dan perlindungan. Dua kegiatan yang terkesan saling bertolak belakang ini sebenarnya merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelajutan.
  • 11. POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL Potensi sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil Diperbaharui: perikanan(perikanan tangkap,budidaya).mangrove, energi gelombang, pasang surut,angin. Tidak dapat di perbaharui: minyak,dan gas bumi,dan berbagai jenis mineral.
  • 12. Potensi dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di kepulauan riau. • Konservasi Laut : kawasan terumbu karang, terletak sekitar perairan Senayang,Tambelan, Lingga dan Singkep. • Kawasan Suaka Alam Laut, terletak di cagar alam Pulau Alut (memiliki kepentingankonservasi terhadap penyu) dan cagar alam Pulau Baruh (memiliki kepentingankonservasi terhadap dugong/duyung). • Kawasan Konservasi Terhadap Fauna yang Dilindungi, meliputi daerahperlindungan terhadap penyu laut tersebar diseluruh kepulauan Riau • Dugong sp. (duyung), penyebarannya di Kecamatan BintanUtara, Bintan Timur, dan Senayang serta daerah perlindungan terhadap burunglayang-layang di Tambelan. • Kawasan Pantai Berhutan Bakau : kawasan berhutan bakau di Kabupaten KepulauanRiau lokasinya tersebar, meliputi Pulau Bintan, kawasan sekitar pantai bagian barat dan selatan, Pulau Singkep, Pulau Senayang, Pulau Lingga, Pulau Tambelan.
  • 13. Contoh gambar wilayah pesisir di tanjung pinang.
  • 14. Keanekaragaman konvervasi hayati laut • Dikaruniai berbagai macam ekosistem pesisir dan laut(pantai berpasir, hutan mangrove, rumput laut,dan terumbu karang. • Dihuni oleh ratusan jenis ikan hias(263 jenis). • Komunitas mangrove terluas di dunia =4,25 juta ha(27% luas hutan mangrove hutan dunia 15,9 juta ).
  • 15. PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL • Orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek • Kesadaran akan nilai stategis sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah. • Tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekoomi masih rendah • Ketiadaan alternatif pemecahan permasalahan lingkungan • Pengawasan,pembinaan,dan penegakkan hukum masih lemah.
  • 16. Ancaman bencana diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bentuk ancaman bencana (akibat alam dan manusia): • Gempa bumi dan tsunami • Kenaikan paras muka air laut • Abrasi pantai • Banjir Badai/angin topan tropis.
  • 17. Kebijakan pemerintah terhadap pulau- pulau kecil 1. Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan untuk menjaga integritas NKRI 2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil secara terpadu, optimal dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan 3. Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah berbasiskan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan SDM, teknologi dan iklim investasi yang kondusif 4. Meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum.
  • 18. Konsep perencanaan dan pengelolahannya a. Keterpaduan wilayah /Ekologis Secara keruangan dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan lautb lepas. Hal ini disebabkan karna wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolahan kawasan pesisir dan laut tidak terlepas dari pengelolahan lingkungan yang dilakukan dikedua kawasan tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang mengenaik kawasan pesisir dan laut adalah akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan dilahan atas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman, dan sebagainya.
  • 19. b. Keterpaduan sektor Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam dikawasan pesisir dan laut adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar pengelolahan sumber daya alam dikawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, maka dalam perencanaan pengelolahan harus mengintegrasikan semua kepentingan sekotoral. Lanjut
  • 20. c. Keterpaduan disiplin ilmu Wilayah pesisir dan laut memiliki sifat dan karakteristik yang unik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir. Sehingga dalam mengkaji wilayah pesisir dan laut tidak hanya diperlukan satu disiplin ilmu saja tetapi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan tersebut d. Keterpaduan stakeholder Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelolah sumber daya alam wilayah pesisir antara lain terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, swasta atau investor dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dikawasan pesisir. Lanjut
  • 21. Fungsi dan manfaat perencanaan 1. Sebagai penununtun arah mencapai targer tang telah di tetapkan 2. Minimalisasi ketidak pastian 3. Penetapan standar monev dan pengendalian.
  • 22. Daftar Pustaka Anonimous, 1998, Small Island Enviromental Management. UNEP Earthwatch, Genewa Akhmad Fauzi dan Suzy Anna, 2008. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta Bengen DG. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. IPB, Bogor Rahardjo, A. (2006). Pembangunan kelautan dan kewilayahan. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Yulianto ii, 2011. perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil. UJSFH, purwokerto Undang – undang No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil