SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fokus pemerintah dan masyarakat terhadap sumber daya perikanan yang
besar akhir-akhir ini membawa kepada keputusan pemerintah untuk lebih
mengintensifkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan membentuk beberapa
kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat perikanan. Keputusan ini bukan hanya
disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang dilanda krisis
tetapi juga oleh kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh sumber daya perikanan
tersebut. Fakta bahwa Indonesia merupakan daerah budidaya perikanan darat dan
disokong pula sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dengan garis pantai
sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2 adalah sebuah ironi jika
pemerintah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap sektor ini. Hal
Ini berarti bahwa sektor budidaya perikan dan merupakan salah satu pusat
kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti budidaya
perikanan darat (aquakultur), explorasi perikanan laut, perdagangan,
transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Seperti diketahui
bahwa secara biologis sektor prikanan darat maupun ekplorasi perikanan laut
yang paling produktif dengan budidaya perikanan maritime utamanya seperti
hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reefs), padang lamun (sea grass
beds), estuaria, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tak
dapat diperbaharui lainnya.
Selama ini sektor perikanan terkhusus subsektor budidaya perikanan belum
memberikan kontribusi yang optimal terhadap kegiatan pembangunan. Pada
tahun 1997, kontribusi sumber daya sektor perikanan (kontribusi kegiatan
pembangunan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari,
I . PENDAHULUAN
I - 1
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
transportasi, dan lainnya) terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 12,4
persen (Rp 56 triliun). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi
pembangunan kelautan yang dimiliki. Dibandingkan dengan negara-negara seperti
Thailand, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Denmark yang luas lautnya jauh lebih
kecil dari Indonesia kontribusi sekor kelautan mereka terhadap PDB-nya sudah di
atas 30 persen,.
Selain itu, Wilayah pesisir sebagai nasis perikana selain budidaya adalah
suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat
didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara
ekologis. Batas kearah darat dari wilayah pesisir mencapkup batas administratif
seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan otonomi Daerah, Depdagri) yang termasuk dalam wilayah pesisir menurut
Program Evaluasi Sumber Daya Kelautan (MREP). Sementara batas kearah laut
suatu wilayah pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai
dengan batas laut yang terdapat dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LIPI)
dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), (Dahuri. et.al: 1996).
Secara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan
antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik
kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti
pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut
mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang
terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan
oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Dalam konteks ekologis wilayah pesisir dapat mencakup daerah pedalaman
pesisir (coastal hinterland), daerah rendah (lowlands), perairan pesisir (coastal
waters), dan laut dalam sampai dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang
I . PENDAHULUAN
I - 2
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
diantaranya mempunyai hubungan saling keterkaitan satu dengan lainnya.
Wilayah pesisir juga dicirikan oleh sejumlah bentuk ekologis seperti pantai
berbatu (rocky shores), pantai pasir (sandy beaches), estuaria (estuaries), laguna
(lagoons), daerah pasang surut (intertidal flats), lahan basah (wetlands), dan
pulau-pulau kecil (small islands). Wilayah-wilayah tersebut membentuk habitat-
habitat bagi sejumlah komunitas biologis spesifik termasuk komunitas pasang
surut (intertidal communities), hutan mangrove (mangroves), padang lamun (sea
grass beds), terumbu karang (coral reefs), dan komunitas-komunitas laut
dalam/lepas.
Habitat-habitat yang berbeda ini memiliki hubungan yang dekat dan dapat
dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem. Kesemua ekosistem ini mengandung
sejumlah sumber daya yang merupakan sumber kehidupan utama bagi sebagian
besar masyarakat miskin di pesisir. Berikut ini akan dibahas secara garis besar
potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang menjadi perhatian utama
kebijakan sektor kelautan dan permasalahan yang dihadapinya.
Dengan memperhatikan dasar ekologis tersebut maka sangat esensi sekali
untuk merencanakan pembangunan wilayah di wilayah pesisir. Rencana yang
disusun meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya,biofisik dan lingkungan berbasis
lokalitas sesuai sesuai dengan kebutuhan dan karaktaristik budaya masyarakat
setempat. Hal ini sudah menjadi kebijakan dan program secara nasional.
Seperti di ketahui dalam perencanaan pembangunan wilayah secara umum
terdapat runutan yang harus dipenuhi. Perencanaan Pembangunan Wilayah di
awali dengan Perencanaan Umum Wilayah atau yang lebih dikenal dengan
Rencana umum (Master Plan). Runutan kedua adalah rencana rinci (Detail Plan)
dan sebagai akhir runutan akhir adalah Rencana Fisik (Physical Plan). Urutan
penyusunan perencanaan wilayah ini diperkuat dengan berbagai produk undang-
undang 26 Tahun 2007.
I . PENDAHULUAN
I - 3
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
RENCANA UMUM RENCANA RINCI
Nasional
Provinsi
Kota Kabupaten
Gambar 1.1. Skema Dokumen Perencanaan Berdasar UU 26 Tahun
2007
Sebagai diskripsi umum tentang Kabupaten Kaur yaitu Kabuputen yang
berda di yuridiksi provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersama-sama dengan
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan
bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan secara hirarki harus mengikutinya.
Ibukotanya adalah Bintuhan. Wilayah Kabupaten Kaur di sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Selatan sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia
dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Luas wilayah
Kabupaten Kaur 2.363,08 Km2 yang terbagi menjadi tujuh kecamatan. Jumlah
I . PENDAHULUAN
I - 4
Rencana Nasonal
(UU 26)
Rencana Kawasan
Startegis Nasional
Rencana Provinsi
(UU 26)
Rencana Kawasan
Startegis Provinsi
Rencana Kabupaten
(UU 26)
RUTRKAP (Kimpraswil
327)
RDTR (UU 26)
RDTRK (Kimpraswil 327)
Renc. Rinci Kawasan Strategis
(UU 26)
(Minapolitan, Industri, Wisata
Renc. Rinci Kawasan Kota (UU
26)
Renc. Kawasan Pedesaan
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
penduduk Kabupaten Kaur adalah 110.428 jiwa yang tersebar di 198 desa dan tiga
kelurahan.
Di sektor pertanian, Kabupaten Kaur banyak memproduksi tanaman pangan
padi dan palawija. Khusus palawija, Kaur memiliki luas tanam dan luas panen
tanaman kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar yang cukup luas. Di sektor
perkebunan, kabupaten ini memiliki iklim dan tanah yang cukup cocok ditanami
tanaman perkebunan. Komoditas yang di hasilkan kabupaten ini antara lain kelapa
sawit dan karet. Kaur sejak tahun 2005 mulai memproduksi minyak kelapa sawit
pelmintasi alami yang diekspor ke luar negeri. Sentra tanaman kelapa sawit ada
di Kecamatan Kaur Utara, Kaur Tengah, dan Kaur Selatan, sedangkan karet
banyak di Kaur Tengah. Sebenarnya, ada juga tanaman lada yang sejak dulu
dikenal sebagai salah satu produk unggulan Kaur. Akan tetapi, kurangnya
pembinaan membuat lada kini agak terbengkalai. Apalagi harga lada pun
berfluktuatif. Ini menjadi salah satu sebab mengapa banyak petani kopi dan lada
mengalihkan lahan mereka untuk ditanam komoditas lain atau bahkan menjualnya
untuk dijadikan lahan dengan fungsi berbeda.
Selain karet dan kelapa sawit, Kaur masih memiliki komoditas perkebunan
unggulan yang cukup khas, yaitu jahe gajah yang areal penanaman terluas ada di
Kecamatan Nasal. Di antara kabupaten tetangga, yaitu Bengkulu Selatan dan
Seluma, tanaman ini hanya ditemukan di Kaur. Untuk pengembangan potensi ini,
pemkab mendirikan sebuah pabrik minuman jahe instan yang mulai beroperasi
sejak bulan Januari tahun 2004. Hal itu diupayakan sebagai bagian dari program
pembudidayaan jahe gajah besar-besaran meski pemasarannya masih lokal.
Pabrik minuman jahe instan ini dibangun atas kerja sama pemkab dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
Di sektor perikanan, secara geografis, ia berada di pesisir Samudra Hindia,
yang berarti cukup besar kekayaan laut yang bisa digali. Garis pantai yang dimiliki
I . PENDAHULUAN
I - 5
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
sepanjang lebih kurang 100 kilometer. Produk utama perikanan laut dari Kaur
adalah ikan tuna dan udang jenis lobster. Seluruh produksi laut, termasuk tuna
dan lobster. Mayoritas nelayan di Kaur adalah pelaut tradisional yang menangkap
ikan hanya dengan perahu layar atau kapal tidak bermotor. Jumlah kapal jenis ini
294 unit, sementara kapal dengan motor tempel sejumlah 243 unit. Jumlah kapal
bermotor hanya tujuh unit. Produksi perikanan laut tahun itu sekitar 1.230 ton,
dengan jumlah tangkapan terbesar dari Kecamatan Nasal.
Cukup besarnya kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Kaur, baik yang
telah dimanfaatkan maupun yang masih berupa potensi, mengakibatkan
pemerintahan yang terbilang masih baru ini membuat banyak rencana
pembangunan. Untuk perbaikan jaringan listrik, misalnya, telah diupayakan agar
gardu listrik di Kecamatan Kaur Utara, yang selama ini berbagi daya dengan
Kabupaten Bengkulu Selatan, dimiliki sebagai gardu sendiri. Pemkab Kaur juga
berencana membuat saluran irigasi yang juga terletak di Kecamatan Kaur Utara,
yang nantinya mampu mengairi lahan sawah hingga 8.000 hektar. Selain itu,
pembuatan jalan tembus sepanjang 150 kilometer, yang menghubungkan wilayah
Kaur Utara hingga perbatasan Provinsi Lampung, juga sedang diupayakan. Dengan
kata lain, ada banyak garapan yang direncanakan Pemkab Kaur demi menjadikan
wilayahnya benar-benar mandiri.
Wilayah kabupaten Kaur di bagi dalam tiga zona pembangunan :1. Eks
Zona Kecamatan kaur utara meliputi enam kecamatan 2. Eks zona kecamatan
kaur tengah meliputi lima kecamatan 3. Eks Zona kecamatan kaur selatan
meliputi empat kecamatan. Tiga zona itu akan menerima prioritas dan fokus
pembangunan berbeda disesuaikan potensi dan karakter wilayah. Zona eks
kecamatan kaur utara diprioritaskan bagi percepatan pembangunan sektor
pertanian dan perkebunan. Meliputi Kecamatan Lungkang Kule, Padang Guci Hulu,
Kaur Utara, Padang Guci Hilir, dan Tanjung Kemuning. Zona kecamatan eks
I . PENDAHULUAN
I - 6
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
kecamatan Kaur Tengah diprioritaskan pengembangan sektor pertambangan dan
perkebunan. Zona itu meliputi kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Saung,
Semidang Gumay, dan Kinal. Zona eks kecamatan Kaur Selatan diprioritaskan
pengembangan sektor kelautan dan perikanan, zona itu meliputi kecamatan Kaur
Selatan, Tetap, Maje, dan Nasal. Ditambahkan, pemetaan tiga zona pembangunan
itu diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur.
Dengan pengembangan terpadu di bidang masing-masing, maka Pemkab akan
lebih mudah mengarahkan investor yang masuk ke kabupaten Kaur.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sektor yang memberikan kontribusi
kepada pembangunan Kabupaten Kaur salah satu adalah Sektor Perikanan dan
pengelolaan sumberdaya kelautan, maka untuk itu Pemerintah Kabupaten Kaur
merencanakan untuk mengembangkan Kawasan Minapolitan yang berlokasi di
sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kaur yang di prioritaskan pada kecamatan
Nasal dalam bentuk perencanaan rinci dengan fokus Kegiatan Penyusunan
Rencana Detail Minapolitan Kabupaten Kaur
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk memperoleh satu
dokumen Rencana Ditail Kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur yang berisikan
rencana kegiatan dan program pengmbangan fasilitas fisik bidang perikanan dan
pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan
dokumen perancanaan Teknis dan tata bangunan serta lingkungan nantinya
berupa fasilitas dan sarana fisik yang ada di dalam kawasan pesisir Kabupaten
Kaur.
I . PENDAHULUAN
I - 7
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
2. Sasaran
Penyusunan Rencanan Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur dimaksudkan
untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
a. Melakukan kajian mengenai potensi lokasi untuk kegiatan budidaya
perikanan dan kelautan yang mencakup kajian kondisi fisik, sosial,
ekonomi, dan lingkungan berupa Kajian Kondisi Eksisting, Kajian
Kondisi Eksisting Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Kaur.
b. Pemanfaatan ruang didalam kawasan pesisir Kabupaten Kaur yang
tercermin dalam penentuan zonasi dan jenjang fungsi atau
kegiatan-kegiatan pelayanan produksi keluatan dan pengelolaan
bidang perikanan kabupaten Kaur.
c. Sebagai arahan pengembangan bidang perikananan dalam rangka
upaya pengendalian, pengawasan, pelaksanaan pembangunan fisik
untuk masing-masing fungsi dan sarana didalam kawasan pantai dan
pesisir Kabupaten Kaur.
C. MANFAAT KEGIATAN
Manfaat dari Rencana detail Minapolitan ini adalah sebagai berikut :
a. Sebagai sandaran dalam pelaksanaan program dan kebijakan
pengelolaan Bidang Budidaya perikanan dan sokongan dari kawasan
pantai dan pesisir di Kabupaten Kaur.
b. Sebagai referensi untuk dokumen lainnya dalam wahana ilmu-ilmu
perencanaan.
c. Sebagai referensi pokok untuk stake holder bidang perikanan dan
pengelolaan sumberdaya keluatan Kabupaten Kaur.
D. RUANG LINGKUP
I . PENDAHULUAN
I - 8
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
Ruang lingkup wilayah perencanaan adalah Kabupaten Kaur sebagai yang
berada si sebelah Selatan Provinsi Bengkulu. Kabupaten kaur terletak di bagian
paling selatan dari provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi
Lampung. Disebelah timur membentang bukit barisan dan berbatasan dengan
Provinsi Sumatra Selatan, bagian barat kabupaten ini langsung berhadapan
dengan Samudera Hindia dengan tepatnya Kabupaten Kaur terletak pada
4003’34”BT-103034’30”LS-4056’30”LS dan 103’34”BT-034’30”BT. Kabupaten Kaur
memiliki 15 kecamatan dengan 157 desa. Selain itu luas perairan tawar yang tidak
kalah dengan potensi pesisir/laut, tidak kurang dari 10 buah sungai besar yang
bermuara dilaut dan mengalir sepanjang tahun, lahan sawah irigasi dengan luas
6,099 Ha, dan 94,955 Ha lahan kolam air tenang yang sudah ada (Data Statistik
Perikanan Budidaya DKP Kab. Kaur 2006). Namun demikian, Kabupaten Kaur akan
direpresentasikan oleh 1 kecamatan sebagai focus yaitu Kecamatan Nasal karena
program ini akan berjenjang dengan mendahulukan daerah atau kecamatan
prioritas.
Sedangkan ruang lingkup materi dalam penyusunan laporan Rencana Detail
Minapolitan Kabupaten Kaur ini menghasilkan general strategi sampai
perencanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam
range tahun perencanaan yaitu 5 tahun kedepan yang bertujuan peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat bidang perikanan dan masyarakat pesisir di
Kabupaten Kaur. Penulisan laporan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur ini
dilakukan dengan beberapa tahapan, yang diawali dengan penetapan arah
pengembangan sektor kelautan Kabupaten Kaur dan penetapan kawasan
perencanaan. Setelah itu dibuat beberapa perencanaan fisik pembangunan dan
pranata bidang perikananan dan pengelolaan Sumberdaya daya Kelauatan
Kabupaten Kaur yaitu pemasangan jaringan pipa dan dan pembangunan fasilitas
I . PENDAHULUAN
I - 9
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
pujasera. Dokumen rencana fisik tersebut tentunya tidak terpisahkan dari laporan
akhir Penyusunan Rencana Detail Minapolitan Kabupaten Kaur ini.
E. OUTPUT YANG DI HASILKAN
Hasil yang diharapkan adalah adalah Laporan Lengkap Rencana Ditail
Minapolitan Kabupaten Kaur yang meliputi kegiatan prioritas dan kegiatan fisik,
zonasi kawasan dan lainnya yang memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu
perencanaan yaitu 3 Tahun.
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan akan dituangkan dalam 5 Bab yaitu :
Bab 1. Pendahuluan
Pada bagian ini akan menguraikan ide dasar sebagai latar belakang, permasalahan
dan upaya permasalahan serta skenario Laporan Rencana Detail Kawasan
Minapolitan kabupaten Kaur.
Bab 2. Kerangka Konsep dan Metodologi
Pada Bab 2 dilakukan tinjuan teoritis tentang konsep Minapolitan dan beberapa
indikator pembangunan bidang perikanan dan budidaya perikanan serta
pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pengelolaan perikanan dan pemanfaatan
budi daya perikanan dan sumberdaya kelautan. Dalam Bab 2 ini juga akan
diuraikan tentang metodologi kajian dalam penyusunan laporan pengembangan
kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur.
I . PENDAHULUAN
I - 10
Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur
Bab 3. Kondisi Umum Wilayah
Memuat data dan fakta pada Unit kajian, dalam bab ini juga dijelaskan kondisi
umum Kabupaten Kaur. Poin penting dalam bab 3 ini juga dilakukan menjelaskan
tentang existing condition Bidang perikanan.
Bab 4. Perencanaan Minapolitan Kabupaten
Pembahasan dilakukan dengan mengambil 3 topik dasar perencanaan yaitu
a. perencanaan detail kawasan
b. Perencanaan kegiatan,
c. Perencanaan fasiltas pengeloaan Budidaya perikanan dan
sumberdaya kelautan.
Bab 5. Penutup
Bab ini bersubstansi simpualan dari semua kajian yang dilakukan. Dalam Bab ini
akan disamoaikan rekomendasi sebagai masukan dan pertimbangan dalam
menyangkat perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur secara umum.
I . PENDAHULUAN
I - 11

More Related Content

What's hot

Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirAl Amin
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agus kastanya
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisirAry Ajo
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangisi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangmulawarman university
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007bachrisb
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautSiti Sahati
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanPepen Mahale
 
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)Ade Rohima
 
Ips wk 1 indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris
Ips wk 1   indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agrarisIps wk 1   indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris
Ips wk 1 indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agrarisJosua Manurung
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfDadang Setiawan
 
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, PT TBK
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 

What's hot (18)

Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangisi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
 
Kelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanKelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunan
 
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)
P16 sumber daya alam dan lingkungan hidup (1)
 
Ips wk 1 indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris
Ips wk 1   indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agrarisIps wk 1   indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris
Ips wk 1 indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris
 
Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
 
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAP...
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 

Viewers also liked

Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work Out
Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work OutAllen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work Out
Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work OutJAN GROSILE
 
Competencias tarea final
Competencias tarea final Competencias tarea final
Competencias tarea final luzaidacon
 
ใบงานคอม
ใบงานคอมใบงานคอม
ใบงานคอมSasa Srtww
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Sasa Srtww
 
EMMA MANIFESTO 2011
EMMA MANIFESTO 2011EMMA MANIFESTO 2011
EMMA MANIFESTO 2011JAN GROSILE
 
Presentación1 medidas de dispersion
Presentación1 medidas de dispersionPresentación1 medidas de dispersion
Presentación1 medidas de dispersionmargerisp
 

Viewers also liked (11)

Gat ก.ค. 52
Gat ก.ค. 52Gat ก.ค. 52
Gat ก.ค. 52
 
Logo Manubens
Logo ManubensLogo Manubens
Logo Manubens
 
analisis de empresa
analisis de empresaanalisis de empresa
analisis de empresa
 
Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work Out
Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work OutAllen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work Out
Allen Chastanet's VAT Promise - The Math Just Doesn't Work Out
 
Gat ต.ค. 52
Gat ต.ค. 52Gat ต.ค. 52
Gat ต.ค. 52
 
Competencias tarea final
Competencias tarea final Competencias tarea final
Competencias tarea final
 
finalreflection
finalreflectionfinalreflection
finalreflection
 
ใบงานคอม
ใบงานคอมใบงานคอม
ใบงานคอม
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
EMMA MANIFESTO 2011
EMMA MANIFESTO 2011EMMA MANIFESTO 2011
EMMA MANIFESTO 2011
 
Presentación1 medidas de dispersion
Presentación1 medidas de dispersionPresentación1 medidas de dispersion
Presentación1 medidas de dispersion
 

Similar to Rencana Detail Minapolitan Kaur

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampatagrifinaamanda
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Luhur Moekti Prayogo
 
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBPertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBBudiatman Dani
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampatadetriputra3
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
PPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxPPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxSarmanDavid
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kMagda lena
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfssuserd809ef
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswilDidik Purwiyanto Vay
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxAdventiaArdianaNatal
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...St Rahmawati
 
Coastal zone management ruang pesisir
Coastal zone management ruang pesisirCoastal zone management ruang pesisir
Coastal zone management ruang pesisirrIyan lare Sae
 

Similar to Rencana Detail Minapolitan Kaur (20)

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
 
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
 
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBPertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
 
PPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptxPPT TUGAS 1.pptx
PPT TUGAS 1.pptx
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
 
Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Uu no 1 2014
Uu no 1 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007  Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007  Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
1 uu-2014-1
1 uu-2014-11 uu-2014-1
1 uu-2014-1
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
 
Coastal zone management ruang pesisir
Coastal zone management ruang pesisirCoastal zone management ruang pesisir
Coastal zone management ruang pesisir
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Rencana Detail Minapolitan Kaur

  • 1. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Fokus pemerintah dan masyarakat terhadap sumber daya perikanan yang besar akhir-akhir ini membawa kepada keputusan pemerintah untuk lebih mengintensifkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan membentuk beberapa kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat perikanan. Keputusan ini bukan hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang dilanda krisis tetapi juga oleh kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh sumber daya perikanan tersebut. Fakta bahwa Indonesia merupakan daerah budidaya perikanan darat dan disokong pula sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2 adalah sebuah ironi jika pemerintah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap sektor ini. Hal Ini berarti bahwa sektor budidaya perikan dan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti budidaya perikanan darat (aquakultur), explorasi perikanan laut, perdagangan, transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa secara biologis sektor prikanan darat maupun ekplorasi perikanan laut yang paling produktif dengan budidaya perikanan maritime utamanya seperti hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reefs), padang lamun (sea grass beds), estuaria, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tak dapat diperbaharui lainnya. Selama ini sektor perikanan terkhusus subsektor budidaya perikanan belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap kegiatan pembangunan. Pada tahun 1997, kontribusi sumber daya sektor perikanan (kontribusi kegiatan pembangunan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, I . PENDAHULUAN I - 1
  • 2. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur transportasi, dan lainnya) terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 12,4 persen (Rp 56 triliun). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi pembangunan kelautan yang dimiliki. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Denmark yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia kontribusi sekor kelautan mereka terhadap PDB-nya sudah di atas 30 persen,. Selain itu, Wilayah pesisir sebagai nasis perikana selain budidaya adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. Batas kearah darat dari wilayah pesisir mencapkup batas administratif seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, Depdagri) yang termasuk dalam wilayah pesisir menurut Program Evaluasi Sumber Daya Kelautan (MREP). Sementara batas kearah laut suatu wilayah pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LIPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), (Dahuri. et.al: 1996). Secara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Dalam konteks ekologis wilayah pesisir dapat mencakup daerah pedalaman pesisir (coastal hinterland), daerah rendah (lowlands), perairan pesisir (coastal waters), dan laut dalam sampai dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang I . PENDAHULUAN I - 2
  • 3. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur diantaranya mempunyai hubungan saling keterkaitan satu dengan lainnya. Wilayah pesisir juga dicirikan oleh sejumlah bentuk ekologis seperti pantai berbatu (rocky shores), pantai pasir (sandy beaches), estuaria (estuaries), laguna (lagoons), daerah pasang surut (intertidal flats), lahan basah (wetlands), dan pulau-pulau kecil (small islands). Wilayah-wilayah tersebut membentuk habitat- habitat bagi sejumlah komunitas biologis spesifik termasuk komunitas pasang surut (intertidal communities), hutan mangrove (mangroves), padang lamun (sea grass beds), terumbu karang (coral reefs), dan komunitas-komunitas laut dalam/lepas. Habitat-habitat yang berbeda ini memiliki hubungan yang dekat dan dapat dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem. Kesemua ekosistem ini mengandung sejumlah sumber daya yang merupakan sumber kehidupan utama bagi sebagian besar masyarakat miskin di pesisir. Berikut ini akan dibahas secara garis besar potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang menjadi perhatian utama kebijakan sektor kelautan dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan memperhatikan dasar ekologis tersebut maka sangat esensi sekali untuk merencanakan pembangunan wilayah di wilayah pesisir. Rencana yang disusun meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya,biofisik dan lingkungan berbasis lokalitas sesuai sesuai dengan kebutuhan dan karaktaristik budaya masyarakat setempat. Hal ini sudah menjadi kebijakan dan program secara nasional. Seperti di ketahui dalam perencanaan pembangunan wilayah secara umum terdapat runutan yang harus dipenuhi. Perencanaan Pembangunan Wilayah di awali dengan Perencanaan Umum Wilayah atau yang lebih dikenal dengan Rencana umum (Master Plan). Runutan kedua adalah rencana rinci (Detail Plan) dan sebagai akhir runutan akhir adalah Rencana Fisik (Physical Plan). Urutan penyusunan perencanaan wilayah ini diperkuat dengan berbagai produk undang- undang 26 Tahun 2007. I . PENDAHULUAN I - 3
  • 4. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur RENCANA UMUM RENCANA RINCI Nasional Provinsi Kota Kabupaten Gambar 1.1. Skema Dokumen Perencanaan Berdasar UU 26 Tahun 2007 Sebagai diskripsi umum tentang Kabupaten Kaur yaitu Kabuputen yang berda di yuridiksi provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan secara hirarki harus mengikutinya. Ibukotanya adalah Bintuhan. Wilayah Kabupaten Kaur di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Luas wilayah Kabupaten Kaur 2.363,08 Km2 yang terbagi menjadi tujuh kecamatan. Jumlah I . PENDAHULUAN I - 4 Rencana Nasonal (UU 26) Rencana Kawasan Startegis Nasional Rencana Provinsi (UU 26) Rencana Kawasan Startegis Provinsi Rencana Kabupaten (UU 26) RUTRKAP (Kimpraswil 327) RDTR (UU 26) RDTRK (Kimpraswil 327) Renc. Rinci Kawasan Strategis (UU 26) (Minapolitan, Industri, Wisata Renc. Rinci Kawasan Kota (UU 26) Renc. Kawasan Pedesaan
  • 5. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur penduduk Kabupaten Kaur adalah 110.428 jiwa yang tersebar di 198 desa dan tiga kelurahan. Di sektor pertanian, Kabupaten Kaur banyak memproduksi tanaman pangan padi dan palawija. Khusus palawija, Kaur memiliki luas tanam dan luas panen tanaman kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar yang cukup luas. Di sektor perkebunan, kabupaten ini memiliki iklim dan tanah yang cukup cocok ditanami tanaman perkebunan. Komoditas yang di hasilkan kabupaten ini antara lain kelapa sawit dan karet. Kaur sejak tahun 2005 mulai memproduksi minyak kelapa sawit pelmintasi alami yang diekspor ke luar negeri. Sentra tanaman kelapa sawit ada di Kecamatan Kaur Utara, Kaur Tengah, dan Kaur Selatan, sedangkan karet banyak di Kaur Tengah. Sebenarnya, ada juga tanaman lada yang sejak dulu dikenal sebagai salah satu produk unggulan Kaur. Akan tetapi, kurangnya pembinaan membuat lada kini agak terbengkalai. Apalagi harga lada pun berfluktuatif. Ini menjadi salah satu sebab mengapa banyak petani kopi dan lada mengalihkan lahan mereka untuk ditanam komoditas lain atau bahkan menjualnya untuk dijadikan lahan dengan fungsi berbeda. Selain karet dan kelapa sawit, Kaur masih memiliki komoditas perkebunan unggulan yang cukup khas, yaitu jahe gajah yang areal penanaman terluas ada di Kecamatan Nasal. Di antara kabupaten tetangga, yaitu Bengkulu Selatan dan Seluma, tanaman ini hanya ditemukan di Kaur. Untuk pengembangan potensi ini, pemkab mendirikan sebuah pabrik minuman jahe instan yang mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2004. Hal itu diupayakan sebagai bagian dari program pembudidayaan jahe gajah besar-besaran meski pemasarannya masih lokal. Pabrik minuman jahe instan ini dibangun atas kerja sama pemkab dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Di sektor perikanan, secara geografis, ia berada di pesisir Samudra Hindia, yang berarti cukup besar kekayaan laut yang bisa digali. Garis pantai yang dimiliki I . PENDAHULUAN I - 5
  • 6. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur sepanjang lebih kurang 100 kilometer. Produk utama perikanan laut dari Kaur adalah ikan tuna dan udang jenis lobster. Seluruh produksi laut, termasuk tuna dan lobster. Mayoritas nelayan di Kaur adalah pelaut tradisional yang menangkap ikan hanya dengan perahu layar atau kapal tidak bermotor. Jumlah kapal jenis ini 294 unit, sementara kapal dengan motor tempel sejumlah 243 unit. Jumlah kapal bermotor hanya tujuh unit. Produksi perikanan laut tahun itu sekitar 1.230 ton, dengan jumlah tangkapan terbesar dari Kecamatan Nasal. Cukup besarnya kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Kaur, baik yang telah dimanfaatkan maupun yang masih berupa potensi, mengakibatkan pemerintahan yang terbilang masih baru ini membuat banyak rencana pembangunan. Untuk perbaikan jaringan listrik, misalnya, telah diupayakan agar gardu listrik di Kecamatan Kaur Utara, yang selama ini berbagi daya dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dimiliki sebagai gardu sendiri. Pemkab Kaur juga berencana membuat saluran irigasi yang juga terletak di Kecamatan Kaur Utara, yang nantinya mampu mengairi lahan sawah hingga 8.000 hektar. Selain itu, pembuatan jalan tembus sepanjang 150 kilometer, yang menghubungkan wilayah Kaur Utara hingga perbatasan Provinsi Lampung, juga sedang diupayakan. Dengan kata lain, ada banyak garapan yang direncanakan Pemkab Kaur demi menjadikan wilayahnya benar-benar mandiri. Wilayah kabupaten Kaur di bagi dalam tiga zona pembangunan :1. Eks Zona Kecamatan kaur utara meliputi enam kecamatan 2. Eks zona kecamatan kaur tengah meliputi lima kecamatan 3. Eks Zona kecamatan kaur selatan meliputi empat kecamatan. Tiga zona itu akan menerima prioritas dan fokus pembangunan berbeda disesuaikan potensi dan karakter wilayah. Zona eks kecamatan kaur utara diprioritaskan bagi percepatan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Meliputi Kecamatan Lungkang Kule, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Padang Guci Hilir, dan Tanjung Kemuning. Zona kecamatan eks I . PENDAHULUAN I - 6
  • 7. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur kecamatan Kaur Tengah diprioritaskan pengembangan sektor pertambangan dan perkebunan. Zona itu meliputi kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Saung, Semidang Gumay, dan Kinal. Zona eks kecamatan Kaur Selatan diprioritaskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, zona itu meliputi kecamatan Kaur Selatan, Tetap, Maje, dan Nasal. Ditambahkan, pemetaan tiga zona pembangunan itu diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur. Dengan pengembangan terpadu di bidang masing-masing, maka Pemkab akan lebih mudah mengarahkan investor yang masuk ke kabupaten Kaur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sektor yang memberikan kontribusi kepada pembangunan Kabupaten Kaur salah satu adalah Sektor Perikanan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, maka untuk itu Pemerintah Kabupaten Kaur merencanakan untuk mengembangkan Kawasan Minapolitan yang berlokasi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kaur yang di prioritaskan pada kecamatan Nasal dalam bentuk perencanaan rinci dengan fokus Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Minapolitan Kabupaten Kaur B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk memperoleh satu dokumen Rencana Ditail Kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur yang berisikan rencana kegiatan dan program pengmbangan fasilitas fisik bidang perikanan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perancanaan Teknis dan tata bangunan serta lingkungan nantinya berupa fasilitas dan sarana fisik yang ada di dalam kawasan pesisir Kabupaten Kaur. I . PENDAHULUAN I - 7
  • 8. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur 2. Sasaran Penyusunan Rencanan Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur dimaksudkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: a. Melakukan kajian mengenai potensi lokasi untuk kegiatan budidaya perikanan dan kelautan yang mencakup kajian kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan berupa Kajian Kondisi Eksisting, Kajian Kondisi Eksisting Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Kaur. b. Pemanfaatan ruang didalam kawasan pesisir Kabupaten Kaur yang tercermin dalam penentuan zonasi dan jenjang fungsi atau kegiatan-kegiatan pelayanan produksi keluatan dan pengelolaan bidang perikanan kabupaten Kaur. c. Sebagai arahan pengembangan bidang perikananan dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan, pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing fungsi dan sarana didalam kawasan pantai dan pesisir Kabupaten Kaur. C. MANFAAT KEGIATAN Manfaat dari Rencana detail Minapolitan ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai sandaran dalam pelaksanaan program dan kebijakan pengelolaan Bidang Budidaya perikanan dan sokongan dari kawasan pantai dan pesisir di Kabupaten Kaur. b. Sebagai referensi untuk dokumen lainnya dalam wahana ilmu-ilmu perencanaan. c. Sebagai referensi pokok untuk stake holder bidang perikanan dan pengelolaan sumberdaya keluatan Kabupaten Kaur. D. RUANG LINGKUP I . PENDAHULUAN I - 8
  • 9. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur Ruang lingkup wilayah perencanaan adalah Kabupaten Kaur sebagai yang berada si sebelah Selatan Provinsi Bengkulu. Kabupaten kaur terletak di bagian paling selatan dari provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung. Disebelah timur membentang bukit barisan dan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan, bagian barat kabupaten ini langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dengan tepatnya Kabupaten Kaur terletak pada 4003’34”BT-103034’30”LS-4056’30”LS dan 103’34”BT-034’30”BT. Kabupaten Kaur memiliki 15 kecamatan dengan 157 desa. Selain itu luas perairan tawar yang tidak kalah dengan potensi pesisir/laut, tidak kurang dari 10 buah sungai besar yang bermuara dilaut dan mengalir sepanjang tahun, lahan sawah irigasi dengan luas 6,099 Ha, dan 94,955 Ha lahan kolam air tenang yang sudah ada (Data Statistik Perikanan Budidaya DKP Kab. Kaur 2006). Namun demikian, Kabupaten Kaur akan direpresentasikan oleh 1 kecamatan sebagai focus yaitu Kecamatan Nasal karena program ini akan berjenjang dengan mendahulukan daerah atau kecamatan prioritas. Sedangkan ruang lingkup materi dalam penyusunan laporan Rencana Detail Minapolitan Kabupaten Kaur ini menghasilkan general strategi sampai perencanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam range tahun perencanaan yaitu 5 tahun kedepan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat bidang perikanan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Kaur. Penulisan laporan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yang diawali dengan penetapan arah pengembangan sektor kelautan Kabupaten Kaur dan penetapan kawasan perencanaan. Setelah itu dibuat beberapa perencanaan fisik pembangunan dan pranata bidang perikananan dan pengelolaan Sumberdaya daya Kelauatan Kabupaten Kaur yaitu pemasangan jaringan pipa dan dan pembangunan fasilitas I . PENDAHULUAN I - 9
  • 10. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur pujasera. Dokumen rencana fisik tersebut tentunya tidak terpisahkan dari laporan akhir Penyusunan Rencana Detail Minapolitan Kabupaten Kaur ini. E. OUTPUT YANG DI HASILKAN Hasil yang diharapkan adalah adalah Laporan Lengkap Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur yang meliputi kegiatan prioritas dan kegiatan fisik, zonasi kawasan dan lainnya yang memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan yaitu 3 Tahun. F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika pembahasan akan dituangkan dalam 5 Bab yaitu : Bab 1. Pendahuluan Pada bagian ini akan menguraikan ide dasar sebagai latar belakang, permasalahan dan upaya permasalahan serta skenario Laporan Rencana Detail Kawasan Minapolitan kabupaten Kaur. Bab 2. Kerangka Konsep dan Metodologi Pada Bab 2 dilakukan tinjuan teoritis tentang konsep Minapolitan dan beberapa indikator pembangunan bidang perikanan dan budidaya perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pengelolaan perikanan dan pemanfaatan budi daya perikanan dan sumberdaya kelautan. Dalam Bab 2 ini juga akan diuraikan tentang metodologi kajian dalam penyusunan laporan pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Kaur. I . PENDAHULUAN I - 10
  • 11. Laporan : Penyusunan Rencana Ditail Minapolitan Kabupaten Kaur Bab 3. Kondisi Umum Wilayah Memuat data dan fakta pada Unit kajian, dalam bab ini juga dijelaskan kondisi umum Kabupaten Kaur. Poin penting dalam bab 3 ini juga dilakukan menjelaskan tentang existing condition Bidang perikanan. Bab 4. Perencanaan Minapolitan Kabupaten Pembahasan dilakukan dengan mengambil 3 topik dasar perencanaan yaitu a. perencanaan detail kawasan b. Perencanaan kegiatan, c. Perencanaan fasiltas pengeloaan Budidaya perikanan dan sumberdaya kelautan. Bab 5. Penutup Bab ini bersubstansi simpualan dari semua kajian yang dilakukan. Dalam Bab ini akan disamoaikan rekomendasi sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyangkat perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur secara umum. I . PENDAHULUAN I - 11