SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Lab Perpajakan
PPh Pasal 21
02/05/20131
Pengertian
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
02/05/20132
Subjek Pajak
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
02/05/20133
Objek Pajak
Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri.
02/05/20134
Pajak Penghasilan (PPh) pasal
21
Pemberi kerja
Bendahara
pemerintah
Dana Pensiun
Badan
Penyelenggara
Kegiatan
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan
Uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apapun dalam rangka pensiun
Honorarium atau pembayaran sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas
Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu
kegiatan
02/05/20135
Tidak Termasuk
Pemotong PPh pasal 21
Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional
02/05/20136
• pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang semata-mata mempekerjakan orang
pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah
tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
Tanggal Penting PPh 21
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling
lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
(PMK 80 tahun 2010)
02/05/20137
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a
Lapisan PKP Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
Di atas 500 juta 30%
02/05/2013 8
Review (1)
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk WP OP
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600juta
NB: WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak
memiliki NPWP: tarif lebih tinggi 20%
02/05/20139
Pajak Penghasilan yang terutang
5% x 50juta Rp 2.500.000
15% x 200juta Rp 30.000.000
25% x 250juta Rp 62.500.000
30% x 100juta Rp 30.000.000
Income Tax Art 21 Rp 125.000.000
02/05/2013 10
Pegawai Tetap
pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang
bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu
tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur.
(PerDJP 31/2012)
02/05/201311
Personal Allowance
Biaya Jabatan
Iuran terkait gaji yang dibayar kepada Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Notes:
Pegawai Tetap: 5% x peng bruto maks Rp 6 juta/th
Pensiun Berkala: 5% x peng bruto maks Rp 2,4 juta/th
02/05/201312
PTKP (PMK 162/2012)
Diri WP OP Rp 24.300.000
Status Kawin Rp 2.025.000
Tambahan setiap
anggota keluarga max.3
Rp 2.025.000
02/05/2013 13
Contoh Penghitungan
Pegawai Tetap
Pegawai tetap Koperasi Sejahtera bernama Ken Prameswari
(tidak kawin) sudah bekerja sejak tahun 2010 memperoleh gaji
sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Koperasi ikut dalam program
jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan
Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi
kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan
3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp
50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
untuk setiap bulan. Berapakah besar PPh 21 yang terutang bulan
Maret 2013?
02/05/2013 14
Gaji setahun
(12 x Rp 2.750.000,00)
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
12xRp 27.500,00
Premi Jaminan Kematian
12 x Rp 8.250,00
Rp 33.000.000,00
Rp 330.000,00
Rp 99.000,00
Penghasilan bruto setahun Rp 33.429.000,00
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 33.429.000,00 =
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 50.000,00 =
3. Iuran Jaminan Hari Tua
12 x Rp 55.000,00 =
Rp 1.671.450,00
Rp 600.000,00
Rp 660.000,00
Rp 2.931.450,00
Penghasilan neto setahun Rp 30.497.550,00
PTKP
- untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00
Penghasilan Kena Pajak
Dibulatkan
Rp 6.197.550,00
Rp 6.197.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 6.197.000,00 =
PPh 21 bulan Mar 2013 =
Rp 309.850,00
Rp 25.820,83
02/05/2013 15
Pegawai Tidak Tetap
pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai
yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja,
jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian
suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
(PerDJP 31/2012)
02/05/201316
Penghitungan PPh 21
Pegawai Tidak Tetap
PENGHASILAN
BRUTO
- PTKP BULANAN
Diri WP OP Rp 2.025.000
Status Kawin Rp 168.750
Tambahan setiap anggota
keluarga max.3
Rp 168.750
02/05/201317
Contoh Penghitungan
Pegawai Tidak Tetap
Wiryo (TK/0) adalah pegawai tidak tetap koperasi yang
membantu saat musim panen tiba. Pada bulan Maret 2013
Wiryo mendapat penghasilan senilai Rp 2.500.000.
Berapakah PPh 21 yang terutang di bulan Maret 2013 ?
02/05/201318
PPh 21 terutang
Maret 2013
Penghasilan Bruto : Rp 2.500.000
PTKP Bulanan (TK/0):Rp 2.025.000
PKP : Rp 475.000
PPh 21 terutang : Rp 23.750
02/05/201319
Upah Harian
Upah Sehari - Rp 200.000 X 5% (Art 17(1))
Saat melebihi Rp 2.025.000
dalam 1 bulan
PTKP Harian
Saat melebihi Rp 7.000.000
dalam 1 bulan
disetahunkan PTKP setahun
02/05/201320
Kasus Upah Harian
Pada bulan Maret 2013, Edi adalah buruh pabrik dengan
status belum menikah yang bekerja di PT Terbaik dan tidak
ber-NPWP. Dia menerima upah sebesar Rp 250.000,00 per
hari.
Notes : 1 tahun = 12 bulan
1 bulan = 4 minggu
1 bulan = 26 hari
02/05/201321
PPh 21 terutang
Penghasilan Bruto : Rp 250.000
PTKP Harian :Rp200.000
PKP :Rp 50.000
PPh 21 terutang : Rp 2.500
02/05/201322
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
1. Tenaga Ahli
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,
kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan
02/05/201323
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik
komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,
elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi
jasa kepada suatu kepanitiaan;
02/05/201324
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau
yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct
selling dan kegiatan sejenis lainnya;
02/05/201325
Tenaga Ahli
pengacara,
akuntan,
arsitek,
dokter,
konsultan,
notaris,
penilai,
aktuaris
02/05/201326
Penghitungan PPh 21
Bukan Pegawai
Ketentuan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah
mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari
hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan
lainnya (Pasal 13 ayat 1 Per DJP 31/2012)
02/05/201327
50% Penghasilan Bruto – PTKP bulanan = PKP

More Related Content

What's hot

Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Trisna Wahyuni
 
(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajakRetna Rindayani
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Myla Rezietha
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganPPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganalarif-aholic
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copysusanti daly
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Vio Subagyo
 
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
 

What's hot (20)

Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
 
(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganPPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
PPh pasal 21
PPh pasal 21PPh pasal 21
PPh pasal 21
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
 
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
 

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

E-commerce fraud trendovi-
E-commerce fraud trendovi-E-commerce fraud trendovi-
E-commerce fraud trendovi-
 
Light
LightLight
Light
 
Trouble shooting suspension
Trouble shooting suspensionTrouble shooting suspension
Trouble shooting suspension
 
Outline
OutlineOutline
Outline
 
Motorbike suspension
Motorbike suspensionMotorbike suspension
Motorbike suspension
 
International space station
International space stationInternational space station
International space station
 
Tissues
TissuesTissues
Tissues
 
Spanish Demography
Spanish DemographySpanish Demography
Spanish Demography
 
Oil price reduction
Oil price reductionOil price reduction
Oil price reduction
 
Trabajo condiciones lavorales
Trabajo condiciones lavoralesTrabajo condiciones lavorales
Trabajo condiciones lavorales
 
Introducción
IntroducciónIntroducción
Introducción
 
Monetary UE
Monetary UEMonetary UE
Monetary UE
 
Lisas poster
Lisas posterLisas poster
Lisas poster
 
Los pasivos
Los pasivosLos pasivos
Los pasivos
 
Diapositivas slideshare joselin-1992
Diapositivas slideshare joselin-1992Diapositivas slideshare joselin-1992
Diapositivas slideshare joselin-1992
 
Mercados financieros
Mercados financierosMercados financieros
Mercados financieros
 
Wedding online (1)
Wedding online (1)Wedding online (1)
Wedding online (1)
 

Similar to P ph pasal 21

Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 
pencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakanpencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakangelazisme
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21maryaxfate
 
Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara
Matriks Perlakuan Pajak Bagi BendaharaMatriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara
Matriks Perlakuan Pajak Bagi BendaharaPutuSPurnawan
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadissuser676e10
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssuser68b127
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptxLadasGaming
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxIraSinaga7
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSisiHalidasyah
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxEka Meiyanti
 
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Almira Agusta
 
Masalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaMasalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaSigit Iskandar
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptHandiPurnomo8
 

Similar to P ph pasal 21 (20)

Materi uts pajak
Materi uts pajakMateri uts pajak
Materi uts pajak
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 
pencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakanpencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakan
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara
Matriks Perlakuan Pajak Bagi BendaharaMatriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara
Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx
 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Pph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPTPph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPT
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptx
 
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
 
Masalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaMasalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di Indonesia
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 

P ph pasal 21

  • 1. Lab Perpajakan PPh Pasal 21 02/05/20131
  • 2. Pengertian Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 02/05/20132
  • 3. Subjek Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 02/05/20133
  • 4. Objek Pajak Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 02/05/20134
  • 5. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Pemberi kerja Bendahara pemerintah Dana Pensiun Badan Penyelenggara Kegiatan Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan Uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun Honorarium atau pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan 02/05/20135
  • 6. Tidak Termasuk Pemotong PPh pasal 21 Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional 02/05/20136 • pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • 7. Tanggal Penting PPh 21 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir (PMK 80 tahun 2010) 02/05/20137
  • 8. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Lapisan PKP Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% Di atas 50 juta sd 250 juta 15% Di atas 250 juta sd 500 juta 25% Di atas 500 juta 30% 02/05/2013 8
  • 9. Review (1) Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk WP OP Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600juta NB: WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP: tarif lebih tinggi 20% 02/05/20139
  • 10. Pajak Penghasilan yang terutang 5% x 50juta Rp 2.500.000 15% x 200juta Rp 30.000.000 25% x 250juta Rp 62.500.000 30% x 100juta Rp 30.000.000 Income Tax Art 21 Rp 125.000.000 02/05/2013 10
  • 11. Pegawai Tetap pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. (PerDJP 31/2012) 02/05/201311
  • 12. Personal Allowance Biaya Jabatan Iuran terkait gaji yang dibayar kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Notes: Pegawai Tetap: 5% x peng bruto maks Rp 6 juta/th Pensiun Berkala: 5% x peng bruto maks Rp 2,4 juta/th 02/05/201312
  • 13. PTKP (PMK 162/2012) Diri WP OP Rp 24.300.000 Status Kawin Rp 2.025.000 Tambahan setiap anggota keluarga max.3 Rp 2.025.000 02/05/2013 13
  • 14. Contoh Penghitungan Pegawai Tetap Pegawai tetap Koperasi Sejahtera bernama Ken Prameswari (tidak kawin) sudah bekerja sejak tahun 2010 memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Koperasi ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Berapakah besar PPh 21 yang terutang bulan Maret 2013? 02/05/2013 14
  • 15. Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12xRp 27.500,00 Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00 Rp 33.000.000,00 Rp 330.000,00 Rp 99.000,00 Penghasilan bruto setahun Rp 33.429.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 33.429.000,00 = 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00 = 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00 = Rp 1.671.450,00 Rp 600.000,00 Rp 660.000,00 Rp 2.931.450,00 Penghasilan neto setahun Rp 30.497.550,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00 Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan Rp 6.197.550,00 Rp 6.197.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 6.197.000,00 = PPh 21 bulan Mar 2013 = Rp 309.850,00 Rp 25.820,83 02/05/2013 15
  • 16. Pegawai Tidak Tetap pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. (PerDJP 31/2012) 02/05/201316
  • 17. Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PENGHASILAN BRUTO - PTKP BULANAN Diri WP OP Rp 2.025.000 Status Kawin Rp 168.750 Tambahan setiap anggota keluarga max.3 Rp 168.750 02/05/201317
  • 18. Contoh Penghitungan Pegawai Tidak Tetap Wiryo (TK/0) adalah pegawai tidak tetap koperasi yang membantu saat musim panen tiba. Pada bulan Maret 2013 Wiryo mendapat penghasilan senilai Rp 2.500.000. Berapakah PPh 21 yang terutang di bulan Maret 2013 ? 02/05/201318
  • 19. PPh 21 terutang Maret 2013 Penghasilan Bruto : Rp 2.500.000 PTKP Bulanan (TK/0):Rp 2.025.000 PKP : Rp 475.000 PPh 21 terutang : Rp 23.750 02/05/201319
  • 20. Upah Harian Upah Sehari - Rp 200.000 X 5% (Art 17(1)) Saat melebihi Rp 2.025.000 dalam 1 bulan PTKP Harian Saat melebihi Rp 7.000.000 dalam 1 bulan disetahunkan PTKP setahun 02/05/201320
  • 21. Kasus Upah Harian Pada bulan Maret 2013, Edi adalah buruh pabrik dengan status belum menikah yang bekerja di PT Terbaik dan tidak ber-NPWP. Dia menerima upah sebesar Rp 250.000,00 per hari. Notes : 1 tahun = 12 bulan 1 bulan = 4 minggu 1 bulan = 26 hari 02/05/201321
  • 22. PPh 21 terutang Penghasilan Bruto : Rp 250.000 PTKP Harian :Rp200.000 PKP :Rp 50.000 PPh 21 terutang : Rp 2.500 02/05/201322
  • 23. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 1. Tenaga Ahli 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. Olahragawan 02/05/201323
  • 24. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 02/05/201324
  • 25. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 02/05/201325
  • 27. Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai Ketentuan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya (Pasal 13 ayat 1 Per DJP 31/2012) 02/05/201327 50% Penghasilan Bruto – PTKP bulanan = PKP