2. Pegawai Tetap
Pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan secara
teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan dewan pengawas,
serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu
jangka waktu tertentu yang
menerima penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur
Pegawai yang menerima
penghasilan apabila pegawai
tersebut bekerja, berdasarkan
jumlah hari bekerja, jumlah unit
hasil pekerjaan yang dihasilkan
yang diminta oleh pemberi kerja
Pegawai Tidak Tetap
PENGERTIAN (PER-16/PJ/2016)
2
Bukan Pegawai
Orang pribadi selain pegawai tetap
atau pegawai tidak tetap yang
memperoleh penghasilan dengan
nama apapun dari pemotong PPh
21 sebagai imbalan jasa yang
dilakukan atas permintaan pemberi
penghasilan
Peserta Kegiatan
Orang Pribadi yang terlibat dalam
suatu kegiatan, termasuk mengikuti
rapat, sidang, seminar, workshop,
pertunjukan, olahraga, dan
memperoleh imbalan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam
kegiatan tersebut
3. Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp2.400.000 per
tahun atau Rp200.000 perbulan
Penerima pensiun
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh Pasal 21
3
4. Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 10.200.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 450.000 > 450.000
Tidak Dipotong Dikurangi 450.000
Dikalikan tarif 5%
Dalam hal Upah kumulatif : 4,5 jt < Upah < Rp 10,2
jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sebenarnya
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
4
Contoh freelancer , buruh bangunan, dll
5. Berkesinambungan
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
-
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Contohnya adalah Dokter Yang Praktik di RS/Klinik yang tidak menerima gaji
yang tetap setiap bulannya maka Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar
Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong
Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai
5
6. Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah
PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan
6
7. PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
7
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
BERKALA
Ph BRUTO – 450 RIBU
Ph BRUTO(>4,5 jt s.d.10,2 jt) – PTKP
Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN
tidak dlm hub kerja
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(10,2 jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto
8. Honorarium dari APBN/APBD yang
diterima selain gaji
Dipotong PPh Final
Golongan II : 0%
Golongan III : 5%
Golongan IV : 15%
KHUSUS PNS
8
9. Semua Penghasilan baik yang diperoleh dari Kemenkes
maupun selain Kemenkes
Memilih jenis SPT 1770S
pada tahun pajak periode PGDS
Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan aplikasi
Efilling melalui website djponline.pajak.go.id
PELAPORAN SPT
9
10. CONTOH KASUS I
• Dokter Intan, non PNS, sudah menikah memiliki dua anak merupakan
pegawai PPNPN RSUD Kembangan dan telah menyelesaikan pendidikan
dokter spesialis Anak dan akan menjalani program PGDS. Dokter Intan
akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp30jt per bulan mulai bulan April
2020. Berapa pajak yang harus dipotong?
• Gaji per bulan 30jt x 9 bulan : Rp270jt. Saat menerima THR:
• Biaya Jabatan : 6jt Ph. Neto: 210jt+30jt=240jt
• PTKP (TK/0) : 54jt. PPh terutang (tarif ps.17)
• Penghasilan Netto : Rp210jt 5% x 50jt. : Rp. 2,5jt
• PPh terutang (tarif Pasal 17) 15% x 190jt: Rp28,5jt
5% x 50jt : Rp 2,5jt PPh terutang setahun 31jt
15% X 160jt : Rp24,0jt dipotong scr bulanan 26,5jt
PPh terutang per bulan : Rp26,5jt/9 bulan PPh atas THR 31jt-26,5jt=4,5jt
= Rp2.945.000,- THR yang diterima Rp25,5jt
Penghasilan yg diterima dr.Intan perbulan:
Rp27.055.000,-
11. CONTOH KASUS II
• Dokter Marendra, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter
spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan
Januari 2018. Dokter Marendra akan mendapatkan penghasilan PGDS
Rp30jt per bulan dan belum menikah. Berapa PPh dipotong?
Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 12x dan mendapat 1x THR)
Gaji perbulan Rp30jt , sehingga gaji setahun: Rp30jt x 12 = RP360jt
Penghasilan neto : Rp360jt
Biaya jabatan : Rp 6jt
PTKP : Rp 54jt
Penghasilan neto : Rp300jt
PPh terutang (tarif Pasal 17 PPh): PPh terutang/bln : Rp3.750.000,-
5% x Rp50jt : Rp 2,5jt Gaji bersih/bln: Rp26.250.000,-
15% x Rp200jt : Rp30 jt saat dr. Marendra mendapat THR
25% x Rp 50jt : Rp12,5jt 30jt x 25% (lapisan tarif tertinggi)
PPh terutang/thn : Rp45jt =Rp7,5jt (THR diterima = Rp22,5jt)
12. CONTOH KASUS III
• Dokter Satrio, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter
spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan
Juli 2018. Dokter Satrio akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp30jt
per bulan telah menikah memiliki satu anak. Berapa PPh dipotong?
Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 6x karena tidak mendapat THR)
Gaji perbulan Rp30jt , sehingga gaji 6 bulan: Rp30jt x 6 = RP180jt
Penghasilan neto : Rp180jt
Biaya jabatan : Rp 3jt
PTKP (K/1) : Rp 63jt
Penghasilan neto : Rp114jt
PPh terutang (tarif Pasal 17 UU PPh):
5% x Rp50jt : Rp 2,5jt yang dibayarkan ke dr.Satrio/bln:
15% x Rp64jt : Rp 9,6jt Rp30.000.000 – Rp2.016.667,-
PPh terutang /thn : Rp12,1jt = Rp27.983.333,-
PPh terutang/bln : Rp2,016.667,-
