SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PPH PASAL 21
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN 
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN 
PARA PENSIUNAN 
YG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH 
UPAH HARIAN 
UPAH MINGGUAN 
UPAH SATUAN 
UANG SAKU HARIAN 
UPAH BORONGAN 
HONORARIUM, UANG SAKU, 
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, 
DAN PEMBAYARAN 
LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN 
DGN PEKERJAAN, JASA, DAN 
KEGIATAN 
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO 
KECUALI 
PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN 
LAINNYA DGN NAMA APAPUN YG DIBERIKAN OLEH 
PEMERINTAH TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26
Penghitungan PPh Pasal 21 
PENGHASILAN BRUTO 
- GAJI 
- TUNJANGAN 
- PENGHASILAN LAINNYA 
HONORARIUM DAN IMBALAN 
LAIN DGN NAMA APAPUN 
YANG DTERIMA PEJABAT 
NEGARA, PNS, ANGGOTA 
TNI/POLRI 
DIKURANGI: 
- BIAYA JABATAN, 5% 
DARI PENGH. 
BRUTO MAKS 
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU 
Rp 500.000,-/BLN 
- IURAN YG TERIKAT DGN 
PENGH. TETAP 
DIKURANGI: 
BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. 
BRUTO (UANG PENSIUN) 
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU 
Rp 200.000,00 
PENGHASILAN 
NETO 
DIBEBANKAN KPD 
KEUANGAN NEGARA/ 
DAERAH 
DIPOTONG PPh Ps. 21 : 
15% DARI PENGH. BRUTO 
(FINAL) 
PENGHASILAN KENA PAJAK 
- UANG PENSIUN 
- TUNJANGAN YG TERKAIT 
PTKP 
TARIF PS.17 UU PPh 
DIKURANGI 
PAJAK TERUTANG
Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang 
julahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari 
yang diperlukan untuk menghasilkan jasa yang 
diperlukan 
 A. seorang penceramah, memberikan ceramah 
pada suatu lokakarya yang diadakan oleh 
yayasan, dengan menerima honorarium 
sebesar Rp. 1.000.000 
 Perhitu PPh pasal 21: 
15% * Rp. 1.000.000,00 = Rp. 150.000
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium 
Komisaris yang bukan pegawai Tetap 
 B seorang komisaris PT Sentosa yang bukan 
sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 
2010 menerima honorarium sebesar Rp. 
70.000.000 
 Perhitungan PPh Pasal 21: 
 15% * Rp. 70.000.000 = Rp 
 PPh 21 =
TTEENNAAGGAA AAHHLLII YYAANNGG 
MMEELLAAKKUUKKAANN PPEEKKEERRJJAAAANN BBEEBBAASS 
TERDIRI DARI : 
- PENGACARA - KONSULTAN 
- AKUNTAN - NOTARIS 
- ARSITEK - PENILAI 
- DOKTER - AKTUARIS 
DIPOTONG PPH PS.21 
SEBESAR 15% DARI 
PERKIRAAN 
PENGHASILAN 
NETO 
PERKIRAAN 
PENGH. NETO 
50% DARI 
JUMLAH BRUTO
Perhitungan PPh Pasal 21 atas 
honorarium tenaga ahli 
 A arsitek, pada bulan Mei 2010 menerima honorarium 
sebesar Rp. 50.000.000 dari PT Sentosa sebagai imbalan 
atas pemberian jasa teknik yang dilakukannya 
 PPh Psl 21 = 15% * 50% * 50.000.000 
 PPh 21 = Rp. 3.750.000
Perhitungan PPh Pasal 21 atas 
Upah Borongan 
 C mengerjakan Dekorasi sebuah rumah dengan upah 
borongan sebesar Rp. 500.000. pekerjaan selesai 
selama 2 hari 
 Jwb 
 Upah/hari: Rp. 500/2 = Rp 250.000 
 PTKP = Rp 150.000 
 Upah harian terutang pajak = Rp 100.000 
 PPh Psl 21 = 5% * 100.000 = 5.000 
 PPh seminggu terutang pjk 2 * Rp 5000 = Rp. 10.000
Perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang 
dibayarkan kepada penjaja barang dagangan/ 
petugas dinas luar asuransi 
 E seorang penjaja barang dagangan 
hasil produksi PT Sentosa. Dalam bulan 
Januari 2010 menerima komisi sebesar 
Rp. 500.000 
 Jwb 
 PPh Psl 21 = 15% * 500.000 = 75.000
Perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang 
dibayarkan kepada agen WP Perseorangan 
 E memiliki toko Sentosa, merupakan 
agen tungga dari hasil produksi PT 
Makmur. Dalam bulan Februari 2010 E 
menerima komisi sebesar Rp. 
50.000.000 
 Jwb 
 PPh Psl 21 = 15% * 50.000.000 = 
7.500.000
(5) pph  psl 21 honor, komisi dll

More Related Content

What's hot

Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
 
Prosedur audit kas dan setara kas
Prosedur audit kas dan setara kasProsedur audit kas dan setara kas
Prosedur audit kas dan setara kasahmad rasyidin
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangRyan Gamof
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingFergieta Prahasdhika
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
Penentuan Harga Transfer
Penentuan Harga TransferPenentuan Harga Transfer
Penentuan Harga TransferMuhammad Fajar
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakansulkhi
 
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01arwianthy
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaansony4de
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Annisa Galih Sarasati
 
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Lukman Nulhakim
 
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaHubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaAjeng Pipit
 
Akuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester IIIAkuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester IIIhasril ariel
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 

What's hot (20)

Audit Program 2
Audit Program 2Audit Program 2
Audit Program 2
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
 
Prosedur audit kas dan setara kas
Prosedur audit kas dan setara kasProsedur audit kas dan setara kas
Prosedur audit kas dan setara kas
 
Akuntansi Biaya 2#5
Akuntansi Biaya 2#5Akuntansi Biaya 2#5
Akuntansi Biaya 2#5
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
Penentuan Harga Transfer
Penentuan Harga TransferPenentuan Harga Transfer
Penentuan Harga Transfer
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
 
Akl 2 metode harga perolehan
Akl 2 metode harga perolehanAkl 2 metode harga perolehan
Akl 2 metode harga perolehan
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakan
 
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01
Anggaranperusahaan 101214094831-phpapp01
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
 
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
 
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaHubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
 
Akuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester IIIAkuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester III
 
Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuanganLaporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 

Similar to (5) pph psl 21 honor, komisi dll

SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSisiHalidasyah
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.pptCesiliaArum1
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiRatri Indah
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdfmtsn2paluta02
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxEka Meiyanti
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutAsep suryadi
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakanextria
 
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanSosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanBramasto Aditomo
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdf
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdfPKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdf
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdfAFIFAH640495
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaDeny Zaenal Faizin
 

Similar to (5) pph psl 21 honor, komisi dll (20)

SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptx
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
Paparan perpajakan Unair
Paparan perpajakan UnairPaparan perpajakan Unair
Paparan perpajakan Unair
 
P ph pasal21
P ph pasal21P ph pasal21
P ph pasal21
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanSosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdf
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdfPKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdf
PKW-Materi_Pertanggungjawaban_Keuangan-2022.pdf
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
 

(5) pph psl 21 honor, komisi dll

  • 2. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO KECUALI PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA DGN NAMA APAPUN YG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26
  • 3. Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN BRUTO - GAJI - TUNJANGAN - PENGHASILAN LAINNYA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PENGHASILAN NETO DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) PENGHASILAN KENA PAJAK - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG
  • 4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang julahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menghasilkan jasa yang diperlukan  A. seorang penceramah, memberikan ceramah pada suatu lokakarya yang diadakan oleh yayasan, dengan menerima honorarium sebesar Rp. 1.000.000  Perhitu PPh pasal 21: 15% * Rp. 1.000.000,00 = Rp. 150.000
  • 5. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Komisaris yang bukan pegawai Tetap  B seorang komisaris PT Sentosa yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2010 menerima honorarium sebesar Rp. 70.000.000  Perhitungan PPh Pasal 21:  15% * Rp. 70.000.000 = Rp  PPh 21 =
  • 6. TTEENNAAGGAA AAHHLLII YYAANNGG MMEELLAAKKUUKKAANN PPEEKKEERRJJAAAANN BBEEBBAASS TERDIRI DARI : - PENGACARA - KONSULTAN - AKUNTAN - NOTARIS - ARSITEK - PENILAI - DOKTER - AKTUARIS DIPOTONG PPH PS.21 SEBESAR 15% DARI PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PERKIRAAN PENGH. NETO 50% DARI JUMLAH BRUTO
  • 7. Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli  A arsitek, pada bulan Mei 2010 menerima honorarium sebesar Rp. 50.000.000 dari PT Sentosa sebagai imbalan atas pemberian jasa teknik yang dilakukannya  PPh Psl 21 = 15% * 50% * 50.000.000  PPh 21 = Rp. 3.750.000
  • 8. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Upah Borongan  C mengerjakan Dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp. 500.000. pekerjaan selesai selama 2 hari  Jwb  Upah/hari: Rp. 500/2 = Rp 250.000  PTKP = Rp 150.000  Upah harian terutang pajak = Rp 100.000  PPh Psl 21 = 5% * 100.000 = 5.000  PPh seminggu terutang pjk 2 * Rp 5000 = Rp. 10.000
  • 9. Perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan/ petugas dinas luar asuransi  E seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Sentosa. Dalam bulan Januari 2010 menerima komisi sebesar Rp. 500.000  Jwb  PPh Psl 21 = 15% * 500.000 = 75.000
  • 10. Perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen WP Perseorangan  E memiliki toko Sentosa, merupakan agen tungga dari hasil produksi PT Makmur. Dalam bulan Februari 2010 E menerima komisi sebesar Rp. 50.000.000  Jwb  PPh Psl 21 = 15% * 50.000.000 = 7.500.000