Hak Karyawan PPh

Hak Karyawan atas Gaji dan pedoman menghitung :
 Pajak Ata Gaji
 Masalah Pembayaran Hak Terkait dengan PHK
 Masalah Perlindungan Upah Di Indonesia

Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 1

Bag 1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Penghitungan Pajak Atas
Upah
 Setiap warga negara dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam tahun pajak dengan nama dalam bentuk apapun
termasuk atas penghasilan pekerjaan.
 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang
diterima atau di peroleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan dari
pegawai atau orang yang berstatus:
 Pegawai Tetap
 Tenaga lepas
 Penerima Pensiun, mantan pegawai, termasuk org pribadi atau ahli
warisnya yg menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
 Penerima Honorarium
 Penerima upah
 Tenaga Ahli
(Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, d
an Aktuaris)



Tarif dan Penerapannya
 Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak
tetap, pemagang, dan calon pegawai, serta distributor MLM / direct selling dan
kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan
dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
 PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: Pegawai Tetap, Penghasilan bruto
dikurangi Biaya Jabatan 5% dari penghasilan Bruto, Maksimum adalah (Mulai
berlaku 1 Januari 2009) Rp.500.000,- /bulan atau setinggi-tingginya
Rp.6.000.000,- per tahun. Biaya jabatan diperhitungkan berdasarkan masa
kerja.
Misalkan :
pegawai kerja dari Januari s/d Juni 2009: Jika brutonya Rp.70 juta, maka biaya jabatan
yang bisa dikurangkan 70 juta x 5% = 3.5 juta, tetapi berhubung 3.5 juta melebihi 6 x
500.000 = 3 juta, maka biaya jabatan yang bisa dikurangkan sebesar 3 juta. Contoh-II: Jika
brutonya 50 juta, maka biaya jabatannya 50 juta x 5% = 2,5 juta.
(Dasar Hukum: UU Nomor 36 tahun 2008 - UU ini mulai berlaku 1 Januari 2009)
 Dikurangi lagi iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi lagi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Diri Sendiri Rp. 15,84 juta
• Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta
• Tambahan Istri Bekerja Rp. 15,84 juta
• Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta (Maksimal 3 orang)

Contoh Perhitungan PTKP:
Ketr. Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
• TK 15.840.000 - - 15.840.000
• K/0 15.840.000 1.320.000 - 17.160.000
• K/1 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000
• K/2 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000
• K/3 15.840.000 1.320.000 3.960.000 21.120.000
• TK/1 15.840.000 1.320.000 17.160.000
• TK/2 15.840.000 2.640.000 18.480.000
• TK/3 15.840.000 3.960.000 19.800.000

Keterangan:
TK = Tidak Kawin
K/1 = Kawin, tanggungan 1 orang



Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Perubahan Tarif yang mulai Berlaku 1 Januari 2009

No. Lapisan Penghasilan Tarif

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 ,- 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%



Perhitungan PPh 21, contoh 1 :
I. Daniel adl karyawan PT. Wijaya, telah bekerja 3 tahun, dapat gaji & tunjangan sebesar Rp.1.600.000,-
sebulan. Status Daniel adalah Lajang (Tidak Kawin/TK). Berapakah PPh Sdr.Daniel untuk setahun?
Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Gaji dan Tunjangan Tetap setahun : 19.200.000

Premi Asuransi : 588.480 +

19.788.480

THR 1.600.000 +

21.388.480

Biaya Jabatan (5%x Upah) 1.069.424

JHT (2% x Upah) 384.000 -

Penghasilan Neto 19.935.056

PTKP (Tidak Kawin) 15.840.000 -

PKP 4.095.056

PPh psl.21 ( 5% x 4.095.056 ) Rp.204.753,- / thn


Perhitungan PPh 21, contoh 2
II. David pegawai pada perusahaan PT Satrio, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp.
4.000.000,00. PT Satrio mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
Perusahaan menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan David
membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu Perusahaan juga
mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Satrio membayar iuran pensiun untuk David ke dana
pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 140.000,00,
sedangkan David membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00.

Gaji sebulan 4.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 20.000
Premi Jaminan Kematian 12.000
Jumlah Penghasilan Bruto 4.032.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 201.600
2. Iuran Pensiun 100.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua 80.000
Jumlah Pengurangan -381.600
Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400


Perhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan):
Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400

Penghasilan Neto Setahun 43.804.800

PTKP

- Diri WP Sendiri 15.840.000

- Status Kawin 1.320.000

Jumlah PTKP 17.160.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun 26.644.800

Pembulatan 26.644.000

PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp26.644.000 1.332.200

PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12 111.017

Langkah Pengerjaan: Langkah pertama kita menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini
adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya.
Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur dan
premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalah
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadi
objek PPh Pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminan
kematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung perusahaan.


Perhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan-II):
Langkah Pengerjaan (Lanjutan):
Langkah II: hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu: biaya
jabatan dan iuran pensiun (termasuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya 5% dari
penghasilan bruto 5% x Rp.4.032.000,00 atau sama dengan Rp.201.600,00. Jumlah ini masih di bawah
maksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp.500.000,00 per bulan.

Pengurang lainnya adalah iuran pensiun dan iuran JHT yang masing-masing Rp.100.000,00 dan
Rp.80.000,00 (2% dari gaji) per bulan. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar atau ditanggung oleh
perusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp381.600,00.
Penghasilan bruto Rp.4.032.000,00 dikurang pengurang Rp381.600 = Rp3.650.400,00. Jumlah inilah yang
dimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini kita buat setahunkan dengan
cara penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau Rp3.650.400 x 12 = Rp43.804.800,00.

Kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dalam hal ini jumlahnya adalah
Rp.17.160.000,00. Selisihnya (Rp.43.804.800 – Rp.17.160.000,00 = Rp.26.644.800) inilah Penghasilan Kena
Pajak. Sebelum dikalikan tarif pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut harus dibulatkan dulu ribuan
penuh ke bawah.

Pajak Penghasilan terutang adalah tarif pajak (berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan)
dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Karena Penghasilan Kena Pajak ini masih di bawah Rp50.000.000,-
maka tarif yang dikenakan adalah 5% sehingga PPh Pasal 21 nya adalah 5% x Rp26.644.800,00 =
Rp1.332.200,00. PPh Pasal 21 untuk sebulan, maka PPh Pasal 21 terutang dibagi 12



Menghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan Tak
Teratur lainnya
Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 atas THR ini adalah Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan
dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 .

THR dikelompokkan sebagai penghasilan tidak teratur di mana teman-temannya adalah bonus, jasa
produksi, gratifikasi, tantiem. Penghasilan-penghasilan ini disebut tidak teratur karena tidak diberikan
tiap bulan tetapi biasanya setahun sekali.

Kutipan dari buku Peraturan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari
raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun,
maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak
teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan
sebagainya

c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas
penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.



Teratur lainnya (..Lanjutan)
Yang dimaksud dengan penghasilan teratur adalah penghasilan yang biasanya diterima tiap bulan
seperti gaji, tunjangan, uang lembur dll. Dengan rumus sedrhana bisa saya tuliskan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 atas THR = ( PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur dan THR ) – ( PPh Pasal
21 atas penghasilan teratur saja )

Contoh Perhitungan Pajak THR : Ajeng (status lajang tanpa tanggungan), pegawai pada PT B, bulan
September 2011 ini mendapat penghasilan berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp3.000.000,-. Di samping
itu Ajeng juga diberikan tunjangan hari raya sebesar Rp.5.000.000,-. Iuran pensiun setahun yang
dipotong dari gaji adalah Rp100.000,-.

A. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur dan THR :

Penghasilan teratur setahun Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-
Penghasilan THR = Rp.5.000.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp.36.000.000,- + Rp.5.000.000,- = Rp 41.000.000,-
Biaya Jabatan 5% x Rp.41.000.000,- = Rp2.050.000,-
Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-
Jumlah Pengurang Rp.2.050.000,- + Rp1.200.000,- = Rp.3.250.000,-
Penghasilan Neto Rp.41.000.000,- – Rp.3.250.000,- = Rp.37.750.000,-



Teratur lainnya (..Lanjutan)
A. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur dan THR :..(Lanjutan)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp.15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp. 37.750.000 – Rp.15.840.000 = Rp21.910.000,-
PPh Pasal 21 (5% x Rp.21.910.000) = Rp1.095.500,- <—– Nilai A

B. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur Saja :

Penghasilan teratur setahun Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-
Biaya Jabatan 5% x Rp.36.000.000,- = Rp1.800.000,-
Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-
Jumlah Pengurang Rp1.800.000,- + Rp1.200.000,- = Rp.3.000.000,-
Penghasilan Neto Rp.36.000.000 – Rp.3.000.000,- = Rp. 33.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp.33.000.000 – Rp15.840.000 = Rp.17.160.000,-
PPh Pasal 21 5% x Rp.17.160.000 = Rp.858.000,- <—– Nilai B

C. PPh Pasal 21 Atas THR :

Nilai A – Nilai B = 1.095.500 – 858.000 = Rp.237.000,- <—— Nilai C


Bag.II Perhitungan PHK

Perhitungan Hak yang terkait PHK
• Detail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan Pemutusan
Hubungan Kerja dapat Anda baca di Undang-Undang Tenaga Kerja No.13
th.2003:
A. Uang Pesangon: UU no.13/2003 Pasal 156 ayat 2
B. Uang Penghargaan Masa Kerja: UU No.13/2003 Pasal 156 ayat 3
C. Uang Penggantian Hak: UU no.13/2003 Pasal 156 ayat 4
D. Uang Pisah: ditentukan Perusahaan dalam PP atau PKB bersama SP. Dari
Peraturan diatas, dapat diklasifikasikan sbb:
1. Pekerja yang berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kali
ketentuan pasal 156 ayat 2 adalah:
a. Pekerja yang mencapai Usia Pensiun.
b. Pekerja yang meninggal dunia
c. Perusahaan tutup karena efisiensi
d. Perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahan
kepemilikan dan apabila perusahaan tidak bersedia menerima
pekerja bekerja di perusahaan baru hasil penggabungan tersebut.



Perhitungan Hak yang terkait PHK
Detail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan Pemutusan
Hubungan Kerja (lanjutan..)

A. Pekerja yang berhak mendapatkan Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal
156 ayat 2 adalah:
1. Pekerja yang melakukan kesalahan ringan
2. Perusahaan tutup karena rugi terus menerus
3. Perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahan
kepemilikan, dan bila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja.
4. Perusahaan pailit.

B. Pekerja yang tidak mendapatkan pesangon adalah:
1. Pekerja yang mengundurkan diri
2. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
3. Mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut (tetap mendapatkan uang
Pisah)
4. Pekerja ditahan pihak berwajib (mendapatkan uang penghargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan.



Perhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus dan
Hitungannya:
• Kasus-1 :
Dono adalah karyawan PT. Maju Niaga yang bergerak di bidang percetakan, dengan masa kerja 14
tahun. Dua tahun terakhir order perusahaan sangat menurun drastis sehingga rugi. Perusahaan
melakukan perampingan dengan pengurangan karyawan, termasuk Dono. Sisa Cuti yang belum
digunakan ada 7 hari. Gaji terakhir Dono adalah Rp.4.300.000,- dengan perincian sbb:
Gaji Pokok : Rp.2.400.000,-
Tunjangan Tetap :
Tunjangan Masa Kerja : Rp. 400.000,-
Tunjangan Jabatan : Rp.400.000,-
Tunjangan Tidak Tetap :
Tunjangan Makan : Rp.550.000,-
Tunjangan Kehadiran : Rp.550.000,-

Pertanyaan : Termasuk kriteria apa alasan PHK Sdr.Dono? Dan Berapa Pesangonnya?
Jawab : Kriteria PHK Sdr.Dono adalah alasan efisiensi. Sesuai ketentuan, bagi Pekerja yang diakhiri
hubungan kerja nya karena efisiensi, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 x ketentuan pasal 156
ayat 2 dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan pasal 156 ayat 4, tapi tidak berhak atas Uang Pisah. Total adalah sbb:
1. Uang Pesangon: 2 x Psl.156 ay.2 = 2 x 9 bln Upah = 18 bulan
2. Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x Psl.156 ay.3 = 1 x 5 bln = 5 bln
3. Uang Penggantian Hak: 15% (a+b) + Sisa Cuti 7 hari yg belum diambil.



Perhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &
Hitungannya (lanjutan.)
JAWABAN Kasus-1 :
Sesuai Ketentuan, untuk menghitung Pesangon adalah Upah Pokok di tambah Tunjangan Tetap yaitu:
Rp.2.400.000,- + (Rp.400.000,- +Rp.400.000,-) = Rp.3.200.000,-
Jadi:
‐ Uang Pesangon 18 bln = 18 x Rp.3.200.000 = Rp.57.600.000,-
‐ Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan = 5 x Rp.3.200.000 = Rp.16.000.000,-
‐ Uang Penggantian Hak = 15% x (18+5) = 15% x 23 x Rp.3.200.000 = Rp.11.040.000,-
‐ Sisa Cuti 7 Hari yang belum diambil = Rp.3.200.000,- / 30 hari x 7 hari = Rp. 746.000,-
Maka Total Uang Pesangon yang diterima Dono adalah sebesar:
Rp.57.600.000,- + Rp.16.000.000,- + Rp.11.040.000,- + Rp.746.000,- = Rp.85.386.600,-

Kasus II:
Dini karyawan PT. Bunny dengan masa kerja 7 tahun. Total Gaji terakhir nya adalah: Rp.2.950.000,- +
Tunjangan Makan dan Kehadiran: Rp.550.000,-. Dini mengajukan resign karena ingin jadi wiraswasta. 30
Hari sebelum hari-H, dia telah mengajukan surat resign. Saat ini PT. Bunny belum ada ketentuan
mengenai Uang Pisah. Dini memiliki sisa cuti 4 hari.
Pertanyaaan: Apakah Dini berhak mendapatkan Uang Pesangon? Dan bagaimana perhitungan Hak nya?



JAWABAN Kasus-II :
Kriteria PHK yang dialami Dini adalah PHK dengan alasan pengunduran diri. Sesuai ketentuan, pekerja
tersebut tidak berhak mendapat uang pesangon dari psl 156 ayat 2 dan juga tidak berhak mendapat uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3. Dini berhak mendapat Uang Penggantian Hak
ketentuan pasal.156 ayat 4.
Berhubung PT. Bunny belum memiliki ketentuan Uang Pisah, maka Dini hanya akan mendapatkan Uang
Penggantian Hak Hak:
Uang Pesangon: 0 x psl.156 ayat 2 = 0 x 0 bulan = 0
Uang Penghargaan Masa Kerja = 0 x 0 bulan = 0
Uang Penggantian Hak: 15% x (a+b) + Sisa Cuti 4 hari
Sisa Cuti= Rp.2.950.000/ 30 hari x 4 hari = Rp.393.000,-
Apabila Perusahaan sudah memiliki ketentuan Uang PIsah, Dini bisa mendapatkan Uang Pisah selain
dari peng-uang-an Sisa Hak Cuti.

Kasus III :
Sdr. Kasino bekerja di PT. Indro selama 11 thn dan gaji terakhirnya Rp.4.250.000,- PT. Indro adalah
perusahaan kimia yg sangat rentan kebakaran, oleh karena itu diberlakukan larangan merokok di semua
area. Pelanggaran dapat dikategorikan pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan. Kasino melanggar
ketentuan ini dan mendapat surat PHK.
Pertanyaan:
1. Apa kriteria alasan PHK sdr. Kasino?
2. Apakah Sdr. Kasino berhak mendapat Pesangon?



JAWABAN Kasus-III :
Kriteria PHK Sdr. Kasino adalah melakukan pelanggaran ringan. Sesuai ketentuan: Pekerja yang
melakukan pelanggaran ringan dan setelah di proses ada penetapan dari pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) untuk di akhiri Hubungan Kerjanya, maka bagi pekerja tersebut berhak mendapatkan
uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan
pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, tapi tidak berhak atas Uang
Pisah. Sisa Hak Cuti = 0, berarti tidak ada penguangan atas sisa Hak Cuti.

Kalau Sdr. Kasino sudah menerima penetapan PHK setelah mendapat SP-III maka tidak perlu mendapat
penetapan dari PHI. Perusahaan hanya perlu mendaftarkan ke PHI untuk mendapatkan Akta nomor
penetapan PHK ny saja.

Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan (Tunj.Tetap) = Rp.3.400.000,-
Tunjangan Tidak Tetap = Rp.850.000,-
Pesangon yang di dapatkan sbb:
• Uang Pesangon: 1 x psl.156 ayat 2= 1 x 9 bulan = 9 bulan x Rp.3.400.000 = Rp.30.600.000
• Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x pasal 156 ayat 3 = 4 bulan x Rp.3.400.000 = Rp.13.600.000
• Uang Penggantian Hak = 15% x (a + b) = 15% x 13 x Rp.3.400.000 = Rp.6.630.000,-
Total Uang Pesangon adalah sebesar: a + b + c = Rp.50.830.000,-
Harus dibuat Perjanjian Bersama, dan Tanda Terima diatas Materai Rp.6.000,-


Bag.III Pemotongan Upah dan Denda

Pemotongan Upah dan Denda
Upah Selama Tidak Masuk Kerja:
“Asas No Work No Pay berlaku bagi Pekerja yang tidak bekerja / tidak produktif. Pengecualian atas asas ini
adalah apa yang dituliskan dalam UU Tenaga Kerja No.13 thn.2003 pasal 93 ayat 1. “

Perusahaan juga wajib membayar upah pekerja atas cuti khusus sbb :
a. Pekerja menikah : 3 hari
b. Pekerja menikahkan anak : 2 hari
c. Khitan anak : 2 hari
d. Baptis anak : 2 hari
e. Istri Melahirkan/keguguran kandungan : 2 hari
f. Anggota Keluarga 1 rumah meninggal : 1 hari
g. Suami, istri, orang tua/mertua, anak, menantu meninggal : 2 hari

Pekerja Sakit Berkepanjangan, Perusahaan wajib membayar upahnya sbb :
a. 4 bulan pertama : dibayar 100% dari upah
b. 4 bulan kedua : dibayar 75% dari upah
c. 4 bulan ketiga : dibayar 50% dari upah
d. Bulan selanjutnya, dibayar 25% upah sebelum dilakukan proses PHK



• CUTI: adalah istirahat tahunan yang dapat diambil pekerja setelah bekerja selama 12
bulan berturut-turut.

Kebijakan mengenai Cuti diatur dalam UU Tenaga Kerja no.13 /2003 pasal 79

Bagaimana jika Cuti tidak diambil?
1. Hak Cuti gugur bilamana dalam waktu 6 bulan setelah timbulnya Hak, pekerja
ternyata tidak menggunakan bukan karena alasan yang diberikan oleh Atasan atau
alasan yang istimewa.

2. Apabila Cuti yang tidak diambil, atas kesepakatan Perusahaan boleh dibayarkan
dengan uang, maka perhitungannya adalah sbb:
(Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) / 30 x jumlah sisa hak cuti.

• ISTIRAHAT PANJANG: kebijakan ini tertuang dalam KEPMEN no.51/MEN/IV/2004
Tentang Istirahat Panjang pada perusahaan tertentu. Cuti panjang ini diberikan setelah
masa kerja 6 tahun secara terus menerus di perusahaan yang sama.

Dalam UU no.13 thn.2003 pasal 79 ayat 2 huruf d: istirahat panjang sekurang-kurangnya
dua bulan, dilaksanakan di tahun ke 7 dan ke 8, masing-masing 1 bulan. Bag.III



Pembayaran Upah dan Denda Keterlambatan
Jika Perusahaan tidak menjalankan kesepakatan berupa pembayaran lewat dari
satu bulan, maka digolongkan “Terlambat Membayar Upah”. Dengan demikian
berlaku ketentuan sbb:
1. Dihitung sejak hari ke-empat keterlambatan membayar upah s/d hari ke
delapan, pengusaha wajib menambah 5% dari total upah yang diterima
dalam satu bulan.
2. Setelah hari ke delapan atau mulai dari hari ke sembilan, ditambah 1% untuk
tiap hari keterlambatan dan maksimum berlaku satu bulan dan nilainya
tidak boleh lebih dari 50% dari upah yang seharusnya dibayar.
3. Apabila setelah satu bulan pengusaha belum juga bayar upah pekerja tsb,
maka perusahaan wajib membayar bunga yang ditetapkan Bank yang
nilainya sebesar bunga kredit ybs.
Contoh kasus :
Indro bekerja sejak th.1994. Total gaji: Rp.3.900.000,- Perusahaan belum
membayar gaji bulan Juni, dan akan dibayar tgl.2 Agustus. Berapakah Perusahaan
harus membayar gaji Indro bulan Juni beserta denda, dan gaji bulan Juli?
Perhitungannya adalah sebagai berikut:



Pembayaran Upah dan Denda Keterlambatan ( lanjutan.. )
Total waktu keterlambatan yang dilakukan perusahaan adalah satu bulan, maka
perhitungannya adalah sbb:

• Dihitung sejak hari ke-empat sampai hari ke-delapan, Perusahaan wajib membayar gaji +
5% dari Gaji bulan Juni. Maka tambahan denda keterlambatan: 5% x Rp.3.900.000 = Rp.
195.000 , -.
• Setelah hari ke-8 atau mulai hari ke-9, ditambah 1% dari total yg diterima 1 bulan utk
setiap hari keterlambatan s/d akhir bulan. Hari ke-9 s/d hari ke-30 = 22 hari. Maka: 1% x
Rp.3.900.000,- = Rp.39.000,-
Jadi: 22 hari x Rp.39.000,- = Rp.858.000,-

Jadi Total yang harus dibayar Perusahaan dan keterlambatan adalah:
• Gaji bulan Juni sebesar Rp.3.900.000,-
Denda keterlambatan: Rp.195.000,- + 858.000 = Rp.1.053.000,-
• Gaji Bulan Juli sebesar Rp.3.900.000,-
• Total yang harus dibayar Perusahaan untuk bulan JUNI dan JULI adalah:
Rp.3.900.000+ 1.053.000+ 3.900.000,- = Rp.8.053.000,-

*. Ketentuan Pasal 19 lampiran 1 PP no.8 th.1981 ttg Perlindungan Upah ayat 2 mengatakan: bila sesudah 1
bulan upah masih belum dibayar maka pengusaha diwajibkan pula membayar bunga ; dan acuannya
adalah trend bunga yg berlaku umum di pasar pada saat itu.

Bag.IV Perlindungan Upah

PERLINDUNGAN UPAH dan SANKSI
Hak atas upah adalah hal normatif pekerja dan dilindungi Undang-Undang. Bila Pekerja
tidak melakukan kewajibannya, maka tidak dibayar (asas No Work No Pay). Dan bila
Perusahaan tidak membayar atau terlambat membayar Upah Pekerja yang sudah
melaksanakan tugas, maka pengusaha tersebut dikenakan denda atau sanksi.
Pasal dalam UU Tenaga Kerja no.13 /2003 mengenai Upah:
1. Pengusaha membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum (pasal 90 ay.1), sanksi
ditetapkan di pasal 185.
2. Bila Pengusaha tidak membayar upah pekerja yang tidak bekerja karena alasan-alasan di
pasal 93 (yg mana Pengusaha seharusnya tetap membayar): sanksi di Pasal 186
3. Bila Pengusaha tidak membayar upah pekerja untuk kerja Lembur sesuai ketentuan pasal
78, maka sanksi dijelaskan dalam pasal 187.
4. Pengusaha yang tidak membayar upah Pesangon krn mencapai usia pensiun sesuai
ketentuan pasal 167 ayat 5, maka sanksi nya dijelaskan dalam pasal 184.
Perlindungan Upah: dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP No.8 Tahun 1981
tentang PERLINDUNGAN UPAH.
Perlindungan atas Upah Minimum, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum
Perlindungan upah pekerja yang berhak mendapat Tunjangan Hari Raya, dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no.PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya.
Skala Upah: diatur dalam Kep.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah


Hak Karyawan PPh

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Hak Karyawan PPh

Similar to Hak Karyawan PPh (20)

More from Sigit Iskandar

More from Sigit Iskandar (9)

Hak Karyawan PPh