Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DI
S
U
S
U
N
OLEH KELOMPOK 3 :
SHINTA KUSUMA DEWI (150603104)
T. RAHMAD HAIKAL (150603105)
LISAUL FITRI (150603106)
Dosen Pembimbing : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesikan makalah Hak dan
Kewajiban Warga Negara dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk
membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Hak dan
Kewajiban Warga Negara. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pembahasan
serta penarikkan kesimpulan dalam makalah ini.
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara ini disajikan dalam konsep dan
bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalh
ini. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak dan
kewajiban sebagai anggota warga negara.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk berkarya menyusun makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Saran, kritik dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak
dalam proses membangun mutu makalah ini.
Banda Aceh, November 2015

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... 2
DAFTAR ISI..................................................................................................... 3
PEMBAHASAN................................................................................................ 4
A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan.................................. 4
B. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara ............................................ 6
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia ....................................... 12
PENUTUP......................................................................................................... 20
A. Kesimpulan............................................................................................. 20
B. Saran...................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 21

4. 4
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Warga Negara
Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi
perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Kita juga
sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga
bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga
negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.
Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen yang mempunyai arti
sebagai berikut:
a. warga negara;
b. petunjuk dari sebuah kota;
c. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;
d. bawahan atau kawula.
Menurut As Hikam, warga negara sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah
anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.1
Selain itu warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan
keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak
penuh sebagai seorang warga dari negara itu.2
Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan
negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya
kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak
dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada
organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap
anggotanya.
1 Srijanti, Etika Berwarga Negara, 2007:75
2 Kamus Besar Bahsa Indonesia 2002

5. 5
Perlu dijelaskan istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih
merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah
satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya
dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal
di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.
2. Kewarganegaraan
Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang
menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut
memori penjelasan dari Pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang no. 62 Tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Repunlik Indonesia, kewarganegaraan diartikan
segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban
negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-
Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal
ihwal yang berhubungan dengan negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu, sebagai berikut.
a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis
1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara
orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat
hukum tertentu, ayitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang
bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat
pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan dengan ikatan
hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan
nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari
penghayatan warga negara yang bersangkutan.
Jadi, dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu
persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut dengan negara. Di
sisi lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun

6. 6
tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis. Ia memiliki tanda ikatan hukum
dengan negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga
negara tidak ada. Jadi, ada kalanya terdapat seorang warga negar hanya secara yuridis
saja sebagai warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi. Adalah
snagat ideal apabila seorang warga negara memiliki persyaratan yuridis dan
sosiologis sebagai anggota dari negara.
b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil
1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan.
Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
2) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status
kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum
serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki
kewarganegaraan tidak jatuh oada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara
lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan
warga negaranya.
B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA
Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara
memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga
negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.
Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka
yang hanya menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan
negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara
dari negara itu tidak memilki hubungan timbal balik dengan negara tersebut.

7. 7
1. Penentuan Warga Negara
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan
perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua
asas yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli
berasal dari kata solum yang atinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata
sanguis yang artinya darah.
a. Asas Ius Soli
Asal yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat
di mana seorang tersebut dilahirkan.
b. Asas Ius Sanguinis
Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada
aspek perkawinan yang mencakup :
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu
ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini
diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan
peruabahan status kewarganegaraan suami atau istri. Jadi, mereka dapat berbeda
kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.
Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat
menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga yaitu munculnya
apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memilki
kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan rangkap (dua).

8. 8
2. Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menetukan siapa-siapa yang menjadi warga negara.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut.
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Orang-orang bangsa lain adalah oaring-orang peranakan seperti peranakan
Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggak di Indonesia, yang mengakui
Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada negara Republik
Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga negara Indonesia dengan cara
naturalisasi atau pewarganegaraan.
3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 antara
lain sebagai berikut.
a. Tentang siapa yang menjadai warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga
negara Indonesia adalah
1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;
3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing;
4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara
asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

9. 9
5) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak
tersebut;
6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia;
8) anak yang lahir di luat perkawinan yang sah dari seorang ibu negara asing
yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/atau
belum kawin;
9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11) anakyang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya;
12) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah
dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;
13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
14) anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang
berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;

10. 10
15) anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah
sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
b. Tentang pewarganegaran
Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-
undang dinyatakan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesiadapat juga
diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut.
1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling
singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3) sehat jasmani dan rohani;
4) dapat berbahsa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda ;
7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
c. Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakn bahwa kewarganegaraan
Republik Indonesia hilang karena:
1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2) tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

11. 11
3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanay daoat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat
yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari
negara lain atas namanya;
9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun
terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alas an yang sah, dan
dengan sengaja tidak menyatakn keinginannya untuk tetap menjadi Warga
Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap
menjadi Warga Negara Indonesia kepad Perwakilan Republik Indonesia yang
wilayah kerjanya meliputi temoat tinggal yang bersangkutan padahal
Perwakilan Rpeublik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan;
10) perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga
negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut

12. 12
hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
11) laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawing dengan perempuan warga
negar asing kehilangan Kewarganegraan Republik Indonesia jika menurut
hukum negar asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin
tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan pernyataan
mengenai keinginannya kepada Penjabat atau Perwakilan Republik Indonesia
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut,
kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
12) setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan,
tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang
berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya
kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).
Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu
pengecualian.
C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Menurut Srijanti, hak merupakan unsure normative yang berfungsi pedoman
berperilakum melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi
manusia dalam menjada harkat dan martabatnya.3
Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat
3 Srijanti, Etika Berwarga Negara 2007:121

13. 13
dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.4
Dapat disimpulkan bahwa Hak adalah kewenangan untuk bertindak atau
melakukan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu
keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita melaksanakannya tanpa
ada alas an apapun itu.
1. Wujud Hubungan Warga Negara Dengan Negara
Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam
UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut
digambarkan dengan baikdalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu
hak dan kewajiban warga negara terhadap negar maupun hak dan kewajiban negara
terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga
negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang dasar.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal
34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
berbunyi :
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan asas keadilan social dan kerakyatan.
2) Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3) Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mnegeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
4 Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X 2010:30

14. 14
4) Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ayat (1)
berbunyi bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini
berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat
(2) berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”
5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara.
Dinyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
6) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran.
Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran. Adapun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan
UUD 1945.
7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nlai-nilai budayanya.
8) Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1),
(2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

15. 15
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.
9) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan
bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:
a. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pmerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
b. Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga
negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan
kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut,
antara lain sebagai berikut.
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
b. Hak negara untuk dibela.
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
d. Kewajiban negara untuk menjamin system hukum yang adil.
e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

16. 16
f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk
rakyat.
g. Kewajiban negara member jaminan sosial.
h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD
1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan
pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban
negara terhadap warganya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA,
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkat pendidikan
sepanjang hayat.
(6)

17. 17
Pasal 6
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh samapai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan
dasar kepada anaknya.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 8
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 9
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pasal 10
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu, dan mengawasi peneyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

18. 18
Pasal 11
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun.
BAB V
PESERTA DIDIK
Pasal 12
(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasiyang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya;
d. mendapat baiay pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya;
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang
setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-
masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
(2) Setiap peserta didik berkewajiban:
a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses
dan keberhasilan pendidikan;

19. 19
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta
didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan ang
diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

20. 20
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh
individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan ,
sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam
melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan
hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban
merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus
dijalankan dengan seimbang .
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut
menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk
mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat ,
berbangsa , dan bernegara . Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan
guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan
yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam
melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan papan .
B. SARAN
Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait , sehingga
pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi
ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak
diinginkan .

21. 21
DAFTAR PUSTAKA
Winarno 2006, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, hlm.47.
http://takumabdulrohim.blogspot.co.id/2014/10/makalah-kewarganegaraan-hak-
dan.html?m=1
http://www.academia.edu/12537575/Hak-dan-Kewajiban-Sebagai-Warganegara