SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
MAKALAH
“Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan”
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Filsafat Moral”
Dosen Pembimbing :
Drs. Syamsul hadi, MM
Disusun Oleh :
Muhammad Saifur Rohman (11.441.0041)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PANCA MARGA
PROBOLINGGO
2013
1
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan izinnya penulis dapat
menyelesaikan makalah dengan judul “Bukti Bahwa Hak dan Kewajiban Dapat Menimbulan
keadilan” sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Dalam penyelesaian makalah ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak.
Untuk itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan motivasi terhadap penulis selama
pembuatan makalah ini.
2. Bapak dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam
pembuatan makalah ini.
Penulis masih menerima dengan tangan terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak
yang peduli terhadap makalah ini agar menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Akhir
kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penulis
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak yang tampak adalah unsur-unsur
negara yang berupa rakyat. Wilayah dan pemerintah, syarat-syarat utama berdirinya
suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu. Ada rakyat yang tetap dan
ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak
dapat di pisahkan. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan
rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di
setiap wilayah negara selalu ada warga dan orang asing yang semuanya di sebut
penduduk. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa
peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari
berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian
hari. Untuk itu perlunya setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai
warga negara serta di harapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan
sebaik-baiknya, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan struktur
yang ditentukan dan dapat diikuti oleh semua golongan.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro
mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu
dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya.
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.
Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di Kampus,
membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan Dosen dengan sebaik-
baiknya dan sebagainya
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga
negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak,
tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan
dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat
tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang
pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban
untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi
kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
4
1. Hak Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai 34
UUD 1945.
Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2) Hak membela Negara
3) Hak berpendapat
4) Hak kemerdekaan memeluk agama
5) Hak mendapatkan pengajaran
6) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
Read
7) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan social
8) Hak mendapatkan jaminan sosial
2. Hak mendapatkan jaminan sosial
1) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2) Kewajiban membela Negara
3) Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
B. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak
dan kewajiban warga negara terhadap negara. Antara lain sebagai berikut :
5
1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
2) Hak negara untuk di bela
3) Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan
rakyat
4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga Negara
6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan
7) Kewajiban negara untuk memberi jaminan social
C. Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat
jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang
belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi
karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada
kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya
seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika
keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
6
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera.
Akan tetapi, hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang.
Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Para
pejabat dan pemerintah hanya mengobar janji manis kepada rakyat untuk
mendapatkan haknya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum
mendapatkan haknya
Olek karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari
mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan
dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan
penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.
Pasal ini mebcerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.
Mari kita katakan pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup
setara dengan kita. Mari kita menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang
lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan
seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang
mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Isi pasal Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30.
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undangsebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
7
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), taip-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam
pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur
dengan undang-undang.
8
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Meskipun hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia terutama
dalam 6 aspek, yaitu pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya,
akan tetapi kita harus tetap ingat bahwa ada batasan atau aturan hukum yang harus
kita patuhi serta wajib saling menghormati dan menghargai hak antar individu.
B. Saran
Dengan dituliskan makalah ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami
tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara sehingga jika ada
hak-hak yanga belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Jika hak-hak
sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban
kita sebagai warga Negara, lebih memahami konsep dan prinsip kewarganegaraan
yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dunia, dan mampu mengaplikasikan
konsep dan prinsipkewarganegaraan yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan
dunia.
9
BAB IV
DARTAR PUSTAKA
 Drs. H.M. Arifin Noor. ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua
Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Pustaka Setia: Bandung 2007.
 Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
 http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html
10

More Related Content

What's hot

Hak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruHak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruZatul El-macka
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Warnet Raha
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraAline AR
 
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiHak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiAji Sanjaya
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaDini Audi
 
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaHak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaVindry Meradi
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban
Menganalisis kasus pengingkaran kewajibanMenganalisis kasus pengingkaran kewajiban
Menganalisis kasus pengingkaran kewajibanniken susilowati
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanmildamarmil
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaAstika Rahayu
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraDewi Zulaeva
 
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014Restu Waras Toto
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Jae Rahman
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatPersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatOperator Warnet Vast Raha
 
Tes wawasan kebangsaan twk2
Tes  wawasan kebangsaan twk2Tes  wawasan kebangsaan twk2
Tes wawasan kebangsaan twk2temanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

Hak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruHak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baru
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiHak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaHak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
 
Tanggung Jawab
Tanggung JawabTanggung Jawab
Tanggung Jawab
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban
Menganalisis kasus pengingkaran kewajibanMenganalisis kasus pengingkaran kewajiban
Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014
Pentingnya kepemimpinan presiden ideal dalam pemilu 2014
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatPersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
 
Materi ppkn sma xii bab 4
Materi ppkn sma xii bab 4Materi ppkn sma xii bab 4
Materi ppkn sma xii bab 4
 
Tes wawasan kebangsaan twk2
Tes  wawasan kebangsaan twk2Tes  wawasan kebangsaan twk2
Tes wawasan kebangsaan twk2
 

Viewers also liked

Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDeklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDadang Solihin
 
Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hak Dan Kewajiban Warga NegaraHak Dan Kewajiban Warga Negara
Hak Dan Kewajiban Warga NegaraSyahrizal Azis
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAjeng Faiza
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
 
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSA
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSAPANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSA
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSANur Afiana
 

Viewers also liked (6)

Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDeklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
 
Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hak Dan Kewajiban Warga NegaraHak Dan Kewajiban Warga Negara
Hak Dan Kewajiban Warga Negara
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSA
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSAPANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSA
PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN MORAL BANGSA
 

Similar to Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan

Similar to Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan (20)

Hak dan Kewajiban Warga Negara.docx
Hak dan Kewajiban Warga Negara.docxHak dan Kewajiban Warga Negara.docx
Hak dan Kewajiban Warga Negara.docx
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara.pdf
Hak dan Kewajiban Warga Negara.pdfHak dan Kewajiban Warga Negara.pdf
Hak dan Kewajiban Warga Negara.pdf
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negaraMakalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
 
Makalah.docx
Makalah.docxMakalah.docx
Makalah.docx
 
Kewarga negaraan
Kewarga negaraanKewarga negaraan
Kewarga negaraan
 
Makalah kewarganegaraan (autosaved)
Makalah kewarganegaraan (autosaved)Makalah kewarganegaraan (autosaved)
Makalah kewarganegaraan (autosaved)
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
hak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxhak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptx
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAMAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
 
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docxMAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
 
Hak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilihHak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilih
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
 
Persamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pknPersamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pkn
 
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negaraBab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
 
pptpkn-2.pptx
pptpkn-2.pptxpptpkn-2.pptx
pptpkn-2.pptx
 
akadusyifa
akadusyifaakadusyifa
akadusyifa
 

More from SyaifOer

Pemda pemdes
Pemda pemdesPemda pemdes
Pemda pemdesSyaifOer
 
Penulisan karya tulis ilmiah
Penulisan karya tulis ilmiahPenulisan karya tulis ilmiah
Penulisan karya tulis ilmiahSyaifOer
 
Perancangan karya tulis ilmiah
Perancangan karya tulis ilmiahPerancangan karya tulis ilmiah
Perancangan karya tulis ilmiahSyaifOer
 
Menentukan tema, topik dan judul
Menentukan tema, topik dan judulMenentukan tema, topik dan judul
Menentukan tema, topik dan judulSyaifOer
 
Fungsi dan tujuan hukum pajak
Fungsi dan tujuan hukum pajakFungsi dan tujuan hukum pajak
Fungsi dan tujuan hukum pajakSyaifOer
 
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negara
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negaraEtika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negara
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negaraSyaifOer
 
Sistem administrasi daerah dan kota
Sistem administrasi daerah dan kotaSistem administrasi daerah dan kota
Sistem administrasi daerah dan kotaSyaifOer
 
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaKebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaSyaifOer
 
Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
Ranah Kognitif, Afektif, dan PsikomotorRanah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
Ranah Kognitif, Afektif, dan PsikomotorSyaifOer
 
Makalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakMakalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakSyaifOer
 
Essay investasi (p. budi)
Essay investasi (p. budi)Essay investasi (p. budi)
Essay investasi (p. budi)SyaifOer
 
Hak atas tanah
Hak atas tanahHak atas tanah
Hak atas tanahSyaifOer
 

More from SyaifOer (14)

Pemda pemdes
Pemda pemdesPemda pemdes
Pemda pemdes
 
Penulisan karya tulis ilmiah
Penulisan karya tulis ilmiahPenulisan karya tulis ilmiah
Penulisan karya tulis ilmiah
 
Perancangan karya tulis ilmiah
Perancangan karya tulis ilmiahPerancangan karya tulis ilmiah
Perancangan karya tulis ilmiah
 
Menentukan tema, topik dan judul
Menentukan tema, topik dan judulMenentukan tema, topik dan judul
Menentukan tema, topik dan judul
 
Fungsi dan tujuan hukum pajak
Fungsi dan tujuan hukum pajakFungsi dan tujuan hukum pajak
Fungsi dan tujuan hukum pajak
 
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negara
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negaraEtika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negara
Etika kepemimpinan yang bisa melayani publik dalam administrasi negara
 
Sistem administrasi daerah dan kota
Sistem administrasi daerah dan kotaSistem administrasi daerah dan kota
Sistem administrasi daerah dan kota
 
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaKebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
 
Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
Ranah Kognitif, Afektif, dan PsikomotorRanah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
 
KOPERASI
KOPERASIKOPERASI
KOPERASI
 
Makalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakMakalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja Anak
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Essay investasi (p. budi)
Essay investasi (p. budi)Essay investasi (p. budi)
Essay investasi (p. budi)
 
Hak atas tanah
Hak atas tanahHak atas tanah
Hak atas tanah
 

Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan

  • 1. MAKALAH “Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan” Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Filsafat Moral” Dosen Pembimbing : Drs. Syamsul hadi, MM Disusun Oleh : Muhammad Saifur Rohman (11.441.0041) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 2013 1
  • 2. KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan izinnya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Bukti Bahwa Hak dan Kewajiban Dapat Menimbulan keadilan” sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyelesaian makalah ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak. Untuk itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan motivasi terhadap penulis selama pembuatan makalah ini. 2. Bapak dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam pembuatan makalah ini. Penulis masih menerima dengan tangan terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak yang peduli terhadap makalah ini agar menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis 2
  • 3. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat. Wilayah dan pemerintah, syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu. Ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga dan orang asing yang semuanya di sebut penduduk. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Untuk itu perlunya setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta di harapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ditentukan dan dapat diikuti oleh semua golongan. 3
  • 4. BAB II PEMBAHASAN A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di Kampus, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan Dosen dengan sebaik- baiknya dan sebagainya Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 4
  • 5. 1. Hak Warga Negara Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai 34 UUD 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut : 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 2) Hak membela Negara 3) Hak berpendapat 4) Hak kemerdekaan memeluk agama 5) Hak mendapatkan pengajaran 6) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Read 7) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan social 8) Hak mendapatkan jaminan sosial 2. Hak mendapatkan jaminan sosial 1) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan 2) Kewajiban membela Negara 3) Kewajiban dalam upaya pertahanan negara B. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Antara lain sebagai berikut : 5
  • 6. 1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan 2) Hak negara untuk di bela 3) Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat 4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil 5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga Negara 6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan 7) Kewajiban negara untuk memberi jaminan social C. Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan 6
  • 7. kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Akan tetapi, hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Para pejabat dan pemerintah hanya mengobar janji manis kepada rakyat untuk mendapatkan haknya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya Olek karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mebcerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Mari kita katakan pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Mari kita menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Isi pasal Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undangsebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 7
  • 8. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 8
  • 9. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Meskipun hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia terutama dalam 6 aspek, yaitu pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya, akan tetapi kita harus tetap ingat bahwa ada batasan atau aturan hukum yang harus kita patuhi serta wajib saling menghormati dan menghargai hak antar individu. B. Saran Dengan dituliskan makalah ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara sehingga jika ada hak-hak yanga belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Jika hak-hak sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga Negara, lebih memahami konsep dan prinsip kewarganegaraan yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dunia, dan mampu mengaplikasikan konsep dan prinsipkewarganegaraan yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dunia. 9
  • 10. BAB IV DARTAR PUSTAKA  Drs. H.M. Arifin Noor. ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Pustaka Setia: Bandung 2007.  Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.  http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html 10