Modul kewarganegaraan gici 2016

1. Zennaria Situmorang,S.SI
Modul: Kewarganegaraan
(2 SKS)

2. KEWARGANEGARAAN
Istilah warganegara lebih sesuai dengan kedudukannya seorang merdeka dibandingkan dengan
seorang hamba atau kawula negara, karena warganegara mengandung arti seperti, anggota atau
atau warga dari suatau negara, yaitu peserta yang didirikan dari suatu persekutuan yang didirikan
dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.
Untuk itu setiap warganegara mempunyai persamaan hak didepan hukum. Semua warganegara
memilki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.
Konsep dasar tentang warganegara
warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang –orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
Sedangkan, dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 1958 dinyatakan bahwa warganegara RI adalah
orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian, dan atau
peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 maka sudah menjadi
warganegara RI.
Penduduk adalah warganegara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Bangsa ialah indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan
menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa, serta berproses di dalam suatu wilayah di Indonesia.
Negara ialah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan
yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok/beberpa kelompok.
Bahwa nama Indonesia diciptakan oleh JAMES RICHARDSON LOGAN (the ethonologi of
india Archipelago, 1850), karena Logan sulit dalam mengkaji kehidupan penduduk dan
kebudayaan antara Benua Asia dan Benua Australia, antara Laut Pasifik dan Laut Hindia, serta
tidak adanya nama yang melambangkan skeseluruhan pulau itu kemudian mengusulkan agar
kepulauan ini serta penduduk dan kebudayaannya di namakan Indonesia atau indonesia Adolf
Bastian, 1884 yang memperkenalkan nama Indonesia atau Indonesia sebagai nama judul buku;
Indonesien, Order die insel Des malayisien Archipels, yang terbit di Leipzing antara tahun 1884-
1889 Masyarakat suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai
terlaksananya keinginan-keinginan mereka bersama. (Harold J. Laski)

3. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis danSosiologis
Kewarganegaraan dalam arti Yuridis yaitu: adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan
Negara
Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis yaitu: tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi
ikatanemosional, seperti ikatan perasaan, ikatanketurunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, danikatan
tanah air.
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkanpada tempat kewarganegaraan. Dalam
sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik
Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkanpada akibat hukum dari status
kewarganegaraan,yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA
Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan
sejarah serta berpemerintahan sendiri. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan
mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatansekelompok
atau beberapa kelompok manusia tersebut
Bentuk hubungan warganegara dan negara :
1. Hubungan yang bersifat emosional wujud hubungan wargangera dengan negara di diperlukan
pembekalan berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh pada mahasiswa/peserta didik yang
antara lain; bangga terhadapnegara bangsanya, cinta negara bangsanya, rela berkorban untuk
negara bangsanya.
2. Hubungan yang bersifat formal hubungan di perlukan seperangkat pengetahuan, antara lain;
ilmu ketata negaraan, sejarah perjuangan bangsa, administrasi negara dan politik.
3. Hubungan yang bersifat fungsional
wujudnya lebih banyak menggambarkan peranan dan fungsi warganegara dalam masyarakat.

4. ASAS DAN UNSUR KEWARGANEGARAAN
a. Dari sisi kelahiran penentuan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas
kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius berarti hukum /pedoman soli berasal
dari kata solum yang artinya negeri/tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah.
Maka ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah
kelahiran. Sedangkan ius sanguinis yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah
atau keturunan.
b. Dari sisi perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
Pertama, asas kesatuan hukum bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti
masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Sedangkan
dalam asas persamaan derajat yakni suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan
status kewarganegaraan masing-masing pihak.
Unsur yang menentukan kewarganegaraan
beberapa unsur yang menentukan kewarganegaraan yaitu;
1. Unsur darah keturunan (ius sanguinis)
2. Unsur daerah tempat kelahiran (ius soli)
3. Asas kewarganegaraan (naturalisasi) bahwa seseorang yang tidak memenuhi prinsip ius
sanguinis dan ius soli orang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan
pewarganegaraan datau naturalisasi, sebagaimana syarat pewarganegaraan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
Karakteristik warganegara yang democrat
Adapun karakteristik negara yang demokrat sebagaimana berikut ini
a. rasa hormat dan tanggung jawab bahwa adanya rasa hormat terhadap sesama warganegara
yang pluralistik baik suku, agama, ras, bahasa, ideologi politik.
b. Bersikap kritis artinya bahwa bersikap kritis di berbagai aspek kehidupan masyarakat
dengan didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.
c. Membuka diskusi dan dialog artinya bahwa perbedaan pendapat dan pandangan serta
perilaku merupakan realitas yang parti terjadi ditengah-tengah warganegara.

5. d. Sikap terbuka, merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia yang
didasarkan atas dasark pluralisme.
e. Rasional, pengambilan keputusan di tengah-tengah masyarakat harus bersifat rasional.
f. Adil, yaitu adalah tindakan yang tidan membedakan sesama warganegara.
g. Jujur, merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antara
warganegara.
cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia
cara memperoleh kewarganegaraan indonesis secara umum, yaitu
1. karena kelahiran
2. karena pengangkatan
3. karena dikabulkan permohonan
4. karena perkawinan
5. karena turut ayah dan atau ibu
6. karena pernyataan
DASAR HUKUM KEWARGANEGARAAN
a. UUD NRI 1945
b. UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian
c. UU RI No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi
d. UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang covenan Internasional Hak-hak sipil dan politik
e. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah
No. 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian
f. Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi manusia RI No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang
tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warganegara Indonesia.
g. Peraturan Menteru Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. M.01-HL.03.03 Tahun 2006 tentang
tata cara pendaftaran untuk memperoleh kawarganegaraan RI

6. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
demokrasi
istilah demokrasi bersal dari bahasa Yunani ”demos” artinya rakyat sedang ”kratein” berarti
pemerintahan. Maka demokraasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat (from, by
and for the people” dalam kenyataannya demokrasi ”sangat disktiminatif” karena demos
dimaksudkan hanya rakyat tertentu saja. Tidak semua orang terlibat dalam perwakilan hanya
mereka yang karena sebab tertentu.
Hakekat Demokrasi mengandung pengertian
a.pemerintahan dari rakyat (Govemant of the people)
b. pemerintahan oleh rakyat (govermant by people)
c. pemerintahan untuk rakyat (govermant for people)
unsur-unsur penegak demokrasi
1. negara hukum artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warganegara
melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi
manusia.
2. masyarakat madani atau civil society yaitu keterlibatan warga negara dalam sosiasi-asosiasi
sosial.Sebagaimana ciri dari pada masyarakat madani atau civil society yaitu;
a) masyarakat terbuka.
b) masayarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara.
c)masyarakat kritis dan berpartisipasi aktif
3. infrastruktur terdiri dari; partai politik, kelompokgerakan dan kelompok penekan, atau
kelompok kepentingan
4. pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam
berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku, dan bertanggung jawab atas segala
tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam etika jurnalistik.
Model-model demokrasi;
•Demokrasi liberal adalah pemerintahan dibatasi oleh udang-undang
•Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya
oleh rakyat.

7. •Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulia pada keadilan sosial.
•Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai.
•Demokrasi cosociational menekankan proteksi khusus bagi kelompk-kelompok budaya yang
menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya
•Demokrasi langsung adalah bila rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara
dilakukan secara langsung
•Demokrasi tidak langsung artinya bula rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara
dilakukan secara tidak langsung (melalui lembaga lembaga perwakilan).
HAK DAN KEWAJIBAN WNRI
Hak Warga Negara Indonesia :
– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
– Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(pasal 28B ayat 1).
– Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang”
– Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
– Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
– Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

8. perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
– Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
– Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
– Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2
menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”

9. – Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2),
taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
NORMA HUKUM DALAM NEGARA
Norma hukum ada berbagai macam jenisnya. Ada banyak macam hukum yang kita kenal dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum ini antara lain adalah hukum acara, hukum
pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum internasional, dan lain sebagainya. Dari berbagai
macam hukum tersebut, hukum pidana dan perdata adalah yang paling banyak kita temui dalam
kehidupan sehari-hari. Di bawah ini adalah beberapa jenis hukum yang penting untuk diketahui.
Hukum Acara: Hukum Acara adalah hukum yang mengatur tentang penuntutan, pemeriksaan,
dan pemutusan suatu perkara. Hukum acara terbagi dua, yaitu hukum acara pidana dan hukum
acara perdata.

10. Hukum Pidana: Hukum pidana adalah hukum mengenai kejahatan, pelanggaran, atau tindakan
kriminal beserta sanksi-sanksinya. Contohnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
yang mengatur tentang hukum pidana.
Hukum Perdata: Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak harta benda dan
hubungan antarindividu dalam masyarakat. Hukum ini biasa disebut hukum privat atau hukum
public. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata.
Norma Hukum yang sering diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain
sebagai berikut:
 Setiap warga wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk kalau sudah berumur 17 tahun.
 Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga.
 Menjaga keamanan di lingkungan seperti ikut melaksanakan siskamling.
 Setiap anak wajib mengikuti pendidikan atau sekolah.
 Orang yang melakukan kesalahan harus dihukum seperti korupsi.
 Orang yang menggunakan jalan raya harus menaati aturan lalu lintas, seperti memakai
helm kalau menggunakan sepeda motor, berhenti kalau lampu merah menyala.
 Jika menginap di salah satu kerabat di daerah lain harus melaporkan diri kepada ketua RT
setempat.
NILAI – NILAI CINTA TANAH AIR
Nilai karakter rasa cinta tanah air merupakan hal yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan ataupun kenegaraan yang penting. Menumbuhkan
rasa cinta tanah air merupakan jawaban dari keterpurukan kehidupan berbangsa
saat kini demi mewujudkan cita-cita ataupun tujuan bangsa Indonesia. D engan
menumbuhkan rasa cinta tanah air, makan akan terjadi keharmonisan yang merata
di segalan bidang, penyelenggaraan pemerintah akan baik. Banyak sekali solusi
menumbuhkan rasa cinta tanah air salah satunya adalah sosialisai dalam keluarga
akan pentingnya rasa cinta tanah air .
Penyebab utama lunturnya rasa cinta tanah air bangsa Indonesia adalah nilai -nilai
pancasila hanaya di jadikan sebagai sejarah.Mayoritas warga Indonesia hanya

11. sekedar menghafal pancasila, tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai pancasila
dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih parah ada juga yang
masa bodoh dengan pancasila, bahkan beberapa ada yang tidak hafal pancasila,
untuk mengucapkannya harus dibantu dengan teks.
beberapa cara untuk Memunculkan Serta Meningkatkan Rasa Cinta Terhad ap
Tanah Air Dan Bangsa (Jiwa Patriotisme) Indonesia adalah
1.Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta
menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan.
2.Menghormati upacara bendera sebawai perwujudan rasa cinta tanah air dan
bangsa Indonesia.
3.Menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung garuda, bendera
merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya.
4.Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa
maju sejajar dengan pengusaha asing.
5.Ikut membela mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas.
6.Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang
salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
7.Membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga
negara asing baik di dalam maupun luar negeri serta tidak melakukan tindakan-
tindakan yang mencoreng-moreng nama baik bangsa indonesia.
8.Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi
dalam negeri.
9.Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa
dan negara Indonesia.
10.Membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar
kita maupun secara nasional.
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam
rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti

12. “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan
serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Prinsip-
prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud adalah
sebagai berikut
a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa
yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal
itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b. Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita
sendiri. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain.
Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain karena pandangan seperti
itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan
dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki
kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
d. Prinsip Wawasan Nusantara
Dengan wawasan nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam
kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan
wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan
setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.
e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi
Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta
melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan
merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Arti Penting Persatuan dan Kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika
Mungkinkah mobil tanpa ban dapat melaju di jalan raya? Dapatkah sebatang lidi dijadikan alat
untuk membersihkan lantai? Mobil tidak mungkin berjalan tanpa ada ban walaupun baru dan

13. bensinnya penuh. Kita juga mengetahui bahwa puluhan atau ratusan batang lidi yang disatukan
akan lebih berguna untuk menjadi alat kebersihan.
Itulah gambaran kehidupan. Dalam kehidupan, seorang manusia tidak akan memiliki banyak arti
jika ia sendiri. Ketika bersama setiap orang merupakan bagian dari masyarakat harus bersatu
padu mendukung tetap berjalannya tata nilai dan keharmonisan masyarakat.
Apabila semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari
oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan
kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain:
1. mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia;
2. meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
3. mengembangkan semangat kekeluargaan; serta
4. menghindari penonjolan SARA. Lebih dari 84 tahun yang lalu para pemuda Indonesia telah
mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ikrar kesepakatan
para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober
1928.