1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya
elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara
mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga
negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah
hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-
masing komponen tersebut. Dalam tulisan makalah ini akan mencoba menulis tentang
hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing komponen tersebut. Apakan
hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya? Dan apa pula hak dan
kewajiban warga Negara terhadap negaranya?
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah
unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu
unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan
penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari
penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan
merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan
Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang
mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah
yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu Negara yang
mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut. Maka dari itu dalam
makalah ini akan coba dijelaskan secara rinci.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas bisa memunculkan beberapa pertanyaan yang penting
untuk dibahas diantaranya ;
1. Apakah pengertian hak dan kewajiban itu?
2. Siapakah yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara?
3. Apakah wujud hubungan warga Negara dengan Negara ?
4. Bagaimana pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara?
C. Tujuan Penulisan
1. Memahami tanggung jawab sebagai warga negara indonesia.
2. Mengetahui seseorang yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara.
3. Mengetahui korelasi hubungan warga Negara dengan Negara.
4. Menjeaskan pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak dan Kewajiban
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan
kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak
dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok
ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan
yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang
menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti
sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita
sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran
ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa
pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa akan belajar atau sekolah
atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak
akan melakukan hal itu.
Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof.
Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya
dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain
manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti
suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus
melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban
berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
B. Penentuan warga Negara Indonesia
Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara
berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam
menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan
perkawinan.

3. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas
yaitu asas ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari
kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang
artinya darah.
a. Asas Ius Soli
Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat
dimana orang tersebut dilahirkan.
b. Asas Ius Sanguinis
Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan
keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek
perkawinan yang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu
ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan
kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat
termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status
kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang
sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda
kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Negara memiliki
wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara
tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh
negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh
menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan
problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem
kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah
untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah
untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan
dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)
Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara .
ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang

4. bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga
negara Indonesia adalah :
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga
negara
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-
Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang
dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui
pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10
(sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi
kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi :
a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarakan keturunan bukan negara tempat kelahiran
b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
berdasarakan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak

5. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang
d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini.
C. Hubungan warga Negara dengan Negara
Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah
berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai
dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban
warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945.
Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak membela negara
c. Hak berpendapat
d. Hak kemerdekaan memeluk agama
e. Hak mendapatkan pengajaran
f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :
a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
b. Kewajiban membela negara
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan
kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan
kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain
sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
b. Hak negara untuk dibela
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial

6. h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD
1945 mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan
pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
D. Pandangan Idiologis Antara Hak Dan Kewajiban
1. Idiologi Negara RI
Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak
lepas dari idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa
indonesia adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara
Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk segala mekanisme pemerintahan
pemerintahan.Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa
Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada
revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan kemerdekaan,
Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada
sila ke tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah yang menunjukkan bahwa
bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari beragam suku bangsa yang berbeda.
Perbedaan itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa
Indonesia. Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan
pada sumpah pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan
menjunjung bahasa persatuan. Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan
negara Indonesia didirikan atas pondasi persatuan. Negara yang terdiri dari beragam
identitas mampu disatukan atas nama persatruan. Dengan demikian bersarkan teori
yang dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa negara kesatuan Republik
Indonesia adalah negara nasionalis.
2. Kewajiban Nasionalisme
Menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel, pada
dasarnya individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif individu
mengenal hubungan antara manusia yang satu dan lainnya. Setelah individu mecapai
tahapan roh objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui komunitas beragam ego
individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan, bangsa atau peradaban. Inilah yang
disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam kepentingan
individu dengan meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan
bersama. Negara tidak mungkin memberikan kepuasan atas setiap kepentingn
individu dan beragam kehendak yang saling bersebragan. Maka demi tujuan utama

7. dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara menentukan pilihan atas
beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-kepentingan individu telah
melebur menjadi kepentingan bersama.
Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah kepentingan
egois yang menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak mungkin tanpa ototritas
yag kuat sebuah negara mampu mnetukan pilihan yang terbaik bagi masa depan suatu
bangsa.
Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari tujuan
dibentuknya negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat persamaan persepsi
atas seluruh warga negara. Warga negara harus rela memberikan loyalitasnya kepada
negara diatas kepentingan pribadi. Karena negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai
pelayan, pelindung dan pengayom bangsanya.
3. Hak Warga
Sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga
negara yang melebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat. Kehendak yang
dimulai dari kehendak individu, berinteraksi dengan konsekuensi identitas mahluk
sosial. Maka terbentuklah nilai komunalitas yang disebut kesadaran objektif, hingga
merambah pada kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan tatanan
hidup bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang tak dapat
diingkari. Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi
kepentingan-kepentingan yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil keputusan
terbaik. Bukan saja terbatas kepentingan individu, akan tetapi hasil dari kepentingan
banyak individu yang terakumulasi hubungan mahluk sosial.(Gentile:1928).
4. Permasalahan Kebebasan
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa opini publik
adalah ini dari pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era keterbukaan.
Keberadaan opini publik berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut serta dalam
proses pengambilan keputusan. Melalui jalur non strukturalis, beragam pihak mampu
mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik seseorang maupun kelompok
memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta mempengaruhi kestabilan
negara. Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu
mempengaruhi negara adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam
proses kekuasaan, kapitalis mampu mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk
berkonspirasi mencari keuntungan. Proses pemerintahan yang tidak sehat dan
dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya aktor-aktor yang non

8. legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok
penekan.(Westergard dan Resler, 1976).
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor signifikan
mempengaruhi kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang jelas antara
kepentingan perseorangan sebagai saudagar dan pelaku birokrat.
Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini
mewariskan permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai
kapitalis. Hal yang banyak terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak lepas
dari modal awal untuk memasuki ranah bagian penyelenggara pemerintahan.
Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara sebagai harapan masa
depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan maksimal. Pada
posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan pedagang. Solusi
yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak dibenarkan adanya
kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang telah disampaikan oleh
negarawan Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya Mein Kamf; seseorang yang
terkuatlah yang pantas menjadi pemimpin. Ini menafsirkan bahwa keberadaan aktor-
aktor yang memiliki kekuasan menjadikan permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut
mampu menjadikan kondisi negara tidak sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh
proses yang legal maupun ilegal. Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas
kebebasan beragam pihak melalui ruang publik. Maka tindakan-tindakan aktor-aktor
tersebut menjadikan provokasi yang berlanjut kepada distabilitas dan intgrasi. Hal lain
yang terjadi dari kebebasan tersebut adalah beragam kelompok kepentingan yang
terakumulasi dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO dan birokratis
terjadi persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban kapitalis.
Tujuan negara sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang persaingan
kepentingan. Tentu berakibat pada lepasnya kewajiban sebagai warga negara yang
baik, yang memberikan pengabdiannya kepada negara.

9. BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
A. Pengertian hak dan kewajiban.
*Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.
* Kewajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan
atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
B. Seseorang Yang Berhak Menjadi Warga Negara
*Seseorang berhak menjadi warga negara Indonesia didasarkan adanya asas-asas
pribumi asli dan tanah kelahiran. Sedangkangkan ketetapan hukumnya mengacu
pada 26 UUD 1945.
C. Hubungan Warga Negara Dengan Negara
Hubungan institusi pemerintahan yang mengatasnamakan negara dengan warga
negara memiliki timbal balik. Baik negara maupun warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk saling memberikan konstribusi.
D. Pandangan Idiologis Antara Hak Dan Kewajiban
Negara sebagai wadah bagi bangsanya dalam menuju kehidupan yang di
amanatkan melalui Undang-undang. Dalam rangka penyeimbangan antara
kedudukan antara warga negara dengan negara maka dibuatlah hak dan
kewajiban.
2. SARAN
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan
kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak
berharap para pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan
makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna
bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya

10. DAFTAR PUSTAKA
1. Gentile, Giovanni.1928.The Philosophy of The Modern State. Translated by
H.W.Schneider.Oxfor:New York.
2. Syahrian, Ery.2003.Fasisme Terorisme Negara. Pondok Edukasi: Solo.
3. Hitler, Adolf. 2008. Mein Kamf. Translated by Ribut Wahyudi and Sekar Palupi.
Narasi: Yogyakarta.
4. Soekarno. 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.Media Presindo:
Yogyakarta.
5. Westergarad, J. and Resler, H.1976. Class in Capitalist Society, Penguin,
Harmondswort: Middx.
6. Lippman, W. 1922. Public Opinion.Macmilan: New York.

11. TUGAS KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : JABAL NUR
STAMBUK : 21208258
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
KENDARI

12. 2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah............................................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................................1
C. Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................2
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban.................................................................2
B. Penentuan Warga Negara Indonesia.........................................................2
C. Hubungan Warga Negara Dan Negara......................................................5
D. Pandangan Ideologi Antara Hak Dan Kewajiban.......................................6
BAB III PENUTUP.................................................................................................9
A. Simpulan....................................................................................................9
B. Saran..........................................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................10

13. KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“ HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA ”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juli 2013
"Penulis"