3. PENGERTIAN ETIKA
Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia,
memegang peranan penting dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila
banyak memegang peranan yang sangat penting
bagi kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya
adalah “Pancasila sebagai suatu sistem etika .
Etika berasal dari kata ethos ( bahasa yunani )
dalam bentuk tunggal artinya padang rumput ,
kebiasaan , adat , watak dan lain – lain dan bentuk
jamak artinya kebiasaan . Etika berarti ilmu yang
biasa di lakukan atau ilmu tentang kebiasaan .
4. ETIKA PANCASILA
Hakikat Pancasila pada dasarnya
merupakan satu sila yaitu gotong
royong atau cinta kasih dimana sila
tersebut melekat pada setiap insan ,
maka nilai – nilai Pancasila identik
dengan kodrat manusia , oleh sebab
itu penyelenggaraan Negara yang di
lakukan oleh pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan harkat dan
martabat manusia,terutama
masyarakat yang tinggal di wilayah
Indonesia .
Etika Pancasila adalah etika yang
mendasarkan penilaian baik dan
buruk pada nilai-nilai Pancasila,
yaitu nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan dan keadilan.
Suatu perbuatan di katakan baik
bukan hanya apabila tidak
bertentangan dengan nilai – nilai
tersebut namun juga sesuai dan
mempertinggi nilai – nilai
Pancasila tersebut
5. ETIKA ADALAH SUATU ILMU
YANG MEMBAHAS TENTANG
BAGAIMANA DAN MENGAPA KITA
MENGIKUTI SUATU AJARAN
MORAL TERTENTU, ATAU
BAGAIMANA KITA HARUS
MENGAMBIL SIKAP
BERTANGGUNG JAWAB
BERHADAPAN DENGAN BERBAGAI
AJARAN MORAL (SUSENO, 1987)
Kata yang dekat
dengan etika adalah
moral , berasal dari
bahasa latin “ mores
“ artinya adat
kebiasaan .
Dalam bahasa
Indonesia , moral di
terjemahkan dengan
arti susila.
Moral ialah sesuai ide – ide yang
umum diterima tentang tindakan
manusia, mana yang baik dan wajar.
Etika lebih bersifat teori , sedangkan
moral menyatakan ukuran .
6. Posisi Pancasila sebagai cita-
cita moral bangsa ini dapat kita
temukan dalam Penjelasan
UUD 1945 yang menyatakan
bahwa pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 itu
mewujudkan (merupakan
perwujudan dari) Rechtsidee
(cita-cita hukum) yang
menguasai hukum dasar
Negara, baik hukum yang
tertulis maupun hukum yang
tidak tertulis.
7. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang
memperlihatkan napas humanism, karenanya
Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh
siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat
universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan
mudah diterima oleh semua bangsa.
Perbedaannya terletak pada fakta sejarah
bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan
disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi
sebagai basis perilaku politik dan sikap moral
bangsa.
Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas
bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi
identitas bangsa berkat legitimasi moral dan
budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai
khusus yang termuat dalam Pancasila dapat
ditemukan dalam sila-silanya.
8. NILAI-NILAI ETIS PANCASILA (KETUHANAN, KEMANUSIAN,
PERSATUAN, KERAKYATAN DAN KEADILAN)
Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis
nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi
karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak.
Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu
perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-
nilai kemanusiaan.
Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan
dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan
dan kesatuan
9. Nilai yang keempat adalah kerakyatan.
Dalam kaitan dengan kerakyatan ini
terkandung nilai lain yang sangat penting
yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan
permusyawaratan.
Nilai yang kelima adalah keadilan.
Apabila dalam sila kedua disebutkan kata
adil, maka kata tersebut lebih dilihat
dalam konteks manusia selaku individu.
Melihat nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila, maka Pancasila dapat
menjadi sistem etika yang sangat kuat,
nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat
mendasar, namun juga realistis dan
aplikatif.
10. PANCASILA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM BANGSA,
SEPERTI KORUPSI, KERUSAKAN LINGKUNGAN,
DEKADENSI MORAL DLL
Sebagaimana telah dikatakan bahwa
moralitas memegang kunci sangat
penting dalam mengatasi krisis. Kalau
krisis moral sebagai hulu dari semua
masalah, maka melalui moralitas pula
krisis dapat diatasi. Indikator
kemajuan bangsa tidak cukup diukur
hanya dari kepandaian
warganegaranya, tidak juga dari
kekayaan alam yang dimiliki, namun
hal yang lebih mendasar adalah sejauh
mana bangsa tersebut memegang
teguh moralitas. Moralitas memberi
dasar, warna sekaligus penentu arah
tindakan suatu bangsa. Moralitas
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
moralitas individu, moralitas sosial
dan moralitas mondial.
Moralitas individu lebih merupakan kesadaran
tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam,
tertanam dalam diri manusia yang akan
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak.
Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas
individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa
jadi seorang yang moral individunya baik tapi
moral sosialnya kurang, hal ini terutama terlihat
pada bagaimana mereka berinteraksi dengan
masyarakat yang majemuk.
11. Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda
yang mampu mengarahkan ke mana kereta akan berjalan. Arah
perjalanan kereta tentu tidak lepas dari ke mana tujuan hendak
dituju. Orang yang bermoral tentu mengerti mana arah yang akan
dituju, sehingga pikiran dan langkahnya akan diarahkan kepada
tujuan tersebut, apakah tujuannya hanya untuk kesenangan
duniawi diri sendiri saja atau untuk kesenangan orang lain atau
lebih jauh untuk kebahagiaan ruhaniah yang lebih abadi, yaitu
pengabdian pada Tuhan.
Alinea pertama, “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh
karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea ini menjadi payung moral
para pejuang kita bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan pada
bangsa kita. Pelanggaran atas hak kemerdekaan itu sendiri merupakan
pelanggaran atas moral mondial, yaitu perikemanusiaan dan perikeadilan.
Apapun bentuknya penjajahan telah meruntuhkan nilai-nilai hakiki manusia.
Moralitas individu dan sosial yang begitu kuat dengan dipayungi moralitas mondial
telah membuahkan hasil dari cita-cita mereka, meskipun mereka banyak yang tidak
sempat merasakan buah perjuangannya sendiri. Dasar moral yang melandasi
perjuangan mereka terabadikan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alinea-alineanya.
12. Apabila ditilik dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
tampak jelas bahwa moralitas sangat mendasari perjuangan merebut kemerdekaan
dan bagaimana mengisinya. Alasan dasar mengapa bangsa ini harus merebut
kemerdekaan karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan
keadilan (alinea I). Secara eksplisit founding fathers menyatakan bahwa
kemerdekaan dapat diraih karena rahmat Allah dan adanya keinginan luhur bangsa
(alinea III). Ada perpaduan antara nilai ilahiah dan nilai humanitas yang saling
berkelindan. Selanjutnya, di dalam membangun negara ke depan diperlukan dasar-
dasar nilai yang bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan dan keadilan.
Moralitas, saat ini menjadi barang yang sangat mahal
karena semakin langka orang yang masih betul-betul
memegang moralitas tersebut. Namun dapat juga
dikatakan sebagai barang murah karena banyak orang
menggadaikan moralitas hanya dengan beberapa lembar
uang. Ada keterputusan (missing link) antara alinea I,
II, III dengan alinea IV. Nilai-nilai yang seharusnya
menjadi dasar sekaligus tujuan negara ini telah
digadaikan dengan nafsu berkuasa dan kemewahan
harta. Egoisme telah mengalahkan solidaritas dan
kepedulian pada sesama. Lalu bagaimana membangun
kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila?
13. Korupsi secara harafiah diartikan sebagai kebusukan,
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim
Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23).
Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin
menunjukkan ekskalasi yang begitu tinggi.
Membangun kesadaran moral anti korupsi
berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas
melalui penguatan eksternal dan internal tersebut
dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi
penguatan tersebut dapat dilakukan melalui
pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya
pendidikan Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul
dipahami, dihayati dan diamalkan tentu mampu
menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila
saja, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila
bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai
makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah
menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan
dengan melakukan korupsi.
14. Kemiskinan, pendidikan yang mahal, keadilan yang
diperjual-belikan, korupsi yang merajalela serta
tidak adanya kebebasan memeluk agama
merupakan sedikit polemik yang dihadapi rakyat
pada saat sekarang ini. Banyak kesan yang didapat
rakyat dari masalah-masalah tersebut, namun
mereka tidak sanggup untuk mengungkapkannya.
Sehingga seolah-olah rakyat tidak dapat merasakan
adanya Pancasila.
Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang
tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai
Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian,
akan menjadi kekuatan moral besar manakala
keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan
keadilan dijadikan landasan moril dan diejawantahkan
dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,
terutama dalam pemberantasan korupsi.
15. Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus
Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi
jalan keluar dalam menuntaskan
permasalahan bangsa dan Negara.
Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-
butir Pancasila di implikasikan di dalam
kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi
kita temukan di Negara kita namanya ketidak
adilan, terorisme, koruptor serta kemiskinan.
Karena di dalam Pancasila sudah tercemin
semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan
ideologi bangsa dan Negara.