MAKALAH PKN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

1. MAKALAH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Oleh :
KELOMPOK 4
ABDUS SALAM (13013008)
UFIK RIYADUSHOLIHIN (13013003)
SYAMSUL ARIFIN (13012996)
Kelas I
TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID
PAITON – PROBOLINGGO
TAHUN AKADEMIK 2014 -2015

3. i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam ,Yang Maha Suci lagi Maha Agung
.Hanya kepada-NYA kita menyembah dan kepada-NYA pula kita memohon belas kasihan,
karena taufik dan hidayahnya makalah tentang “Hak Dan Kewajiban Warga Negara” ini dapat
terselesaikan.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan
mendukung usaha saya dalam menyelesaikan makalah ini sehingga akhirnya dapat
terselesaikan.
Harapan saya agar makalah ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, sebagai
insan yang kurang sempurna, saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat
banyak kekurangan serta kekeliruan, maka dari itu kritik dan saran serta masukan dan pemikiran
yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah ini.
Paiton, 22 April 2015
Abdus Salam dkk

4. ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................... i
Daftar isi............................................................................................................ ii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang.................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah.............................................................................. 1
1.3. Tujuan Penulisan................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Hak Dan Kewajiban ........................................................ 3
2.2. Penentuan Warga Negara Indonesia................................................... 3
2.3. Hubungan warga Negara dengan Negara........................................... 6
2.4. Pandangan Idiologis Antara Hak Dan Kewajiban.............................. 7
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan......................................................................................... 10
3.2. Saran ................................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... xii

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen
masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak
dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak
dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut. Dalam tulisan makalah ini akan
mencoba menulis tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing komponen
tersebut. Apakan hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya? Dan apa pula hak dan
kewajiban warga Negara terhadap negaranya?
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara
yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah.
Salah satu unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan
penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu
Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara
bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti
mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan.
Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di
Indonesia juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
Maka dari itu dalam makalah ini akan coba dijelaskan secara rinci.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas bisa memunculkan beberapa pertanyaan yang penting untuk dibahas
diantaranya ;
1. Apakah pengertian hak dan kewajiban itu?
2. Siapakah yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara?
3. Apakah wujud hubungan warga Negara dengan Negara ?
4. Bagaimana pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara?

6. 2
1.3 Tujuan Penulisan
1. Memahami pengertian hak dan kewajiban.
2. Mengetahui seseorang yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara.
3. Mengetahui korelasi hubungan warga Negara dengan Negara.
4. Menjeaskan pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara.

7. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari
masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu
maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang
menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang
mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak
mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita
sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan
senagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu
tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.
Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr.
Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu
yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan
kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain
kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2.2 Penentuan warga Negara Indonesia
Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat
berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan
kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas
ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya
negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.

8. 4
a. Asas Ius Soli
Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang
tersebut dilahirkan.
b. Asas Ius Sanguinis
Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunan
dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan
yang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang
tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama,
suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah
kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri
adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan
status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan
sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika
belum berkeluarga.
Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut
negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh
negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa
saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem
kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah
munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak
memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk
orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)
Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut
tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

9. 5
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan undang-undang sebagai warga negara
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara
Indonesia adalah :
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan
Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak
berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia meliputi:

10. 6
a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakan
keturunan bukan negara tempat kelahiran
b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakan
negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang.
c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
orang
d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
2.3 Hubungan warga Negara dengan Negara
Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara pada umumnya adalah berupa peranan
(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang
dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia
antara lain sebagai berikut :
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak membela negara
c. Hak berpendapat
d. Hak kemerdekaan memeluk agama
e. Hak mendapatkan pengajaran
f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :
a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
b. Kewajiban membela negara
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban
negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara

11. 7
terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
b. Hak negara untuk dibela
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945
mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan,
sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
2.4 PANDANGAN IDIOLOGIS ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN
2.4.1 Idiologi Negara RI
Berdasarkan pernyataan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak lepas dari
idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia adalah Pancasila.
Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk
segala mekanisme pemerintahan pemerintahan.
Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa Pancasila telah mampu
mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada revolusi melawan imperialisme di bumi
nusantara untuk menyatakan kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan
segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah
yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari beragam suku
bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai
bangsa Indonesia.
Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan pada sumpah pemuda.
Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan menjunjung bahasa persatuan.
Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan atas pondasi
persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu disatukan atas nama persatruan.

12. 8
Dengan demikian bersarkan teori yang dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa
negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara nasionalis.
2.4.2 Kewajiban Nasionalisme
Menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel, pada dasarnya
individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif individu mengenal hubungan antara
manusia yang satu dan lainnya. Setelah individu mecapai tahapan roh objektif, maka terciptalah
komunitas. Melalui komunitas beragam ego individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan,
bangsa atau peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam kepentingan individu dengan
meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan bersama. Negara tidak mungkin
memberikan kepuasan atas setiap kepentingn individu dan beragam kehendak yang saling
bersebragan. Maka demi tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara
menentukan pilihan atas beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-kepentingan
individu telah melebur menjadi kepentingan bersama.
Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah kepentingan egois yang
menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak mungkin tanpa ototritas yag kuat sebuah negara
mampu mnetukan pilihan yang terbaik bagi masa depan suatu bangsa.
Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari tujuan dibentuknya
negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat persamaan persepsi atas seluruh warga
negara. Warga negara harus rela memberikan loyalitasnya kepada negara diatas kepentingan
pribadi. Karena negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom
bangsanya.
2.4.3 Hak Warga
Sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga negara yang
melebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat. Kehendak yang dimulai dari kehendak
individu, berinteraksi dengan konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka terbentuklah nilai
komunalitas yang disebut kesadaran objektif, hingga merambah pada kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan tatanan hidup
bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang tak dapat diingkari.
Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi kepentingan-
kepentingan yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil keputusan terbaik. Bukan saja
terbatas kepentingan individu, akan tetapi hasil dari kepentingan banyak individu yang
terakumulasi hubungan mahluk sosial.(Gentile:1928).

13. 9
2.4.4 Permasalahan Kebebasan
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa opini publik adalah ini
dari pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era keterbukaan. Keberadaan opini publik
berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui
jalur non strukturalis, beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik
seseorang maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta
mempengaruhi kestabilan negara.
Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu mempengaruhi negara
adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam proses kekuasaan, kapitalis mampu
mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk berkonspirasi mencari keuntungan. Proses
pemerintahan yang tidak sehat dan dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya
aktor-aktor yang non legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok
penekan.(Westergard dan Resler, 1976).
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor signifikan
mempengaruhi kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang jelas antara kepentingan
perseorangan sebagai saudagar dan pelaku birokrat.
Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini mewariskan
permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai kapitalis. Hal yang banyak
terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak lepas dari modal awal untuk memasuki ranah
bagian penyelenggara pemerintahan. Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara
sebagai harapan masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan
maksimal. Pada posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan pedagang.
Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak dibenarkan adanya
kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang telah disampaikan oleh negarawan
Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya Mein Kamf; seseorang yang terkuatlah yang pantas
menjadi pemimpin. Ini menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki kekuasan
menjadikan permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi negara tidak
sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal.
Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak melalui ruang publik.
Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan provokasi yang berlanjut kepada
distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari kebebasan tersebut adalah beragam kelompok
kepentingan yang terakumulasi dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO dan
birokratis terjadi persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban kapitalis. Tujuan negara
sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang persaingan kepentingan. Tentu berakibat
pada lepasnya kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang memberikan pengabdiannya
kepada negara.

14. 10
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.1.1 Pengertian Hak dan Kewajiban.
*Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
* Kewajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan
melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
3.1.2 Seseorang Yang Berhak Menjadi Warga Negara
*Seseorang berhak menjadi warga negara Indonesia didasarkan adanya asas-asas pribumi asli dan
tanah kelahiran. Sedangkangkan ketetapan hukumnya mengacu pada 26 UUD 1945.
3.1.3 Hubungan warga Negara dengan Negara
Hubungan institusi pemerintahan yang mengatasnamakan negara dengan warga negara memiliki
timbal balik. Baik negara maupun warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk saling
memberikan konstribusi.
3.1.4 Pandangan Idiologis Antara Hak Dan Kewajiban
Negara sebagai wadah bagi bangsanya dalam menuju kehidupan yang di amanatkan melalui
Undang-undang. Dalam rangka penyeimbangan antara kedudukan antara warga negara dengan
negara maka dibuatlah hak dan kewajiban.
3.2. SARAN
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa
yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak
yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak
sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai
warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran,
aman dan sejahtera.

15. 11
DAFTAR PUSTAKA
Gentile, Giovanni.1928.The Philosophy of The Modern State. Translated by
H.W.Schneider.Oxfor:New York.
Syahrian, Ery.2003.Fasisme Terorisme Negara. Pondok Edukasi: Solo.
Hitler, Adolf. 2008. Mein Kamf. Translated by Ribut Wahyudi and Sekar Palupi. Narasi:
Yogyakarta.
Soekarno. 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.Media Presindo: Yogyakarta.
Westergarad, J. and Resler, H.1976. Class in Capitalist Society, Penguin, Harmondswort: Middx.
Lippman, W. 1922. Public Opinion.Macmilan: New York.