SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Elkana Goro Leba
ARTIKEL
ISU KRISIS NASIONALISME DAN PLURALISME AGAMA
KRISIS NASIONALISME
Konsep nasionalisme
Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara
potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas,
integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme juga dapat dikatakan sebagai
paham untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri yang disebut dengan semangat
kebangsaan.
Krisis nasionalisme
Pemberontakan hingga perpecahan yang terjadi sejak awal kemerdekaan bangsa
Indonesia hingga kini baik karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan bahkan
ideology, seperti DI/TII Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan, pemberontakan di daerah seperti, APRA, ANDI AZIS, RMS, PRRI/PERMESTA,
OPM, Pemberontakan Timor Leste yang akhirnya terlepas dari NKRI merupakan pangkal
soalnya adalah krisis nasionalisme yang melanda bangsa ini. Pada hal sesungguhnya di
tengah-tengah dunia yang semakin mengglobal di mana batas-batas negara-bangsa melebur
nasionalisme tetaplah penting, terutama untuk mempererat dan mempertegas kohesi sosial,
cita-cita politik, sekaligus mengkonsolidasikan “mimpi bersama”.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan
batas-batas negara (batas fisik maupun psikis). Nasionalisme terletak pada soal rasa,
menyentuh ranah psikologis, alam bawah sadar, ego. Justeru bermula dari “rasa kebangsaan”
itu timbul kepekaan, keperihatinan, serta tanggung jawab bersama senasib sepenanggungan.
Di sinilah pentingnya membangun “rasa bersama” itu.
Sekarang ini, rasa kebangsaan itu sedikit demi sedikit mulai memudar. Kita tidak lagi
mengenal identitas dan karakteristik kebudayaan kita yang membentuk sekaligus mengikat
kita. Justeru kita mulai curiga terhadap sesama kita, saling berebut dan memangsa antara satu
dengan lainnya. Kekerasan agama muncul di mana-mana, korupsi merajalela, ketidakadilan
menjadi tontonan biasa. Padahal, sejak dulu kita adalah bangsa yang memiliki banyak
identitas kebangsaan (heterogen), solidaritas sosial yang kuat, gotong royong, dan saling
membantu. Dan semuanya runtuh diakibatkan krisis nasionalisme di mana semuanya
bermuara dari hilangnya “rasa kebangsaan”.
Elkana Goro Leba
Jadi, krisis nasionalisme itu tidak hanya ditandai oleh hilangnya kecintaan terhadap
negeri sendiri yang menyebabkan merangseknya produk dan kebudayaan luar yang
dikonsumsi secara mentah-mentah oleh masyarakat kita. Krisis nasionalisme yang paling
akut adalah hilangnya identitas dan solidaritas bersama atas nama bangsa dan Negara.
Dalam kacamata Ilmu Pemerintahan, gerakan massa yang brutal dan anarkis
merupakan gangguan terhadap legitimasi kekuasaan yang ada. Secara politik, ketika massa
secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, dan melecehkan harga diri sesama
warga negara, pada saat itu sesungguhnya tidak ada lagi nasionalisme dan demokrasi dalam
benak mereka. Adanya gejala pengingkaran terhadap komitmen kebangsaan dan demokrasi
itu, walaupun hanya berlangsung beberapa jam, misalnya, harus diwaspadai secara cermat,
karena merupakan penyimpangan dari moralitas kemerdekaan. Kalau keadaan serupa ini
berlangsung dalam jangka yang lama dan terjadi di banyak tempat, hal ini dapat berubah
menjadi sumber krisis yang besar, yang bukan tidak mungkin akan merusak keberadaan
Indonesia sebagai bangsa.
Sikap Kita
Dihadapkan pada krisis masalah bangsa seperti yang diuraikan diatas, Bangsa
Indonesia ditantang untuk merefleksikan kembali komitmen awalnya membentuk dan
memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin seharusnya berusaha
memahami hakekat masalah yang dihadapi, menemukan berbagai alternatif solusi yang
mungkin dikembangkan untuk menjawab dan menyelesaikannya, memobilisir dukungan bagi
keberhasilan dari solusi-solusi yang dipilih serta melakukan pemertaan pembangunan di
seluruh nusantara agar tidak timbul kecemburuan social yang berujung pada perpecahan atau
pemberontakan.
PLURALISME AGAMA
Pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama.
Karena itu, kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh
mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, agama lain adalah salah. Pluralisme juga
mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di
surga.
Pluralisme Agama berasumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah
menuju Tuhan yang sama. Menurut penganut paham ini, semua agama (bisa jadi) punya jalan
yang berbeda-beda tetapi menuju Tuhan yang sama. Mereka menyataka bahwa agama adalah
persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Karena kerelatifannya itu, maka
Elkana Goro Leba
setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya lebih benar
atau lebih baik dari agama lain? atau mengklaim bahwa hanya agamanya sendiri yang benar.
Mereka kaum pluralis, pluralisme agama tidak sekadar mengakui keberadaan berbagai
agama. Bahkan lebih jauh mereka menganggap bahwa semua agama mewakili kebenaran
yang sama, meskipun ‘porsinya’ tidak sama. Semuanya menjanjikan keselamatan dan
kebahagiaan, walaupun ‘resepnya’ berbeda-beda. Dengan kata lain, menurut mereka, ada
banyak jalan menuju Tuhan.
Di Indonesia terdapat kurang lebih enam agama yang diakui yakni Islam, Kristen
Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hucou. Oleh sebab itu, dari perbedaan
itu sering kali memicu terjadinya konflik. Seperti konflik antara agama Kristen dengan Islam
di Kupang tahun 1999/1998. Hal ini terjadi karena adanya rasa fanatisme beragama dalam
diri satu pihak dan tidak mengakui eksistensi agama lain.
KEMBALI KE “PANCASILA” (Bhineka Tunggal Ika)
Pancasila adalah dasar Negara dan pandangan hidup serta sumber dari segala sumber
hukum sekaligus merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu pancasila
haruslah menjadi dasar dari sikap dan perilaku dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.
Penghayatan dan pengamalan pancasila adalah mutlak bagi kita sebagai warga Negara yang
mengakui perbedaan. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya menjadi hukum
yang terutama dan pertama dalam memaknai perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sekaligus mencerminkan masyarakat yang berkepribadian baik,
prikemanusiaan, mengakui harkat dan martabat orang lain.
Sila ketiga, “persatuan Indonesia”, secara explicit menginstruksikan harus ada
persatuan, mempunyai makna sebagai berikut:
1) Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan Negara sebagai kepentingan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban unutk kepentingan Negara dan bangsa apabila dibutuhkan
3) Mengembangkan rasa cinta tanah air (nasionalisme)
4) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh sebab itu, mari kita amalkan pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan
berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memaknai perbedaan sebagai
kekuatan bukan sebagai gejala perpecahan.

More Related Content

What's hot

Pengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiPengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiMuhamad Yogi
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaJohn Manullang
 
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakatSosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakatMutoharoh Mut
 
Waris islam aul dan radd
Waris islam    aul dan raddWaris islam    aul dan radd
Waris islam aul dan raddSeptiono Rizqi
 
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatDamar Juniarto
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Surat dukungan-tender
Surat dukungan-tenderSurat dukungan-tender
Surat dukungan-tenderSELAYAR
 
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negarapancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negaraAbd Taj Khalwatiyah
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum duniaVallen Hoven
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Nariaki Adachi
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..yudikrismen1
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 

What's hot (20)

Pengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiPengantar Sosiologi
Pengantar Sosiologi
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
Memahami Paradiplomasi
Memahami ParadiplomasiMemahami Paradiplomasi
Memahami Paradiplomasi
 
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakatSosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat
Sosiologi klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat
 
Waris islam aul dan radd
Waris islam    aul dan raddWaris islam    aul dan radd
Waris islam aul dan radd
 
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Surat dukungan-tender
Surat dukungan-tenderSurat dukungan-tender
Surat dukungan-tender
 
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negarapancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
 
analisis iklan tv
analisis iklan tvanalisis iklan tv
analisis iklan tv
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Konflik Rempang
Konflik RempangKonflik Rempang
Konflik Rempang
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum dunia
 
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakatEfektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
 
Konflik sosial
Konflik sosialKonflik sosial
Konflik sosial
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 

Similar to Nasionalisme dan Pluralisme Agama

Similar to Nasionalisme dan Pluralisme Agama (20)

3304118 makalah
3304118 makalah3304118 makalah
3304118 makalah
 
Makalah wawasan-kebangsaan
Makalah wawasan-kebangsaanMakalah wawasan-kebangsaan
Makalah wawasan-kebangsaan
 
Nasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasiNasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasi
 
Loyalitas Vertikal dan Horizontal
Loyalitas Vertikal dan HorizontalLoyalitas Vertikal dan Horizontal
Loyalitas Vertikal dan Horizontal
 
Loyalitas
LoyalitasLoyalitas
Loyalitas
 
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.pptMANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
 
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.pptMANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN.ppt
 
pancasila sebagai ideologi negara
pancasila sebagai ideologi negarapancasila sebagai ideologi negara
pancasila sebagai ideologi negara
 
Kebebasan Beragama
Kebebasan BeragamaKebebasan Beragama
Kebebasan Beragama
 
3 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp023 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp02
 
3 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp023 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp02
 
KELAS 11 (KEBANGKITAN HEROISME DAN KESADARAN KEBANGSAAN).docx
KELAS 11 (KEBANGKITAN HEROISME DAN KESADARAN KEBANGSAAN).docxKELAS 11 (KEBANGKITAN HEROISME DAN KESADARAN KEBANGSAAN).docx
KELAS 11 (KEBANGKITAN HEROISME DAN KESADARAN KEBANGSAAN).docx
 
Nasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxNasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptx
 
Multietnik yapi
Multietnik yapiMultietnik yapi
Multietnik yapi
 
Makalah pancasila kelompok 4.
Makalah pancasila kelompok 4.Makalah pancasila kelompok 4.
Makalah pancasila kelompok 4.
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 2.pptx
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 2.pptxPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 2.pptx
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 2.pptx
 
Nasionalisme kita
Nasionalisme kitaNasionalisme kita
Nasionalisme kita
 
Resume agama.docx
Resume agama.docxResume agama.docx
Resume agama.docx
 

More from Ely Goro Leba

KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...
KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT     “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT     “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...
KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...Ely Goro Leba
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiEly Goro Leba
 
Manajemen usaha ternak Di NTT
Manajemen usaha ternak Di NTTManajemen usaha ternak Di NTT
Manajemen usaha ternak Di NTTEly Goro Leba
 
Hardiknas dan pendidikan di ntt
Hardiknas dan pendidikan di nttHardiknas dan pendidikan di ntt
Hardiknas dan pendidikan di nttEly Goro Leba
 
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasi
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasiPola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasi
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasiEly Goro Leba
 
Teori teori aliran klasik
Teori teori aliran klasikTeori teori aliran klasik
Teori teori aliran klasikEly Goro Leba
 
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan Kerugiannya
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan KerugiannyaSistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan Kerugiannya
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan KerugiannyaEly Goro Leba
 
Perkembangan agama kristen protestan
Perkembangan agama kristen protestanPerkembangan agama kristen protestan
Perkembangan agama kristen protestanEly Goro Leba
 
Pembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalPembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalEly Goro Leba
 
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)Ely Goro Leba
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYATNegara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYATEly Goro Leba
 
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat
Gereja dan nabi palsu  iman kristen vs ajaran sesatGereja dan nabi palsu  iman kristen vs ajaran sesat
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesatEly Goro Leba
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanEly Goro Leba
 
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)Ely Goro Leba
 
Efektivitas organisasi dan manajemen
Efektivitas organisasi dan manajemenEfektivitas organisasi dan manajemen
Efektivitas organisasi dan manajemenEly Goro Leba
 
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahKorban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahEly Goro Leba
 

More from Ely Goro Leba (20)

KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...
KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT     “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT     “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...
KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK – PRIVAT “Public-Private Partnership (PPP)”, MODE...
 
Uud nri tahun 1945
Uud nri tahun 1945Uud nri tahun 1945
Uud nri tahun 1945
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasi
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Manajemen usaha ternak Di NTT
Manajemen usaha ternak Di NTTManajemen usaha ternak Di NTT
Manajemen usaha ternak Di NTT
 
Hardiknas dan pendidikan di ntt
Hardiknas dan pendidikan di nttHardiknas dan pendidikan di ntt
Hardiknas dan pendidikan di ntt
 
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasi
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasiPola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasi
Pola hubungan antara laki laki dan perempuan dalam birokrasi
 
Teori teori aliran klasik
Teori teori aliran klasikTeori teori aliran klasik
Teori teori aliran klasik
 
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan Kerugiannya
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan KerugiannyaSistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan Kerugiannya
Sistem Kerja OUTSOURCING dengan Segala Keuntungan dan Kerugiannya
 
Perkembangan agama kristen protestan
Perkembangan agama kristen protestanPerkembangan agama kristen protestan
Perkembangan agama kristen protestan
 
Pembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalPembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regional
 
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
Panca pelayanan GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYATNegara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat
Gereja dan nabi palsu  iman kristen vs ajaran sesatGereja dan nabi palsu  iman kristen vs ajaran sesat
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahan
 
Desain organisasi
Desain organisasiDesain organisasi
Desain organisasi
 
Bakteri dan fungi
Bakteri dan fungiBakteri dan fungi
Bakteri dan fungi
 
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)
Analisis konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI)
 
Efektivitas organisasi dan manajemen
Efektivitas organisasi dan manajemenEfektivitas organisasi dan manajemen
Efektivitas organisasi dan manajemen
 
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahKorban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (9)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Nasionalisme dan Pluralisme Agama

  • 1. Elkana Goro Leba ARTIKEL ISU KRISIS NASIONALISME DAN PLURALISME AGAMA KRISIS NASIONALISME Konsep nasionalisme Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme juga dapat dikatakan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri yang disebut dengan semangat kebangsaan. Krisis nasionalisme Pemberontakan hingga perpecahan yang terjadi sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia hingga kini baik karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan bahkan ideology, seperti DI/TII Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, pemberontakan di daerah seperti, APRA, ANDI AZIS, RMS, PRRI/PERMESTA, OPM, Pemberontakan Timor Leste yang akhirnya terlepas dari NKRI merupakan pangkal soalnya adalah krisis nasionalisme yang melanda bangsa ini. Pada hal sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang semakin mengglobal di mana batas-batas negara-bangsa melebur nasionalisme tetaplah penting, terutama untuk mempererat dan mempertegas kohesi sosial, cita-cita politik, sekaligus mengkonsolidasikan “mimpi bersama”. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan batas-batas negara (batas fisik maupun psikis). Nasionalisme terletak pada soal rasa, menyentuh ranah psikologis, alam bawah sadar, ego. Justeru bermula dari “rasa kebangsaan” itu timbul kepekaan, keperihatinan, serta tanggung jawab bersama senasib sepenanggungan. Di sinilah pentingnya membangun “rasa bersama” itu. Sekarang ini, rasa kebangsaan itu sedikit demi sedikit mulai memudar. Kita tidak lagi mengenal identitas dan karakteristik kebudayaan kita yang membentuk sekaligus mengikat kita. Justeru kita mulai curiga terhadap sesama kita, saling berebut dan memangsa antara satu dengan lainnya. Kekerasan agama muncul di mana-mana, korupsi merajalela, ketidakadilan menjadi tontonan biasa. Padahal, sejak dulu kita adalah bangsa yang memiliki banyak identitas kebangsaan (heterogen), solidaritas sosial yang kuat, gotong royong, dan saling membantu. Dan semuanya runtuh diakibatkan krisis nasionalisme di mana semuanya bermuara dari hilangnya “rasa kebangsaan”.
  • 2. Elkana Goro Leba Jadi, krisis nasionalisme itu tidak hanya ditandai oleh hilangnya kecintaan terhadap negeri sendiri yang menyebabkan merangseknya produk dan kebudayaan luar yang dikonsumsi secara mentah-mentah oleh masyarakat kita. Krisis nasionalisme yang paling akut adalah hilangnya identitas dan solidaritas bersama atas nama bangsa dan Negara. Dalam kacamata Ilmu Pemerintahan, gerakan massa yang brutal dan anarkis merupakan gangguan terhadap legitimasi kekuasaan yang ada. Secara politik, ketika massa secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, dan melecehkan harga diri sesama warga negara, pada saat itu sesungguhnya tidak ada lagi nasionalisme dan demokrasi dalam benak mereka. Adanya gejala pengingkaran terhadap komitmen kebangsaan dan demokrasi itu, walaupun hanya berlangsung beberapa jam, misalnya, harus diwaspadai secara cermat, karena merupakan penyimpangan dari moralitas kemerdekaan. Kalau keadaan serupa ini berlangsung dalam jangka yang lama dan terjadi di banyak tempat, hal ini dapat berubah menjadi sumber krisis yang besar, yang bukan tidak mungkin akan merusak keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Sikap Kita Dihadapkan pada krisis masalah bangsa seperti yang diuraikan diatas, Bangsa Indonesia ditantang untuk merefleksikan kembali komitmen awalnya membentuk dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin seharusnya berusaha memahami hakekat masalah yang dihadapi, menemukan berbagai alternatif solusi yang mungkin dikembangkan untuk menjawab dan menyelesaikannya, memobilisir dukungan bagi keberhasilan dari solusi-solusi yang dipilih serta melakukan pemertaan pembangunan di seluruh nusantara agar tidak timbul kecemburuan social yang berujung pada perpecahan atau pemberontakan. PLURALISME AGAMA Pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Karena itu, kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, agama lain adalah salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Pluralisme Agama berasumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Menurut penganut paham ini, semua agama (bisa jadi) punya jalan yang berbeda-beda tetapi menuju Tuhan yang sama. Mereka menyataka bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Karena kerelatifannya itu, maka
  • 3. Elkana Goro Leba setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya lebih benar atau lebih baik dari agama lain? atau mengklaim bahwa hanya agamanya sendiri yang benar. Mereka kaum pluralis, pluralisme agama tidak sekadar mengakui keberadaan berbagai agama. Bahkan lebih jauh mereka menganggap bahwa semua agama mewakili kebenaran yang sama, meskipun ‘porsinya’ tidak sama. Semuanya menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan, walaupun ‘resepnya’ berbeda-beda. Dengan kata lain, menurut mereka, ada banyak jalan menuju Tuhan. Di Indonesia terdapat kurang lebih enam agama yang diakui yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hucou. Oleh sebab itu, dari perbedaan itu sering kali memicu terjadinya konflik. Seperti konflik antara agama Kristen dengan Islam di Kupang tahun 1999/1998. Hal ini terjadi karena adanya rasa fanatisme beragama dalam diri satu pihak dan tidak mengakui eksistensi agama lain. KEMBALI KE “PANCASILA” (Bhineka Tunggal Ika) Pancasila adalah dasar Negara dan pandangan hidup serta sumber dari segala sumber hukum sekaligus merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu pancasila haruslah menjadi dasar dari sikap dan perilaku dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan pancasila adalah mutlak bagi kita sebagai warga Negara yang mengakui perbedaan. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya menjadi hukum yang terutama dan pertama dalam memaknai perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mencerminkan masyarakat yang berkepribadian baik, prikemanusiaan, mengakui harkat dan martabat orang lain. Sila ketiga, “persatuan Indonesia”, secara explicit menginstruksikan harus ada persatuan, mempunyai makna sebagai berikut: 1) Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban unutk kepentingan Negara dan bangsa apabila dibutuhkan 3) Mengembangkan rasa cinta tanah air (nasionalisme) 4) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, mari kita amalkan pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memaknai perbedaan sebagai kekuatan bukan sebagai gejala perpecahan.