Dokumen ini membahas pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah area risiko pengawasan keuangan desa, kompetensi yang dibutuhkan APIP, dan rencana peningkatan kapasitas serta target capaian pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan keuangan desa secara menyeluruh.
5. AKUNTABILITAS & FRAUD
(perencanaan, pengelolaan
keu/aset, dumas, pelaporan)
SINKRONISASI DAN
KELENGKAPAN REGULASI
KAPASITAS SDM APARATUR
DESA PERLU PENGUATAN
DESA DI WILAYAH KAWASAN
HUTAN & BATAS WIL. DESA
RENTANG KENDALI 74.962 DESA
DENGAN BERAGAM KONDISI
DATA UNTUK PENGAWASAN
(sulit/tidak tersedia/tidak
valid/interoperabilty)
SINERGI & KOLABORASI
K/L/P
ISU STRATEGIS TANTANGAN
PENDAMPINGAN
PENGEMBANGAN POTENSI
DESA
SUMBER DAYA PENGAWASAN
(Jumlah APIP dan Anggaran)
DATABASE PENDUKUNG
PROGRAM PEMERINTAH
MEMBANGUN SISTEM DAN
INTEROPERABILTY DATA &
INFORMASI
ISU STRATEGIS PENGAWASAN DESA
6. RUANG LINGKUP PENGAWASAN APIP PROVINSI
6
ü Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi;
ü Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota;
ü Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Bupati/Wali Kota Dalam Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kabupaten/Kota;
ü Reviu Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati/Wali Kota Yang Berhubungan Dengan
Pengelolaan Keuangan Desa Dan BUM Desa;
ü Reviu Perhitungan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan
Dana Transfer Kabupaten/Kota Ke Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
ü Pemantauan Atas Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Dan Capaian Keluaran Desa;
ü Pemeriksaan Investigatif.
Pengawasan Keuangan Desa ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan
secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Permendagri 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Keuangan Desa)
7. PERMASALAHAN DALAM TATA KELOLA DANA DESA
7
Sumber : BPKP
59 Permasalahan
Penetapan rincian Dana Desa per desa
tidak sesuai dengan perhitungan formula
karena data dukung tidak diperbaharui.
98 Permasalahan
Kesesuaian penggunaan Dana Desa
dengan prioritas.
01
04
10
209 Permasalahan
Pemenuhan persyaratan penyaluran
Dana Desa tidak lengkap
02 09
207 Permasalahan
Perencanaan Dana Desa tidak partisipatif 03 08
07
504 Permasalahan
Permasalahan lainnya (aspek perpajakan,
administrasi, dll)
406 Permasalahan
Pengadaan barang dan jasa di desa tidak
sesuai ketentuan
248 Permasalahan
Tata Kelola Aset Desa yang bersumber
dari Dana Desa tidak tertib
56 Permasalahan
Rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun 2015
sampai dengan Tahun 2020 belum
terselesaikan
06
05
373 Permasalahan
Penggunaan Dana Desa untuk BLT-DD
tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran
365 Permasalahan
Penggunaan Dana Desa untuk Padat
Karya Tunai Desa (PKTD) kurang dari
ketentuan
8. POTENSI RISIKO YANG PERLU DI KAWAL APIP
8
q pemotongan Dana Desa yang disalurkan oleh oknum Pemkab/Kota
q dana disalurkan sebelum terpenuhi persyaratan
q Penggunaan utk Keperluan Pribadi
q Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa tidak memenuhi kriteria
(miskin, pengangguran, terdampak dll)
q Pembayaran upah tidak sesuai ketentuan
q Risiko Persentase realisasi upah tenaga kerja kurang dari ketentuan
q PBJ tidak mendasarkan usulan masyarakat
q BLT tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah
q Kegiatan/Pengadaan Fiktif
q Pengadaan tidak sesuai ketentuan, rencana, volume, dan spesifikasi
q Mark Up harga Pengadaan
q Pengeluaran melebihi batas / indeks satuan yang ditetapkan
q Hasil Pengadaan tidak bermanfaat
q Laporan penggunaan tidak sesuai dengan realisasi
9. KOMPETENSI APIP
1. Memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang
kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
4. Memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa;
5. Memahami prosedur perpajakan di Desa; dan
10. AGENDA PENINGKATAN KAPASITAS APIP
10
MAR MEI
Aceh
Sumut
Riau, Kepri, Sumbar
Jambi, Babel, Sumsel
Lampung, Bengkulu
Papua Barat
Banten, Jabar
Jateng, DIY
Jatim
Kalbar, Kalteng
Kalsel, Kaltim, Kaltara
Sulut, Gorontalo, Sulbar
Sulsel
Sulteng, Sultra
Papua
2023
ü Materi: Keuangan Daerah, BUMD, Pelayanan Publik, & Keuangan Desa
ü Setiap daerah mengirimkan 7 peserta
ü Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung Kemendagri (P3PD)
JUNI
Bali, NTB
NTT
Maluku, Malut
12. TARGET CAPAIAN
TUJUAN PENGEMBANGAN PROYEK & INDIKATOR KINERJA
Pemeriksaan Tahunan ke Desa oleh APIP Kabupaten
Tujuan
(PDO)
(1) Desa dimana kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi pokok meningkat.
(80% Desa Lokasi P3PD pada Akhir Program)
Dengan Pelaksanaan Masiv di 100% Lokasi Desa Sasaran, melibatkan Unsur Pimpinan Lembaga
Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua LKD/PKK) diharapkan sinergitas
kelembagaan terjadi sehingga fungsi pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan
meningkat.
Indikator
(KPI)
(5) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan tahunan ke desa
(60% Kabupaten Lokasi P3PD pada Akhir Program)
APIP Daerah
Memahami
Fungsi dan
Tugas
Fungsi Pokok
Pemeriksaan Desa
berbasis Aplikasi
Siskeudes
meningkat
Pengelolaan Keuangan Desa
memenuhi prinsip
Transparan, akuntabel,
partisipatif, disiplin dan
tertib anggaran
Kulaitas Belanja
Desa Meningkat
Kegiatan
Penguatan
Kapasitas
APIP Daerah