Tax, retribution, potential

1. KAJIAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TIM LP2M Universitas Mulawarman
&
Bapelitbang Kota Bontang
Senin, 14 Agustus 2023

2. 01 Overview Retribusi Daerah
02 Metode untuk Proyeksi
Potensi Retribusi Daerah
03 Kerangka Format Kajian
Potensi Retribusi Daerah
CONTENTS
04 D i s k u s i

3. Part 1
 Pengertian Retribusi Daerah
 Jenis Retribusi Daerah
 Urgensi Kajian Potensi
 Metode Penggalian
Potensi Retribusi Daerah
Overview Retribusi Daerah

4. RETRIBUSI DAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Pelayanan Kesehatan (P/K)
2. Pelayanan Persampahan (P/K)
3. Ganti Biaya Cetak KTP dan Akta Capil X
4. Pelayanan Pemakaman (K)
5. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (K)
6. Pelayanan Pasar (K)
7. Pengujian Kendaraan Bermotor (K)
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (K)
9. Ganti Biaya Cetak Peta (P/K)
10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (K)
11. Pengolahan Limbah Cair (K)
12. Pelayanan Tera/Tera Ulang (K)
13. Pelayanan Pendidikan (P/K)
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi (K)
15. Pengend Lalu Lintas (P/K)
1. Pemakaian Kekayaan Daerah (P/K)
2. Pasar Grosir/Pertokoan (K)
3. Tempat Pelelangan (K)
4. Terminal (P/K)
5. Tempat Khusus Parkir (K)
6. Tempat Penginapan/Villa (P/K)
7. Rumah Potong Hewan (K)
8. Kepelabuhanan (P/K)
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga (P/K)
10. Penyeberangan di air (P/K)
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah (P/K)
(Prov/Kab/Kota)
1. Izin Mendirikan Bangunan (K)
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (P/K)
3. Izin Gangguan (K) X
4. Izin Trayek (P/K)
5. Izin Usaha Perikanan (P/K)
6. Izin Perpanjangan IMTA (P/K) (Pasal 150 UU
28/2009 & PP 97/2012)
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Tarif retribusi daerah ditinjau paling
lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan
mempertimbangkan perkembangan
Indeks harga serta perkembangan
perekonomian. Perubahan tarif
retribusi tsb ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
4
Kewenangan telah disesuaikan dengan UU 23/2014
Jenis Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah
untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma
(Pasal 110 ayat (2) UU 28/2009)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5.  Perencanaan Potensi PDRD belum optimal;
 Database PDRD yang belum terintegrasi;
 Setting tarif PDRD yang belum memadai ;
 SDM Perpajakan yang belum merespon kebutuhan
organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan,
penagihan); dan
 Kepatuhan dan pengetahuan WP tentang PDRD
masih rendah.
5
PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PDRD, ANTARA LAIN:

6. Implikasi
Masalah PDRD
Peranan PAD dalam membiayai
pengeluaran daerah bervariasi kurang dari
10% hingga 50%.
Ketimpangan distribusi kewenangan
perpajakan pusat dan daerah.
Penerimaan pajak yang dipungut daerah
sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak
PPT下载 http://www.1ppt.com/xiazai/
Rendahnya Kontribusi PAD terhadap
Penerimaan Daerah

7. Bagaimana cara untuk
mengetahui Potensi
Retribusi Daerah agar
dapat memaksimalkan
penerimaan dari sektor
Retribusi Daerah?

8. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
RETRIBUSI DAERAH

9. INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH
9
Suatu tindakan usaha untuk memperbesar penerimaan Retribusi Daerah dengan cara melakukan
pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.
• Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan
pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu
dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah dan penerimaan
pendapatan lain;
• Organisasi Badan pendapatan daerah melakukan fungsi-fungsi dalam organisasinya antara lain, pendaftaran
dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan terhadap penunggak pajak serta
perencanaan dan pengendalian operasional;
• Membangun sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan tekonologi informasi atau sarana yang
memadai;
• Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;
• Peningkatan pengawasan dan pengendalian serta pemberian sanksi yang tegas (administratif dan pidana);
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
• Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat membayar retribusi daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10. EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH
10
Suatu usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui
penciptaan sumber-sumber retribusi daerah atau perluasan/penambahan terhadap jenis
pendapatan yang selama ini belum dapat dipungut, namun dihindari memberatkan masyarakat
dan menghambat investasi daerah.
• Melakukan pengembangan atau menggali jenis-jenis pungutan yang baru;
• Melakukan review terhadap Perda yang berlaku, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian (Antara
lain, Objek Pajak dan Retribusi, Tarif Pajak dan Retribusi). Khusus dalam menetapkan tarif
dilaksanakan tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan namun mempertimbangkan
kemampuan masyarakat;
• Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

11. Part 2
 Analisis Retribusi exsisting on
 Observasi lapangan
 Analisis perhitungan Potensi
 Laporan yang terpercaya dan
akuntabel
M e t o d e

12. PA RT 2 : M e t o d e
1
Menghitung proyeksi potensi retribusi daerah kota Bontang
existing on untuk mendapatkan gambaran kontribusi masing-
masing retribusi daerah yang selama ini dipungut.
2
Melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi objek
dan mengidentifikasi potensi retribusi daerah yang baru
3
Membuat kajian potensi retribusi daerah dengan melakukan kajian
akademis, kebijakan dan perhitungan potensi untuk menghasilkan laporan
kajian potensi yang dapat menjadi dasar yang terpercaya dan akuntabel.

13. BAB 3
 BAB 1 : Pendahuluan
 BAB 2 : Kajian Literatur dan Kebijakan
 BAB 3 : Metodologi
Kerangka Laporan
 BAB 4 : Hasil Kajian

14. BAB 3: Proposal Laporan
P OT E N S I R E T R I B U S I D A E R A H KOTA B O N TA N G
1
PENDAHULUAN
Latar belakang tentang
PAD, kontribusi PDRD,
data penerimaan RD di
kota Bontang,
Permasalahan. Rumusan
Masalah, Tujuan Kajian
Latar Belakang
Tujuan
Sasaran
Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan daerah tidak
signifikan dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah
Mengidentifikasi potensi retribusi daerah dalam rangka
meningkatkan penerimaan daerah Kota Bontang
1. RSUD Taman Husada  Parkir, Rumah Singgah
2. DPUPR  Penyediaan/Penyedotan Kakus
3. Dispopar  Sewa atas Aset
4. Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian  Benih Ikan

15. BAB 3: Laporan Kajian
P OT E N S I R E T R I B U S I D A E R A H KOTA B O N TA N G
2
Kajian Literatur dan
Kebijakan
Kajian teoritis tentang
RD, Perhitungan
potensi RD, serta
kajian yuridis tentang
dasar dan aturan terkait
pemungutan RD.
UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Regulasi Pemda Kota Bontang Terkait Retribusi daerah
PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

16. BAB 3: Proposal Laporan
P OT E N S I R E T R I B U S I D A E R A H KOTA B O N TA N G
3
Metodologi
Lingkup Kajian, Jenis dan
sumber data, Teknik
pengumpulan data, Informan,
Teknik analisis data,
Data Primer: FGD, Interview, Observasi Lapangan
Data Sekunder: Dokumentasi atas penerimaan daerah
termasuk retribusi daerah
Pendekatan Makro (Analisis Tipologi Klassen dan Teknik
Statistik)
Pendekatan Mikro (Pendekatan mikro dilakukan melalui
survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan )
Informan:
RSUD Taman Husada
DPUPR
Dispopar
Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

17. Retribusi Daerah
Penetapan
Biaya penyediaan jasa
Kemampuan masyarakat
Aspek keadilan
Efektivitas pengendalian
Biaya operasional
Biaya pemeliharaan
Biaya modal
Biaya bunga

19. THANK
YOU