Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah provinsi akan membantu pengembangan SID di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DI PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang (50243)
Penyusunan Panduan Umumdan Teknis Pengelolaan SID Pilot Project KOMPAK
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
1
Semarang, 27 Mei 2019

2. PROVINSI JAWA TENGAH
JUMLAH PENDUDUK: 36.118.170 JIWA
LUAS WILAYAH: 32.800,69 KM2
29 KABUPATEN
6 KOTA
573 KECAMATAN
7.809 DESA
750 KELURAHAN
SUMBER:
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2018
Permendagri Nomor 56 Tahun 2015
Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
8.559 DESA/KELURAHAN

3. VISI, MISI & PROGRAM KERJA GUBERNUR TERPILIH
2018 – 2023MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat,
lebih pintar, lebih berbudaya dan
mencintai lingkungan
1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,
anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi informasi
& sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes
dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta
melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara
serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan
sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan
dan kepedulian lingkungan
Membangun masy Jateng yg religius,
toleran & guyup untuk menjaga NKRI
01
Mempercepat RB yg dinamis serta
memperluas sasaran ke pem Kab/Kota.
02
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat
dan membuka lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan
pengangguran
03
04
PROGRAM KERJAMISI
LANDASAN PEMBANGUNAN JATENG 2018-2023
5

4. LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN SID
1. Desa telah diakui kewenangannya oleh Negara;
2. Desa telah memiliki sumber pendanaan yang memadai;
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi, sinergitas pengendalian program dan
penanggulangan kemiskinan antar stakeholder;
4. Belum tersedianya data yang presisi dengan kondisi faktual lapangan yang
mengakibatkan bantuan yang diimplemantasikan oleh Para Pihak dalam
menentukan lokus, sasaran dan strategi implementasinya belum tepat
sasaran;
5. UU No. 6 tentang Desa mengamanatkan pembuatan Sistem Informasi Desa
(SID) dan masyarakat desa merupakan potensi yang mampu memotret
kondisi desa/kemiskinan faktual .
4

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
(Falisitasi Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa di Provinsi Jawa Tengah)
Implementasi Kegiatan
Dispermadesdukcapil dalam
mendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Provinsi
Jawa Tengah
1. Fasilitasi Penyusunan Perda dan Perbup tentang Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Lomba Desa
3. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa dan Lembaga Desa
4. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
5. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,
6. Fasilitasi dan Pembinaan Aset Desa dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD)
7. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
8. Fasilitasi Pengembangan Desa Berdikari
9. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama antar Desa
10. Failsitasi Pendampingan Desa oleh Pendamping Profesional Desa
11. Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Desa (PKK,
Swadaya, Partisipasi, Gotong-Royong, BUMDesa, LEM, CPPD, KPMD dll)
12. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
13. Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum kabupaten yang
mengatur pemerintahan desa;
2. Pembinaan kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
3. Pembinaan peningkatan kapasitas desa;
4. Pembinaan manajemen pemerintahan desa;
5. Pembinaan upaya percepatan pembangunan desa;
6. Pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh
Pemerintah
7. Inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
Kabupaten;
8. Pembinaan dan pengawasan RAPBD Kabupaten;
9. Pembinaan Kabupaten terhadap penataan wilayah Desa;
10. Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa;
11. Monitoring dan evaluasi;
12. Pengawasan dan pelaporan;
13. Penghargaan;
14. Pembiayaan;
 Perda Prov.Jateng No. 4/2018 tentang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Pergub Jateng No.36/2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan (PKP) di Prov.Jateng
 Pergub Jateng No.47/2016 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di
Prov.Jateng
 Pergub Jateng No.17/2018 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Desa di Provinsi Jawa Tengah
 Pergub Jateng No.18/2018 tentang Pembinaan dan
Pengawasan BUMDesa di Provinsi Jawa Tengah
9

6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
(Pergub Jateng No.68/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dispermadsdukcapil Prov. Jateng )
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SEKSI
EVALUASI PENATAAN DAN
PERKEMBANGAN DESA
SEKSI
FASILITASI REGULASI
PEMERINTAHAN DESA
SEKSI
PENGEMBANGAN
KERJASAMA DESA
SEKSI
PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN
SEKSI
PENGEMBANGAN LEMBAGA
SOSBUD DAN EKONOMI
MASYRAKAT
SEKSI PENGEMBANGAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
SEKSI
BINA APARATUR
PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKSI
BINA APARATUR CATATAN
SIPIL
SEKSI PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
BIDANG
PENATAAN DESA
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA DESA
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG
FASILITASI PELAYANAN
ADMINDUKCAPIL
SUB BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENINGKATAN
KAPASITAS DESA
SEKSI
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PEMBINAAN ASET DESA
BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
SEKSI
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
DESA
Kelompok
jabatan fungsional
10

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
TERHADAP
PENYELENGGARAAN
PEMDES
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH
PASAL 113
UU NO 6 TH 2014
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMPROV
PASAL 114
UU NO 6 TH 2014
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMKAB/KOTA
PASAL 115
UU NO 6 TH 2014
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
CAMAT
PASAL 154
PP NO 43 TH 2014
12

8. PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DESA
DI PROV. JATENG TAHUN 2015 - 2018
0
2,000,000,000,000
4,000,000,000,000
6,000,000,000,000
8,000,000,000,000
10,000,000,000,000
12,000,000,000,000
2015 2016 2017 2018
DD ADD PDRD
DANA TRANSFER DESA 2015 2016 2017 2018
Dana Desa (DD)
2.228.889.296.000 4.876.601.162.000 6.384.442.058.000
6.735.002.226.000
Alokasi Dana (ADD)
2.594.058.558.914 3.128.192.974.044 3.235.951.327.794 3.128.115.173.734
Bagi Hasil PDRD
432.627.811.894 487.993.316.529 593.132.200.158 414.408.093.186
Total
5.255.575.666.808 8.492.787.452.573 10.213.525.585.952 10.277.525.492.920
Jumlah Desa 7.809 7.809 7.809 7.809
Rata-rata Dana Transfer Per
Desa (dalam rupiah)
673.015.196 1.087.564.023 1.307.917.222 1.316.112.882
Sumber : Data Dispermadesdukcapil Prov. Jateng, 2018 8

9. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Rintisan Desa
Berdikari, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
dengan total anggaran sebesar Rp. 1.047.375.094.000,- dengan perincian sbb:
a. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang didasarkan pada mekanisme usulan hasil
Musrenbang, Roadshow Gubernur/Wakil Gubernur dan Aspirasi Masyarakat diinventaris bagi 4.308 lokasi sebesar
Rp. 615.380.094.000,-;
b. Alokasi anggaran untuk Rintisan Model Desa Berdikari yang menjadi Kawasan bagi 50 Desa masing-masing senilai
Rp. 50 juta sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
c. Alokasi anggaran untuk peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 50 juta
senilai Rp. 390.450.000.000,- (RTLH Rp. 234.270.000.000,-);
d. Alokasi anggaran untuk Operasional KPMD bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 5 juta sebesar
Rp. 39.045.000.000,-
2. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa
Tengah dengan perubahan menyesuaikan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

10. BERBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Kemendagri (SISKEUDES)
Kemenkeu (OMSPAN)
Kemendesa PDTT (SIPEDE)
Pemprov. Jateng (SIDesa)
Kabupaten/Desa (SID)
Polda Jateng (SIPADES)
18
“open data desa” Wonosobo

11. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)
(Pasal 86 UU No. 6/2014 Tentang Desa)
• Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa
dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
• Pengembangan Sistem Informasi Desa meliputi fasilitasi perangkat keras, perangkat
lunak, jaringan serta sumber daya manusia
• Pemgembangan Sistem Informasi Desa MELIPUTI DATA Desa, data Pembangunan
Desa, Kawasan Perdesaa serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan
Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
• Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh
masayrakat Desa dan semua pemangku kepentingan
• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota dan Desa

12. Sebagai
Tindak
Lanjut
Pasal 86
UU No.6
Tahun
2014 ttg
Desa
Prov. Jateng
telah
menyusun
Pergub No. 47
Th. 2016 ttg
Pedoman
Pengembang
anSistem
Informasi
Desa (SID) di
Provinsi Jawa
Tengah
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
DATA DESA
KEDUDUKAN
FUNGSI DAN MANFAAT
PERANGKAT SID
RUANG LINGKUP SID
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
TATA CARA PENERAPAN SID
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SID DI JAWA
TENGAH
(Pergub Jateng No. 47/2016 tentang Pedoman Pengembangan SID di Prov. Jateng)

13. TKPKD
Kabupaten / Kota
TKPKD Provinsi
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA
PEMERINTAH DESA SID
SISTEM INFORMASI
KABUPATEN / KOTA
SISTEM INFORMASI
PROVINSI
BPS Kabupaten /
kota
BPS PROVINSI
MASYARAKAT DESA
Data & Informasi Perencanaan &
Penganggaran Pembangunan
Desa
Data & Informasi
Kebijakan & Progam
untuk Desa
Data & Informasi
Kebijakan & Progam
untuk Desa
Sinergi Data Desa & SKPD
Kabupaten / Kota
Sinergi Data Desa &
SKPD Provinsi
(Progam Provinsi)
Sinergi Data Desa &
Pendataan BPS
Asistensi & Pengembangan
Kapasitas
PENGEMBANGAN SID DI JAWA TENGAH
(Pergub Jateng No. 47/2016 tentang Pedoman Pengembangan SID di Prov. Jateng)
13

14. PERAN PEMERINTAH
PROVINSI
a. Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan
pemanfaatan SID di tingkat kabupaten dan desa.
b. membina pengelola SID di tingkat kabupaten dan desa;
c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara
penerapan SID; dan
d. memberikan informasi kepada desa melalui SID
a. mengkompilasi data desa dan dinformasikan kepada
kabupaten dan desa;
b. mengembangkan SID;
c. mengembangkan jaringan internet secara lebih
merata;
d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang
ada di tingkat kabupaten.
e. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk
mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Kabupaten
DISPERMADESDUKCAPIL
PERAN PEMERINTAH
KABUPATEN
a. Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan
dan pemanfaatan SID di tingkat kabupaten dan
desa.
b. membina pengelola SID di tingkat kabupaten dan
desa;
c. menyusun standar operasional prosedur dan tata
cara penerapan SID; dan
d. memberikan informasi kepada desa melalui SID
a. mengkompilasi data desa dan dinformasikan
kepada desa;
b. mengembangkan SID;
c. mengembangkan jaringan internet secara lebih
merata;
d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi
yang ada di tingkat Desa.
e. mengelola sistem informasi teknologi informasi
untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat
desa.
DISKOMINFO
DISPERMADES DAN DISDUKCAPIL
DISKOMINFO
14

15. merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat desa,
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui
sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten dan Propinsi
dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online.
merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh
Pemerintah Desa di Daerah.
menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk
pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.
S
I
D
Kedudukan
Manfaat
a. alat untuk mengelola data desa;
b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa,
kabupaten & Provinsi;
c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa;
d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan
perdesaan
S
I
D 15

16. RUANG LINGKUP
A. Data desa, antara lain
1. Data Potensi Desa;
2. Data kemiskinan;
3. Data Pendidikan;
4. Data Kesehatan;
5. Data kependudukan;
6. Data pembangunan desa;
7. Data pembangunan kawasan
perdesaan;
8. Data keuangan;
9. Data ekonomi;
10. Data sosial budaya;
11. Data pemerintahan desa;dan
12. lain-lain sesuai kebutuhan data
desa yang mencerminkan data
terpilah.
B. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
C. Media komunikasi antara pemerintah desa, supra desa dan
masyarakat;.
D. Layanan administrasi desa;
E. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan,
pembangunan desa.
S
I
D
16

17. JENIS DATA & INFORMASI
TAHAP AWAL YANG DIKEMBANGKAN
Data :
1. Data Kependudukan (SIAK)
2. Data Kemiskinan(Pemutakhiran Basis
Data Terpadu)
3. Data Keuangan (Siskeudes)
4. Data Potensi Desa (Profil dan Potensi
Desa)
Informasi :
1. Data Wilayah (demografi, monografi dll);
2. Sistem Tampilan Peta Wilayah (Kabupaten &
Propinsi);
3. RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, Realisasi
Program, dan Pertanggungjawaban;
4. Informasi Produk-Produk Masyarakat Desa
(Promosi Wisata dan jualan online).
Layanan Publik :
1. Proses layanan administrasi publik (Surat-Surat Desa)
2. Data Agregat yang ditampilkan dalam bentuk Peta,
Rangking dan Tabulasi
17

18. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018
18
A. DI TINGKAT PROVINSI
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Data Tingkat Provinsi
- Workshop Pengelolaan dan Integrasi Data Base Forum Data Kabupaten
- Pemasangan Dashboard Aplikasi SIDEKA JATENG
- Pelatihan SID Pilot Project dan Aparat Kabupaten
- Pelatihan Jurnalis Desa Pilot Project
- Study Komparatif Implementasi SID
B. DI TINGKAT KABUPATEN
- Penyaluran Bankeu Kabupaten sebesar Rp. 1.824.750.000,-
- Pelatihan Operator SID bagi Aparatur Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- Pemasangan Dashboard Aplikasi SIDEKA JATENG pada Kabupaten
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

19. 19
BANKEU SISTEM INFORMASI DESA (SID)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
No KABUPATEN ALOKASI (Rp.)
1 CILACAP 62.790.000
2 BANYUMAS 62.790.000
3 PURBALINGGA 62.790.000
4 BANJARNEGARA 62.790.000
5 KEBUMEN 73.150.000
6 PURWOREJO 73.150.000
7 WONOSOBO 62.790.000
8 MAGELANG 62.790.000
9 BOYOLALI 62.790.000
10 KLATEN 67.710.000
11 SUKOHARJO 54.350.000
12 WONOGIRI 62.790.000
13 KARANGANYAR 62.790.000
14 SRAGEN 62.790.000
15 GROBOGAN 62.790.000
No KABUPATEN ALOKASI (Rp.)
16 BLORA 66.750.000
17 REMBANG 62.090.000
18 PATI 66.050.000
19 KUDUS 44.660.000
20 JEPARA 62.790.000
21 DEMAK 62.090.000
22 SEMARANG 62.790.000
23 TEMANGGUNG 62.790.000
24 KENDAL 62.790.000
25 BATANG 62.440.000
26 PEKALONGAN 62.790.000
27 PEMALANG 62.090.000
28 TEGAL 62.790.000
29 BREBES 62.790.000
TOTAL (Rp.) 1.824.750.000

20. Terwujudnya Prototipe
Dashboard Sistem Informasi
Desa dan Kawasan di Provinsi
Jawa Tengah (SIDEKA
JATENG)
Uji coba Percontohan pada 3
Kabupaten Pemalang,
Wonosobo dan Kebumen
Terpasang Dashboard
Sistem Informasi Desa
dan Kawasan di
Provinsi Jawa Tengah
(SIDEKA JATENG)
Terpasang pada 29
Kabupaten Se-Jateng
Beroperasionalnya secara
penuh Sistem Informasi
Desa dan Kawasan di
Provinsi Jawa Tengah
(SIDEKA JATENG)
Terintegrasi data-data Desa dan
Kawasan Perdesaan pada 7.809
Desa di 29 Kabupaten Se-Jateng
dengan Pusat Data SID di
Dipermadesdukcapil Prov. Jateng
(SIDEKA JATENG CENTER)
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
Terwujudnya efisinsi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kemudahan pelayanan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah melalui Sistem Informasi Desa
Jawa Tengah (SIDesa JATENG)
TUJUAN
SASARAN
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
SIDesa JATENG
(Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah)

21. TAMPILAN SIDesa JATENG

22. SIDesa JATENG
(Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah)
 Dikembangkan oleh Dispermadesdukcapil Prov. Jateng bersama Forum Data SID Prov.
Jateng yang merupakan pusat data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di
Jawa Tengah;
 Integrasi Data Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan dalam Protokol Data Sistem Informasi
Desa (SID) di Provinsi Jawa Tengah;
 Integrasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi
Jawa Tengah;
 Implementasi transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah
yang dapat diakses oleh masyarakat;
 Complain Handling System dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa yang
merupakan media komunikasi antara Pemerintah Desa, Supra Desa dan Masyarakat di
Provinsi Jawa Tengah
22

23. INTEGRASI DATA SID
 Merupakan Integrasi Data Informasi Desa, Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan dalam
Protokol Data di Provinsi Jawa Tengah;
 Diimplementasikan atas dasar MoU/Perjanjian Kerja Sama Para Pihak dalam pengambilan,
pemanfaatan dan pengintegrasian data;
 Berbasis Web Service dan Online dalam Sistem Informasi Desa (SID) di Provinsi Jawa
Tengah dalam rangka simplifikasi pengambilan dan pemanfaatan data;
 Dikoordinasikan oleh Forum Data secara berjenjang (Forum Data Kabupaten dan Forum
Data Provinsi Jawa Tengah);
 Diimplementasikan tanpa mengintervensi kewenangan setiap tingkat pemerintahan secara
berjenjang (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi);
 Dipersiapkan software (regulasi dan aplikasi), hardware (jaringan dan sistem jaringan) dan
brainware (Sumber Daya Manusia) secara simultan dan komprehensif.
23

24. No Lembaga Peran
1 Ketua Tim
(Pimpinan Daerah)
Penanggung Jawab Pengembangan SID
2 DinDukcapil Penyedia data master kependudukan
3 BPS Penyedia data dasar tentang desa
4 Bappeda Analisis data yang dihasilkan, penyedia data PBDT
• Mengembangkan pengelolaan indikator untuk menentukan layanan
jaminan layanan publik
5 Dinas Sosial Penyedia data layanan jaminan sosial
6 Diskominfo Penyedia server dan strategi integrasi data ditarik ke Kabupaten
7 Dispermades • Pembinaan dan pengembangan kapasitas desa
• memantau perkembangan sistem informasi desa
8 TA pendamping profesional desa Pengawalan percepatan SID
9 Pemerintah Kecamatan Assistensi Desa (permasalahan trobel shoting dan di lapangan)
Tim Forum Data Kabupaten

25. Pemasangan infografis yang
menjelaskan kegiatan yang
didanai dari APBDES sebagai
salah satu bentuk transparansi
Pemerintah Desa kepada
masyarakat
Desa Salam Kec. Salam
Kabupaten Magelang
Desa Selorejo Kec. Girimarto
Kabupaten Wonogiri
Desa Sendangsari Kec. Garung
Kabupaten Wonosobo
Desa Blorong Kec. Jumantono
Kabupaten Karanganyar
Desa Jalatunda Kec. Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara
INFOGRAFIS APBDesa

26. RENCANA TARGET MEMASIFKAN SID
DI PROV. JATENG 2018-2023
Target Implementasi SID di Jateng sesuai Pergub No.47/2016 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Informasi Desa di Prov. Jateng (menuju 11 Metadata Pergub SID
dengan fokus prioritas data Kependudukan, data Kemiskinan data Keuangan dan data
Potensi Desa)
Tahun 2018 : Pilot Project (116 Desa)
Tahun 2019 : 580 Desa (Per Kabupaten sekitar 20 Desa)
Tahun 2020 : 580 Desa (Per Kabupaten sekitar 20 Desa)
Tahun 2021 : 580 Desa (Per Kabupaten sekitar 20 Desa)
Tahun 2022 : 580 Desa (Per Kabupaten sekitar 20 Desa)
Tahun 2023 : 580 Desa (per Kabupaten sekitar 20 Desa)
26

27. UPAYA YANG PADA SAAT INI KAMI LAKSANAKAN
1. Mendorong alokasi anggaran dari Pemerintah Desa untuk implementasi Sistem
Informasi Desa (SID);
2. Mendorong alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten untuk dukungan
pendampingan kegiatan SID;
3. Membuat Desa Pilot Project di setiap Kabupaten;
4. Menyiapkan regulasi sebagai dasar pengelolaan, pengolahan dan integrasi data
OPD dengan data center di Dinas kominfo;
5. Mendorong pemerataan Jaringan Internet di tingkat Desa;
6. Mendorong Aparatur Kabupaten, Aparatur Desa yg sudah dilatih di Tingkat
Provinsi menindaklanjuti dengan Pelatihan di tingkat Desa;
7. Mendorong Pembentukan Relawan TIK di Tingkat Kabupaten;
8. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Sistem Informasi Desa.
27

28. 28
SURAT-SURAT DUKUNGAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SID
KEPADA PEMKAB DAN PEMDES DI JATENG

29. SEKIAN DAN TERIMA KASIH