1. STRATEGI PELAKSANAAN P3PD DAN
SINERGI ANTAR KOMPONEN
CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)
Jakarta, 9 Desember 2022
2. TUJUAN PROGRAM:
MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK
MEMPERBAIKI KUALITAS BELANJA DESA DI LOKASI PROGRAM.
KOMPONEN DAN INSTITUSI PELAKSANA
1. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN DESA OLEH KEMENDAGRI
2. MENDORONG PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF
OLEH KEMENDESA PDTT
3. KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN KEBIJAKAN
NASIONAL OLEH BAPPENAS & KEMENKO PMK
SASARAN P3PD:
P3PD AKAN FOKUS PADA PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN DUKUNGAN TERHADAP PENGUATAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG
AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN LOKAL, MELALUI 3 (TIGA) RANGKAIAN
KEGIATAN
• TERSEDIANYA SISTEM PENYEDIAAN INTERVENSI
PROGRAM DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
BERBASISTEKNOLOGI.
• TERSEDIANYA DUKUNGAN PEMBELAJARAN BARU
BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI LOKASI
PRIORITAS.
• TERBANGUNNYA KEPEMIMPINAN DAN KOORDINASI
NASIONAL YANG BERORIENTASI PADA HASIL
LATAR BELAKANG:
1. PELAKSANAAN PENINGKATAN PENYALURAN DANA DESA
BELUM DIDUKUNG KEMAMPUAN DALAM MENGELOLA
RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
2. PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP KUALITAS
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI TINGKAT DESA
YANG DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PENGUATAN
PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA DESA LAINNYA
3. PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA DIHARAPKAN DAPAT MENDORONG
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN
DESA
Tabel Jumlah Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan Proyek P3PD (2020-2024)
Tingkat Pemerintahan
(total)/Tahun
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Provinsi 33 33 33 33 33
Kabupaten/Kota 100 180 180 250 380
GAMBARAN UMUM P3PD
3. Struktur Organisasi P3PD
TIM KOORDIINASI
PELAKSANAAN P3PD
PELAKSANA P3PD PROVINSI
PELAKSANA P3PD KABUPATEN
KECAMATAN
DAN DESA
4. PERAN KELEMBAGAAN P3PD
STEERING COMMITEE
§ Melakukan pertemuan setidaknya sekali dalam
setahun
§ Bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan
Proyek secara keseluruhan
§ Memastikan koordinasi Proyek di tingkat nacional
§ Menyelesaikan masalah yang membutuhkan
keputusan antar kementerian
§ Mendukung pengembangan kebijakan
§ Pemantauan pencapaian target nasional
pembangunan desa
§ Memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan
oleh CPMU, PMU, dan PIU
§ Membangun dukungan teknis kolaboratif dan
mekanisme pemantauan bersama untuk Proyek.
CPMU
ü CPMU di bawah Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Kemendagri
ü Bertanggung jawab untuk pelaksanaan, pengelolaan
dan pelaporan Komponen 1 dan Komponen 3
ü Melakukan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan Komponen 1
ü Konsolidasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(AWPB)
ü Penyampaian AWPB semua Komponen kepada Bank
ü Melakukan penyusunan, konsolidasi dan penyerahan
Laporan Projek kepada Bank Dunia
ü Memastikan koordinasi antara CPMU, PMU, dan PIU.
5. PERAN KELEMBAGAAN P3PD
PMU
PMU, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,
PDTT, bertanggung jawab untuk koordinasi, pengelolaan,
pemantauan dan pelaporan Projek pada Komponen 2.
PIU
ü PIU di masing-masing kementerian
ü Bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari
terhadap pengelolaan dan pelaporan masing-masing
ü Berkoordinasi dengan CPMU dengan dukungan
sumber daya dan staf pendukung dalam jumlah dan
kualifikasi yang memuaskan
Seluruh Kelembagaan P3PD di Tingkat Pusat memiliki
tanggungjawab melaksanakan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan projek menggunakan instrumen yang
disiapkan oleh masing2 komponen. Hasil kegiatannya
disampaikan kepada Sekretariat CPMU untuk dijadikan
bahan pembahasan dan tindaklanjut oleh Komitee
Pengarah.
Tim Teknis Pendukung
Ø Pengelolaan P3PD didukung oleh Tim Teknis
Ø NMC membantu PIU mengelola pelaksanaan dan
mengoordinasikan program di tingkat pusat
Ø RMC memberikan dukungan teknis di tingkat provinsi
Ø Tim Pengembangan Platform Digital membantu PIU
mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis digital dan
Info Desa);
Ø Konsultan Evaluasi Dampak Program yang akan membantu
dalam mendesain mekanisme dalam mengukur dampak dari
intervensi program.
6. Komponen 1 Kemendagri Komponen 2 Kemendes PDTT Komponen 3 Bappenas dan Kemenko PMK
KPI KOMPONEN 1, 2 dan 3
7. KEBIJAKAN KOMPONEN 1
Sub
Komponen
1 A
• Peningkatan Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa:
• Platform pembelajaran digital untuk mengintegrasikan konten dan dukungan pengembangan kapasitas;
Pengembangan dan perluasan konten dan media pembelajaran misalnya dalam bentuk video animasi, e-
learning, pembelajaran secara hybrid, pembelajaran jarak jauh, serta manual teknis, pedoman, modul dan
instrumen pendukung untuk meningkatkan kapasitas; dan instrumen evaluasi kinerja pengembangan
kapasitas untuk meninjau program peningkatan kapasitas
Sub
Komponen
1 B
• Peluncuran Sistem Penguatan Kelembagaan:
• Kegiatan meliputi penyediaan bantuan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan
pedoman teknis dan peraturan pelaksanaan yang relevan dalam peluncuran sistem penguatan
kelembagaan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah termasuk adopsi dan transisi system
penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi dan pengawasan; dan penyelarasan dengan belanja
daerah untuk program peningkatan kapasitas;
Sub
Komponen
1 C
• Pengawasan Desa dan Pengelolaan Data:
• Kegiatan meliputi: Pengembangan perangkat pengelolaan keuangan desa yang kuat dan komprehensif;
peningkatan, penguatan dan integrasi sistem data tingkat desa dengan sistem informasi manajemen,
pengembangan sistem data dan dashboard yang terintegrasi; dan penguatan audit desa yang akan
dilaksanakan dengan kerjasama erat dengan Itjen Kemendagri.
Sub
Komponen
1 D
• Perbaikan Layanan Kecamatan bagi Pemerintahan Desa Sasaran Program:
• Kegiatan dalam bentuk peningkatan pemberian layanan oleh kecamatan kepada pemerintahan desa di
lokasi program
DUKUNGAN
TIM TEKNIS
• NMC
• RMC
8. STRATEGI PELAKSANAAN P3PD KOMPONEN 1
1. Penguatan Kapasitas Aparatur, Organisasi dan Tata
Laksana, dan Regulasi/NSPK yang mendukung
peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan
desa melalui:
a. Identifikasi ketersedian SDM Pelatih untuk pelaksanaan pelatihan bagi
Aparatur Desa;
b. Percepatan pelaksanaan MOT dan TOT Pelatihan Aparatur Desa;
c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Aparatur Desa secara
konvensional di seluruh lokasi P3PD yang melibatkan unsur
Pemerintah Desa, BPD dan LKD;
d. Memastikan keterlibatan Balai Bina Pemdes, BPSDM Kemendagri,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non Pemerintah
dalam pelaksanaan kegiatan P3PD sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
e. Memastikan dokumen perencanaan program dan anggaran pada
perencanaan tahunan dapat tersusun;
f. Penguatan peran Kecamatan sebagai Pembina teknis pemerintahan
desa dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan serta
pembelajaran mandiri aparatur desa.
2. Mempercepat proses rekruitmen terhadap
Tenaga Ahli yang akan ditempatkan di
setiap Provinsi;
3. Percepatan Proses Lelang dan Pengadaan
Platform dan Konten LMS;
4. Penyusunan dan pelaksanaan strategi
transisi pembelajaran konvensional ke
digital
5. Pelibatan Daerah dalam Pelaksanaan P3PD
di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Monitoring pencapaian KPI PIU secara
berkala
9. GAMBARAN KEGIATAN KOMPONEN 1
Penyusunan NSPK/Juknis/
Modul :
1. LMS Platform dan konten
2. Panduan Sipades, Siskeudes
3. Regulasi tentang PKAD,
Kewenangan Desa
4. Pedoman Prodeskel, dll
Pelatihan
Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Desa dan
Kelembagaan
(MOT/MOT/Pelatihan
PAD, PTPD, BPD, PKK)
Sistem data
pengawasan desa
(siskeudes, Sipades,
Prodeskel,
Siswaskeudes, dsb)
9
1. Provinsi dan kabupaten mensosialisasikan NSPK/Juknis
2. Penyiapan regulasi tentang PKAD, dan penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Penyiapan pelatih dari provinsi dan kabupaten/kota
4. Melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensiaonal ma
upun berbasis platform digital melalui Learning Management System (LMS
5. Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan kewilayahan
6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3PD di wilayah provinsi
7. Melaporkan kemajuan pelaksanaan P3PD
8. Menyiapkan anggaran dalam mendukung pelaksanaan P3PD di daerah
Peran
Daerah
