Hasil pertemuan rapat

1. Labuapi, 28 Januari 2019

2.  Berdasarkan surat Kepala Dinas PMD Lombok
Barat No. 140/14b/DPMD/2019 tanggal 09
Januari 2019 Perihal Permohonan Data
 Dokumen-Dokumen Perencanaan Desa 2016
- 2019
 Data sarana prasarana desa yang sudah
dibangunan baik dari DD, ADD, PBH, atau
sumber lain 2016 – 2018
 Data penggunaan / Realisasi APBDES untuk
kegiatan pemerintahan, pembinaan dan
pemberdayaan, Ekonomi, Teknologi tepat
guna dan Lingkungan hidup serta SDM
2

3.  Data perencanaan (SISKEUDES) sementara
mengacu kepada RKPDES 2019 (visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran seharusnya ada di
RKPDES)
 Untuk memudahkan entri KEGIATAN di
siskeudes, daftar usulan kegiatan dalam
RKPDes sudah disesuaikan dengan parameter
bidang dan kegiatan
 Juga untuk memudahkan entri BELANJA,
dalam penyusunan RAB RKPDES harus sudah
menyebutkan kode rekening masing-masing
belanja
3

4.  Honor PKPKD, Pagu 0 – 2 M ; Rp. 500.000
 Honor PPKD , Pagu 0 – 2 M
1. Sekretaris Desa : Rp. 400.000,00
2. Bendahara / Kaur Keuangan : Rp. 375.000,00
3. Anggota / Kasi dan Kaur : Rp. 350.000,00
 Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, kaur
dan/kasi dapat dibantu oleh tim yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa atau
disebut Tim Pengelola Kegiatan. Tim
pengelola kegiatan mendapatkan honorarium
maksimal sebesar 1,5 % (persen) dari total
anggaran paket kegiatan
4

5.  Penyusunan RPJMDES bagi 7 Desa yang
Pilkades
 Review RPJMDES bagi desa yang ingin
melakukan perbaikan dari sisi format maupun
substansi
 Penyusunan RKPDES
 Penyusunan RKPDES Perubahan
 Penyusunan APBDES
 Penyusunan APBDES Perubahan
 Informasi Desa : Baliho, Banner, Spanduk,
Website Desa, Media Sosial Desa (Fb, IG,
Twitter)
 Pelatihan pembekalan Tim Penyusun RPJMDes
5

6.  Penyusunan Profil Desa (ada 4 output : Data
Dasar Keluarga, Data potensi desa, Data
Perkembangan Desa dan Data Pokok Desa)
mengacu Permendagri No 12 Tahun 2007 ”
Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan
 Pelatihan perangkat desa (Kasi dan Kaur,
masing-masing bersama Sekdes)
 Pertemuan Rutin Sekretaris Desa dan Kaur
Keuangan (dijadikan satu dengan pelatihan
perangkat)
6

7.  Penyusunan profil desa dalam rangka penyediaan data sebagai
bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
baik di tingkat desa, daerah maupun pusat.
 Pengelolaan sistem informasi Desa meliputi dukungan
anggaran untuk lomba desa dan pengiriman kontingen lomba
antar wilayah.
 Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang daftar
kewenangan Desa bagi desa yang belum menetapkan.
 Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa. Paska
terjadinya gempa bumi yang melanda wilayah lombok, bagi
desa yang kantor Desanya mengalami kerusakan parah untuk
dianggarkan biaya pembangunan, peningkatan atau
rehabilitasi.
 Validasi/pemutakhiran data kemiskinan yang tercantum dalam
basis data terpadu kementerian sosial.
7

8.  Pemberian insentif guru PAUD bagi guru yang tidak
mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
 Posyandu meliputi: PMT, kelas ibu hamil, kelas lansia dan
insentif kader posyandu
 Insentif kader KB; Insentif kader kesehatan/bidan desa;
 Operasional forum Desa Siaga yang dianggarakan dalam
kegiatan pengembangan Desa Siaga, melalui dukungan
pembiayaan untuk biaya rapat-rapat koordinasi pengurus forum
desa siaga (biaya foto copy, makan minum rapat, ATK dan
lainnya);
 Operasional Kampung KB yang dianggarkan melalui dukungan
kegiatan seperti rapat-rapat, ATK dan lainnya.
 Pembangunan RTLH masy. miskin minimal setiap desa
menganggarkan 5 (lima) unit dengan anggaran per unit sebesar
Rp. 15.000.000,00
 Untuk mensinkronkan data penerima manfaat RTLH pemerintah
Desa berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas
permukiman kab. Lombok Barat.
 8

9.  Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa bagi
wilayah yang masuk dalam wilayah rawan bencana;
 Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang
hukum dan perlindungan masyarakat.
9
 Penyuluhan/sosialisasi pemberdayaan perempuan, perlindungn
anak dan keluarga;
 Peningkatan kapasitas kepala Desa yang baru terpilih pada
pilkades tahun 2018.
 Fasilitasi pembentukan BUM Desa bagi desa yang belum terbentuk
BUM Desa.

10.  Kepala Seksi Pemerintahan
1. Pelayanan Administrasi kependudukan : DUKCAPIL
2. Keamanan dan keteriban, Pertanahan dll : KASI PEM LABUAPI
3. Ada
 Kepala Seksi Kesejahteraan
1. Penyusunan Desain dan RAB, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Pelaporan Kegiatan : TA ID dan PDTI
 Kepala Seksi Pelayanan
1. Urusan Pernikahan, Talak, Rujuk, Warisan dll : KUA
2. Pendataan Bayi Balita, BGM, Bumil KEK, Stunting, keluarga
miskin, kegiatan sosial kemasyarakatan : Dinas Sosial / TA
PSD
 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1. Tatakelola Pengarsipan Desa : Arsip Daerah
2. Tata Kelola Aset Desa, : Aset Daerah
 Kepala Urusan Keuangan
1. Aturan Perpajakan : KPP Pratama Mataram
2. Kisi-Kisi Penatausahaan Keuangan Desa : Auditor Inspektorat
 Kepala Urusan Perencanaan
◦ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Pelaporan : TA PMD
◦ Data-Data pembangunan Desa : TA PP
10

11.  Harga satuan yang digunakan di dalam penyusuna RAB maksimal
sesuai SK Bupati Lobar Nomor: 580A/645/Adm.Pem.&LPBJ/2018
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2019
11
No Nama Barang Harga Sat Nama Barang Harga Sat
1 Semen 68.000 Besi Beton dia 8 61.620
2 Pasir Pasang 168.000 Besi Beton dia 6 34.580
3 Pasir Beton 187.000 Pekerja 70.000
4 Kerikil Alam 300.000 Pekerja Semi
Terlatih
73.000
5 Kerikil Pecah 2/3 322.000 Pekerja Terlatih 77.000
6 Pasir Urug 149.000 Tukang 90.000
7 Tanah Urug 110.000
8 Batu Gunung 181.500
9 Besi Beton dia 12 139.100
10 Besi Beton dia 10 96.200

12.  Orientasi Output, Proses masih kurang
 Masih belum melibatkan kelembagaan desa
dalam penyusunan Perencanaan Desa
utamanya APBDES, misal untuk RAB
kepemudaan, LPM, PKK dan lembaga desa
lainnya
 Masih jarang desa yang melakukan
pembahasan APBDES bersama BPD
 Masih jarang desa yang melakukan
penyampaian laporan pertanggungjawaban
tahunan desa
12

13.  Masih ada beberapa desa yang pelaksanaan kegiatannya terfokus
kepada satu atau dua orang saja
 Masih sering ditemukan penggunaan bahan/Material tidak sesuai
spesifikasi terutama kerikil dan pasir beton
 Masih sering ditemukan pencampuran material tidak berdasar
kekuatan beton yang dipersyaratkan (K100=K175=K200)
 Masih ada ditemukan pekerjaan disubkan (Tidak dikerjakan TPK
Desa) sehingga kualitas pekerjaan perlu dipertanyakan ???
 Masih kurang kontrol terhadap volume pekerjaan terutama rabat
dari sisi ketebalan dan lebar pekerjaan (ada yang masih beda
dari RAB) padahal SPJ dibuat sama dengan RAB juga dari
bangunan/ item pelengkap seperti tutup bak kontrol
 Ada ditemukan tenaga kerja yang dipekerjakan bukan orang
setempat (tidak melalui uji coba warga setempat terlebih dahulu)
 Masih ditemukan pemindahan lokasi dan jenis kegiatan tanpa
dilengkapi dengan Berita Acara Revisi Kegiatan
13

14.  PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
 PERTEMUAN RUTIN SETIAP MINGGU ATAU 2 MINGGU SEKALI ATAU
SEBULAN SEKALI
 PEMBERIAN REWARD BAGI PERANGKAT DESA YANG BERHASIL
 KETEGASAN DARI KEPALA DESA ATAU SEKRETARIS DESA UNTUK
PERANGKAT DESA YANG “NGEYEL” ATAU “BANDEL”
 PENGADAAN PELATIHAN KHUSUS BAGI MASING-MASING PERANGKAT
DESA
 PENGADAAN SARANA PRASARA PENDUKUNG
 SETTING RUANG KERJA YANG SESUAI GARIS KERJA / BIDANG
14

15. NO NAMA DESA TANGGAL LOKASI TIM ASSISTENSI
1 LABUAPI Rabu, 6 Februari
2019
Kantor Camat
Labuapi
Tim I
2 BENGKEL Tim II
3 KURANJI Tim III
4 BAGIK POLAK
BARAT
Kamis, 7
Februari 2019
Tim I
5 KURANJI DALANG Tim II
6 TELAGAWARU Tim III
7 BAJUR Jumat, 8
Februari 2019
Tim I
8 MEREMBU Tim II
9 TERONGTAWAH Tim III
10 PERAMPUAN Senin, 11
Februari 2019
Tim I
11 BAGIK POLAK Tim II
12 KARANG BONGKOT Tim III
15

16. NO NAMA DESA SPJ LPPD/LKPJ RKPDES APBDES
1 LABUAPI
2 BENGKEL
3 KURANJI
4 BAGIK POLAK
BARAT
5 KURANJI
DALANG
6 TELAGAWARU
7 BAJUR
8 MEREMBU
9 TERONGTAWAH
10 PERAMPUAN
11 BAGIK POLAK
12 KARANG
BONGKOT
16

17. 17