Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan koperasi menurut beberapa undang-undang yang berbeda di Indonesia. Definisi koperasi mencakup perkumpulan orang atau badan hukum tanpa konsentrasi modal, organisasi ekonomi rakyat bersifat sosial, dan badan hukum yang didirikan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan koperasi secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan

1. OLEH:
DAMAR SASI ELSZA P 041411331190
S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2.  Koperasi ialah suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang-orang atau badan-
badan hukum yang tidak merupakan
konsentrasi modal (pasal 2)
 Tujuan:
“memperkembangkan kesejahteraan
anggotanya pada khususnya dan
kesejahteraan masyarakat (pasal 2)”

3.  Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat
Revolusi sebagai wahana menuju Sosialisme
Indonesia berdasarkan Pancasila (pasal 3)
 Tujuan:
“mengembangkan kesejahteraan anggauta
dan masyarakat dalam rangka mencapai dan
membina masyarakat Sosialis Indonesia
berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan
oleh manusia atas manusia (pasal 4)”

4.  Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat
yang berwatak sosial yang merupakan tata
susunan ekonomi sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan (pasal 3)
 Tujuan:
“menciptakan masyarakat adil makmur yang
diridhoi olehTuhanYang Maha Esa (pasal 7)”

5.  Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat (pasal
1)
 Tujuan:
“memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional (pasal 3)”

6.  badan hukum yang didirikan oleh
perseorangan/badan hukum dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi
dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan
prinsip Koperasi (pasal 1)
 Tujuan:
“meningkatkan kesejahteraan Anggota pada
khususnya dan masyarakat sekaligus sebagai
tatanan perekonomian nasional (pasal 4)”