Bendaharawan 2012

SELAMAT DATANG
DI JAKARTA

1

Collection loss

Taxes Paid

Voluntary
Compliance 90 %

3

Compliance Model
Compliance Model
– Eu.Comm
– Eu.Comm

4

KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU
BAGI BENDAHARAWAN
/INSTANSI PEMERINTAH
MULAI 2012

5

DASAR HUKUM
KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA

• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007
UU • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008
UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000

• PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP)
PP • PP No.80 Tahun 2008 (PPh bagi yang keluar negeri)
• PP No.71 Tahun 2008 (PPh atas Pengalihan Hak Tanah & Bang)
PP No.51 Tahun 2009 (PPh atas Jasa Konstruksi)
• PP No.19 Tahun 2009 (Deviden)

• No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)
PERATURAN • No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun)
MENKEU • No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21)
• No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian)
• No. 85/PMK.03/2012 (Penunjukan BUMN sbg Pemungut Pajak)

PERATURAN
Per-57/PJ/2009 Pedoman Teknis PPh Psl 21/26
DIRJEN Per-32/PJ/2009 Bentuk Formulir SPT Masa PPh Ps.21/26

6

APBN/APBD

DIKELOLAH

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
LEMBAGA NEGARA

MELALUI SUATU
KEGIATAN

BENDAHARA
WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PUSAT

TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA Permendagri 55 Tahun 2009
ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT Permenkeu No.73 Tahun 2009
LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA Tentang Bendaharawan

7

Objek Pemotongan & Pemungutan
yg Dilakukan Bendahara
 PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan
jabatan jasa & kegiatan
 PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu
 PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan dengan pembelian Barang
 PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
berupa hadiah, bunga, deviden, sewa,
royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh
Pasal 21
 PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib
Pajak
Luar Negeri
 PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar
sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak
& Jasa Kena Pajak
 Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu
8

Bendahara sebagai Pemotong Pajak

BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUK
BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUK
SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK

PEJABAT YG DITUNJUK
PEJABAT YG DITUNJUK
OLEH MENTERI/KETUA
OLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI
LEMBAGA SEBAGAI
BENDAHARA/
BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK
BENDAHARA PROYEK

BENDAHARA/
BENDAHARA/
PEMEGANG KAS
PEMEGANG KAS
BUMN
BUMN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
(Per 1 Juli 2012
(Per 1 Juli 2012

9

Kewajiban Mendaftarkan Diri
Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara
Bendahara
yang Mengelola APBN/APBD
yang Mengelola APBN/APBD

Wajib
Wajib
Mendaftarkan Diri
Mendaftarkan Diri
.0 00
7- 407 A SI
4 56. B EK
3. 07
00 .12 N-0
D
R A S
A HA
ND
BE Untuk Mendapatkan NPWP
Untuk Mendapatkan NPWP

10

FUNGSI NPWP
Kep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001

Fungsi NPWP adalah

1. Sebagai tanda pengenal diri atau ientitas wajib pajak
2. Menjaga ketertiban dl pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan
3. Untuk keperluan yg berhubungan dg dokumen perpajakan, dimana semua
dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
4. Untuk mendapatkan pelayanan dr instansi2 tertentu, ex. PIB, PEB, Kredit bank
,dll
5. Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan

11

Penghapusan NPWP
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008

Perubahan
Perubahan Proyek
Proyek
Organisasi
Organisasi Telah Selesai
Telah Selesai

Permohonan Tertulis/
Permohonan Tertulis/
Mengisi Formulir
Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
KP.PDIP.4.1-00

KPP/KP2KP
KPP/KP2KP

NPWP Dihapuskan
NPWP Dihapuskan

Catatan : :
Catatan
Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
12

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan
Jenis Pembayaran Batas Pembayaran Batas Pelaporan
(selambat2nya) (selambat2nya)
PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan takwim 20 hari setelah masa pajak
berikutnya setelah masa pajak berakhir
berakhir
PPh Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan takwim 20 hari setelah masa pajak
berikutnya setelah bulan saat berakhir
terutang
PPh Pasal 22, Disetor pd hr yg sama dg Hasil pemungutan dilaporkan
Bendaharawan pelaksanaan pembyrn atas peny paling lambat 14 hari setelah
brg yg dibiayai dari APBN/D masa pajak berakhir

PPN/PPnBM oleh Tanggal 7 bulan takwim 14 hari setelah masa pajak
Bendaharawan APBN/D berikutnya setelah masa pajak berakhir
berakhir
PPN, PPnBM oleh Pada hari yang sama disetor Akhir bulan berikutnya
Pejabat Penandatangan melalui KPPN
SPM
PPN, PPnBM oleh Tgl 15 bl takwim berikutnya Akhir bulan berikutnya
Pejabat Penandatangan
SPM dan BUMN
Apabila tgl jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Dl hal j.t bertepatan hr libur,
bertepatan dengan hari libur, pembayaran/penyetoran dpt lap dilakukan pd hr kerja
dilakukan pd hr kerja berikutnya (PMK.184/PMK.03/2007) sebelum tgl jt 13
(Kep.220/PJ/2003)

Pengertian PPh PASAL 21/26

al
as PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
21 h P

- Pekerjaan atau Jabatan
PP

- Jasa dan Kegiatan
yang dilakukan WP Orang Pribadi

PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN,
DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

WP DN WP LN

PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

14

Bendahara Sebagai
Pemotong PPh Pasal 21
Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh

Bendahara Pemerintah
Bendahara Pemerintah

TERMASUK

Bendahara:
Bendahara:
--Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat
--Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
--Instansi atau Lembaga Pemerintah
Instansi atau Lembaga Pemerintah
--Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
--Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

15

PENERIMA & JENIS PENGHASILAN

Penghasilan Yang Diterima

PEJABAT SELAIN PEJABAT
NEGARA/PNS/ NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/
PENSIUNAN PENSIUNAN

YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Jenis Penghasilan

PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR

16

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA
17

PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN

Penghasilan Yang Diterima

PEJABAT ANGGOTA
PNS PENSIUNAN*)
NEGARA TNI & POLRI

YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH

PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR

HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR,
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA,
DAN TUNJANGAN LAINNYA DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-
ANAKNYA

18

Penghitungan PPh Pasal 21
Mulai 1 Januari 2009
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK TERATUR

PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO

HONORARIUM DAN IMBALAN
LAIN DGN NAMA APAPUN
- GAJI KEHORMATAN - UANG PENSIUN YANG DTERIMA PEJABAT
- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT NEGARA, PNS, ANGGOTA
- TUNJANGAN YG TERKAIT
TNI/POLRI

DIKURANGI: DIBEBANKAN KPD
- BIAYA JABATAN, 5% DARI KEUANGAN NEGARA/
PENGH. BRUTO MAKS DIKURANGI: DAERAH
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.
Rp 500.000,-/BLN BRUTO (UANG PENSIUN)

N
- IURAN YG TERIKAT DGN MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU

A
LK
PENGH. TETAP Rp 200.000,00

U
S
IU
D
PTKP DIKURANGI
PENGHASILAN DIPOTONG PPh Ps. 21 :
NETO 15% DARI PENGH. BRUTO
(FINAL)

PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PS.17 UU PPh

PAJAK TERUTANG
KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH • PNS GOL. II/d KE BAWAH
• PEMBANTU LETNAN SATU KE
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA BAWAH
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI 19

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN SEBULAN
(Rp) (Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,- 1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG 17.160.000,- 1.430.000,-
KAWIN/NIKAH (K/-)
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 18.480.000,- 1.540.000,-
MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM
BAGIAN
TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS 20

BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) Tahun 20 13
PMK-162/PMK.011/2012

PTKP BARU
Mulai 1-1-2013
SETAHUN SEBULAN
(Rp) (Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 24.300.000,- 2.025.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG 26.325.000,- 2.193.750,-
KAWIN/NIKAH (K/-)


PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN
SUAMI
STATUS KAWIN STATUS TDK
STATUS KAWIN TDK MENERIMA/
KAWIN
MEMPEROLEH
PENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI
- UTK DIRI SENDIRI
HANYA UTK DIRI SEBAGAI WP
HANYA UTK DIRI SEBAGAI WP
SENDIRI - STATUS KAWIN
SENDIRI - TANGGUNGAN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
MAKS 3 ORANG

SYARAT:
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
MEMPEROLEH PENGHASILAN
22

9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

23

Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM Contoh untuk Gaji + Tunjangan
1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Bulan Januari

- GAJI KEHORMATAN - UANG PENSIUN
- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp3.500.000,-
- TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKALI 12
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-

DIKURANGI: DIKURANGI: -(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO BIAYA PENSIUN, 5% DARI
MAKS Rp 6.000.000,-/THN PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) - (Rp2.100.000+Rp600.000)
ATAU Rp 500.000,-/BLN MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU - Rp2.700.000
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp 200.000,00

PENGHASILAN NETO Rp39.300.000,-
DIKURANGI

- Rp15.840.000
PTKP
Rp23.460.000
PENGHASILAN KENA PAJAK
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
X TARIF PS.17 UU PPh 12 12
12 24
Rp97.750 = PPh bln Januari

Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
terutang atas Yg telah dipotong PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan pada masa-masa
Kena Pajak selama 1 sebelumnya
Masa Pajak
Tahun atau bagian dalam tahun pajak Terakhir
tahun pajak ybs

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000
– (Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000
Rp 1.075.250 Rp169.000
X
5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250 25

Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

PPh Pasal 21
Terutang atas PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan Yg terutang atas PPh Pasal 21
atas jumlah yg penghasilan
teratur x 12
Masa Pajak
teratur x 12 + jumlah
penghasilan tdk Terakhir
teratur

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS)

(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
Rp 1.173.000* Rp169.000
=Rp24.885.000

X
5% = Rp24.885.000 =
*lihat contoh penghit.tiap
Rp1.244.250 masa (teratur) hl.20 26

DASAR PENGHITUNGAN
PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL SETELAHPERMULAAN
TAHUN TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI MULAI BEKERJA
TERMASUK PEGAWAI YG DALAM TAHUN
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA
BERJALAN

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN KENA PAJAK
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM YG DISETAHUNKAN

CONTOH :
TIDAK SI A KERJA MULAI BLN JULI
CONTOH :
SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
DISETAHUNKAN DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN
ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
+IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X
+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP
TARIF PSL 17 : 6 BLN
X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
27

Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg
Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS,
Anggota ABRI dan Para Pensiunan

BERUPA :
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,
IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN
NAMA APAPUN

TIDAK DIBEBANKAN KPD
KEUANGAN
NEGARA/DAERAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP TARIF
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Ps. 17 UU PPh

28

PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN
YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD

Penghasilan teratur dan tidak teratur

UPAH HARIAN HONORARIUM, UANG SAKU,
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,
UPAH MINGGUAN
FEE, DAN PEMBAYARAN
UPAH SATUAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
UANG SAKU HARIAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
UPAH BORONGAN KEGIATAN

DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

29

Penghitungan PPh Pasal 21 Tdk termasuk
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, Honorarium atau
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN Komisi yg diterima
Penjaja barang &
UANG SAKU HARIAN Petugas dinas luar

DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI
Rp 150.000,- Rp 150.000,-

DIKURANGI
Rp 150.000,-

TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh
PPh Ps.21 TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
JIKA PENGHASILAN JIKA WP
TARIF 5% KUMULATIF DLM TDK
DIKURANGI 1 BLN < Rp 6.000.000 MEMILIKI
PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP NPWP
JIKA PENGHASILAN MAKA
Iuran Jaminan Hari Tua/ TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM TARIFNYA
Iuran Tunjangan Hari Tua 1 BLN > Rp 6.000.000 20% LEBIH
yg dibayarkan ke Jamsostek, TINGGI
bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 30
YANG TELAH DIPOTONG

TARIF PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL
(Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010)

GOLONGAN TARIF LAMA TARIF BARU

PNS Golongan I, dan Golongan II, Anggota
TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat 0% 0%
Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

PNS Golongan III, Anggota TNI dan
Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira 15% 5%
Pertama, dan Pensiunannya;

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota
TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat
15% 15%
Perwira Menengah dan Perwira Tinggi,
dan Pensiunannya.

BERLAKU MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2011
Aturan Pelaksanaannya: PMK 262/PMK.03/2010

31

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP PKP DISETAHUNKAN
MAKA X
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIF PPh Ps.17

PPh SETAHUN

PPh SEBULAN
32

Jenis – Jenis Pajak Bagi
PPh 21 / 26 Bendaharawan
Pegawai Tidak Tetap

Sehari Sebulan Dibayar Keterangan
> 150.000 > 1.320.000 Bulanan
Tidak Tidak Tidak No PPh
Tidak Tidak Ya PTKP Real
Ya Tidak - Sehari :
5% x (bruto – 150.000)
- Ya - PTKP = PTKP / 360

Pegawai Tidak Tetap Tidak Mendapat Pengurangan Biaya Jabatan
PMK 252/PMK.03/2008
PMK 254/PMK.03/2008 Tenaga ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Notaris,
Penilai dan Aktuari ) = 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17
Per-31/PJ/2009
(kumulatif satu tahun)
Per-47/PJ/2009
Per-32/PJ/2009 Honorarium untuk setiap kegiatan PNS (diatas IId) dikenakan PPh 21
15% dan bersifat Final

33

PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN
DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN DENGAN NAMA APAPUN
SEBAGAI

IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
KEPADA
- SENIMAN, OLAHRAGAWAN; - DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
MULTILEVEL MARKETING ATAU
PENYULUH & MODERATOR, DIRECT SELLING
- PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; - PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,
YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, - PENJAJA BARANG DAGANGAN YG
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL TDK BERSTATUS PEGAWAI;
- AGEN IKLAN;
DAN/ATAU
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; - PENERIMA PENGHASILAN BUKAN
- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,
PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU PENGHASILAN DARI PEMOTONG
ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN PPh PASAL 21 SECARA
& MAGANG DLL; BERKESINAMBUNGAN.
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA
JIKA MEMILIKI NPWP

DIKURANGI
DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
JIKA WP TDK MEMILIKI
TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO PTKP
NPWP MAKA
(dikurangi PTKP), jika:
TARIFNYA 20% LEBIH
1.Mempunyai NPWP 34
TINGGI Tarif PPh Ps.17(kumulatif 1 tahun)
2. Tidak memperoleh Ph Lain

PENGHASILAN BRUTO

KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN DENGAN NAMA APAPUN

SEBAGAI

IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
KEPADA

- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER,
KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS)

DIKURANGI

50 %

JIKA WP TDK MEMILIKI
NPWP MAKA DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
TARIFNYA 20% LEBIH TARIF Ps. 17 (kumulatif 1 tahun)
TINGGI
35

KEWAJIBAN BENDAHARA
PEMOTONG PPh PASAL 21

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

36

KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

37

TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21

TDK
DITANGGUNG
DITANGGUNG
PEMERINTAH PEMERINTAH

DGN SSP KE : TDK ADA
- BANK PERSEPSI, ATAU PENYETORAN
- KANTOR POS GIRO

BILA JATUH PD
PALING LAMBAT HARI LIBUR PENYETORAN
TGL 10 BLN BERIKUTNYA PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA

38

TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21

TDK DITANGGUNG
DITANGGUNG
PEMERINTAH
PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPh
MELAPORKAN
PASAL 21
PENGHITUNGAN
KE KPP/KAPENPA
PPh PSL 21
DLM DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA KPPN

JIKA JATUH PD PD HARI KERJA
HARI LIBUR BERIKUTNYA
39

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21

Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar
Rp 1.000.000,-
Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,-
Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh
Jika Drs Slamet tidak punya NPWP
Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,-

40

BENDAHARAWAN SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22

l
sa
Pa
22 h
PP

 DITJEN ANGGARAN
 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
 BENDAHARAWAN BEA & CUKAI

YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN BARANG

TIDAK PERLU DITUNJUK
SECARA KHUSUS

41

PPh PASAL 22
DIPUNGUT

BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG
OLEH
WAJIB PAJAK (REKANAN)

42

DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PMK-154/PMK.03/2010)

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-
PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
43

BATASAN JUMLAH PEMBAYARAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 22
(BERDASARKAN PMK NOMOR : 154/PMK.03/2010)

KETENTUAN KETENTUAN
OBYEK PPh PASAL 22
LAMA BARU
Jumlah pembayaran tidak
merupakan pembayaran yang 1.000.000 2.000.000
terpecah-pecah;

BERLAKU MULAI TANGGAL 31 AGUSTUS 2010

44

SAAT PEMUNGUTAN

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

45

BUKTI PEMUNGUTAN

SSP
KP.PDIP 5.1.98

LEMBAR KE-1 WAJIB PAJAK REKANAN

LEMBAR KE-2 KPP MELALUI KPPN

LEMBAR KE-3 KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARAWAN

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
LEMBAR KE-4 (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

LEMBAR KE-5 PEMUNGUT PPh PSL 22

46

TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PPh PASAL 22

DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

SSP

DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN

DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
47

TATA CARA PELAPORAN

PELAPORAN
PPh PASAL 22

SPT MASA
F.1.1.32.02

KE KPP/KAPENPA

SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
48

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22

Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer
Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

49

Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
LEMBAR 3
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(SSP) Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 0 3 - 4 5 6 - 7 8 9 - 0 - 0 0 9 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT Persangingan Sangat Tidak Sehat Sekali
ALAMAT WP : Jl.H.Juhri, Jakarta

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

4 1 1 1 2 2 9 0 0 PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Pengolahan Data

Masa Pajak Tahun

Jan Feb Mar Apr Me i Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2 0 0 8
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berkenan

Nomor Kete tapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pe mbayaran Terbilang : lima belas juta rupiah
Diisi dengan rupiah penuh

Rp 15.000.000,-
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Pe nye tor
Tanggal …………………….. Jakarta , tgl 10-Sep-08
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

TTD & CAP KANTOR

Nama Jelas : …………………………………. Nama Jelas : Stefano Bambang Yudono
Ruang Validasi Kantor Pe ne rima Pe mbayaran

Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01 50

Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
Lembar ke-2 unt uk : P emungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
MASA :Se pte mber s /d Se pte mbe r TAHUN : 2008 (1)

Jumlah Obyek PPh Pas al 22
Bukti Pe mungutan
No NPWP / Alamat WP Nama Wajib Pajak PPh Pas al 22 yang dipungut
Nomor Tanggal (Rp) (Rp)
(1) (2) (2) (4) (5) (6) (7)

1 05.678.901.2.009.000 …./,… PT Persanginagn ….. 01… ….. 1.000.000.000 15.000.000

2

3

4

5

6

7

dst.

J UM LAH 15.000.000

Jakarta, 2 Oktober 2008 (2)

Pe mungut Pajak (3)

N P WP : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 7

N ama : bendahara KPPU Jakarta

Tanda tangan, nama dan cap

TTD & CAP KANTOR
Stefano BY
NIP. .xxxxxxxxxxxx .
D.1.1.32.04

51

Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan Pajak
Lembar ke-2 unt uk : Pemungut P ajak


Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
……………………………………….. (1)

di
………………………………………..

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Identitas Pemungut Pajak :
NPWP : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 0 (2)

N a ma : bendahara KPPU
Al amat : JL>>>>>>>

B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak September (3) tahun 2008 (4)

dan telah disetor tanggal 10-09-2008 (5) adalah sebagai berikut:

Nilai Obyek Pajak Tarif PPh yang dipungut
UR A IA N MAP/KJS
(Rp) (% ) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir 411122/100 …………………………… ……… ……………………………

2. Usaha Industri Rokok 411122/402 …………………………… ……… ……………………………
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk 411122/900 1.000.000.000 1,5% 15,000,000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)
a. API 411123/100 …………………………… ……… ……………………………
b. Non API 411123/100 …………………………… ……… ……………………………
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 411122/100 …………………………… ……… ……………………………
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 411122/401 …………………………… ……………………………
b. Pihak lain (Tidak Final) 411122/401 …………………………… ……………………………
J UMLA H 15,000,000

Terbilang (6) lima belas juta rupiah
*) Coret yang tidak perlu

C. Lampiran : (7)
( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh
Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang
Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Has il Tembakau Buatan Dalam
Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir
Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Surat Kuasa Khusus,
( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP)
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP),
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaks anaan lelang.

D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jakarta., 2 Oktober 20080… (8)
Pemungut Pajak / Kuasa (9)

Stefano Bambang Yudonoi (10)

52

PEMOTONG PPh PASAL 23/26
al
as
23 h P

BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
PP

BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
Perkiraan
Penghasilan Netto :
PMK
244/PMK.03/2008
tentang
Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan
Penghasilan Netto
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23

53

PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
54

TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
WAJIB PAJAK
WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI / /
ORANG PRIBADI
BADAN
BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN YG MELAKSANAKAN
YG MELAKSANAKAN
SKB PEMOTONGAN
SKB PEMOTONGAN PROYEK PEMERINTAH YG
PROYEK PEMERINTAH YG
PPh PASAL 23/26
PPh PASAL 23/26 DIDANAI HIBAH ATAU
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN
PINJAMAN LN

55

TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;
USAHA DENGAN HAK OPSI;
C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : :1) DIVIDEN BERASAL
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT 1) DIVIDEN BERASAL
DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
DISETOR;
DISETOR;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA;
ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN.
KEUANGAN.
56

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23

HADIAH DAN
SEWA
PENGHARGAAN,
DAN
DEVIDEN, BUNGA
JASA LAINNYA
DAN ROYALTI

TARIF TARIF
15 % 2 %

PENGHASILAN
BRUTO
DASAR PEMOTONGAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 57

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
Penghitungan penyetoran pelaporan
1. Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
Devident 10 % (PP.19/2009) Final berikutnya berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
sehubungan dengan penggunaan berikutnya berikutnya
harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
atestasi laporan keuangan berikutnya berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
5. Jasa pengeboran (drilling) di 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
bidang penambangan berikutnya berikutnya
migas,kecuali
yg dilakukan BUT
6. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
penambangan Migas berikutnya berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
penunjang di bidang berikutnya  berikutnya
penambangan
*tidak termasuk PPN 58
selain migas

PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas Batas waktu
Penghitungan waktu pelaporan
penyetoran
8. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah 10 bln 20 bln
penerbangan dan bandar udara Bruto* berikutnya berikutnya

9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah 10 bln 20 bln
Bruto* berikutnya berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah 10 bln 20 bln

11. Jasa penyediaan tenaga kerja 2% Jumlah 10 bln 20 bln
(outsourcing service) Bruto* berikutnya berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah 10 bln 20 bln

13. Jasa di bidang perdagangan surat- 2% Jumlah 10 bln 20 bln
surat berharga, kecuali yg di lakukan Bruto* berikutnya berikutnya
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, 2% Jumlah 10 bln 20 bln
kecuali yg dilakukan KSEI Bruto* berikutnya berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara


*tidak termasuk PPN 59

PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan
N Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
o Penghitungan penyetoran pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah 10 bln 20 bln
17. Jasa sehubungan dengan software 2% Jumlah 10 bln 20 bln
komputer, termasuk perawatan, Bruto* berikutnya berikutnya
pemeliharaan dan perbaikan
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, 2% Jumlah 10 bln 20 bln
peralatan, listrik, telepon, air, gas, Bruto* berikutnya berikutnya
AC,
dan/atau TV Kabel, selain yg
dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya
di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi
19. Jasa perawatan/perbaikan 2% Jumlah 10 bln 20 bln
/pemeliharaan mesin, peralatan, Bruto* berikutnya berikutnya
listrik
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg
dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon 2% Jumlah 10 bln 20 bln
60
*tidak termasuk PPN
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah 10 bln 20 bln

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
N Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
o Penghitungan penyetoran pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah 10 bln 20 bln

23. Jasa pengepakan 2% Jumlah 10 bln 20 bln

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau 2% Jumlah 10 bln 20 bln
waktu dalam media masa, media Bruto* berikutnya berikutnya
luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah 10 bln 20 bln

26. Jasa kebersihan atau cleaning 2% Jumlah 10 bln 20 bln
service Bruto* berikutnya berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah 10 bln 20 bln

*tidak termasuk PPN

61

TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06 atau 1 UNTUK REKANAN
F.1.1.33.07 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh
3 PASAL 23/26
ARSIP BENDAHARA

62

TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
63

TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2

LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

SELAMBAT-LAMBATNYA
KE KPP/ 20 HARI SETELAH
KAPENPA BULAN TAKWIM BERAKHIR

PD HARI KERJA JIKA JATUH PD
BERIKUTNYA HARI LIBUR
64

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa
pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

65

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
……………………………………….. (1)
di ……………………………………..

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :
NPWP : - - - - - (2)

Nama : ………………………………………………………………………………………………………
S.23 Alamat : ………………………………………………………………………………………………………
B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ………………………….. tahun …………….. (3)
dan telah disetor tanggal ………………………….. (4) adalah sebagai berikut :
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :
Jumlah Perkiraan
Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
PP h P

Jenis Penghasilan MAP/KJS
Bruto Neto (%) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 411124/101 ………… 15% …………………………………………
2. Bunga *) 411124/102 ………… 15% …………………………………………
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan
oleh Koperasi 411124/401 ………… 15% …………………………………………
4. Bunga/Diskonto Obligasi 411124/102 ………… 15% …………………………………………
5. Royalti 411124/103 ………… 15% …………………………………………
6. Hadiah dan penghargaan 411124/100 ………… 15% …………………………………………
ASA

7. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta **) 411124/100 ………… ……..% 15% …………………………………………
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konstruksi dan Jasa Konsultan
kecuali konsultan konstruksi 411124/104 ………… ……..% 15% …………………………………………
M

9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.
KEP-305/PJ./2001 : ***)
a. ……...…………………………. 411124/104 ………… ……..% 15% …………………………………………
SPT

b. ……...…………………………. 411124/104 ………… ……..% 15% …………………………………………
c. ……...…………………………. 411124/104 ………… ……..% 15% …………………………………………
10. ……………………………………… ………… ………… ……..% …….. …………………………………………
JUMLAH …………………………………………
Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :
TO H

Jumlah Perkiraan
Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Uraian MAP/KJS
Bruto Neto (%) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 411127/101 ………… ……... …………………………………………
2. Bunga 411127/102 ………… ……… …………………………………………
C ON

3. Royalti 411127/103 ………… ……… …………………………………………
4. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta 411127/100 ………… ……… …………………………………………
5. Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan 411127/104 ………… ……… …………………………………………
6. Hadiah dan penghargaan 411127/100 ………… ……… …………………………………………
7. Pensiun dan pembayaran berkala 411127/100 ………… ……… …………………………………………
8. Penjualan harta di Indonesia 411127/100 ………… ……..% ……… …………………………………………
9. Premi asuransi / reasuransi 411127/100 ………… ……..% ……… …………………………………………
10. Penghasilan Kena Pajak BUT
setelah pajak 411127/105 ………… ……… …………………………………………
JUMLAH …………………………………………
Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Lampiran (5) : ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ………………… lembar.
( ) Surat Kuasa Khusus.
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak ………………….. Lembar
( ) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ……….
Lembar.
( ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan
tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
atau diskonto obligasi ………………., ……………………… 20… (6)
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan Pemotong Pajak/Kuasa (7)
***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri Tanda tangan, nama dan cap
66
…………………………………. (8)
F.1.1.32.03

Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak
Lembar ke-2 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
Lembar ke-3 unt uk : P emot ong P ajak

……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

.23S NOMOR : ……………………………………… (2)

N PWP : - - - - - (3 )
PPh P

Nama Wajib Pajak ………………………………………………………………………………
:
Alamat ………………………………………………………………………………
:

Jumlah Perkiraan
No. Jenis Penghasilan Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Bruto Neto
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ON G

1. Divide n Rp.
………………………... 15 % Rp.
………………………...
2. Bunga *) Rp.
………………………... 15 % Rp.
………………………...
3. Bunga/Dis konto Obligas i Rp.
………………………... 15 % Rp.
………………………...
4. Royalti Rp.
………………………... 15 % Rp.
………………………...
5. Hadiah dan pe nghargaan Rp.
………………………... 15 % Rp.
………………………...
I PO T

6. Se wa dan Pe nghas ilan lain
s e hubungan de ngan
pe nggunaan harta **) Rp.
………………………... ………. % 15 % Rp.
………………………...
7. Jas a Te knik, Jas a Kons truks i,
Jas a Manaje me n dan Jas a
BUKT

Kons ultan ke cuali Kons ultan
Kons truks i Rp.
………………………... ………. % 15 % Rp.
………………………...
8. Jas a lain e x SK Dirje n Pajak
No. KEP-305/PJ/2001 :
a. ……………………………. Rp.
………………………... ………. % 15 % Rp.
………………………...
b. ……………………………. Rp.
………………………... ………. % 15 % Rp.
………………………...
TO H

c. ……………………………. Rp.
………………………... ………. % 15 % Rp.
………………………...
***)
JUMLAH Rp.
………………………...

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………
…
CO N

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasil an Pasal 23
…………………., ……………………. 20 ……. (4)

yang dipotong di atas merupakan
Angsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang
Pemotong Pajak (5 )

bersangkutan. Simpanlah bukti N PWP : - - - - -
pemotongan ini baik-bai k untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak
dalam S urat Pemberitahuan (S PT)
………………………………………………………………………………………
N a ma :
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabi la diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayark an oleh k operasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
***) Apabila k urang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06
......................................................... (6 )
67

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan P ajak

.23
Lembar ke-2 untuk : P emot ong Pajak


h PS

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
G PP MASA : ………………….. TAHUN …………… (1)

Jumlah Obye k PPh yang
Bukti Pe motongan
TON

No NPWP / Alamat WP Nama Wajib Pajak Pajak dipotong Ke t.
Nomor Tanggal (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. PPh Pasal 23
TI PO

1.
2.
3.
4.
BUK

dst.
JUMLAH PPh PASAL 23
B. PPh Pasal 26
TAR

1.
2.
3.
DAF

dst.
JUMLAH PPh PASAL 26
TOH

…………………., ……………………. 20 ……. (2)

Pe motong Pajak (3)
CON

N PWP : - - - - -

Nama :
………………………………………………………………………………………


......................................................... (4)
NIP. ................................................. .
D.1.1.32.05

68

)
SP
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
SURAT SETORAN PAJAK
LEMBAR 3
(SSP)

S
Untuk dilaporkan

K(
oleh WP ke KPP

JA
NPWP : - - - - -
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

PA
NAM A WP : ………………………………………………………………………………….
ALAM AT WP : ………………………………………………………………………………….
N
………………………………………………………………………………….
RA

………………………………………………………………………………….
TO

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
………………………………………………………
3 T SE

………………………………………………………
………………………………………………………
1 & RA

Masa Pajak Tahun

Jan Fe b Mar Apr Me i Jun Jul Ags Se p Okt Nov De s
AR SU

Diisi Tahun terutangnya Pajak
Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

Nomor Ke te tapan : / / / /
MB H

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
LE NTO

Jumlah Pe mbayaran Terbilang : ……………………………………………………….
Diisi dengan rupiah penuh ……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………….
CO

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Pe nye tor
Tanggal …………………….. ……………………. , tgl ………………….
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Je las : …………………………………. Nama Je las : …………………………………..
Ruang Validasi Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

69

Bendaharawan 2012

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bendaharawan 2012

Similar to Bendaharawan 2012 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Bendaharawan 2012

Editor's Notes