Akrual

1. Inspektur Jenderal Kemenhub
Dr. C r i s Ku n ta d i , CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA
Kalteng, 4 Juni 2016
oleh
Mewujudkan
Pengelolaan Keuangan
yang Transparan dan
Akuntable melalui
Akuntansi Berbasir Akrual
pada Pemerintah Daerah
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA

2. Pendahuluan
Proses Penyempurnaan
Laporan Keuangan
Tuntuntan Berbasis Akrual
Peran APIP
OUT LINES

3. 1
Pendahuluan
Pertama

4. Perkembangan opini atas 539 LKPD Tahun 2014
dibandingkan tahun sebelumnya (2013)
mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 138
LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW
atau TMP menjadi WDP atau WTP sebanyak 33
LKPD, dan dari WDP menjadi WTP sebanyak 105
LKPD. Secara keseluruhan, jumlah LKPD yang
memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari
156 LKPD menjadi 252 LKPD atau naik sebesar
18%.
OPINI ATAS 539 LKPD TAHUN 2014

5. Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2010-2014

6. OPINI LKPD DARI TAHUN 2010-2014 BERDASARKAN TINGKAT PEMERINTAHAN

7. Pemerintah Daerah
Sebanyak 18.889 kasus senilai Rp824,17miliar
dengan tingkat penyelesaian terdiri atas
angsuran sebanyak 4.275 kasus senilai
Rp119,11 miliar (14%), pelunasan sebanyak
9.853 kasus senilai Rp 216,05 miliar (26%) dan
penghapusan sebanyak 47 kasus senilai
Rp800 juta (1%). Sisa kerugian pada pemerintah
daerah sebanyak 8.996 kasus senilai Rp488,21
miliar (59%).
BUMD
HASIL pemantauan pada BUMD terdapat
kerugian sebanyak 36 kasus senilai
Rp11,38miliar dengan tingkat penyelesaian
terdiri atas angsuran sebanyak 6 kasus senilai
Rp20 juta (1%), pelunasan sebanyak 13 kasus
senilai Rp710 juta (6%), dan tidak ada
penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD
sebanyak 23 kasus senilai Rp10,65 miliar (93%).
Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003- 2015
Sumber : IHPS II BPK-RI 2015

8. DAFTAR OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2013
Sumber : IHPS II BPK-RI 2015

9. 2012
DISCLAIMER
• Tunggakan pajak kendaaran
bermotor
• Pegelolaan tagihan
• Biaya Pemungutan PBB
• Penganggaran Biaya
Operasional
• Pengelolaan dana hibah
block grant
• Penyaluran bantuan sosial
• Pertangungjawaban belanja
bantuan
• Perhitungan Bagi Hasil
Pajak
• dll
Peta Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
2013
WDP
2014
WTP
• Kegiatan Belanja Barang Jasa
pada Anggaran Belanja Modal
(Bangunan dan Gedung Serta
Jalan, Irigasi dan Jaringan)
• EvaluasiBelanja Bantuan Sosial
• Pengelolaan BLUD RSUD Doris
Sylvanus
• Tunggakan Pajak Kendaraan
• Aset Tetap Dihibahkan Belum
Tuntas Mekanisme
Penghapusannya;
• Terdapat Aset Tetap Senilai
Dibawah Nilai Satuan Minimum
Kapitalisasi Aset Tetap
• Penghapusan Belum Tuntas
Dilaksanakan
• Penataan Restribusi
Daerah
• Pertanggungjawaban
Dana Hibah da Bantuan
Sosial
• Kepatuhan
pertanggungjawaban
Uang Persediaan
• Penerimaan Restribusi
Usaha TA. 2014
Sumber : IHPS II BPK-RI 2013, 2014 & 2015

10. Proses
Penyempurnaan
Laporan Keuangan
Kedua

11. PRA REFORMASI KEUANGAN NEGARA
1. Hanya sebagai Perhitungan Anggaran Negara (PAN);
2. Single entry;
3. Berbasis kas;
4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan;
5. Data belum terintegrasi secara memadai;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data
yang telah direkonsiliasi;
7. time lag yang panjang antara pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara.
11

12. Reformasi dari Hulu sampai Hilir
12

13. ARAH PENYEMPURNAAN
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 17/2003
UU 32/2004
UU 33/2004
MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH
LAP.KEUANGAN Menurut
PP105/Kepmendagri29
(Lap. Perhitungan APBD,;
Nota Perhit. APBD, LAP.Aliran KAS;
Neraca)
STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
(SAP)
KEPMENDAGRI
29/2002
LAP KEU:
•DIPAHAMI
•RELEVAN
•ANDAL
•DAPAT
DIBANDINGKAN
TERWUJUDNYA
AKUNTABILITAS
&
TRANSPARANSI
KEUANGAN
DAERAH
PP 105/2000
PP105
REVISI
PP 24/2005
BERDASAR
SAP
MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KEUANGAN
BERKUALITAS
PASAL 35
LAP. KEU BERDASAR
“SAP”
PASAL 71 (AYAT 4)
LAP. KEU BERDASAR
“SAP”
PASAL 32 (AYAT 1)
LAP. KEU BERDASAR
SAP
UU 15/2004
Audit Oleh BPK :
Meningkatkan Kredibilitas
Lap. Keuangan
LAP.KEUANGAN PP 24/2005 :
(NERACA; LAP.ARUS KAS;
LAP. REALISASI ANGGARAN;
CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn
13

14. OTDA
• UU 22/99
• UU 25/99
• PP 105/00
• PP 108/00
KEPMENDAGRI
29/02
UU 17/03
UU 1/2004
UU 15/2004
UU 25/04
UU 32/04
UU 33/04
PP 24/05
PP 58/05
PERMENDAGRi
13/06
2006
2005
2004
2003
Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II
PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1999-2002
14

15. 15
AKUNTABILITAS

16. TUNTUTAN
Ketiga

17. Pengertian
01
Suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI
DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA
TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
Dasar
02
▪ UU No. 17 Tahun 2003
▪ UU No. 1 Tahun 2004
▪ Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi tanggal 25 September 2008
▪ PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
Urgensi
Implementasi
03
▪ International Best Practice;
▪ Perhitungan biaya lebih akurat;
▪ Penyajian aset di neraca menjadi lebih andalat
menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value).
17

18. 4
PERAN
Keempat

19. ESELON I
ilustrasi gambar diambil dari The Institute of Internal Auditors (IIA) website
PERAN APIP
19

20. 1. Target RPJM 2015-2019 kapabilitas
APIP Level 3 sebanyak 85%. Kondisi
2014 pada Level 1.
2. APIP dengan Level 3 (Integrated):
a. Menerapkan praktik profesional
audit
b. Melakukan performance
audit/value for money audit
c. Melakukan compliance auditing
HARAPAN AKAN APIP
Paradigma Pengawasan
31-Des-14
31-Des-15
Level 1
Level 2
Level 3
404
69
1
386
87
3
TINGKAT KAPABILITAS APIP NASIONAL
1. Itjen Kemenkeu
2. BPKP
3. Itjen Kemenhub
2
0

21. Laporan Keuangan
• Prudent business practices
• Compliance
• Sound policies and Procedures
• Healthy organization
• Competent people
• Credible leadership
Opini WTP
SAP
21