JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
2. ï‚ž Kepala Daerah
ï‚ž Sekda
ï‚ž Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
ï‚ž Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
ï‚ž Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang
ï‚ž PPTK
ï‚ž PPK SKPD
ï‚ž Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran
3. ï‚ž Pejabat PA/PB dan KPA/KPB dalam
melaksanakan program dan kegiatan
menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD
selaku PPTK
ï‚ž Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
ï‚ž PPTK yang ditunjuk oleh pejabat PA/PB
bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada PA/PB.
4. ï‚ž PPTK yang ditunjuk oleh KPA/KPB
bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada KPA/KPB.
ï‚ž PPTK mempunyai tugas mencakup :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran kegiatan.
5. ï‚ž Dokumen anggaran mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(Pasal 12 Permendagri 13/2006 STTD Permendagri
21/2011)
7. ï‚ž Untuk SPP-LS Barang dan Jasa
ï‚ž Salinan SPD
ï‚ž Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
ï‚ž Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan
(disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
ï‚¡ salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
ï‚¡ SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
ï‚¡ surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak
ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga;
ï‚¡ berita acara penyelesaian pekerjaan;
ï‚¡ berita acara serah terima barang dan jasa;
8. ï‚¡ berita acara pembayaran;
ï‚¡ kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-
tangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
ï‚¡ surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non
bank;
ï‚¡ dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar
negeri;
ï‚¡ berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh
pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia
pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang
yang diperiksa;
9. ï‚¡ surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;
ï‚¡ surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;
ï‚¡ foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian
pekerjaan;
ï‚¡ potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
ï‚¡ khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang
serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.
ï‚ž Lampiran lain yang diperlukan
10. ï‚ž Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam
DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD
ï‚ž PPK SKPD mempunyai tugas :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS PBJ yg disampaikan
oleh bend pengeluaran dan diket/disetujui oleh
PPTK
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP LS-gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yg ditetapkan sesuai dg ketentuan
perundang-undangan yg diajukan oleh bend
pengeluaran.
11. c. Melakukan verifikasi SPP
d. Menyiapkan SPM
e. Melakukan verifikasi harian atas
penerimaan
f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
o PPK SKPD tidak boleh merangkap sbg
pejabat yg bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, dan/atau PPTK.