Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Similar to SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- 1. KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) BIMTEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- 3. Klasifikasi Kebutuhan Hidup Manusia PRIME R SEKUND ER TERSI ER Kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup individu
- 4. KEBUTUHAN MANUSIA KEINGINAN MANUSIA PELAYANAN Pemberian Pelayanan Publik = Realisasi Peran Negara = Perwujudan kewajiban Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat
- 5. DASAR PENYELENGGARAAN YANBLIK • Hak Warga Negara (WN) • Diselenggarakan dengan Pajak WN • Tujuan Strategis • Memenuhi kebutuhan WN • Melindungi WN
- 6. Pelayanan Publik (LAN, 1998) “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang &/jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 7. PELAYANAN PUBLIK (DEPDAGRI, 2004) Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepakaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang atau jasa
- 8. UU no.25 tahun 2009 Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakanoleh penyelenggara pelayanan publik
- 9. JENIS PELAYANAN (UU NO.25/2009) BARANG JASA PELAYANAN ADM
- 10. Pelayanan Jasa Publik Pelayanan Barang Publik Pelayanan Administratif 1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah dengan APBN/APBD; 1. Pengadaan dan penyaluran barang publik oleh instansi pemerintah dengan APBN/APBD; 1. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan per-UU dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. 2. Penyediaan jasa publik oleh BUMN/BUMD; 2. Pengadaan dan penyaluran barang publik oleh BUMN/BUMD; dan 2. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan per-UU diterapkan berdasarkan perjanjian deng- an penerima pelayanan. 3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya di luar poin 1 dan 2 tetapi menjadi misi negara yang ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan. 3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya di luar poin 1 dan 2 tetapi menjadi misi negara yang ditetapkan di dalam peraturan perundang- Ruang Lingkup Pelayanan Publik (UU No 25 Thn 2009)
- 11. Unsur Dalam Pelayanan Publik 1. Organisasi penyelenggara pelayanan 2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan 3. Kepuasan yang diterima oleh penerima layanan (pelanggan)
- 13. SERVICE PROVIDER (UU 25 tahun 2009) PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH SWASTA PRIVAT
- 16. Swasta/Organisasi Masyarakat yang melaksanakan “misi negara karena UU’ (RS Swasta, Sekolah Swasta dll)
- 18. PERBANDINGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK OPA NPM NPS Menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik Menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan badan publik dengan pelanggannya sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli Negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk bentuk pelayanan dasar yang justru GRATIS sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi Peran manajer publik ditantang untuk menemukan cara-cara inovatif dalam menswastakan berbagai fungsi yang semula diperankan pemerintah Memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara dalam melayani masyarakat. Negara ada untuk melayani W. Wilson/FW.Taylor/LD White/Willoghby Davis Osborn dan Ted Gaebler Janet V Denhardt dan Robert B Denhard 1887-1937 Tahun 1992-2000 an 2003-sekarang
- 19. Paradigma Baru Dalam Pelayanan UU No 25 Tahun 2009 • Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap tingkatan proses • Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan berkualitas harus disampaikan dengan cara yang disepakati bersama antara penyelenggara layanan (Pemerintah) dan pengguna layanan (masyarakat)
- 20. Prinsip Pelayanan Publik (UU 25/2009) 1. PARTISIPASI 2. TRANSPARAN 3. RESPONSIF 4. TIDAK DISKRIMINATIF 5. MUDAH DAN MURAH 6. EFEKTIF DAN EFISIEN 7. AKSESIBLE 8. AKUNTABLE 9. BERKEADILAN
- 21. POKOK-POKOK PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL BIMTEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- 22. Dasar Hukum 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 03 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 23. Latar Belakang pemerintah membe rikan akses yang se- luas-luasnya dalam penyediaan pelaya- nan publik yang memuaskan. Keterbukaan informasi public untuk pengawasan dan partisipasi Amanat UU 25/2009 untuk menyelenggara- kan SIPPN. Pelayanan yang cepat, mudah , transparan, akuntabel dan memuaskan masyarakat
- 24. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta me- kanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebalik- nya dalam bentuk lisan maupun tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DEFINISI
- 25. Simple PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text Maksud dan Tujuan Maksud Memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan public Menjamin keakuratan informasi pelayanan public Tujuan • terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif; • terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik; dan • tercegahnya terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 26. Ruang Lingkup Meliputi: Kesekertariatan Lembaga Negara 01 Kementerian. Pemerintah Daerah 02 Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Usaha Milik Negara 03 Lembaga Non Struktural. Badan Usaha Milik Daerah 04 05 06 07
- 27. Fungsi Website SIPP Sebagai pusat informasi Layanan public di Indonesia INFORMASI Sebagai alat dukungan data bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan dalam rangka membina dan melakukan evaluasi serta penilaian kinerja penyelenggaraan layanan publik DUKUNGAN DATA Sebagai media pembelajaran masyarakat tentang penyelenggaraan layanan public di Indonesia. PEMBELAJARAN
- 28. Fungsi Website SIPP Aplikasi informasi pelayanan public dapat digunakan secara bersama oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah PENGGUNAAN BERSAMA Sebagai salah satu indikator evaluasi serta penilaian kinerja penyelenggaraan layanan publik INDIKATOR Sebagai instrument pengumpulan survey kepuasan masyarakat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah INSTRUMEN
- 29. Aktor SIPP Institusi penyelenggara negara, korporasidan Lembaga independent berdasarkan UU Penyelenggara Unsur Pimpinan pada instansi penyelenggara Yanblik Pembina Pelayanan Publik Pegawai pada instansi penyelenggara yang menangani organisasi dan tatalaksana yang mengelola informasi yanblik di SIPPN. Admin Instansi Pegawai Kemenpan RB yang bertanggung jawab dlm pengelolaan informasi dan pemberitaan Admin Nasional Pegawai instansi penyelenggara yang menyediakan dan memperbaharui informasi yanblik dalam SIPPN Sub Admin
- 31. TUGAS PENGELOLA SIPPN PEMBINA Melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN
- 32. TUGAS PENGELOLA SIPPN PENANGGUNGJAWAB menyediakan Admin Instansi Memastikan penyediaan dan pembaharuan info pelayanan public dalam SIPPN Memantau pengelolaan info pelayanan publik Memastikan keakuratan info pelayanan publik
- 33. TUGAS PENGELOLA SIPPN ADMIN NASIONAL Membuat akun admin instansi Mendistribusikan akun ke penyelenggara Mengaktifkan dan menonaktifkan admin instansi Mengelola informasi dan pemberitaan
- 34. TUGAS PENGELOLA SIPPN ADMIN INSTANSI Membuat akun sub admin instansi Mengkoordinasikan sub admin dalam menyediakan dan memperbaharui info dan berita Memperbaharui info yanblik secara terus menerus Menyediakan berita yanblik dan dikirim ke Admin Nasional melalui mailto:adminsippn@menpan.go.id
- 35. TUGAS PENGELOLA SIPPN SUB ADMIN Menyediakan dan memperbaharui info yanblik dalam SIPPN Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format SIPPN
- 36. Penyediaan Informasi 01 PROFIL PENYELENGGARA 02 PROFIL PELAKSANA 03 STANDAR PELAYANAN 04 MAKLUMAT PELAYANAN 05 PENILAIAN KINERJA
- 37. Jumlah Pelaksana Nomor telepon dan email Alamat Penyelenggara Jenis Layanan Jenis Penyelenggaraan Nama Penyelenggara
- 39. Standar Pelayanan Produk Layanan Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Waktu Pelayanan Biaya
- 40. Merupakan komitmen atau janji Penyelenggara untuk menyediakan Pelayanan yang berkualitas
- 41. • Berita yang dikirim seputar pelayanan public • Berfungsi sebagai Media Informasi mengenai terobosan, inovasi, dan berita actual penyelenggara pelayanan publik Berita Terkini SIPP
- 42. Dokumen hasil kegiatan program kerja instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan
- 43. Penilaian Kinerja dan Pemeringkatan Sesuai dengan tugas Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian kinerja dan pemeringkatan Penyelenggara, maka hasil penilaian terhadap kualitas informasi pelayanan publik yang ada di SIPPN akan menjadi salah satu faktor penilaian kinerja dan pemeringkatan bagi Penyelenggara
- 44. Simple PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text Tujuan dan Sasaran Penilaian Indeks Pelayanan Publik Secara Online Tujuan Terwujudnya penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan public dapat dilaksanakan dengan objektif, transparan dan akkuntabel Sasaran • Penilaian kinerja unit penyelenggaran pelayanan public dapat menghasilkan pemeringkatan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik
- 45. PEMBINAAN Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPPN, Pimpinan Unit Penyelenggara melakukan pembinaan terhadap unit pelayanannya melalui FASILITASI dan PENDAMPINGAN kepada Sub Admin terkait SIPPN
- 46. EVALUASI berkala • Kementerian PAN RB melakukan evaluasi informasi pelayanan public pada SIPPN secara berkala min 1 x setahun lingkup • Evaluasi meliputi keakuratan dan keterbaharuan informasi pelayanan publik perbaikan • Hasil Evaluasi disampaikan kepada instansi ybs sebagai bahan perbaikan
- 47. Thank you This text can be replaced with your own text INSERT THE TITLE OF YOUR PRESENTATION HERE