SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Analisis StrukturAnalisis Struktur
APBN-APBDAPBN-APBD
Prof.Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D.Heru Subiyantoro, Ph.D.
SekretarisSekretaris;;
Ditjen Perimbangan Keuangan; Dep. Keuangan RIDitjen Perimbangan Keuangan; Dep. Keuangan RI
Masalah ekonomi, fungsiMasalah ekonomi, fungsi
pemerintah, dan kebijakanpemerintah, dan kebijakan
APBNAPBN
Masalah-masalah EkonomiMasalah-masalah Ekonomi Fungsi PemerintahFungsi Pemerintah
InefisiensiInefisiensi : alokasi sumber-: alokasi sumber-
sumber ekonomi yang tidak efisiensumber ekonomi yang tidak efisien
karena kegagalan pasarkarena kegagalan pasar
(monopoli, polusi, kurangnya(monopoli, polusi, kurangnya
infrastruktur)infrastruktur)
AlokasiAlokasi : mendorong/membantu: mendorong/membantu
alokasi sumber-sumber ekonomialokasi sumber-sumber ekonomi
agar i lebih efisien (mendorongagar i lebih efisien (mendorong
persaingan, mengatasi polusi,persaingan, mengatasi polusi,
menyediakan infrastruktur)menyediakan infrastruktur)
DistribusiDistribusi : distribusi pendapatan: distribusi pendapatan
yang tidak meratayang tidak merata
DistribusiDistribusi : mendorong: mendorong
tercapainya distribusi pendapatantercapainya distribusi pendapatan
yang lebih meratayang lebih merata
StabilitasStabilitas : pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi
yang rendah, kurangnyayang rendah, kurangnya
kesempatan kerja, tidak stabilnyakesempatan kerja, tidak stabilnya
harga dan nilai tukarharga dan nilai tukar
StabilisasiStabilisasi : mendorong: mendorong
terselesaikannya masalahterselesaikannya masalah
ekonomi makro dan tercapainyaekonomi makro dan tercapainya
berbagai tujuan ekonomi makroberbagai tujuan ekonomi makro
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, saranaDalam menjalankan fungsinya tersebut, sarana
(piranti) utama yang digunakan oleh Pemerintah(piranti) utama yang digunakan oleh Pemerintah
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).(APBN).
Kebijakan Pemerintah terkait dengan APBNKebijakan Pemerintah terkait dengan APBN
adalahadalah (i)(i) kebijakan Anggaran, (ii) kebijakankebijakan Anggaran, (ii) kebijakan
Fiskal, dan (iii) kebijakan keuangan negaraFiskal, dan (iii) kebijakan keuangan negara
Kebijakan AnggaranKebijakan Anggaran
Penggunaan anggaran dalam rangka memastikanPenggunaan anggaran dalam rangka memastikan
ketersediaan dana untuk membiayai kegiatanketersediaan dana untuk membiayai kegiatan
Pemerintah.Pemerintah. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal 711)(Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal 711)
Kebijakan fiskal .......... (1)Kebijakan fiskal .......... (1)
Proses penetapan pajak dan pengeluaranProses penetapan pajak dan pengeluaran
Pemerintah dalam rangka membantuPemerintah dalam rangka membantu
memperkecil fluktuasi dari siklus usahamemperkecil fluktuasi dari siklus usaha
((business cyclebusiness cycle) dan membantu untuk) dan membantu untuk
mempertahankan pertumbuhan ekonomi,mempertahankan pertumbuhan ekonomi,
kesempatan kerja yang tinggi, dankesempatan kerja yang tinggi, dan
membebaskan dari inflasi yang tinggi ataumembebaskan dari inflasi yang tinggi atau
bergejolak. (Samuelson, Economics, Ed 15,bergejolak. (Samuelson, Economics, Ed 15,
1995, hal 626)1995, hal 626)
Kebijakan fiskal ........ (2)Kebijakan fiskal ........ (2)
Penggunaan anggaran (Penggunaan anggaran (FederalFederal
budgetbudget) untuk mencapai beberapa) untuk mencapai beberapa
tujuan ekonomi makro seperti tingkattujuan ekonomi makro seperti tingkat
kesempatan kerja penuh, pertumbuhankesempatan kerja penuh, pertumbuhan
ekonomi jangka panjang yangekonomi jangka panjang yang
berkelanjutan, dan stabilitas tingkatberkelanjutan, dan stabilitas tingkat
harga. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Halharga. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal
711)711)
Kebijakan Keuangan NegaraKebijakan Keuangan Negara
Kegiatan pajak dan pengeluaranKegiatan pajak dan pengeluaran
Pemerintah dalam rangkaPemerintah dalam rangka
mempengaruhi alokasi sumberdayamempengaruhi alokasi sumberdaya
ekonomi dan distribusi pendapatanekonomi dan distribusi pendapatan
(fungsi ekonomi mikro Pemerintah).(fungsi ekonomi mikro Pemerintah).
(Rosen, Public Finance, Ed 6, 2002,(Rosen, Public Finance, Ed 6, 2002,
Hal 4)Hal 4)
APBN dan Defisit AnggaranAPBN dan Defisit Anggaran
Sejarah Perubahan Pola APBNSejarah Perubahan Pola APBN
 Soekarno: Tanpa pola yang jelasSoekarno: Tanpa pola yang jelas
 Soeharto: Ada pola yang jelas, APBNSoeharto: Ada pola yang jelas, APBN
berimbang (“balanced” budget)berimbang (“balanced” budget) T accountT account
• Hutang Luar NegeriHutang Luar Negeri  Pos PenerimaanPos Penerimaan
PembangunanPembangunan
 B.J Habibie (“balanced” budget)B.J Habibie (“balanced” budget) T accountT account
• Hutang Luar NegeriHutang Luar Negeri  Pos Pinjaman Luar NegeriPos Pinjaman Luar Negeri
 Abdurachman WahidAbdurachman Wahid  I accountI account
• Cash Basis AccountingCash Basis Accounting
 Megawati Soekarno Putri s/d SoesiloMegawati Soekarno Putri s/d Soesilo
Bambang YudhoyonoBambang Yudhoyono  I accountI account
• Menuju Full Accrual Basis Accounting (2008)Menuju Full Accrual Basis Accounting (2008)
Umumnya: PengeluaranUmumnya: Pengeluaran lebih besarlebih besar daridari
PenerimaanPenerimaan
Revenues
Expenditures
Surpluses/Deficits : - 100
Financing : +100
0
Foreign loans
Domestic loans/
Bonds/Notes
Privatization
Money printing
Pendapatan dan Hibah
(Revenue and Grants)
Belanja (Expenditures)
Overall Balance (Surplus/Deficit)
 Pajak (Tax)
 Bukan Pajak (Non-Tax)
 Bel. Pemerintah Pusat (Central Govrn. Exp.)
 Bel. untuk Daerah (Transfer to Region)
Pembiayaan (Financing)
 Dalam Negeri (Domestic)
 Luar Negeri, Bersih (Foreign, Net)
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Loan)
• Amortisasi (Amortization)
What Do Budget Deficits Do?What Do Budget Deficits Do?
Laurence BallLaurence Ball andand N. Gregory MankiwN. Gregory Mankiw;;
http://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/1995/pdf/s95manki.pdfhttp://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/1995/pdf/s95manki.pdf
 No issue in economic policy has generated more debate over theNo issue in economic policy has generated more debate over the
past decade than the effects of government budget deficits.past decade than the effects of government budget deficits.
 When economists and policymakers decry deficits, they citeWhen economists and policymakers decry deficits, they cite diversediverse
reasons.reasons. There is considerable controversy about what effectsThere is considerable controversy about what effects
deficits have on the economy.deficits have on the economy.
• Do budget deficits reduce economic growth?Do budget deficits reduce economic growth?
• Threaten toThreaten to create a financial crisis?create a financial crisis?
• Do deficits create winners as well as losers?Do deficits create winners as well as losers?
• If so, who are they? How large are the effects of deficits?If so, who are they? How large are the effects of deficits?
• Are deficitsAre deficits merely a chronic nuisance, or do they threaten us withmerely a chronic nuisance, or do they threaten us with
economiceconomic decay and, to use Benjamin Friedman’s (1988) ominousdecay and, to use Benjamin Friedman’s (1988) ominous
language,language, an upcoming “day of reckoning?”an upcoming “day of reckoning?”
Concerns on budget deficit:Concerns on budget deficit:
Stuart E. WeinerStuart E. Weiner (1995):(1995):Budget Deficits and Debt:Budget Deficits and Debt:
A Summary of the Bank’s 1995 SymposiumA Summary of the Bank’s 1995 Symposium;;
http://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdfhttp://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdf
 Chronic government budget deficits and escalatingChronic government budget deficits and escalating government debtgovernment debt
have become majorhave become major concerns in both developed and developingconcerns in both developed and developing
countries. Concern arises because fiscal imbalancescountries. Concern arises because fiscal imbalances siphon fundssiphon funds
from private sector investment, retardingfrom private sector investment, retarding growth and ultimatelygrowth and ultimately
reducing standards ofreducing standards of living.living.
 Fiscal imbalances also create potentiallyFiscal imbalances also create potentially large burdens on futurelarge burdens on future
generations,generations, as workers maybeas workers maybe forced to finance unfunded socialforced to finance unfunded social
programs forprograms for rapidly expanding elderly populationsrapidly expanding elderly populations
 FFiscaliscal imbalances can trigger disruptive movements inimbalances can trigger disruptive movements in interest ratesinterest rates
and exchange rates, as highly indebtedand exchange rates, as highly indebted countries becamecountries became
increasingly vulnerable to global market forces;increasingly vulnerable to global market forces;
 GGovernment deficits and debt are alreadyovernment deficits and debt are already excessive and willexcessive and will
become unsustainable asbecome unsustainable as aging populations increasingly draw onaging populations increasingly draw on
unfundedunfunded pension and health care programs.pension and health care programs.
Concerns on budget deficit:Concerns on budget deficit: (continued)(continued)
Stuart E. WeinerStuart E. Weiner (1995):(1995):Budget Deficits and Debt:Budget Deficits and Debt:
A SummaryA Summary of the Bank’s 1995 Symposiumof the Bank’s 1995 Symposium;;
http://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdfhttp://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdf
 LLargearge and growing fiscal imbalances harm economic performance,and growing fiscal imbalances harm economic performance,
impose unacceptably large burdens onimpose unacceptably large burdens on future generations, and raisefuture generations, and raise
the risk of major financialthe risk of major financial market disruption;market disruption;
 SSolutions to the deficitolutions to the deficit and debt problems should stress spendingand debt problems should stress spending
reductions, not tax increases.reductions, not tax increases.
 FiscalFiscal reforms will need to be decisive, transparent, andreforms will need to be decisive, transparent, and equitable ifequitable if
they are to receive public support.they are to receive public support.
 It is almost universally agreed that fiscal imbalances retardIt is almost universally agreed that fiscal imbalances retard
economic growth, impose heavy burdens on futureeconomic growth, impose heavy burdens on future
generations, and heighten the risk of financial marketgenerations, and heighten the risk of financial market
disruption. It is also agreed, however, that correcting suchdisruption. It is also agreed, however, that correcting such
imbalances is a difficult task. Around the world, countriesimbalances is a difficult task. Around the world, countries
are attempting to address the problem of excessive deficitsare attempting to address the problem of excessive deficits
and debt. This issue is at the core of many political andand debt. This issue is at the core of many political and
economic debateseconomic debates (Thomas M. Hoenig, President of Federal(Thomas M. Hoenig, President of Federal
Reserve Bank of Kansas City)Reserve Bank of Kansas City)
Keuangan Publik di Indonesia: Fakta KunciKeuangan Publik di Indonesia: Fakta Kunci
The World Bank (2007): Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang BaruThe World Bank (2007): Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru
 Pemda (Prov & daerah) kini mengelola 36% total pengeluaranPemda (Prov & daerah) kini mengelola 36% total pengeluaran
publik & > 50% investasi publikpublik & > 50% investasi publik
 Total hutang pemerintah menurun <40% dari GDP pada akhirTotal hutang pemerintah menurun <40% dari GDP pada akhir
20062006
 Pengeluaran subsidi dan administrasi menempati 3 besar dariPengeluaran subsidi dan administrasi menempati 3 besar dari
total pengeluaran. Subsidi mencakup 15% APBN dan masih tetaptotal pengeluaran. Subsidi mencakup 15% APBN dan masih tetap
pada level 2004pada level 2004
 Investasi publik telah pulih dan kembali pada level sebelum krisisInvestasi publik telah pulih dan kembali pada level sebelum krisis
(7%), dan Pemda mengelola 50% investasi publik di Indonesia(7%), dan Pemda mengelola 50% investasi publik di Indonesia
 Pengeluaran pendidikan mencakup 17,2% pengeluaran, tertinggiPengeluaran pendidikan mencakup 17,2% pengeluaran, tertinggi
dibanding sektor2 lainnya dan sebanding dengan negara2dibanding sektor2 lainnya dan sebanding dengan negara2
berkembang lainnya (3,9% dari GDP)berkembang lainnya (3,9% dari GDP)
 Pengeluaran kesehatan masih <1% dari GDP, tetapi naik tajamPengeluaran kesehatan masih <1% dari GDP, tetapi naik tajam
sejak 2002sejak 2002
 Pengeluaran infrastruktur belum pulih, dan hanya 3,4% dari GDPPengeluaran infrastruktur belum pulih, dan hanya 3,4% dari GDP
PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT
Pembinaan
danMONEV
(DEPDAGRI : UU 32/2004)
Aspek Politik dan
Pemerintahan
Penentuan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional
Melalui RPJMN dan RKP
(DEPKEU : UU 33/2004)
Aspek Keuangan
 Kebijakan Fiskal Nasional
(hubungan APBN & APBD)
 Kebijakan Perimbangan
Keuangan berdasarkan
prinsip Money Follows
Function
 Kebijakan Pendanaan
melalui Dana Perimbangan
 Kebijakan Pembiayaan
Daerah melalui Pinjaman
(termasuk Obligasi) Daerah
serta Hibah
 Kebijakan pengembangan
kapasitas daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahHubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
DEP.TEKNIS (K/L)
UU Terkait
Aspek Pelaksanaan
Pembangunan
 Kebijakan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
 Kebijakan Teknis lainnya
Usulandan
Konsultatif
Pembinaan
danMONEV
Usulandan
Konsultatif
Pembinaan
danMONEV
Usulandan
Konsultatif
 Pembagian Urusan
Pemerintahan
 Pembentukan Daerah dan
Kawasan Baru
 Penyelenggaraan
Pemerintahan
 Pembinaan Administrasi
Keuangan Daerah
 Pertimbangan kebijakan
OTDA
(BAPPENAS : UU 25/2004)
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
PelimpahanUrusan/Wewenang
Peta Hubungan Antar Unit OrganisasiPeta Hubungan Antar Unit Organisasi
Dalam Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan DaerahDalam Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
BAPPENASBAPPENAS
DEPKEUDEPKEU
Urusan Perencanaan
Pembangungan
Urusan Perencanaan
Pembangungan
UU 25/2004UU 25/2004
Urusan FiskalUrusan Fiskal
UU 17/2003 ; UU 1/2004 ;
UU 33/2004 ; UU 34/2000
UU 17/2003 ; UU 1/2004 ;
UU 33/2004 ; UU 34/2000
DEPDAGRIDEPDAGRI
Urusan Pemerintahan,
Kelembagaan dan Adm.
Keu. Daerah
Urusan Pemerintahan,
Kelembagaan dan Adm.
Keu. Daerah
DEP.TEKNISDEP.TEKNIS
BPKBPK
Urusan
Pemeriksaan
Urusan
Pemeriksaan
UU 15/2004UU 15/2004
Pemerintah PusatPemerintah Pusat
DPOD
(Konsultatif dan
Koordinatif)
DPOD
(Konsultatif dan
Koordinatif)
Sidang Kabinet
(Pembahasan Renja,
Masalah/Kendala dan
Solusi, serta Rancangan
Kebijakan)
Sidang Kabinet
(Pembahasan Renja,
Masalah/Kendala dan
Solusi, serta Rancangan
Kebijakan)
Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi atas Pelaksanaan
Kebijakan di bidang
masing-masing
Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi atas Pelaksanaan
Kebijakan di bidang
masing-masing
PRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRES
AuditAudit
Penetapan KebijakanPenetapan Kebijakan
TemuanTemuan
UU 32/2004UU 32/2004
Usulan/TanggapanUsulan/Tanggapan
Urusan teknis
masing-masing
bidang yang terkait
dng pelimpahan/
penugasan
wewenang/urusan
dalam rangka
Dekon-TP
Urusan teknis
masing-masing
bidang yang terkait
dng pelimpahan/
penugasan
wewenang/urusan
dalam rangka
Dekon-TP
Pemerintah Daerah
KebijakanKebijakan
Sumber PendanaanSumber Pendanaan
UU No. 33/2004UU No. 33/2004
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah
BelanjaBelanja
Surplus/Surplus/DefisitDefisit
PembiayaanPembiayaan
Lain-lainLain-lain
Pendapatan yangPendapatan yang
SahSah
PendapatanPendapatan
TransferTransfer
PADPAD
UU No.34/2000UU No.34/2000
APBN
APBN
Pembagian UrusanPembagian Urusan
PemerintahanPemerintahan
UU No. 32/2004UU No. 32/2004
APBD
Pelaksanaan
Urusan
Pelaksanaan
Urusan
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONALRUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
DAK
Dana Otsus
DBH
DAU
Dana Penyesuaian
Dana Hibah
Dana Darurat
TugasTugas
PembantuanPembantuan
PemerintahPemerintah
Pusat kepadaPusat kepada
DaerahDaerah
DekonsentrasiDekonsentrasi
DesentralisasiDesentralisasi
K/LK/L melimpahkan wewenangmelimpahkan wewenang
kepada Gubernurkepada Gubernur
K/LK/L menugaskanmenugaskan
wewenang kepadawewenang kepada
Gubernur/Bupati/Gubernur/Bupati/
WalikotaWalikota
(DEPKEU)(DEPKEU)
(DEPDAGRI)(DEPDAGRI)
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Pinjaman (termasuk
Obligasi Daerah)
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana
Cadangan
HUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHANHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PENDANAANDAN PENDANAAN
HUBUNGAN ANTARA URUSANHUBUNGAN ANTARA URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PENDANAANPEMERINTAHAN DAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN
PUSAT-DAERAHPUSAT-DAERAH
DekonsentrasiDesentralisasi Tugas Pembantuan
Beban APBNBeban APBD Beban APBN / APBD
HUBUNGAN KEUANGAN
PUSAT-DAERAH
PAD (Pajak/Retribusi
Daerah), Hasil BUMD,
Penerimaan yang Sah,
dll.
Dana Perimbangan
(DAU, DAK, DBH)
Pinjaman/Hibah
Daerah :
(LN / DN)
Bagian Belanja Pusat
di Daerah
(Dana DK / TP)
URUSAN
PEMERINTAHAN
(FUNCTION)
Yang Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Pusat
Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi
Yang Menjadi
Kewenangan Kab/Kota
Didanai APBN
(Anggaran K/L)
Didanai APBD
(Anggaran SKPD Prov)
Didanai APBD
(Anggaran SKPD K/K)
Pendanaan Urusan
(Funding)
MONEY FOLLOW FUNCTION
IMPLIKASI PENYELENGGARAAN URUSANIMPLIKASI PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN TERHADAP PENDANAANPEMERINTAHAN TERHADAP PENDANAAN
Belanja
Pemerintah
Pusat
Belanja
Pemerintah
Pusat
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja BarangBelanja Barang
3.3. Belanja ModalBelanja Modal
4.4. Bantuan SosialBantuan Sosial
5.5. Belanja Lain-lainBelanja Lain-lain
6.6. Pembayaran BungaPembayaran Bunga
UtangUtang
7.7. SubsidiSubsidi
8.8. HibahHibah
Belanja
Untuk
Daerah
Belanja
Untuk
Daerah
K/LK/L
BelanjaBelanja
PusatPusat
di Pusatdi Pusat
BelanjaBelanja
PusatPusat
di Pusatdi Pusat
BelanjaBelanja
PusatPusat
di Daerahdi Daerah
BelanjaBelanja
PusatPusat
di Daerahdi Daerah
6 Urusan Mutlak
Di luar 6 Urusan
Kanwil di Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke
Gubernur
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/
Walikota
A
P
B
N
PUSATPUSATPUSATPUSAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
Dana
Dekonsentrasi
Dana Tugas
Pembantuan
APBD
Hibah
Dana Darurat
1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian
Dana
Desentralisasi
Dana Sektoral
di Daerah
ALUR DANA APBN KE DAERAH (ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)MONEY FOLLOWS FUNCTION)ALUR DANA APBN KE DAERAH (ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)MONEY FOLLOWS FUNCTION)
Melalui K/LMelalui K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Belanja
Pemerintah
Pusat
Dana
Perimbangan
Dana
Perimbangan
Belanja
Untuk
Daerah
Belanja
Untuk
Daerah
Prov. Jawa BaratProv. Jawa Barat
Dana
Penyesuaian
Dana
Penyesuaian
Pemerintah PusatPemerintah Pusat
Alur Dana Pemerintah Pusat ke Prov. Jawa BaratAlur Dana Pemerintah Pusat ke Prov. Jawa Barat
Penyelenggaraan
Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan
Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
PembiayaanPembiayaan
APBDAPBD
Penyelenggaraan
Desentralisasi
Pendapatan
Daerah
Pendapatan
Daerah
Belanja
Daerah
Belanja
Daerah
 Pajak
 SDA
• DBH
• DAU
• DAK
APBNAPBN
Kunjungi websiteKunjungi website
Ditjen Perimbangan Keuangan –Ditjen Perimbangan Keuangan –
Departemen Keuangan R.I.Departemen Keuangan R.I.
http://www.djpk.depkeu.go.idhttp://www.djpk.depkeu.go.id
Terima Kasih Atas PerhatiannyaTerima Kasih Atas Perhatiannya

More Related Content

What's hot

LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Dadang Solihin
 

What's hot (20)

LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 

Similar to APBN-Analisis

Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makroArul Jhaya
 
Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makronanorahman
 
Ketimpangan pendapatan
Ketimpangan pendapatanKetimpangan pendapatan
Ketimpangan pendapatanhelenapakpahan
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Heiha Tambun
 
Ekonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroEkonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroJohanez Diaz
 
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptx
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptxnew surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptx
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptxkukuhsaputrosgn
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiINDIRAARUNDINASARISA
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnwandranatuna
 
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunan
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunanEkonomi dan sumberdaya pemebangunan
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunanovio
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIDian Oktavia
 
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...Oswar Mungkasa
 
Masalah dan Kebijakan Makro Ekonomi
Masalah dan Kebijakan Makro EkonomiMasalah dan Kebijakan Makro Ekonomi
Masalah dan Kebijakan Makro EkonomiPurnama Sari Hasan
 
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNorma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNormaSelestia
 

Similar to APBN-Analisis (20)

Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makro
 
Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makro
 
Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makro
 
Ketimpangan pendapatan
Ketimpangan pendapatanKetimpangan pendapatan
Ketimpangan pendapatan
 
Pub exp
Pub expPub exp
Pub exp
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)
 
Mikro dan-makro
Mikro dan-makroMikro dan-makro
Mikro dan-makro
 
Ekonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikroEkonomi makro dan mikro
Ekonomi makro dan mikro
 
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptx
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptxnew surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptx
new surabaya_bumn kehutanan and perkebunan.pptx
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
 
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunan
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunanEkonomi dan sumberdaya pemebangunan
Ekonomi dan sumberdaya pemebangunan
 
PP INFLASI.pptx
PP INFLASI.pptxPP INFLASI.pptx
PP INFLASI.pptx
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XI
 
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...
Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Dampaknya terhadap Tabungan Domnesti...
 
Masalah dan Kebijakan Makro Ekonomi
Masalah dan Kebijakan Makro EkonomiMasalah dan Kebijakan Makro Ekonomi
Masalah dan Kebijakan Makro Ekonomi
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
(4)pertumbuhan ekonomi
(4)pertumbuhan ekonomi(4)pertumbuhan ekonomi
(4)pertumbuhan ekonomi
 
F 19997 a20
F 19997 a20F 19997 a20
F 19997 a20
 
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNorma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
 

More from Siti Sahati

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukSiti Sahati
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuSiti Sahati
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuSiti Sahati
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Siti Sahati
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategySiti Sahati
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Siti Sahati
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSiti Sahati
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSiti Sahati
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Siti Sahati
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifSiti Sahati
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikSiti Sahati
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis KependudukanSiti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human DevelopmentSiti Sahati
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiSiti Sahati
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis TransekSiti Sahati
 

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 

APBN-Analisis

  • 1. Analisis StrukturAnalisis Struktur APBN-APBDAPBN-APBD Prof.Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D.Heru Subiyantoro, Ph.D. SekretarisSekretaris;; Ditjen Perimbangan Keuangan; Dep. Keuangan RIDitjen Perimbangan Keuangan; Dep. Keuangan RI
  • 2. Masalah ekonomi, fungsiMasalah ekonomi, fungsi pemerintah, dan kebijakanpemerintah, dan kebijakan APBNAPBN
  • 3. Masalah-masalah EkonomiMasalah-masalah Ekonomi Fungsi PemerintahFungsi Pemerintah InefisiensiInefisiensi : alokasi sumber-: alokasi sumber- sumber ekonomi yang tidak efisiensumber ekonomi yang tidak efisien karena kegagalan pasarkarena kegagalan pasar (monopoli, polusi, kurangnya(monopoli, polusi, kurangnya infrastruktur)infrastruktur) AlokasiAlokasi : mendorong/membantu: mendorong/membantu alokasi sumber-sumber ekonomialokasi sumber-sumber ekonomi agar i lebih efisien (mendorongagar i lebih efisien (mendorong persaingan, mengatasi polusi,persaingan, mengatasi polusi, menyediakan infrastruktur)menyediakan infrastruktur) DistribusiDistribusi : distribusi pendapatan: distribusi pendapatan yang tidak meratayang tidak merata DistribusiDistribusi : mendorong: mendorong tercapainya distribusi pendapatantercapainya distribusi pendapatan yang lebih meratayang lebih merata StabilitasStabilitas : pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang rendah, kurangnyayang rendah, kurangnya kesempatan kerja, tidak stabilnyakesempatan kerja, tidak stabilnya harga dan nilai tukarharga dan nilai tukar StabilisasiStabilisasi : mendorong: mendorong terselesaikannya masalahterselesaikannya masalah ekonomi makro dan tercapainyaekonomi makro dan tercapainya berbagai tujuan ekonomi makroberbagai tujuan ekonomi makro
  • 4. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, saranaDalam menjalankan fungsinya tersebut, sarana (piranti) utama yang digunakan oleh Pemerintah(piranti) utama yang digunakan oleh Pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(APBN). Kebijakan Pemerintah terkait dengan APBNKebijakan Pemerintah terkait dengan APBN adalahadalah (i)(i) kebijakan Anggaran, (ii) kebijakankebijakan Anggaran, (ii) kebijakan Fiskal, dan (iii) kebijakan keuangan negaraFiskal, dan (iii) kebijakan keuangan negara Kebijakan AnggaranKebijakan Anggaran Penggunaan anggaran dalam rangka memastikanPenggunaan anggaran dalam rangka memastikan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatanketersediaan dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah.Pemerintah. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal 711)(Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal 711)
  • 5. Kebijakan fiskal .......... (1)Kebijakan fiskal .......... (1) Proses penetapan pajak dan pengeluaranProses penetapan pajak dan pengeluaran Pemerintah dalam rangka membantuPemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usahamemperkecil fluktuasi dari siklus usaha ((business cyclebusiness cycle) dan membantu untuk) dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi,mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dankesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan dari inflasi yang tinggi ataumembebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. (Samuelson, Economics, Ed 15,bergejolak. (Samuelson, Economics, Ed 15, 1995, hal 626)1995, hal 626)
  • 6. Kebijakan fiskal ........ (2)Kebijakan fiskal ........ (2) Penggunaan anggaran (Penggunaan anggaran (FederalFederal budgetbudget) untuk mencapai beberapa) untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi makro seperti tingkattujuan ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja penuh, pertumbuhankesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yangekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, dan stabilitas tingkatberkelanjutan, dan stabilitas tingkat harga. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Halharga. (Michael Parkin, Ed 3, 1995, Hal 711)711)
  • 7. Kebijakan Keuangan NegaraKebijakan Keuangan Negara Kegiatan pajak dan pengeluaranKegiatan pajak dan pengeluaran Pemerintah dalam rangkaPemerintah dalam rangka mempengaruhi alokasi sumberdayamempengaruhi alokasi sumberdaya ekonomi dan distribusi pendapatanekonomi dan distribusi pendapatan (fungsi ekonomi mikro Pemerintah).(fungsi ekonomi mikro Pemerintah). (Rosen, Public Finance, Ed 6, 2002,(Rosen, Public Finance, Ed 6, 2002, Hal 4)Hal 4)
  • 8. APBN dan Defisit AnggaranAPBN dan Defisit Anggaran
  • 9. Sejarah Perubahan Pola APBNSejarah Perubahan Pola APBN  Soekarno: Tanpa pola yang jelasSoekarno: Tanpa pola yang jelas  Soeharto: Ada pola yang jelas, APBNSoeharto: Ada pola yang jelas, APBN berimbang (“balanced” budget)berimbang (“balanced” budget) T accountT account • Hutang Luar NegeriHutang Luar Negeri  Pos PenerimaanPos Penerimaan PembangunanPembangunan  B.J Habibie (“balanced” budget)B.J Habibie (“balanced” budget) T accountT account • Hutang Luar NegeriHutang Luar Negeri  Pos Pinjaman Luar NegeriPos Pinjaman Luar Negeri  Abdurachman WahidAbdurachman Wahid  I accountI account • Cash Basis AccountingCash Basis Accounting  Megawati Soekarno Putri s/d SoesiloMegawati Soekarno Putri s/d Soesilo Bambang YudhoyonoBambang Yudhoyono  I accountI account • Menuju Full Accrual Basis Accounting (2008)Menuju Full Accrual Basis Accounting (2008)
  • 10. Umumnya: PengeluaranUmumnya: Pengeluaran lebih besarlebih besar daridari PenerimaanPenerimaan Revenues Expenditures Surpluses/Deficits : - 100 Financing : +100 0 Foreign loans Domestic loans/ Bonds/Notes Privatization Money printing
  • 11. Pendapatan dan Hibah (Revenue and Grants) Belanja (Expenditures) Overall Balance (Surplus/Deficit)  Pajak (Tax)  Bukan Pajak (Non-Tax)  Bel. Pemerintah Pusat (Central Govrn. Exp.)  Bel. untuk Daerah (Transfer to Region) Pembiayaan (Financing)  Dalam Negeri (Domestic)  Luar Negeri, Bersih (Foreign, Net) • Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Loan) • Amortisasi (Amortization)
  • 12. What Do Budget Deficits Do?What Do Budget Deficits Do? Laurence BallLaurence Ball andand N. Gregory MankiwN. Gregory Mankiw;; http://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/1995/pdf/s95manki.pdfhttp://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/1995/pdf/s95manki.pdf  No issue in economic policy has generated more debate over theNo issue in economic policy has generated more debate over the past decade than the effects of government budget deficits.past decade than the effects of government budget deficits.  When economists and policymakers decry deficits, they citeWhen economists and policymakers decry deficits, they cite diversediverse reasons.reasons. There is considerable controversy about what effectsThere is considerable controversy about what effects deficits have on the economy.deficits have on the economy. • Do budget deficits reduce economic growth?Do budget deficits reduce economic growth? • Threaten toThreaten to create a financial crisis?create a financial crisis? • Do deficits create winners as well as losers?Do deficits create winners as well as losers? • If so, who are they? How large are the effects of deficits?If so, who are they? How large are the effects of deficits? • Are deficitsAre deficits merely a chronic nuisance, or do they threaten us withmerely a chronic nuisance, or do they threaten us with economiceconomic decay and, to use Benjamin Friedman’s (1988) ominousdecay and, to use Benjamin Friedman’s (1988) ominous language,language, an upcoming “day of reckoning?”an upcoming “day of reckoning?”
  • 13. Concerns on budget deficit:Concerns on budget deficit: Stuart E. WeinerStuart E. Weiner (1995):(1995):Budget Deficits and Debt:Budget Deficits and Debt: A Summary of the Bank’s 1995 SymposiumA Summary of the Bank’s 1995 Symposium;; http://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdfhttp://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdf  Chronic government budget deficits and escalatingChronic government budget deficits and escalating government debtgovernment debt have become majorhave become major concerns in both developed and developingconcerns in both developed and developing countries. Concern arises because fiscal imbalancescountries. Concern arises because fiscal imbalances siphon fundssiphon funds from private sector investment, retardingfrom private sector investment, retarding growth and ultimatelygrowth and ultimately reducing standards ofreducing standards of living.living.  Fiscal imbalances also create potentiallyFiscal imbalances also create potentially large burdens on futurelarge burdens on future generations,generations, as workers maybeas workers maybe forced to finance unfunded socialforced to finance unfunded social programs forprograms for rapidly expanding elderly populationsrapidly expanding elderly populations  FFiscaliscal imbalances can trigger disruptive movements inimbalances can trigger disruptive movements in interest ratesinterest rates and exchange rates, as highly indebtedand exchange rates, as highly indebted countries becamecountries became increasingly vulnerable to global market forces;increasingly vulnerable to global market forces;  GGovernment deficits and debt are alreadyovernment deficits and debt are already excessive and willexcessive and will become unsustainable asbecome unsustainable as aging populations increasingly draw onaging populations increasingly draw on unfundedunfunded pension and health care programs.pension and health care programs.
  • 14. Concerns on budget deficit:Concerns on budget deficit: (continued)(continued) Stuart E. WeinerStuart E. Weiner (1995):(1995):Budget Deficits and Debt:Budget Deficits and Debt: A SummaryA Summary of the Bank’s 1995 Symposiumof the Bank’s 1995 Symposium;; http://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdfhttp://www.kc.frb.org/Publicat/econrev/pdf/4q95wein.pdf  LLargearge and growing fiscal imbalances harm economic performance,and growing fiscal imbalances harm economic performance, impose unacceptably large burdens onimpose unacceptably large burdens on future generations, and raisefuture generations, and raise the risk of major financialthe risk of major financial market disruption;market disruption;  SSolutions to the deficitolutions to the deficit and debt problems should stress spendingand debt problems should stress spending reductions, not tax increases.reductions, not tax increases.  FiscalFiscal reforms will need to be decisive, transparent, andreforms will need to be decisive, transparent, and equitable ifequitable if they are to receive public support.they are to receive public support.  It is almost universally agreed that fiscal imbalances retardIt is almost universally agreed that fiscal imbalances retard economic growth, impose heavy burdens on futureeconomic growth, impose heavy burdens on future generations, and heighten the risk of financial marketgenerations, and heighten the risk of financial market disruption. It is also agreed, however, that correcting suchdisruption. It is also agreed, however, that correcting such imbalances is a difficult task. Around the world, countriesimbalances is a difficult task. Around the world, countries are attempting to address the problem of excessive deficitsare attempting to address the problem of excessive deficits and debt. This issue is at the core of many political andand debt. This issue is at the core of many political and economic debateseconomic debates (Thomas M. Hoenig, President of Federal(Thomas M. Hoenig, President of Federal Reserve Bank of Kansas City)Reserve Bank of Kansas City)
  • 15. Keuangan Publik di Indonesia: Fakta KunciKeuangan Publik di Indonesia: Fakta Kunci The World Bank (2007): Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang BaruThe World Bank (2007): Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru  Pemda (Prov & daerah) kini mengelola 36% total pengeluaranPemda (Prov & daerah) kini mengelola 36% total pengeluaran publik & > 50% investasi publikpublik & > 50% investasi publik  Total hutang pemerintah menurun <40% dari GDP pada akhirTotal hutang pemerintah menurun <40% dari GDP pada akhir 20062006  Pengeluaran subsidi dan administrasi menempati 3 besar dariPengeluaran subsidi dan administrasi menempati 3 besar dari total pengeluaran. Subsidi mencakup 15% APBN dan masih tetaptotal pengeluaran. Subsidi mencakup 15% APBN dan masih tetap pada level 2004pada level 2004  Investasi publik telah pulih dan kembali pada level sebelum krisisInvestasi publik telah pulih dan kembali pada level sebelum krisis (7%), dan Pemda mengelola 50% investasi publik di Indonesia(7%), dan Pemda mengelola 50% investasi publik di Indonesia  Pengeluaran pendidikan mencakup 17,2% pengeluaran, tertinggiPengeluaran pendidikan mencakup 17,2% pengeluaran, tertinggi dibanding sektor2 lainnya dan sebanding dengan negara2dibanding sektor2 lainnya dan sebanding dengan negara2 berkembang lainnya (3,9% dari GDP)berkembang lainnya (3,9% dari GDP)  Pengeluaran kesehatan masih <1% dari GDP, tetapi naik tajamPengeluaran kesehatan masih <1% dari GDP, tetapi naik tajam sejak 2002sejak 2002  Pengeluaran infrastruktur belum pulih, dan hanya 3,4% dari GDPPengeluaran infrastruktur belum pulih, dan hanya 3,4% dari GDP
  • 16. PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT Pembinaan danMONEV (DEPDAGRI : UU 32/2004) Aspek Politik dan Pemerintahan Penentuan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Melalui RPJMN dan RKP (DEPKEU : UU 33/2004) Aspek Keuangan  Kebijakan Fiskal Nasional (hubungan APBN & APBD)  Kebijakan Perimbangan Keuangan berdasarkan prinsip Money Follows Function  Kebijakan Pendanaan melalui Dana Perimbangan  Kebijakan Pembiayaan Daerah melalui Pinjaman (termasuk Obligasi) Daerah serta Hibah  Kebijakan pengembangan kapasitas daerah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahHubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah DEP.TEKNIS (K/L) UU Terkait Aspek Pelaksanaan Pembangunan  Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Kebijakan Teknis lainnya Usulandan Konsultatif Pembinaan danMONEV Usulandan Konsultatif Pembinaan danMONEV Usulandan Konsultatif  Pembagian Urusan Pemerintahan  Pembentukan Daerah dan Kawasan Baru  Penyelenggaraan Pemerintahan  Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah  Pertimbangan kebijakan OTDA (BAPPENAS : UU 25/2004) PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH PelimpahanUrusan/Wewenang
  • 17. Peta Hubungan Antar Unit OrganisasiPeta Hubungan Antar Unit Organisasi Dalam Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan DaerahDalam Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah BAPPENASBAPPENAS DEPKEUDEPKEU Urusan Perencanaan Pembangungan Urusan Perencanaan Pembangungan UU 25/2004UU 25/2004 Urusan FiskalUrusan Fiskal UU 17/2003 ; UU 1/2004 ; UU 33/2004 ; UU 34/2000 UU 17/2003 ; UU 1/2004 ; UU 33/2004 ; UU 34/2000 DEPDAGRIDEPDAGRI Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Adm. Keu. Daerah Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Adm. Keu. Daerah DEP.TEKNISDEP.TEKNIS BPKBPK Urusan Pemeriksaan Urusan Pemeriksaan UU 15/2004UU 15/2004 Pemerintah PusatPemerintah Pusat DPOD (Konsultatif dan Koordinatif) DPOD (Konsultatif dan Koordinatif) Sidang Kabinet (Pembahasan Renja, Masalah/Kendala dan Solusi, serta Rancangan Kebijakan) Sidang Kabinet (Pembahasan Renja, Masalah/Kendala dan Solusi, serta Rancangan Kebijakan) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan di bidang masing-masing Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan di bidang masing-masing PRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRESPRESIDEN / WAPRES AuditAudit Penetapan KebijakanPenetapan Kebijakan TemuanTemuan UU 32/2004UU 32/2004 Usulan/TanggapanUsulan/Tanggapan Urusan teknis masing-masing bidang yang terkait dng pelimpahan/ penugasan wewenang/urusan dalam rangka Dekon-TP Urusan teknis masing-masing bidang yang terkait dng pelimpahan/ penugasan wewenang/urusan dalam rangka Dekon-TP Pemerintah Daerah KebijakanKebijakan
  • 18. Sumber PendanaanSumber Pendanaan UU No. 33/2004UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah BelanjaBelanja Surplus/Surplus/DefisitDefisit PembiayaanPembiayaan Lain-lainLain-lain Pendapatan yangPendapatan yang SahSah PendapatanPendapatan TransferTransfer PADPAD UU No.34/2000UU No.34/2000 APBN APBN Pembagian UrusanPembagian Urusan PemerintahanPemerintahan UU No. 32/2004UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONALRUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat TugasTugas PembantuanPembantuan PemerintahPemerintah Pusat kepadaPusat kepada DaerahDaerah DekonsentrasiDekonsentrasi DesentralisasiDesentralisasi K/LK/L melimpahkan wewenangmelimpahkan wewenang kepada Gubernurkepada Gubernur K/LK/L menugaskanmenugaskan wewenang kepadawewenang kepada Gubernur/Bupati/Gubernur/Bupati/ WalikotaWalikota (DEPKEU)(DEPKEU) (DEPDAGRI)(DEPDAGRI) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan
  • 19. HUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHANHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENDANAANDAN PENDANAAN
  • 20. HUBUNGAN ANTARA URUSANHUBUNGAN ANTARA URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENDANAANPEMERINTAHAN DAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSANPENYELENGGARAAN URUSAN PUSAT-DAERAHPUSAT-DAERAH DekonsentrasiDesentralisasi Tugas Pembantuan Beban APBNBeban APBD Beban APBN / APBD HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH PAD (Pajak/Retribusi Daerah), Hasil BUMD, Penerimaan yang Sah, dll. Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Pinjaman/Hibah Daerah : (LN / DN) Bagian Belanja Pusat di Daerah (Dana DK / TP)
  • 21. URUSAN PEMERINTAHAN (FUNCTION) Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota Didanai APBN (Anggaran K/L) Didanai APBD (Anggaran SKPD Prov) Didanai APBD (Anggaran SKPD K/K) Pendanaan Urusan (Funding) MONEY FOLLOW FUNCTION IMPLIKASI PENYELENGGARAAN URUSANIMPLIKASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENDANAANPEMERINTAHAN TERHADAP PENDANAAN
  • 22. Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat 1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai 2.2. Belanja BarangBelanja Barang 3.3. Belanja ModalBelanja Modal 4.4. Bantuan SosialBantuan Sosial 5.5. Belanja Lain-lainBelanja Lain-lain 6.6. Pembayaran BungaPembayaran Bunga UtangUtang 7.7. SubsidiSubsidi 8.8. HibahHibah Belanja Untuk Daerah Belanja Untuk Daerah K/LK/L BelanjaBelanja PusatPusat di Pusatdi Pusat BelanjaBelanja PusatPusat di Pusatdi Pusat BelanjaBelanja PusatPusat di Daerahdi Daerah BelanjaBelanja PusatPusat di Daerahdi Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota A P B N PUSATPUSATPUSATPUSAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH (ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)MONEY FOLLOWS FUNCTION)ALUR DANA APBN KE DAERAH (ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)MONEY FOLLOWS FUNCTION)
  • 23. Melalui K/LMelalui K/L Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Perimbangan Belanja Untuk Daerah Belanja Untuk Daerah Prov. Jawa BaratProv. Jawa Barat Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Pemerintah PusatPemerintah Pusat Alur Dana Pemerintah Pusat ke Prov. Jawa BaratAlur Dana Pemerintah Pusat ke Prov. Jawa Barat Penyelenggaraan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PembiayaanPembiayaan APBDAPBD Penyelenggaraan Desentralisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah Belanja Daerah  Pajak  SDA • DBH • DAU • DAK APBNAPBN
  • 24. Kunjungi websiteKunjungi website Ditjen Perimbangan Keuangan –Ditjen Perimbangan Keuangan – Departemen Keuangan R.I.Departemen Keuangan R.I. http://www.djpk.depkeu.go.idhttp://www.djpk.depkeu.go.id Terima Kasih Atas PerhatiannyaTerima Kasih Atas Perhatiannya