SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2016
CAPAIAN PROSES PENAJAMAN
DOKUMEN SIAP
Dok. SIAP KABUPATEN BONE
Kabupaten Bone
0
20
40
60
80
100
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI
Konsolidasi Pihak Terkait
Penuntasan Kumuh
(15 Ags 2016)
FGD Pembahasan Program dan Kebijakan
Penuntasan Kumuh
(Renc. 20 Okt. 2016)
Fiinalisasi Dokumen SIAP
Verifikasi dan Pemutakhiran Profil Kumuh
(SKS pada 3 Kec, 16 Kel, 46 Lokasi Kumuh)
15 Ags - 25 Agus. 2016
Capaian Proses Dok .SIAP
26 Agus. - 7 Okt. 2016
Rencana Pencapaian
8 Okt. - 18 Okt. 2016
4 Nov. 2016
19 Okt. - 25 Okt. 2016
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RPJPD Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RPJPD Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RPJMD Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RPJMD Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RPJMD Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RTRW Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE
PETA RENCANA POLA RUANG WP WATAMPONE
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. SSK Kab. Bone
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Overview Dok. SSK Kab. Bone
Program
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Dok. SSK Kab. Bone
Program
Kabupaten Bone
REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI
KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Dok. SSK Kab. Bone
Program
Kabupaten Bone
ISU ISU STRATEGIS PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BONE
Dok. Profil Permukiman Kumuh
Kab. Bone
Kabupaten Bone
• Lokasi Kumuh berat di Kota Watampone berada diKecamatan Tanete Riattang Timur (Kel. Bajoe, Kel. Toro, Kel Lonrae, dan Kel. Panyula)
dengan total luas kumuh 101,25 Ha dan berada pada daerah sepanjang pesisir kota
• Kecamatan dengan lokasi kumuh terbanyak berada di wilayah kecamatan Watampone yang tersebar di 7 kelurahan dengan total luas kumuh
68,72 Ha
ISU ISU STRATEGIS PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BONE
Dok. Profil Permukiman Kumuh
Kab. Bone
Kabupaten Bone
DOKUMEN SPIP
PETA ARAHAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Kabupaten Bone
DOKUMEN SPIP
PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
KOTA WATAMPONE
Kabupaten Bone
DAFTAR LOKASI
DAN PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
SK Bupati No. 373 Tahun 2014 dan
Hasil Verifikasi dan Permutakhiran Data kumuh
Kabupaten Bone
DAFTAR LOKASI
DAN PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
HASIL VERIFIKASI
Kabupaten Bone
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BAJOE
Kabupaten Bone
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN LONRAE
Kabupaten Bone
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN TORO
Kabupaten Bone
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN PANYULA
Kabupaten Bone
PENILAIAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
SKALA PRIORITAS PENANGANAN
PENILAIAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
SKALA PRIORITAS PENANGANAN
PENILAIAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
SKALA PRIORITAS PENANGANAN
PENILAIAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
SKALA PRIORITAS PENANGANAN
PENILAIAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
SKALA PRIORITAS PENANGANAN
• Kel. Bajoe (Lingk. Appasereng, Lingk. Bajo,
Lingk. Macedde), Kel. Lonrae, Kel. ToroPRIORITAS 1
• Kel. Bajoe (Lingk. Pao, Lingk. Rompe, Lingk.
Tengge), Kel. PanyulaPRIORITAS 2
• Kel. Macege, Kel. Jeppe, Kel. Watampone, Kel.
Bukaka, Kel. Manurungge, Kel. Masumpu, Kel.
Walannae, Kel. Ta, Kel. Biru, Kel. Macanang, Kel.
Majang, Kel. Bulutempe
PRIORITAS 3
Prioritas penanganan Kawasan Kumuh Kab. Bone hasil pemutakhiran tahun 2016
adalah :
KONSEP STRATEGI PENANGANAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN
Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016
KONSEP STRATEGI PENANGANAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN
KONSEP STRATEGI PENANGANAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN
KONSEP STRATEGI PENANGANAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kabupaten Bone
RUMUSAN STRATEGI KEBUTUHAN PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROGRAM
PENCEGAHAN TIMBULNAYA KUMUH BARU
Kabupaten Bone
Matriks Analisis Korelasi Strategi Dalam Skema
Manajemen Pembangunan Kab. Bone
KONSEP STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH
PERKOTAAN
Kabupaten Bone
STRATEGI PEMBANGUNAN SKALA KOTA
KONSEP DASAR PENANGANAN
Kabupaten Bone
SKENARIO PENTAHAPAN PENANGANAN
INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE
Kabupaten Bone
RENCANA AKSI
No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran
Kebijakan
Penanganan
Program dan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Instansi Pelaksana
2015 2016 2017 201B 2019
A. Penanganan Aspek Fisik
A1 Kec. Tanete
Riattang Timur,
Kec. Tanete
Riattang, Kec.
Tanete Riattang
Barat
Menurunnya jumlah
kawasan kumuh
tipologi kumuh berat
menjadi tidak ada.
Melaksanakan
program peremajaan
kawasan kumuh
bertipologi kumuh
berat secara
partisipatif.
Program Pengembangan Perumahan:
1. Penetapan rencana peremajaan kawasan kumuh (penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan);
2. Perombakan menyeluruh sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di kawasan kumuh
(pemangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat);
3. Koordinasi penyelenggaraan peremajaan kawasan kumuh dengan masyarakat dan
lembaga terkait (koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan);
4. Sosialisasi peremajaan kawasan kumuh kepada masyarakat (sosialisasai peraturan
perundang- undangan di bidang perumahan)
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• Dinas PU
• Dinas Kebersihan dan
Pertamanan.
Pemenuhan
pelayanan dan
ketersediaan
prasarana air bersih
lokasi Kawasan
Kumuh
Menyediakan
sumber air bersih
baik PDAM ataupun
non PDAM di
kawasan kumuh.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah:
Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat miskin di Kawasan kumuh
(Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah).
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• PDAM
Tersedianya
pelayanan dan
ketersediaan sarana
sanitasi lingkungan
kawasan kumuh.
Menyediakan
bantuan perbaikan
ataupun pengadaan
jamban di kawasan
kumuh.
Program lingkungan sehat perumahan:
Penyediaan sarana sanitasi atau jamban bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh
(Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin)
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• Dinas PU
Tersedianya
pelayanan dan
ketersediaan
prasarana dan
pengelolaan
persampahan
kawasan kumuh.
Mengembangkan
pengelolaan sampah
secara mandiri oleh
masyarakat kawasan
kumuh.
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan:
1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat kawasan kumuh (sosialisasi
kebijakan pengelolaan persampahan);
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di kawasan kumuh (penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan persampahan);
3. Bimbingan teknis pengelolaan persampahan kepada masyarakat kawasan kumuh (bimbingan
teknis pengelolaan persampahan);
4. Peningkatan peran serta masyarakat kawasan kumuh dalam pengelolaan persampahan
(peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan)
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• Dinas PU
• Dinas Kebersihan dan
Pertamanan.
Meningkatnya
pelayanan dan
ketersediaan
prasarana jalan
lingkungan kawasan
kumuh.
Melaksanakan
perbaikan kondisi
jalan lingkungan di
kawasan kumuh.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan:
1. Perencanaan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan kawasan kumuh (Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan);
2. Perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh (Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan).
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• Dinas PU
Meningkatnya
pelayanan dan
ketersediaan
prasarana drainase
kawasan kumuh.
Melaksanakan
pemeliharaan dan
perbaikan drainase
kawasan kumuh.
Program pembangunan saluran drainase:
1. Perencanaan pembangunan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh
(perencanaan pembangunan saluran drainase);
2. Pembangunan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh (pembangunan
saluran drainase);
3. Pemeliharaan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh
√ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan
Permukiman
• Dinas PU
• .
INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE
Kabupaten Bone
RENCANA AKSI
No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran
Kebijakan
Penanganan
Program dan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Instansi Pelaksana
2015 2016 2017 201B 2019
B. Penanganan Aspek Ekonomi
B1 Kec. Tanete
Riattang Timur,
Kec. Tanete
Riattang, Kec.
Tanete Riattang
Barat
Berkurangnya
jumlah pengangguran
terbuka di kawasan
kumuh.
Menyediakan
kesempatan kerja
bagi masyarakat
kawasan kumuh.
Program peningkatan kesempatan kerja:
1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kawasan kumuh (pendidikan
dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja).
√ √ √ √ √ • Dinas Sosial;
• DinasTenaga Kerja dan
Transmigrasi;
• Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
• Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
Berkembangnya
usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM) dengan
tenaga kerja lokal di
kawasan kumuh
Menyediakan akses
pengembangan
kewirausahaan bagi
masyarakat kawasan
kumuh.
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah:
1. Sosialisasi bantuan modal bagi masyarakat kawasan kumuh (sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan);
2. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha masyarakat kawasan kumuh (koordinasi
penggunaan dana pemerintah bagi UMKM);
3. Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha masyarakat kawasan kumuh
(pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM);
4. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha masyarakat kawasan kumuh
(pengembangan sarana pemasaran produk UMKM);
5. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan peningkatan usaha bagi masyarakat kawasan kumuh
(penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah);
6. Penyelenggaraan promosi hasil usaha masyarakat kawasan kumuh (penyelenggaraan
promosi produk UMKM).
√ √ √ √ √ • Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;
• Dinas Perindustrian
danPerdagangan.
C. Penanganan Aspek Sosial
C1 Kec. Tanete
Riattang Timur,
Kec. Tanete
Riattang, Kec.
Tanete Riattang
Barat
Meningkatnya
penyediaan
pembiayaan
kesehatan
masyarakat miskin di
kawasan kumuh
Menyediakan
pelayanan
kesehatan gratis
untuk masyarakat
kawasan kumuh
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin:
Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kawasan kumuh.
√ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan;
• Dinas Sosial.
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat miskin di
kawasan kumuh
untuk
menjalani hidup
sehat.
Meningkatkan
kesadaran hidup
sehat bagi
masyarakat kawasan
kumuh.
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat:
Penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat kawasan kumuh.
√ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan;
• Dinas Sosial.
Meningkatnya
pelaksanaan
pencegahan
penyakit menular di
kawasan kumuh.
Melaksanakan
pencegahan
penyakit menular di
kawasan kumuh
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kawasan kumuh :
1. Penyemprotan (fogging) sarang nyamuk di kawasan kumuh (penyemprotan sarang
nyamuk);
2. Pemberian vaksinasi penyakit menular secara gratis untuk anak dan balita di kawasan
kumuh (pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah);
3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kawasan kumuh
(pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
4. menular);
5. Peningkatan imunisasi di kawasan kumuh (peningkatan imunisasi);
6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
bagi masyarakat kawasan kumuh (peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
√ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan;
• Dinas Sosial.
INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE
Kabupaten Bone
RENCANA AKSI
No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran
Kebijakan
Penanganan
Program dan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Instansi Pelaksana
2015 2016 2017 201B 2019
C. Penanganan Aspek Sosial
C1 Kec. Tanete
Riattang Timur,
Kec. Tanete
Riattang, Kec.
Tanete Riattang
Barat
Meningkatnya
penyelenggaraan
pelatihan
keterampilan
bagi masyarakat di
kawasan kumuh.
Meningkatkan
keterampilan bagi
masyarakat kawasan
kumuh untuk
perbaikan kondisi
ekonomi dan sosial.
Program pendidikan non formal:
1. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat miskin kawasan kumuh
(pengembangan pendidikan kecakapan hidup);
2. Penyelenggaraan pendidikan keteranpilan bagi masyarakat kawasan kumuh (pembinaan
pendidikan kursus dan kelembagaan).
√ √ √ √ √ • Dinas Pendidikan;
• Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya
efektifitas & efisiensi
lembaga
kemasyarakatan
sebagai wadah
pemberdayaan
dengan keterlibatan
masyarakat dalam
perbaikan kondisi
fisik, sosial & ekonomi
kawasan kumuh.
Melaksanakan
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat kawasan
kumuh dalam
memperbaiki kondisi
fisik, sosial dan
ekonomi
Program peningkatan keberdayaan masyarakat:
1. Penyelenggaraan pendampingan bagi penguatan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat
di kawasan kumuh (penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat);
2. Pembentukan/penguatan lembaga dan organisasi masyarakat di kawasan kumuh
(pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat).
√ √ √ √ √ Badan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya
keterlibatan
masyarakat kawasan
kumuh dalam
perbaikan dan
pemeliharaan
kawasan kumuh.
Melaksanakan
program
peningkatan
partisipasi
masyarakat kawasan
kumuh dalam
memperbaiki kondisi
fisik, sosial dan
ekonomi
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
1. Pendampingan pelaksanaan musyawarah pembangunan oleh masyarakat kawasan kumuh
(pelaksanaan musyawarah pembangunan);
2. Pembinaan kelompok masyarakat kawasan kumuh peduli pembangunan (pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan).
√ √ √ √ √ Badan Pemberdayaan Masyarakat
INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE
Kabupaten Bone
RENCANA AKSI
Kabupaten Bone
KELURAHAN BAJOERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM
PROGRAM
Kabupaten Bone
KELURAHAN LONRAERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM
PROGRAM
Kabupaten Bone
KELURAHAN LONRAERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM
PROGRAM
Kabupaten Bone
KELURAHAN TORORENCANA AKSI DAN MEMORANDUM
PROGRAM
Kabupaten Bone
KELURAHAN TORORENCANA AKSI DAN MEMORANDUM
PROGRAM
Kabupaten Bone
KELURAHAN PANYULARENCANA AKSI
Kabupaten Bone
KELURAHAN PANYULARENCANA AKSI
Kabupaten Bone

More Related Content

What's hot

4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban designBenny Iskandar
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapakrangga1261
 
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II Grace Katuuk
 
Presentasi Site Plan Perumahan Kota Muntilan
Presentasi Site Plan Perumahan Kota MuntilanPresentasi Site Plan Perumahan Kota Muntilan
Presentasi Site Plan Perumahan Kota MuntilanNurlina Y.
 
Analisa Site
Analisa SiteAnalisa Site
Analisa Sitevyel
 
Perancangan Arsitektur IV
Perancangan Arsitektur IVPerancangan Arsitektur IV
Perancangan Arsitektur IVSuryaSuryadi3
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanhendro51
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5Agus Hendrowibowo
 
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaPengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaRabiyatul Adawiyah
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013amri sanjaya
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungPenataan Ruang
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban designBenny Iskandar
 
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK santy_wahyuni
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
studio perancangan 2
studio perancangan 2studio perancangan 2
studio perancangan 2Purwo S
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten BantulLaporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten BantulNurlina Y.
 

What's hot (20)

4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban design
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
 
Design M.I.C.E Building.
Design M.I.C.E Building.Design M.I.C.E Building.
Design M.I.C.E Building.
 
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II
Materi STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II
 
Presentasi Site Plan Perumahan Kota Muntilan
Presentasi Site Plan Perumahan Kota MuntilanPresentasi Site Plan Perumahan Kota Muntilan
Presentasi Site Plan Perumahan Kota Muntilan
 
Analisa Site
Analisa SiteAnalisa Site
Analisa Site
 
Perancangan Arsitektur IV
Perancangan Arsitektur IVPerancangan Arsitektur IV
Perancangan Arsitektur IV
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
 
analisa.pptx
analisa.pptxanalisa.pptx
analisa.pptx
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
 
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaPengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban design
 
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
studio perancangan 2
studio perancangan 2studio perancangan 2
studio perancangan 2
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten BantulLaporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
 

Similar to Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bone

Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloadrisal hena
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoBagus ardian
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggokomunikasiosp
 
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah DatarMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
 
Profil Kota Tanjung Balai
Profil Kota Tanjung BalaiProfil Kota Tanjung Balai
Profil Kota Tanjung BalaiBagus ardian
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Ambon
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota AmbonSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Ambon
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota AmbonBagus ardian
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten LumajangProfil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajangkomunikasiosp
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxAjieArief1
 
PPSP Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016
PPSP   Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016PPSP   Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016
PPSP Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016Febriansyah Soebagio
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfBagongBopeng
 
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)infosanitasi
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Teguh Kristyanto
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaBagus ardian
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku revAdvisory Specialist for P2KP
 

Similar to Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bone (20)

Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailolo
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah DatarMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
 
Profil Kota Tanjung Balai
Profil Kota Tanjung BalaiProfil Kota Tanjung Balai
Profil Kota Tanjung Balai
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Ambon
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota AmbonSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Ambon
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Ambon
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten LumajangProfil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
 
PPSP Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016
PPSP   Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016PPSP   Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016
PPSP Bappeda Papua Barat Evaluasi Pelaksanaan 2016
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
 
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 

More from Bagus ardian

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfBagus ardian
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERBagus ardian
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPBagus ardian
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Bagus ardian
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021Bagus ardian
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Bagus ardian
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Bagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariBagus ardian
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasBagus ardian
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019Bagus ardian
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 

More from Bagus ardian (20)

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. Kapuas
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bone

  • 2. CAPAIAN PROSES PENAJAMAN DOKUMEN SIAP Dok. SIAP KABUPATEN BONE Kabupaten Bone 0 20 40 60 80 100 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI Konsolidasi Pihak Terkait Penuntasan Kumuh (15 Ags 2016) FGD Pembahasan Program dan Kebijakan Penuntasan Kumuh (Renc. 20 Okt. 2016) Fiinalisasi Dokumen SIAP Verifikasi dan Pemutakhiran Profil Kumuh (SKS pada 3 Kec, 16 Kel, 46 Lokasi Kumuh) 15 Ags - 25 Agus. 2016 Capaian Proses Dok .SIAP 26 Agus. - 7 Okt. 2016 Rencana Pencapaian 8 Okt. - 18 Okt. 2016 4 Nov. 2016 19 Okt. - 25 Okt. 2016
  • 3. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RPJPD Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 4. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RPJPD Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 5. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RPJMD Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 6. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RPJMD Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 7. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RPJMD Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 8. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RTRW Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 9. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE Kabupaten Bone
  • 10. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATE BONE TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE Kabupaten Bone
  • 11. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. RDTR BWP WATAMPONE PETA RENCANA POLA RUANG WP WATAMPONE Kabupaten Bone
  • 12. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. SSK Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 13. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Overview Dok. SSK Kab. Bone Program Kabupaten Bone
  • 14. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Dok. SSK Kab. Bone Program Kabupaten Bone
  • 15. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN & STRATEGI KABUPATEN KOTA TERKAIT PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Dok. SSK Kab. Bone Program Kabupaten Bone
  • 16. ISU ISU STRATEGIS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BONE Dok. Profil Permukiman Kumuh Kab. Bone Kabupaten Bone • Lokasi Kumuh berat di Kota Watampone berada diKecamatan Tanete Riattang Timur (Kel. Bajoe, Kel. Toro, Kel Lonrae, dan Kel. Panyula) dengan total luas kumuh 101,25 Ha dan berada pada daerah sepanjang pesisir kota • Kecamatan dengan lokasi kumuh terbanyak berada di wilayah kecamatan Watampone yang tersebar di 7 kelurahan dengan total luas kumuh 68,72 Ha
  • 17. ISU ISU STRATEGIS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BONE Dok. Profil Permukiman Kumuh Kab. Bone Kabupaten Bone
  • 18. DOKUMEN SPIP PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kabupaten Bone
  • 19. DOKUMEN SPIP PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE Kabupaten Bone
  • 20. DAFTAR LOKASI DAN PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH SK Bupati No. 373 Tahun 2014 dan Hasil Verifikasi dan Permutakhiran Data kumuh Kabupaten Bone
  • 21. DAFTAR LOKASI DAN PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI Kabupaten Bone
  • 22. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BAJOE Kabupaten Bone
  • 23. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN LONRAE Kabupaten Bone
  • 24. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN TORO Kabupaten Bone
  • 25. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN PANYULA Kabupaten Bone
  • 26. PENILAIAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone SKALA PRIORITAS PENANGANAN
  • 27. PENILAIAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone SKALA PRIORITAS PENANGANAN
  • 28. PENILAIAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone SKALA PRIORITAS PENANGANAN
  • 29. PENILAIAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone SKALA PRIORITAS PENANGANAN
  • 30. PENILAIAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone SKALA PRIORITAS PENANGANAN • Kel. Bajoe (Lingk. Appasereng, Lingk. Bajo, Lingk. Macedde), Kel. Lonrae, Kel. ToroPRIORITAS 1 • Kel. Bajoe (Lingk. Pao, Lingk. Rompe, Lingk. Tengge), Kel. PanyulaPRIORITAS 2 • Kel. Macege, Kel. Jeppe, Kel. Watampone, Kel. Bukaka, Kel. Manurungge, Kel. Masumpu, Kel. Walannae, Kel. Ta, Kel. Biru, Kel. Macanang, Kel. Majang, Kel. Bulutempe PRIORITAS 3 Prioritas penanganan Kawasan Kumuh Kab. Bone hasil pemutakhiran tahun 2016 adalah :
  • 31. KONSEP STRATEGI PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016
  • 32. KONSEP STRATEGI PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN
  • 33. KONSEP STRATEGI PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone RUMUSAN STRATEGI PENANGANAN
  • 34. KONSEP STRATEGI PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Kabupaten Bone RUMUSAN STRATEGI KEBUTUHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
  • 35. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROGRAM PENCEGAHAN TIMBULNAYA KUMUH BARU Kabupaten Bone Matriks Analisis Korelasi Strategi Dalam Skema Manajemen Pembangunan Kab. Bone
  • 36. KONSEP STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PERKOTAAN Kabupaten Bone STRATEGI PEMBANGUNAN SKALA KOTA
  • 37. KONSEP DASAR PENANGANAN Kabupaten Bone SKENARIO PENTAHAPAN PENANGANAN
  • 38. INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE Kabupaten Bone RENCANA AKSI No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran Kebijakan Penanganan Program dan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Instansi Pelaksana 2015 2016 2017 201B 2019 A. Penanganan Aspek Fisik A1 Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Barat Menurunnya jumlah kawasan kumuh tipologi kumuh berat menjadi tidak ada. Melaksanakan program peremajaan kawasan kumuh bertipologi kumuh berat secara partisipatif. Program Pengembangan Perumahan: 1. Penetapan rencana peremajaan kawasan kumuh (penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan); 2. Perombakan menyeluruh sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di kawasan kumuh (pemangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat); 3. Koordinasi penyelenggaraan peremajaan kawasan kumuh dengan masyarakat dan lembaga terkait (koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan); 4. Sosialisasi peremajaan kawasan kumuh kepada masyarakat (sosialisasai peraturan perundang- undangan di bidang perumahan) √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • Dinas PU • Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pemenuhan pelayanan dan ketersediaan prasarana air bersih lokasi Kawasan Kumuh Menyediakan sumber air bersih baik PDAM ataupun non PDAM di kawasan kumuh. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah: Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat miskin di Kawasan kumuh (Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah). √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • PDAM Tersedianya pelayanan dan ketersediaan sarana sanitasi lingkungan kawasan kumuh. Menyediakan bantuan perbaikan ataupun pengadaan jamban di kawasan kumuh. Program lingkungan sehat perumahan: Penyediaan sarana sanitasi atau jamban bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh (Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin) √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • Dinas PU Tersedianya pelayanan dan ketersediaan prasarana dan pengelolaan persampahan kawasan kumuh. Mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat kawasan kumuh. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan: 1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat kawasan kumuh (sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan); 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan); 3. Bimbingan teknis pengelolaan persampahan kepada masyarakat kawasan kumuh (bimbingan teknis pengelolaan persampahan); 4. Peningkatan peran serta masyarakat kawasan kumuh dalam pengelolaan persampahan (peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan) √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • Dinas PU • Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan prasarana jalan lingkungan kawasan kumuh. Melaksanakan perbaikan kondisi jalan lingkungan di kawasan kumuh. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan: 1. Perencanaan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan kawasan kumuh (Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan); 2. Perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh (Rehabilitasi/pemeliharaan jalan). √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • Dinas PU Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan prasarana drainase kawasan kumuh. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan drainase kawasan kumuh. Program pembangunan saluran drainase: 1. Perencanaan pembangunan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh (perencanaan pembangunan saluran drainase); 2. Pembangunan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh (pembangunan saluran drainase); 3. Pemeliharaan drainase dengan melibatkan masyarakat kawasan kumuh √ √ √ √ √ • Dinas Tataruang Dan Permukiman • Dinas PU • .
  • 39. INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE Kabupaten Bone RENCANA AKSI No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran Kebijakan Penanganan Program dan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Instansi Pelaksana 2015 2016 2017 201B 2019 B. Penanganan Aspek Ekonomi B1 Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Barat Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka di kawasan kumuh. Menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat kawasan kumuh. Program peningkatan kesempatan kerja: 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; 2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai; 3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kawasan kumuh (pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja). √ √ √ √ √ • Dinas Sosial; • DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi; • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berkembangnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tenaga kerja lokal di kawasan kumuh Menyediakan akses pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat kawasan kumuh. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah: 1. Sosialisasi bantuan modal bagi masyarakat kawasan kumuh (sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan); 2. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha masyarakat kawasan kumuh (koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM); 3. Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha masyarakat kawasan kumuh (pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM); 4. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha masyarakat kawasan kumuh (pengembangan sarana pemasaran produk UMKM); 5. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan peningkatan usaha bagi masyarakat kawasan kumuh (penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah); 6. Penyelenggaraan promosi hasil usaha masyarakat kawasan kumuh (penyelenggaraan promosi produk UMKM). √ √ √ √ √ • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; • Dinas Perindustrian danPerdagangan. C. Penanganan Aspek Sosial C1 Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Barat Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin di kawasan kumuh Menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat kawasan kumuh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin: Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kawasan kumuh. √ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan; • Dinas Sosial. Meningkatnya kesadaran masyarakat miskin di kawasan kumuh untuk menjalani hidup sehat. Meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi masyarakat kawasan kumuh. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat: Penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat kawasan kumuh. √ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan; • Dinas Sosial. Meningkatnya pelaksanaan pencegahan penyakit menular di kawasan kumuh. Melaksanakan pencegahan penyakit menular di kawasan kumuh Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kawasan kumuh : 1. Penyemprotan (fogging) sarang nyamuk di kawasan kumuh (penyemprotan sarang nyamuk); 2. Pemberian vaksinasi penyakit menular secara gratis untuk anak dan balita di kawasan kumuh (pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah); 3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kawasan kumuh (pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 4. menular); 5. Peningkatan imunisasi di kawasan kumuh (peningkatan imunisasi); 6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit bagi masyarakat kawasan kumuh (peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi √ √ √ √ √ • Dinas Kesehatan; • Dinas Sosial.
  • 40. INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE Kabupaten Bone RENCANA AKSI No. Lokasi Kumuh Indikator Sasaran Kebijakan Penanganan Program dan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Instansi Pelaksana 2015 2016 2017 201B 2019 C. Penanganan Aspek Sosial C1 Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Barat Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi masyarakat di kawasan kumuh. Meningkatkan keterampilan bagi masyarakat kawasan kumuh untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial. Program pendidikan non formal: 1. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat miskin kawasan kumuh (pengembangan pendidikan kecakapan hidup); 2. Penyelenggaraan pendidikan keteranpilan bagi masyarakat kawasan kumuh (pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan). √ √ √ √ √ • Dinas Pendidikan; • Badan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya efektifitas & efisiensi lembaga kemasyarakatan sebagai wadah pemberdayaan dengan keterlibatan masyarakat dalam perbaikan kondisi fisik, sosial & ekonomi kawasan kumuh. Melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat kawasan kumuh dalam memperbaiki kondisi fisik, sosial dan ekonomi Program peningkatan keberdayaan masyarakat: 1. Penyelenggaraan pendampingan bagi penguatan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat di kawasan kumuh (penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat); 2. Pembentukan/penguatan lembaga dan organisasi masyarakat di kawasan kumuh (pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat). √ √ √ √ √ Badan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat kawasan kumuh dalam perbaikan dan pemeliharaan kawasan kumuh. Melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat kawasan kumuh dalam memperbaiki kondisi fisik, sosial dan ekonomi Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan: 1. Pendampingan pelaksanaan musyawarah pembangunan oleh masyarakat kawasan kumuh (pelaksanaan musyawarah pembangunan); 2. Pembinaan kelompok masyarakat kawasan kumuh peduli pembangunan (pembinaan kelompok masyarakat pembangunan). √ √ √ √ √ Badan Pemberdayaan Masyarakat
  • 41. INDIKASI PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA WATAMPONE Kabupaten Bone RENCANA AKSI
  • 42. Kabupaten Bone KELURAHAN BAJOERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM PROGRAM
  • 43. Kabupaten Bone KELURAHAN LONRAERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM PROGRAM
  • 44. Kabupaten Bone KELURAHAN LONRAERENCANA AKSI DAN MEMORANDUM PROGRAM
  • 45. Kabupaten Bone KELURAHAN TORORENCANA AKSI DAN MEMORANDUM PROGRAM
  • 46. Kabupaten Bone KELURAHAN TORORENCANA AKSI DAN MEMORANDUM PROGRAM