Riset kolaboratif antara Sekolah Tinggi Pariwisata sahid dan walhi Jakarta, dengan tujuan penyusunan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainainable Tourism) Kawasan Wisata Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

1. Page 1 of 15
Studi Pengembangan Model Kepariwisataan Berkelanjutan
di Kep. Seribu Usulkan Satu Badan Manajemen Tujuan
Wisata Yang Sudah Dibentuk Kemenpar
Rangkuman oleh: Riza V. Tjahjadi (biotani@gmail.com @RizaVT)
Walhi Jakarta/ Biotani Bahari Indonesia
Mengusulkan suatu organisasi yang sudah sudah terlebih dahulu dibentuk
pemerintah..! Apakah bisa diaplikasikan jika hal ini adalah hasil riset?
Nah... itu situasinya adalah Menara gading, sungguh... Pada titik ini ada
ketidaktahuan dan tidak tahu dalam proses riset tentang strategi Pengembangan
Pariwisata Berkelanjutan (Sustainainable Tourism) Kawasan Wisata Kepulauan
Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tetapi mengusulkan adanya
atau pembentukan suatu manajemen pengelolaan pariwisata. Itulah kesan saya
ketika saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah sudah membentuk tata kelola
kepariwisataan (DMO) beberapa bulan sebelum riset berjalan, sementara dalam
proses riset tidak tahu dan juga tidak mendapat pengetahuan akan adanya DMO
dari Pemrov khususnya Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Dari sisi metodologis,riset ini
tidak mengamati/ menyimak/ memantau berbagai informasi dari tataran pemerintah
pusat terkait kepariwisataan di Kepulauan Seribu, sehingga terjadi karakter menara
gading.
Simaklah kutipan saya mengenai informasi tentang DMO yang telah dibentuk
pemerintah:
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) membentuk kelompok Destination
Management Organization (DMO) bagi masyarakat maupun pelaku jasa wisata di 6
kelurahan, di Ruang Pola Gedung Kabupaten, Pulau Pramuka, Kecamatan Seribu
Utara, Rabu (04/11/2015).
Torang Nasution Sekretaris DMO Pusat Kementerian Pariwisata menuturkan,
program tata kelola destinasi pariwisata khususnya di Kepulauan Seribu baru kita
mulai tahun 2015 ini diharapkan program tersebut bisa berlanjut sampai tahun
2019.
[...]
Torang menuturkan untuk 9 destinasi termasuk kepulauanSeribu tergabung di
Morotai, Menjangan, Blitung, Muaro Jambi dan lainnya.

2. Page 2 of 15
"Ini merupakan pertemuan kedua terkait program DMO, kita
memberikan pemahaman dan mensosialisasikan apa sih DMO dan pentingnya DMO
bagi masyarakat maupun industri dan pemerintah daerah," terangnya.
Tujuannya, sambung Torang, ya itu, agar destinasi pariwisata
yang ada di Kepulauan Seribu dapat berdaya saing mempunyai ketertarikan yang
kuat dan nilai yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi masyarakat setempat.
"Khususnya masyarakat yang terlibat dalam kepariwisataan maupun yang tidak
terlibat," tandasnya.
dst (www.beritapulauseribu.com)
Nah...Terlepas dari ketidak tahuan dan karakter menara gading, dan bagaimana hal
ini akan disikapi oleh para pihak oleh akademisi STP Sahid dan juga di sisi
pemerintah, maka ada baiknya saya kemukakan saja dulu naskah usulan dari hasil
temuan lapang pada riset kolaboratif STP Sahid dan Walhi Jakarta.
Riset Sekolah Tinggi Pariwisata
Sahid yang bermitra dengan
Walhi Jakarta telah berakhir
dengan seminar dengan bertajuk
Strategi Pengembangan
Pariwisata Berkelanjutan
(Sustainainable Tourism)
Kawasan Wisata Kepulauan
Seribu Sebagai Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional
pada 13 Maret
2017. Riset ini mengambil lokasi
di Pulau Pramuka, Pulau
Panggang, Pulau Tidung, Pulau
Pari, dan Pulau Bidadari. Ada tiga
tahapan dalam riset ini, yaitu
penyusunan profil Kepulauan
Seribu, penetapan model strategi
pengembangan pariwisata
berkelanjutan di kawasan wisata
Kepulauan Seribu, dan penyusunan tata kelola DMO (Destination anagement
Organization) yang terdiri dari [a] kebijakan pengembangan [b] rencana aksi (action
plan), [c] indikator perencanaan dan [d] sistem monitoring dan evaluasi. DMO
merupakan pendirian dan pemeliharaan sebuah struktur dan proses kolaboratif
untuk mengelola kepariwiataan secara berkelanjutan secara lintas pelaku/ organisasi
pada suatu tujuan wisata, meliputi pemerintah, bisnis/ industri dan komunitas.
Keterlibatan para pemangku kepentingan yang memegang peranan kunci dalam

3. Page 3 of 15
pengambilan keputusan perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas masing-
masing dalam mendukung praktek sustainable tourism (Dewi, 2011:13).
Siap menuju Pulau Pramuka dari Pelabuhan Marina Ancol 3 Mei 2016
Bentuk kelembagaan DMO di Kawasan wisata Kep. Seribu yang diusulkan adalah
berbentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP). Forum ini adalah sebuah
konsorsium pemangku kepentingan aktif di destinasi pariwisata yang terdiri dari
eleman masyarakat, industri, akademisi, dan Pemerintah yang secara bersama-
sama berkolaborasi dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di destinasi
KWK Kep. Seribu untuk mencapai tujuan bersama, yang tetap menjaga otonomi dari
masing-masing pemangku kepentingan.

4. Page 4 of 15
Kantor Suku Dinas Pariwisata di Pulau Pramuka (atas), dan bersama satu tokoh masyarakat
di Pulau panggang (tengah dan bawah) 3 Mei 2016
FTKP yang akan diimplementasikan adalah manajemen destinasi berskala lokal.
tata kelola yang dibentuk berdasarkan para pemangku kepentingan yang ada di
KWP Kep. Seribu yang terdiri dari para pihak yang ada di kelurahan, kecamatan,
kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Administratif Kep.
Seribu.
Tata aturan forum ini dikukuhkan dalam AD/ART. Eksistensi FTKP sudah
semestinya dimotori oleh kelompok kerja lokal dengan melibatkan peran serta dan
koordinasi antar pihak yang terlibat pembangunan dan pengembangan pariwisata
berkelanjutan di KWP Kep. Seribu. Dalam strukturnya FTKP terdiri dari [1] Kelompok
Kerja Lokal (Local Working Group), berfungsi sebagai focal point dan bertujuan
untuk mengelola pariwisata secar efektif, menjalin kerjsama lebih erat di antara para

5. Page 5 of 15
pihak berkepentingan [2] Komisi, melaksanakan program-program pembangunan
terkait dengan bidannya, yaitu Komsi Etika, Komisi Lingkungan, Komisi Ekonomi,
Komisi Sumberdaya Manusiam dan Komisi lainnya sesuai dengan kebutuhan [3]
Kelompok Kerja (Pokja), yang merupakan satuan kerja ad hoc yang dibentuk FTKP
untuk melaksanakan program-program spesifik dalam waktu tertentu sesuai
kebutuhan destinasi.
Sebagian Tim riset kunjungi makam tokoh pemukim pertama di Pulau Panggang
Dalam rangka melaksanakan pembentukan dan pengembangan FTKP secara
komprehensif diperlukan fungsi-fungsi pokok yang dikerjakan oleh Tim FTKP yaitu
[1] melakukan koordinasi, kemitraan, dan jejaring. [2] melakukan konsultasi dan
advokasi [3] Melakukan pembenahan fasilitas standar layanan berdasarkan prinsip-
prinsip pariwisata berkelanjutan [4] melakukan riset [5] meningkatkan pemberdayaan
dan partisipasi masyarakat [6] menciptakan, melahirkan dan meningkatkan
kapasitas champion lokal dan manajemen dstinasi yang profesional. [7] Mendorong
penerapan nilai lokal dan kandungan lokalitas dalam pembangunan destinasi
pariwisata berkelanjutan [8] menyelenggarakan pemasaran yang bertanggungjawab
[9] melakukan promosi pariwisata berkelanjutan [10] melakukan survei kualitas
layanan [11] melakukan penyusunan program-program inovasi dan [12] menerapkan
krisis manajemen destinasi serta [13] melakukan monitoring dan evaluasi.

6. Page 6 of 15
Sumber pembiayaan program FTKP sebaiknya tidfak bergantung kepada dana
pemerintah saja, artinya sebnaiknya tidak menjadikan dana pemerintah sebagai
satu-satunya sumber pembiayaan DMO/ Agar kelak tidak menghambat
implementasi program-program DMO yang telah diterapkan, sebaiknya sumber dana
berasal dari [1] Pemerintah (Kemnterian, APBD, Provinsi/ Kabupaten) [2] sumber
lainnya (swasta, masyaralat) dan [3] dana mandiri.
Elemen penting keberhasilan DMO, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan
operasional sehari-hari adalah dibentuknya tim audit independen. Ditilik dari
keanggotaannya tim audit adalah perwakilan dari masing-masing elemen anggota.
Tugas dan tanggungjawab tim audit meliputi: [1] mendorong terbentuknya struktur
sistem dan monitoring yang memadai [2] memberdayakan audit sistem dan
monitoring [3] meningkatkan kualitas laporan.
Dalam pelaksanaan tata kelola pariwisata berkelanjutan adalah penting bagi FTKP
melakukan pentahapan dengan cermat berdasarkan analisis atas situasi dan
kondisi kawasan, dan tingkat kesiapan, sehingga penerapan tata kelola dapat
berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan
di dalam FTKP.
Pada akhirnya pendirian FTKP di KWP Kep. Seribu dengan mempraktekkan tata
kelola pariwisata berkelanjutan diharapkan akan mampu menciptakan segmen pasar
pariwisata yang bertanggungjawab yang meliputi: penciptaan brand destinasi yang
berkelanjutan, dan memastikan delivery produk wisata yang menjamin hak-hak
wisatawan, memberi manfaat ekonomi pada masyarakat lokal, dan melindungi
sumber daya budaya dan lingkungan. Pemasaran pariwisata yang
bertanggungjawab mempunyai peran yang signifikan dalam mengangkat competitive
advantage kepariwisataan Indonesia secara berkelanjutan, yang pada gilirannya
akan menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Sumber: Naskah
Seminar Riset Pembangunan Indonesia, Strategi Pengembangan Pariwisata
Berkelanjutan (Sustainainable Tourism) Kawasan Wisata Kepulauan Seribu Sebagai
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Dr. Yohanes Sulistyadi, MPd, Drs.
Bernard Hasibuan, MMSI, Phd dan Fauziah Eddyono, SE, MM. 13 Maret 2017).
Dua kategori pulau terkait destinasi wisatawan
Pariwisata di Kepulauan Seribu DKI Jakarta terbagi ke dalam dua kategori menurut
ada-tidaknya penghuni, yaitu: Pulau Pemukiman (Home Stay) dan Pulau Resort
Wisata.
Pulau Pemukiman:
1. Pulau Untung Jawa

7. Page 7 of 15
2. Pulau Tidung
3. Pulau Pramuka
4. Pulau Kelapa
5. Pulau harapan
6. Pulau Pari.
Pulau Resort Wisata:
1. Pulau Bidadari
2. pulau Ayer
3. Pulau Sepa
4. Pulau Pantara
5. Pulau Putri
6. Pulau Macan
7. Pulau Pelangi.
(Publik Info, Selamat Idul Adha 2016. Polres Kep. 1000).

8. Page 8 of 15
Tim riset bersiap presentasi puoposal riset ke LPDP di Ged. Kemenko Perekonominan 2 September
2015

9. Page 9 of 15
Focus Group Discussion di Ruang Indonesia-Tiongkok Apt. sahid 19 Agustus 2016.
Tim Walhi Jakarta (bawah).

10. Page 10 of 15
Kegiatan akhir riset. FGD (10 Maret 2017) dan Seminar (13 Maret 2017)
Kepulauan Seribu adalah salah satu dari sepuluh (10) Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016 silam. Kepulauan Seribu
menjadi salah satu kawasan strategis dimaksudkan untuk mengurangi arus
wisatawan yang menuju ke kawasan Puncak Bogor (Prof. Yuwono, 10 Maret 2017).
tetapi mampu tidaknya pengurangan arus wisatawan ke kawasan Puncak menjadi
ke Kepulauan Seribu adalah bertautan dengan selera pada diri pelancong (Hasibuan
13 Maret 2017).
Pada sisi lain sejak September 2016 saya secara personal sedang mengembangkan
kepariwisataan bahari berbasis rakyat, sebagaimana terpampang pada ilustrasi di
bawah. Yaitu mendiskusikannya secara dikotomis pariwisata pada pulau
berpenghuni dan pulau tak berpenghuni bersama warga Pulau Pari. Bertajuk:
Pariwisata Pulau kecil Berkelanjutan Dalam cakupan Pariwisata Berkelanjutan

11. Page 11 of 15
Mengenalkan kerangka kerja kepariwisataan berkelanjutan berbasis masyarakat di pulau
kecil; bersama warga Pulau Pari 9 September 2016
Ringkasnya: Pariwisata berkelanjutan pada akhirnya masuk pula dalam pemikiran
akademis di Indonesia. Kata berkelanjutan pada awalnya sering diucapkan, dan
diproyek atau diprogramkan dalam berbagai skala kecil oleh kalangan ornop. Sebut

12. Page 12 of 15
saja: pertanian berkelanjutan yang mulai dijargonkan dan diadopsi oleh kalangan
ornop pada jelang akhir 1990-an silam. Ada Seasan, the Southeast Asia Sustainable
Agriculture Network… dst.
Di kalangan pemerintah sepanjang yang saya ketahui sudah mulai berulang kata
berkelanjutan dinyatakan; di sisi global kata berkelanjutan dalam khazanah
pembangunan sudah menjadi adopsi di lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB
sejak 2015 yang lalu – dengan kata SDG, Sustainable Development Goal, sebagai
kelanjutan MDG. Karenanya pariwisata berkelanjutan dapat diperbesar atau
diperkecil lingkup atau cakupannya sesuai gagasan para peminat atau pengembang
kepariwisataan. Keberlanjutan mensyaratkan adanya partisipasi. Partisipasi di sini
adalah partisipasi dalam bentuk keterlibatan total dalam siklus dari ide,
perencanaan, pelaksanaan, Kendali dan evaluasi, dan kembali ke perencanaan
berikutnya, dst. Dalam konteks operasional maka dapat dipadankan dengan nama
komunitas, dan dalam cakupan diskusi di sini adalah pariwisata berbasis komunitas.
Maksudnya, pariwisata yang sejak dininya/ awalnya ditelurkan dan
dikembangbiakkan oleh komunitas, termasuk juga kendali dan juga
penyempurnaannya,
Pengertian pulau kecil
Pengertian pulau kecil menurut Undang-Undang 27 Tahun 2007 adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi)
beserta kesatuan ekosistemnya. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa
karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya
(mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau
induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan
keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi
hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga
sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas
dibandingkan dengan pulau induknya(KKP, 2012; lihat: Direktorat Pendayagunaan
Pulau-Pulau Kecil. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan 2012).
Dalam konteks pariwisata terdapat dua tipe yaitu pulau kecil tidak berpenghuni dan
pulau kecil berpenghuni. Dalam pengembangan pariwisata terdapat Rencana yang
dibuat oleh Pemerintah setempat maupun rencana nasional: yang dalam konteks
partisipasi dapat dikatakan bahwa sifatnya Konvensional, dan Top-down? Hal
serupa terjadi pula di pulau kecil berpenghuni. Pulau kecil tak berpenghuni
populernya disebut sebagai resor; di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta terdapat 7 buah resor.
Rencana pemerintah mengenai kepariwisataan suatu lokasi tertentu biasanya
berjangka waktu pendek, dan menengah. Tetapi ada saja yang dipandang tidak

13. Page 13 of 15
mengakomodasi hal baru, atau tidak mengedepankan suatu potensi. Nah, kondisi
semacam ini yang memunculkan ide atau gagasan dari komunitas, atau dari orang
luar yang ingin mengembangkan suatu potensi yang tidak teridentifikasi dengan baik
oleh pemerintah, maupun dalam rencana pemerintah.
Selain itu saya menyatakan tidak perlu ada konsep carrying capacity pada destinasi
wisata dalam konteks turisme berdurasi singkat sebagaimana yang menjadi
karakter kepariwisataan di Kep. Seribu.
Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam konteks wisata
berdurasi singkat di pulau kecil berpenghuni ialah terdapat prasyarat, yaitu:
Pengakuan Hak atas Tanah. Tanpa terpenuhi prasyarat ini, maka keberlanjutan atau
sustainability kepariwisataan tidak akan panjang. Lebih lanjut, syarat ialah adanya
zonasi, pembagian kewilayahan wisata di luasan lahan pulau kecil berpenghuni.
Karena sangat mungkin masyarakat atau komunitas di pulau berpenghuni ini hanya
akan menjadi pekerja di tanahnya sendiri - yang jelas tanpa daya tidak dapat
mengembangkan inisiatif, juga akses, dan kendali atas dinamika kepariwisataan di
pulau kecil itu, manakala prasyarat dan syarat minimal tidak terpenuhi.
Nah, begitulah singkatnya pengembangan konsep dan kerangka kerja implementasi
kepariwisataan berkelanjutan pada pulau kecil berpenghuni.

14. Page 14 of 15
Lihat juga:
http://www.slideshare.net/biotani/konsep-carrying-capacity-tak-diperlukan-dalam-
pariwisata-berkelanjutan-berdurasi-singkat-di-pulau-kecil
http://biotaniindonesia.blogspot.co.id/
Carrying Capacity tak diperlukan dalam pariwisata [berkelanjutan] berdurasi singkat
di pulau kecil
klik:
http://www.slideshare.net/biotani/konsep-carrying-capacity-tak-diperlukan-dalam-
pariwisata-berkelanjutan-berdurasi-singkat-di-pulau-kecil
Ciledug, Tangerang 15 Maret 2017

15. Page 15 of 15
Lampiran
Sepuluh Destinasi Wisata Prioritas di Indonesia
“Akhirnya bersama Kemko Kemaritiman kita tetapkan 10 destinasi yang kita
akselerasi,” kata Arief dalam konferensi pers di kantor presiden, Jakarta, Kamis
(15/10).
10 destinasi prioritas tersebut adalah, adalah Borobudur, Mandalika (Nusa
Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru
(Jawa Timur), Kepulauan seribu (Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi
(Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan
Tanjung Klayang (Belitung).
“Dan kita harapkan tahun 2016 itu sudah bisa dimulai menjadi awal destinasi-
destinasi yang baru kita revitalisasi,” kata dia.
Pada tahun 2017 menurut Arief Yahya akan ada pembangunan yang lebih banyak
untuk destinasi pariwisata di Indonesia.
(Berita satu 15 Oktober 2015: Pemerintah Programkan 10 Destinasi Wisata Prioritas
di Indonesia)
---o0o---