Hambatan desa wisata 1

Laporan Studi Pustaka (KPM 403)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT
MONA EL SAHAWI
I34120032
Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN
PENGEMBANGANMASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2015

i
PERNYATAAN
Dengam imi saya, menyatakan bahwa Studi Pustaka yang berjudul “Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya Terhadap
Peningkatan Ekonomi Masyarakat” benar-benar hasil karya saya sendiri yang
belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga
manapun dan tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan
oleh pihak lain kecuali sebagai bahan rujukan yang dinyatakan dalam naskah.
Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya
bersedia mempertanggung jawabkan pernyataan ini.
Bogor, Desember 2015
Mona El Sahawi
NIM. I3420032

ii
ABSTRAK
MONA EL SAHAWI. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa
Wisata Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Di bawah
bimbingan TITIK SUMARTI.
Indonesia sendiri memiliki berbagai potensi daya tarik wisata. Oleh karena itu,
berbagai potensi daya tarik wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat
manfaat terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan desa
wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan
pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata
yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri
untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan desanya.
Selanjutnya, kegiatan pengembangan desa wisata dapat memberikan kehidupan
yang standart pada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat
dari tempat tujuan wisata. Peningkatan ekonomi dari pengembangan desa wisata
sendiri dapat berupa dampak langsung dan dampak tidak langsung. Tulisan ini
bertujuan untuk mengidentifikasi konsep partisipasi masyarakat, pengembangan
desa wisata, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata,
pengembangan wisata terhadap peningkatan ekonomi, dan menganalisis
partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap
peningkatan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci: partisipasi, pengembangan desa wisata, peningkatan ekonomi
MONA EL SAHAWI. Community Participation in the Development of Rural
Tourism and Impact on Economic Improvement of The Society. Supervised by
TITIK SUMARTI.
ABSTRACT
Indonesia has a lot of potential tourism attraction. Therefore, potential tourism
attractions are developed, so that it can gain maximum benefit to the community
by making it as a tourism villages. Development of locally based rural tourism
requires awareness and participation of the community itself to continually
innovate and creative in developing their areas. Furthermore, the economic
benefits derived from tourism destinations can provide the life standard of local
residents. Economic improvement of rural tourism development itself can be form
as a direct impact and indirect impact. This paper aims to identify the concept of
community participation, development of rural tourism, community participation
in rural tourism development, rural tourism development for economic
improvement, and analyze community participation in development of rural
tourism and its impact on improving the local economy.
Keywords: participation, development of rural tourism, economic improvement

iii
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT
Oleh:
MONA EL SAHAWI
I34120032
Laporan Studi Pustaka
sebagai syarat kelulusan KPM 403
Pada
Mayor Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2015

iv
LEMBAR PENGESAHAN
Dengan ini menyatakan bahwa studi pustaka yang disusun oleh:
Nama Mahasiswa : Mona Elsahawi
Nomor Pokok : I34120032
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan
Desa Wisata Dan Dampaknya Terhadap
Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan mata kuliah Studi Pustaka (KPM 403)
pada Mayor Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut
Pertanian Bogor.
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Titik Sumarti, MC, MS
NIP: 19610927 198601 2 001
Diketahui oleh,
Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Dr. Ir. Siti Amanah, MSc
NIP. 19670903 199212 2001
Tanggal Pengesahan

vi
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya
penulisan laporan studi pustaka yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi
Masyarakat”, ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan MK Studi Pustaka
(KPM 403) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dapat diselesaikan dengan
baik.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Titik Sumarti MC,
MS sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan
selama penulisan laporan studi pustaka ini berjalan. Penulis pun menyampaikan
ucapan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas doa dan dukungan
selama proses penulisan laporan studi pustaka. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, dan juga
bermanfaat bagi pembaca lain.
Bogor, Desember 2015
Mona El Sahawi
NIM. I34120032

vii
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ ix
DAFTAR TABEL............................................................................................. ix
PENDAHULUAN............................................................................................. 1
Latar Belakang.................................................................................................. 1
Tujuan................................................................................................................ 3
Metode Penulisan.............................................................................................. 3
RINGKASAN DAN ANALISIS PUSTAKA .................................................. 4
1. Barriers To Community Participation In Tourism Development In Island
Destination: Tioman Island........................................................................ 4
2. Local Community Participation in Homestay Program Development in
Malaysia ..................................................................................................... 7
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeng,
Purwobinangun, Paken, Sleman................................................................. 9
4. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa
Wisata Jatiluwuh Tabanan, Bali................................................................. 12
5. Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo
Provinsi Sulawesi Selatan.......................................................................... 16
6. Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based
Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak........................................................................................................ 18
7. Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pemanfaatan Potensi
Ekowisata Bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni ................. 21
8. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Pengembangan Desa Wisata di Depok ........................................ 24
9. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi
Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi....... 26
10. Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat
di Pulau Tidung.......................................................................................... 30
RANGKUMAN DAN PEMBAHASAN.......................................................... 34
Partisipasi Masyarakat...................................................................................... 34
Pengembangan Desa Wisata ........................................................................... 35
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata ........................... 37
Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi......................... 39
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengeloaan Desa Wisata Dan Dampaknya
Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat ................................................... 41
SIMPULAN...................................................................................................... 44
Hasil Rangkuman Pembahasan......................................................................... 44
Kerangka Analisis ............................................................................................. 47
Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian Skripsi................................... 48
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 49

viii
LAMPIRAN...................................................................................................... 53
Riwayat Hidup .................................................................................................. 53

ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Hubungan Antar Konsep Jurnal 1 .................................................. 6
Gambar 6. Hubungan Antar Konsep Jurnal 6.................................................. 20
Gambar 10. Hubungan Antar Konsep Jurnal 10 .............................................. 32
Gambar 12. Kerangka Analisis.......................................................................... 52
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Variabel jurnal 1................................................................................. 6
Tabel 3. Variabel junral 3................................................................................. 12
Tabel 10. Variabel jurnal 10............................................................................. 33

1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Di
Indonesia, industri pariwisata mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2008
kepariwisataan Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar Rp. 153,25 trilyun atau 3,09% dari total PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB
pariwisata pun sejak tahun 2001 selalu menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih
tinggi dibandingkan PDB nasional. Walaupun masih menunjukkan angka sementara,
pada tahun 2009 pertumbuhan PDB pariwisata mencapai 8,18%, sedangkan PDB
nasional hanya 4,37%. Pada tahun yang sama, devisa dari pariwisata merupakan
kontributor terbesar ketiga devisa negara, setelah minyak dan gas bumi serta minyak
kelapa sawit. Peringkat ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejak
tahun 2006 yang hanya menempati peringkat ke-6 dari 11 komoditi sumber devisa
Negara (BPS 2010)1. Data lainnya menunjukkan bahwa dari tahun 2000 hingga
tahun 2014 BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke
Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2014 mencapai 9
435 411 orang2.
Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah
diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan
dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong
ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat,
memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup3. Salah satu prinsip kepariwisataan
yang terkandung dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan
dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan
melestarikan daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib,
bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
Keikutsertaan masyarakat juga dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam UU RI
No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pembangunan
kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan
memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan
lokal, nasional dan global. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di
tingkat lokal memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan
kepariwisataan.
1 http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3844/3474 [diakses pada 16 November
2015]
2 http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1394 [diakses pada 24 Oktober 2015]
3 http://journal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/view/48.[diakses pada 24
Oktober 2015]

2
Potensi daya tarik wisata baik yang bernuansa alam maupun budaya pada
umumnya berada di pedesaan, seiring dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang
sebagian besar berada di pedesaan. Oleh karena itu, berbagai potensi daya tarik
wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya terkait
potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan desa wisata. Mengingat
wisatawan dalam perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai kebutuhan baik
barang maupun jasa. Masyarakat di pedesaan yang telah merasakan manfaat dari
kunjungan wisatawan ke daerahnya, tentu akan berusaha menjaga lingkungan untuk
tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya. Karena apabila lingkungan alam dan
budayanya rusak, tentu wilayahnya tidak akan lagi diminati oleh wisatawan. Hal ini
tentunya akan berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Dengan demikian,
maka melalui pengembangan desa wisata, lingkungan alam dan budaya setempat
akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat akan berusaha menjaga
dan memelihara lingkungannya untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya
(Soekarya 2011).
Seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan secara global, maka
dibidang pariwisata terjadi pula kecenderungan perubahan dari pariwisata yang
eksploitatif ke arah pariwisata yang berkelanjutan. Ekowisata merupakan pariwisata
alternatif yang timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan terhadap bentuk
pariwisata yang kurang memperhatikan dampak sosial dan ekologis, dan lebih
mementingkan keuntungan ekonomi dan kenyamanan manusia semata (Fennel, 1999
dalam Nugraheni, 2002). Disamping itu pengembangan desa wisata menjadi relevan
seiring terjadinya pergeseran model pembangunan pariwisata yang lebih
memperhatikan aspek sosial dan ekologis serta pembangunan ekonomi kerakyatan
masyarakat pedesaan. Seperti dilaporkan oleh World Tourism Organization (WTO)
pada tahun 1995 menunjukkan bahwa telah muncul perkembangan wisata alternatif
yang dipandang lebih menghargai lingkungan alam dan penghargaan kepada
kebudayaan.4
Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata,
yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan
tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan
lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu
bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan
dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi
yang berlaku. Pengembangan desa wisata didasarkan pada pemenuhan kepuasaan
wisatawan yang tidak hanya didapat dari fasilitas modern pariwisata tetapi juga
interaksi dengan lingkungan dan komunitas lokal yang memiliki kekhasan tersendiri.
Pengelolaan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan
partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam
mengembangan wilayah desanya yang dijadikan sebagai desa wisata. Menurut Cohen
dan Uphoff (1979) peran atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilihat
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan atau pemanfaatan,
4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_209132.pdf. [Diakses pada24 Oktober 2015]

3
pengawasan, menikmati hasil dan evaluasi5. Selain itu aspek akan syarat-syarat
tumbuhnya partisipasi dalam masyarakat juga menjadi suatu hal yang perlu
diperhatikan seperti adanya kesempatan, kemampuan dan kemauan (Slamet 2003).
Sehingga perlu diketahui, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dan pengaruhnya
terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.
Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan studi pustaka berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi
Masyarakat” ini adalah melakukan penelusuran data sekunder yang akan digunakan
dalam penyusunan proposal penelitian. Adapun rincian tujuan penelitian ini yaitu:
a. Mengidentifikasi konsep partisipasi.
b. Mengidentifikasi konsep pengembangan desa wisata.
c. Mengidentifikasi konsep partisipasi dalam pengembangan desa wisata.
d. Mengidentifikasi konsep pengembangan desa wisata terhadap peningkatan
ekonomi.
e. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan
dampaknya terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.
Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam proses penyusunan studi pustaka terkait
partisipasi masyarakat dan pengembangan desa wisata ini menggunakan metode
analisis data sekunder dengan mengumpulkan beragam bahan referensi hasil
penelitian ataupun text books sebagai penambah wawasan dan teori. Bahan referensi
hasil penelitian dapat berupa skripsi, artikel-jurnal, laporan proceeding, thesis,
ataupun disertasi baik nasional maupun internasional. Selanjutnya kajian pustaka
diringkas, dilakukan analisis dan sintesis berdasarkan teori sehingga menjadi suatu
tulisan ilmiah yang berisi tinjauan teoritis tinjauan faktual dari hasil pembahasan.
Studi pustaka ini juga menghasilkan kerangka pemikiran serta pertanyaan penelitian
yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
5
Nasdian, FT. 2012. Pengembangan Masyarakat. Bogor [ID]: IPB Press.

4
RINGKASAN PUSTAKA
1. Judul : Barriers To Community Participation In Tourism
Development In Island Destination; Tioman Island
Tahun : 2013
Jenis Pustaka : Jurnal
Bentuk Pustaka : Digital
Nama Jurnal : Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts
Volume (edisi):hal : ISSN 1985-8914 - Vol. 5 Issue 1
Nama Penulis : Nor Azah Mustapha, Inoormaziah Azman, Yahaya
Ibrahim
Alamat URL :
http://www.jthca.org/Download/pdf/V5%20IS1/chap%205.pdf
Tanggal Akses : 29 September 2015
Ringkasan
Penelitian ini menjelaskan tentang konsep partisipasi masyarakat dalam
pembangunan pariwisata yang dimulai di beberapa negara maju. Selain itu,
dijelaskan juga bahwa penerapan konsep ini tidak terlepas dari segala
permasalahan yang dapat mempengaruhinya. Seperti adanya hambatan dalam
pengembangan wisata di pulau tujuan. Tulisan ini menggambarkan serta
menjelaskan bagaimana hambatan partisipasi masyarakat yang terjadi dalam
pengembangan pariwisata di Pulau Tioman, Malaysia. Penelitian ini menggunakan
metode studi kuantitatif melibatkan 345 orang lokal di beberapa desa yang terletak
di pulau tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hambatan
internal (budaya/cultural) dan eksternal (operasional dan struktural) yang
menghambat partisipasi masyarakat. Selain itu, ditemukan bahwa cuaca juga
merupakan penghalang eksternal yang dilihat oleh masyarakat. Karena mereka
dipisahkan di beberapa desa dan sebagian besar bergantung pada transportasi air,
kondisi cuaca mempengaruhi gerakan mereka untuk berpartisipasi dalam
pengembangan pariwisata di pulau tersebut.
Partisipasi lokal sangat penting untuk keberhasilan industri pariwisata karena
mereka dapat dianggap sebagai salah satu produk pariwisata dan masukan mereka
dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata harus menjadi titik
fokus (Choi & Sirikaya 2005). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa masyarakat setempat gagal berpartisipasi dan bahkan memaksimalkan
manfaat dari pariwisata (Scheyvens 2003; Perancis 1998). Dalam mengorganisir
fakta yang berkaitan dengan hambatan partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan pembangunan pariwisata di negara berkembang, (Tosun
2000) telah membagi mereka menjadi tiga judul utama: (i) keterbatasan
operasional, (ii) keterbatasan struktural dan, (iii) keterbatasan budaya. Sebagian
besar keterbatasan ini terjadi di negara berkembang meskipun mereka tidak ada di
setiap tujuan wisata.

5
Keterbatasan operasional meliputi sentralisasi publik Administrasi pariwisata,
kurangnya koordinasi dan kurangnya informasi. Untuk keterbatasan struktural,
diantaranya sikap profesional, kurangnya keahlian, dominasi elit, kurangnya
sistem hukum yang tepat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan biaya
yang relatif tinggi dan kurangnya sumber daya keuangan. Terakhir, keterbatasan
budaya mencakup wilayah terbatasnya kapasitas masyarakat miskin, apatis, dan
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat.
Hambatan budaya adalah rintangan tertinggi yang membatasi partisipasi
masyarakat. Temuan baru menunjukkan bahwa cuaca penghalang lain yang
menghambat partisipasi masyarakat lokal karena mereka dipisahkan di beberapa
desa dan sebagian besar bergantung pada transportasi air. Temuan menunjukkan
bahwa budaya merupakan faktor internal, sementara operasional dan struktural
adalah hambatan eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat.
Hambatan internal terkait dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh
masyarakat setempat sementara hambatan eksternal berada di luar yurisdiksi
mereka. Dalam rangka mendorong partisipasi lokal, semua pemangku kepentingan
yang terlibat dalam pengembangan pariwisata perlu bekerja sama. Untuk faktor
internal yaitu hambatan budaya, masyarakat setempat harus memiliki semangat
untuk mengubah sikap mereka dan melihat pariwisata sebagai sesuatu yang
memotivasi mereka. Selain itu, masyarakat setempat juga harus mengatasi
keterbatasan kapasitas bagi mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat setempat
perlu menyadari hak-hak mereka untuk menyuarakan pendapat terkait lingkungan
hidup mereka karena mereka adalah salah satu yang akan terkena dampak
pembangunan pariwisata. Untuk faktor eksternal yaitu hambatan operasional dan
struktural, pemangku kepentingan lain lokal, sektor swasta, serta LSM perlu
mengubah persepsi mereka dan menciptakan ruang bagi masyarakat lokal untuk
berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Prinsip pembagian kekuasaan
perlu dilakukan untuk mengembangkan pulau dengan cara yang berkelanjutan
yang dapat memuaskan setiap pihak yang terlibat.
Analisis
Hasil pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya sembilan faktor
penghambat yang dirumuskan kedalam beberapa tipe-tipe hambatan seperti; Tipe
hambatan operational: 1). Keengganan pemegang saham terhadap berbagi
kekuasaan, 2). Sentralisasi administrasi publik, 3). Kurangnya informasi; Tipe
Hambatan structural: 4). Dominasi Elite, 5). Kurangnya sumber daya keuangan,
6). Sikap profesional, 7). Kurangnya hukum yang sesuai sistem; Tipe hambatan
cultural: 8). Terbatasnya kemampuan masyarakat orang miskin 9). Apatis dan
rendahnya tingkat kesadaran di komunitas lokal. Namun, dalam jurnal tersebut
tidak dijelaskan secar lebih jauh siapa-siapa saja pihak eksternal yang bepengaruh
terhadap partisipasi masyarakat serta budaya apa yang mengekang mereka untuk
ikut serta, dan secara lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat.

6
Gambar 1. Hubungan Antar Konsep Jurnal 1.
Tabel 1. Daftar Variabel Jurnal 1
Variabel Sub Variabel Fakta Pendukung
Hambatan
Operational
Sentralisasi
Administrasi Publik
Kurangnya partispasi masyarakat dalam
kegiatan perencanaan karena hampir
semua perencanaan pariwisata di pulau
yang sedang dilakukan dan
dilaksanakan oleh TDA (pihak swasta)
dengan kerjasama dari kota dan negara.
Hambatan Struktural Sikap Profesionalisme para profesional tampaknya merasa
bahwa ide dan pekerjaan mereka lebih
baik dari orang lokal yang mungkin
memiliki tingkat pendidikan yang
rendah sebagaimana tercantum dalam
profil demografis, sehingga masyarakat
kurang diikutsertakan.
Hambatan Kultural 1. Faktor apatis
2. Rendahnya tingkat
kesadaran
1. Bagi masyarakat setempat, mereka
merasa bahwa mereka mendapatkan
kurang mendapatkan dari
pengembangan pariwisata karena
mereka melihat investor yang
mendominasi bisnis di tanah mereka
sendiri.
2. terbatasnya kapasitas masyarakat
miskin untuk berpartisipasi dalam
pengembangan pariwisata, karena
pada umumnya usaha masyarakat
berskala kecil dan menengah dengan
sumber daya manusia yang terbatas.
Partisipasi
Masyarakat
keikutsertaan
masyarakat dalam
pengambilan
keputusan
partisipasi masyarakat menghadapi
hambatan seperti peluang terbatas
untuk berpartisipasi yang
mempengaruhi proses pengambilan
keputusan dalam pengembangan
pariwisata.
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Hambatan Operational
Hambatan Structural
Hambatan Cultural
Partisipasi
Masyarakat
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

7
2. Judul : Local Community Participation in Homestay Program
Development in Malaysia
Tahun : December 2011
Nama Jurnal : Journal of Modern Accounting and Auditing
Volume (edisi):hal : ISSN 1548-6583, Vol. 7, No. 12, 1418-1429,
Nama Penulis : Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohd Yusop Hadi, Mohamad
Zaid Mustafa, Amran Hamzah, Zainab Khalifah, Nor Haniza
Mohamad
Alamat URL : http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/
Upfile/2/29/2012/2012022905846383.pdf
Tanggal Akses : 12 Oktober 2015
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan bagaimana industri pariwisata merupakan penghasil
ekonomi terbesar kedua di kota butor Malaysia tahun 2008 dalam sektor
manufaktur ekonomi. Pemerintah telah mengakui industri pariwisata di Malaysia
sebagai mesin untuk ekonomi, sosial, politik dan pembangunan ekologi, terutama
di daerah pedesaan. Program Homestay secara aktif dipromosikan oleh
Departemen Pariwisata sebagai jenis wisata berbasis masyarakat di Malaysia.
Disadari oleh pemerintah sebagai katalis untuk pedesaan dalam pengembangan
masyarakat, khususnya dari perspektif sosial-ekonomi.
Mengembangkan kemampuan masyarakat lokal merupakan komponen
penting dalam memastikan apakah proyek pengembangan pariwisata
menguntungkan bagi masyarakat. Jika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara
aktif dalam berpartisipasi, pihak ketiga bisa dengan mudah memanipulasi mereka,
sehingga akan adanya dominasi eksternal pada pengembangan pembangunan
pariwisata. Oleh karena itu, penelitian deskriptif ini mengeksplorasi motivasi
masyarakat lokal khususnya para perempuan dan pemuda yang terlibat dalam
Program Homestay dan kesiapan kalangan lokal masyarakat, serta kesesuaian
pelatihan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang ditujukan dalam
memberdayakan masyarakat lokal.
Peran stakeholder yaitu harus memikirkan strategi dan program untuk yang
cocok untuk mendorong kaum muda berpartisipasi dalam Program Homestay.
Pendapatan dan lingkungan merupakan faktor motivasi utama untuk menjadi
operator homestay dalam program ini. Rencana jangka panjang yang tepat adalah
suatu hal penting, yang perlu stakeholder lakukan fokus pada bagaimana
mempertahankan program dan memberdayakan masyarakat. Indikator
keberhasilan dari peningkatan kapasitas masyarakat meliputi partisipasi lokal,
pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat, kepemimpinan, struktur
masyarakat, rasa kebersamaan, dan kemitraan eksternal. Sukses di daerah-daerah

8
tersebut akan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif dari Program
Homestay di Malaysia.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah pertama menjelaskan beberapa faktor
yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program homestay seperti faktor
jenis kelamin, umur, pendapatan, dan motivasi yang menunjukkan profil
responden yang telah berpartisipasi dalam program homestay. Temuan ini
merupakan item- item yang termasuk ke dalam faktor Internal. Pada temuan 2,
adanya faktor kesiapan dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan antara
masyarakat lokal, bagian ini berfokus pada kesiapan operator homestay. Para
responden ditanya tentang pengetahuan mereka tentang perencanaan dan operasi
program homestay, keterampilan yang mereka peroleh untuk menjalankan
program dan juga sikap mereka terhadap program. Pada temuan ke 3 yaitu melihat
dari perspektif hasil kelayakan pelatihan diperoleh dari komunitas lokal. Bagian ini
berfokus pada kesesuaian program pelatihan dan efektivitasnya dalam
meningkatkan kapasitas operator homestay.
Analisis
Jurnal tersebut memaparkan bagaimana program homestay itu memiliki
dampak social dan ekonomi untuk masyarakat. Faktor motivasional yang
merupakan faktor internal memegang peranan penting dalam meningkatkan
paritisipasi masyarakat yaitu terkait dengan peningkatan pendapatan yang bisa
diraih oleh pihak-pihak yang ikut serta secara aktif, namun disisi lain terkait
dengan kapasitas masyarakat dalam menyediakan homestay juga perlu
diperhatikan karena kedepannnya secara langsung mereka harus mengetahui
standarisasi dan perencanaan pengelolaan homestay yang dikelola. Namun, konsep
perencaan jangka panjang yang dijelaskan dalam junal tersebut tidak dijabarkan
sama sekali sehingga tidak ada gambaran seperti apa komponen perencanaan
jangka panjang yang perlu diterapkan di wilayah tersebut.
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan
Partisipasi
Masyarakat
Kapastitas
masyarakat
Faktor
Motivasional
Pelatihan

9
Faktor Motivasional Peningkatan
pendapatan
Kebanyakan peserta yang ikut serta
dalam program adalah untuk
mendapatkan penghasilan tambahan.
Hampir 54% dari responden
mengatakan bahwa mereka bergabung
karena faktor pendapatan.
Kapasitas masyarakat Peningkatan aspek
pengetahuan, sikap,
dan keterampilan
keterampilan yang paling perlu
ditingkatkan di masa depan adalah
kemampuan komunikasi bahasa Inggris,
keselamatan dan pertolongan pertama
sangat penting dan perlu tindakan
segera dari para pemangku kepentingan.
Komunikasi merupakan hal yang
penting bagi turis karena kebanakan
dari mereka ingin mendapatkan
pengalaman sebanyak mungkin.
Pelatihan Kemampuan
perencanaan dan
pengeloaan
Stakeholder, terutama instansi
pemerintah
yang terlibat dalam program pelatihan,
harus menekankan perencanaan
pelatihan dan manajemen, dan juga
membuat
sumber informasi lebih mudah tersedia
untuk para peserta.
Partisipasi masyarakat Keikutsertaan dalam
program
Program homestay gagal karena
kurangnya partisipasi lokal, lokal
kepemimpinan, pengetahuan dan
keterampilan, perencanaan yang buruk,
struktur komunitas yang tidak jelas.
Oleh karena itu, perencanaan jangka
panjang yang tepat merupakan
komponen penting mempertahankan
program dan memberdayakan
masyarakat.
3. Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata
Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman
Tahun : 2011
Nama Jurnal : SEPA

10
Volume (edisi):hal : Vol. 7 No.2 ISSN : 1829-9946, halaman: 91-101
Nama Penulis : Eko Murdiyanto
Alamat URL : http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/04-
Eko-Murdiyanto-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-
Pengembangan-Desa-Wisata-Karanggeneng-Purwobinangun-
Pakem-Sleman.pdf.
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan bagaimana kondisi suatu desa biasa menjadi desa
wisata akan memberi dampak baik aspek ekonomi maupun sosial budaya. Oleh
karena itu perlu dilihat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Karanggeng dalam
mengembangkan desa wisata dan arah pengembangan Desa Wisata Karanggeneng
bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Optimalisasi suatu wilayah atau desa
dewasa ini mulai banyak dilakukan orang.
Salah satu optimalisasi desa dilakukan dengan mengubah desa biasa menjadi
desa wisata. Dalam bentuk ini dilakukan pengembangan pariwisata yang tidak
dilepaskan dari ciri kegiatan masyarakat perdesaan yang telah ada, baik aspek
ekonomi maupun sosial budaya. Dalam pengembangan Dusun Karanggeneng
menjadi desa wisata, selain dilakukan identifikasi terhadap unsur-unsur yang ada
di desa juga harus diikuti dengan pemahaman terhadap karakteristik serta tatanan
sosial budaya masyarakat. Pemahaman ini dilakukan agar dapat ditemukan dan
dikenali karakter dan kemampuan masyarakat Desa Karanggeneng yang dapat
dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut. Dengan
menemukan dan mengenal karakter dan kemampuan masyarakat dapat ditentukan
jenis dan tingkatan pemberdayaan masyarakat agar tepat dan berhasil guna.
Disamping itu juga untuk menemukan dan mengenali tingkat kesediaan
masyarakat menerima kegiatan wisata yang akan dikembangkan di wilayah
tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
Desa Wisata Karanggeneng memiliki potensi yang besar dalam sejarah,
lingkungan alam atau kondisi geografis dan bentang alam, Sosial ekonomi dan
budaya dan Arsitektur dan struktur tata ruang bagi pengembangan desa wisata.
Terkait partisipasi, masyarakat masih ‘malu-malu’ untuk berpartisipasi dalam
pemikiran, tenaga dan materi untuk pengembangan desa wisata namun siap untuk
berpartisipasi apabila diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi. Desa
Wisata Karanggeneng dalam kegiatannya berbasis pada pengelola dan pemuda
karang taruna.
Analisis
Jurnal ini memaparkan perlunya identifikasi terhadap unsur-unsur yang ada di
desa harus diikuti pemahaman terhadap karakteristik serta tatanan sosial budaya
masyarakat wilayah tersebut untuk menjadi desa wisata. Desa sebagai produk
wisata mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan
wisata, baik aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya. Secara

11
esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan
kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi
sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian aktivitas pariwisata yang
terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa.
Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi yang
berdasarkan inisiatif masyarakat dalam pemikiran atau mengemukakan pendapat
masih kurang, dan warga masih banyak yang tidak mau menjadi pengurus. Namun,
dari segi keinginan warga untuk mengembangkan wilayahnya untuk menjadi desa
wisata dan sumbangan berupa tenaga cukup besar. Hal tersebut menunjukkan
bahwa warga memang memiliki keinginan untuk mengembangkan desa menjadi
desa wisata, namun perlu pendekatan kuat dari pengelola agar warga bersedia
menjadi pengurus dari desa wisata itu sendiri. Jurnal tersebut memperlihatkan
partisipasi dari masyarakat yang masih relative rendah, namun dalam jurnal tidak
disebutkan faktor-faktor apa saja yang membuat pasrtisipasi masyarakat lemah
baik itu dari faktor eksternal maupun internalnya.
Arah Pengembangan
Pengembangan Atraksi
DesaPotensi Wilayah
Pengembangan paket
wisata
Partisipasi masyarakat
: Saling mempengaruhi
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

12
Potensi Wilayah Sumberdaya Alam
Desa Wisata
Air bagi warga Karanggeneng
merupakan berkah nyata dari Dewi Sri,
dewi yang bercocok tanam dalam
kepercayaan Hindu. Ini berawal sejak
ditemukannya kembali tiga belik
(sumber mata air) di Desa Wisata
Karanggeneng yakni belik Nyamplung,
belik Kepepet, dan Kemantren Belanda.
Arah Pengembangan Pengembangan
kegiatan wisata oleh
masyarakat
Pelaku wisata, baik penginapan, paket
pertanian, industri kecil, dan kesenian.
Pelaku wisata akan memperoleh
tambahan modal dari kunjungan wisata,
baik modal dalam bentuk finansial
karena produksinya dapat dipasarkan
dan modal kerja lainnya karena
produksi industri kecilnya terus
bergulir.
Partisipasi masyarakat Keikutsertaan
masyarakat dalam
pengembangan atraksi
desa
Kegiatan industri rumahtangga. Dalam
kegiatan ini wisatawan diajak untuk
terlibat secara langsung dalam prose
produksi pembuatan industri
rumahtangga, seperti pembuatan gula
kelapa, pembuatan makanan ringan,
pembuatan industri rumahtangga
lainnya. Kegiatan ini dilakukan mulai
dari tahap persiapan, proses produksi
sampai pada pengemasan produk jadi
4. Judul : Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi
Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan,
Bali
Tahun : 2013
Nama Penulis : Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni
Nama Jurnal : Jurnal Kawistara
Volume (edisi):hal : Volume 3, Nomer 2, halaman: 117-226
Alamat URL : http://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251

13
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan bagaimana pengembangan desa wisata
membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap
pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan
tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat. Penelitian
ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa
wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan
partisipasi masyarakat lokal. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan di desa wisata
Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif.
Tulisan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jatiluwih
mengaku tidak dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Keterlibatan
masyarakat lokal dalam tahap implentasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat
minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan
usaha-usaha berskala kecil. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan
adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam
melakukan pengawasan masih minim. Alasannya, karena perencanaan
pengembangan dilakukan oleh pemerintah secara top-down, sehingga masyarakat
tidak berkompetensi untuk melakukan pengawasan, di samping itu pengawasan
oleh masyarakat dimaknai oleh pemerintah sebagai tindakan memata-matai
program yang dilakukan pemerintah sehingga berujung terjadinya konflik.
Penetapan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dinilai
strategis terutama sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam
pelestarian sumber daya yang berbasis kekuatan nilai-nilai budaya yang ada,
mendorong pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Desa
Wisata belum berpihak kepada masyarakat Jatiluwih. Contohnya, sawah dan
petani merupakan aset pariwisata yang dijual untuk kepuasan wisatawan. Namun,
pengembangan desa wisata tidak berpihak kepada kehidupan petani. Petani tetap
miskin sementara investor meraup keuntungan besar dari aktivitas pariwisata ini.
Padahal, jika tidak ada sawah dan petani pariwisata di Jatiluwih tidak akan
berkembang. Kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis
(investor). Investor dibiarkan membangun fasilitas wisata berupa vila di tengah
hutan berdekatan dengan Pura Luhur Petali.
Analisis
Penelitian ini menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan
pengawasan menggunakan pedoman hidup masyarakat yang dianut. Akan tetapi,
dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata banyak sekali tantangan yang

14
muncul dari pihak atas, yaitu pihak pemerintah dalam melibatkan masyarakat
terkait pengelolaan desa wisata di wilayahnya. Tergambar dengan jelas bahwa
dalam praktek pengembangan desa wisata di wilayah ini masih mengutamakan
faktor ekonomi yang menguntungkan pihak investor dan pihak eksternal lainnya,
sedangkan masyarakat lokal khususnya petani yang notabene mendiami wilayah
tersebut tetap miskin karena tidak diberdayakan. Hal tersebut sangat bertolak
belakang pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan
peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan
manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal.
Jurnal ini tidak dijelaskan faktor internal dari masyarakat di wilayah
tersebut yang menyebabkan mereka terhambat dalam proses partisipasi
pengembangan desa wisata. Faktor yang lebih menonjol yang intervensi pihak luar
yaitu pemerintah memalui kebijkan yang lebih fokus pada aspek ekonomi
sedangkan aspek budaya, lingkungan dan social yang terabaikan. Kelebihan dari
jurnal ini adalah menyajikan sebuah kerangka pengelolaan desa wisata berbasis
masyarakat yang melibatkan seluruh pihak, dari pemerintah, swasta, masyarakat
local yang selanjutnya membentuk badan pengelola dan berbagai kelompok sub-
divisinya dengan berbagai peraturan adat dan agama yang dianut oleh masyarakat
Bali dalam pelaksanaannya.
Pengembangan Desa Wisata
Berdasarkan THK (Tri Hita
Karana))
Pemerintah Masyarakat
lokal
Swasta
Badan Pengelola
Kelompok
hiburan
Kelompok
akomodasi
Kelompok
seni
pertunjukan
Kelompok
pedagang
Kelompok sadar
wisata
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

15
Pengembangan Desa
Wisata
Filosofi tri hita karana Tri hita karana adalah falsafah hidup
berdasarkan agama Hindu yang
mengajarkan perlunya hubungan
harmonis antara manusia dengan
Tuhan (parahyangan), dengan
sesamanya (pawongan), dan dengan
alam lingkungannya (palemahan) guna
mencapai kesejahteraan lahir batin;
Swasta Pengembangan
kelompok usaha
bersama masyarakat
Sawah dan petani merupakan aset
pariwisata yang dijual untuk kepuasan
wisatawan. Namun, pengembangan
desa wisata tidak berpihak kepada
kehidupan petani. Petani tetap miskin
sementara investor meraup keuntungan
besar dari aktivitas pariwisata ini.
Padahal, jika tidak ada sawah dan petani
pariwisata di Jatiluwih tidak akan
berkembang.
Pemerintah penataan dan
konservasi lingkungan
fisik kawasan yang
menjadi ciri khas desa
wisata
Pembangunan vila tersebut telah
melanggar radius kesucian pura (kurang
dari dua kilometer dari Pura Luhur
Petali) dan melanggar Peraturan Bupati
Tabanan Nomor 9 tahun 2005
khususnya pasal 14 ayat (5). Lokasi dan
desain vila nampak arogan dan kontras
dengan lingkungan sekitar
Masyarakat lokal Badan pengelola Masuknya kaum kapitalis dalam
pengembangan desa wisata membangun
area kompetisi ekonomi. Kompetisi
tidak saja dalam perebutan lapangan
pekerjaan juga dalam hal modal.
Kelompok kapitalis lokal bersaing
dengan pemodal kuat dari luar desa
bahkan berasal dari luar Bali. Jika
kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan
ketidakadilan ekonomi antara
masyarakat lokal dengan pendatang.

16
5. Judul : Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung
Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun : 2011
Nama Jurnal : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Volume (edisi):hal : Vol. 22 No. 1, halaman: 49-64
Nama Penulis : Andi Maya Purnamasari
Alamat URL : http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131808675/Jurnal-
Kepatihan.pdf.
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Toddabojo melalui konsep
pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Tantangan utama adalah belum adanya
kapasitas yang cukup pada masyarakat untuk secara mandiri dapat mengelola
pembangunan di daerahnya termasuk pembangunan pariwisata berbasis
masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengembangan
masyarakat. Berdasarkan agenda UNDP dan WTO (2000) untuk pariwisata
berkelanjutan, terlihat bahwa pariwisata berbasis masyarakat fokus pada dampak
sosial-budaya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: mengenali, mendukung, dan
mempromosikan kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata; melibatkan anggota
masyarakat dari awal dalam semua aspek; menggalakkan kebanggaan masyarakat;
meningkatkan kualitas hidup; menjamin kelestarian lingkungan; mempertahankan
karakter unik dan budaya daerah setempat; pembelajaran lintas budaya;
menghormati perbedaan budaya dan menghargai martabat manusia;
mendistribusikan manfaat secara merata di antara anggota masyarakat; kontribusi
pendapatan untuk kegiatan masyarakat.
Melalui produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah
mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan
produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan
produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat
menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut
peningkatan kualitas masyarakat harus menjadi perhatian utama, misalnya dengan
melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang cara menghasilkan nilai tambah dari
produk pertanian dan peternakan, serta pelatihan terkait pengembangan pariwisata,
sehingga pada akhirnya mampu menciptakan produk- produk kepariwisataan yang
mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar internasional.
Analisis
Penelitian ini memaparkan mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah
yang bisa dijadikan sebagai desa wisata, namun masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk mengelolanya sehingga perlu diketahui caranya agar

17
kesejahteraan masyarakat meningkat melaui konsep pemberdayaan. Kriteria
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dibagi menjadi 3 kriteria utama
yaitu, kriteria ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Kriteria ekonomi terdiri
dari; (1) membuka kesempatan dan pekerjaan dengan kegiatan ekonomi baru, (2)
tidak menghilangkan kegiatan ekonomi yang sudah ada, (3) menciptakan
hubungan ekonomi antar sektor, (4) meningkatkan taraf hidup dan memberikan
manfaat pada masyarakat local, (5) memberikan kontribusi untuk kegiatan
masyarakat, (6) menyediakan pasar untuk melibatkan masyarakat dalam promosi
barang dan jasa wisata, (7) peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum.
Kriteria sosial budaya terdiri dari; (1) melibatkan masyarakat dalam setiap
tahap perencanaan, (2) menciptakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat
lokal, (3) mendukung peranan lembaga masyarakat, (4) menciptakan kebanggaan
masyarakat dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata, (5) melestarikan
keunikan budaya dan karakteristik lokal, (6) memberi nilai tambah pada budaya
lokal, (7) menawarkan barang dan jasa wisata yang bertanggung jawab terhadap
kehidupan sosial dan lingkungan. kriteria lingkungan yaitu; (1) memanfaatkan
sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi tidak mengeksploitasi, (2)
memperkecil dampak lingkungan, (3) meningkatkan konservasi sumber daya alam
dan lingkungan, (4) merefleksikan hasil monitoring untuk menjamin keberlanjutan
dan keseimbangan lingkungan hidup dan sumber daya. Dari sekian kriteria
tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa daerah Toddabojo
sudah sesuai dengan kriteria desa wisata, namun dari segi pelibatan masyarakat
dalam perencanaan dan membuat masyarakat merasa memiliki wilayah tersebut,
dan penyediaan pasar belum bisa tercapai. Penelitian tersebut tidak menjelaskan
secara lebih jauh kapasitas apa saja yang belum dimiliki oleh masyarakt yang perlu
ditingkatkan, karena kedepannya akan berpengaruh terhadap kegiatan partisipasi
masyarakat sendiri. Kemudian dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan
pnedekatan yang sebelumnya digunakan dalam penelitian di daerah lain dan di
adopsi di wilayah Toddabajo, namun peru diperhatikan apakah karakteristik
wilayah dan masyarkatnya sesuai dan cocok dengan pendekatan yang digunakan.
Kriteria
ekonomi
Prinsip Pengembangan
Pariwisata berbasis
masyarakat(KampungWisata
Petanian Toddobajo)
Kriteriasosial
budaya
Kriteria
lingkungan
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

18
Kriteria ekonomi Membuka
Kesempatan dan
Pekerjaan Dengan
Kegiatan Ekonomi
Baru
Penduduk Kampung Toddabojo,
sebagian besar bermatapencaharian
sebagai petani, dan hingga saat ini
masih menjadikan kegiatan pertanian
sebagai sektor utama dalam kegiatan
ekonomi. Meskipun sebagian besar
masyarakat tidak memiliki pengalaman
apapun di bidang pariwisata, dengan
bekal pelatihan yang diadakan oleh
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP
Nagauleng) selain bertani, beberapa
sudah dapat menjadi pemandu wisata,
Kriteria sosial budaya Pelibatan masyarakat
dalam setiap tahap
perencanaan
Saat ini masyarakat mulai terlibat dalam
kegiatan pariwisata, namun belum
seluruhnya, sebagian hanya terlibat
dalam menjaga kelestarian lingkungan
dan perbaikan kondisi lingkungan.
Sebagian lainnya, yang mengikuti
pelatihan di LKP Nagauleng, terlibat
dalam kegiatan kesenian dan produksi
kerajian, namun secara umum
masyarakat Kampung Toddabojo belum
terlibat pada tahap perencanaan
pariwisata di daerahnya.
Kriteria lingkungan Pemanfaatan sumber
daya alam secara
berkelanjutan
pemanfaatan sumber daya alam di
Kampung Wisata Toddabojo hanya
sebatas untuk memenuhi kebutuhan
pangan, pemanfaatan sumber daya air
untuk keperluan sehari-hari dan irigasi,
dan memanfaatkan panorama alam yang
indah untuk kegiatan wisata.
Pemanfaatan sumber daya alam masih
dalam batas sewajarnya dan tidak
berlebihan.
6. Judul : Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep
Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
Tahun : 2015
Nama Jurnal : Jurnal Ruang

19
Volume (edisi):hal : Volume 1 Nomor 2, ISSN 1851-3881, halaman: 61-70
Nama Penulis : Muhammad Syafi’I, Djoko Suwandono
Alamat URL : http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/85
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan penelitian yang bertujuan untuk memberikan
rekomendasi strategi pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan
pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan pendekatan
Community Based Tourism (CBT). Desa Bedono merupakan salah satu desa di
wilayah pesisir Kabupaten Demak yang memiliki potensi wisata mangrove dan
wisata religi, dengan adanya komunitas mangrove bahari dan komunitas nelayan
Monosari yang sangat potensial dalam pengembangan berbasis masyarakat.
Community Based Tourism merupakan konsep untuk mengelola dan
mengembangkan daerahnya sendiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal dan keberlanjutan kebudayaan lokal dan sumberdaya alam. Pada penelitian
ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan dibagi dalam tiga kegiatan
yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan maka diperoleh strategi
pengembangan desa wisata Bedono yang direkomendasikan yaitu: (1) melibatkan
masyarakat didalam pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan juga evaluasi, (2) mengembangkan program desa wisata yang
khas sesuai potensi alam dan budaya masyarakat, (3) membentuk lembaga atau
organisasi masyarakat untuk pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, (4)
membangun koordinasi antara pemerintah dan juga kelompok masyarakat dengan
peningkatan kapasitas lembaga desa wisata, (5) pendampingan kepada masyarakat
untuk mengawal proses, (6) peningkatan kemampuan SDM masyarakat Desa
Bedono dngan mengadakan pelatihan terutama bidang pariwisata, (7) memberikan
penyuluhan, pengarahan dan penjelasan kepada masyarakat, khususnya yang
bertempat tinggal di sekitar obyek wisata, tentang pentingnya pariwisata atau
manfaat pembangunan pariwisata bagi upaya menunjang pembangunan
perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang
bertempat tinggal di sekitar obyek pariwisata. Melalui desa wisata dengan
dilibatkannya masyarakat sebagai pengelola buka hanya bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat desa tetapi dalam rangka untuk menjaga
keberlangsungan ekonomi masyarakat dengan menjadikan desa sebagai tujuan
wisata naun demi menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada dan juga
pelestarian nilai-nilai budaya religi yang berlaku di masyarakat.
Analisis
Jurnal ini memaparkan mengenai komunitas local yang memiliki potensi
dalam pengembangan berbasis komunitas dengan penerapan konsep CBT
(Community Based Tourism) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,

20
kebudayaan, dan sumber daya alam. Sebelumnya dianalisis terlebih dahulu
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di wilayah perencanaan
kemudian tahap selanjutnya adalah penyusunan strategi menggunakan analisis
SWOT. Menurut skema pengelolaan, seluruh pihak dari pihak pemerintah
kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, membantu memberikan
arahan dan dukungan pada berbagai kelompok yang dibentuk dalam level
masyarakat lokal agar tercipta daya saing yang kuat. Namun, dalam jurnal ini
bagian metodologi kurang jelas terkait responden yang diikutsertakan serta
metode-metode lainnya yang dipakai, cenderung langsung penyajian analisis
SWOT. Selain itu, dalam jurnal hasis analisis banyak diinterpretasikan dengan
gambar bagan yang membantu pembaca untuk memahami perencanaan yang akan
dilaksanakan, namun disisi lain gambar tersbeut kurang jelas dan penjelasan dari
gambar tersebut pun kurang sehingga pesan tidak tersampaikan.
Strategi
Pengembangan Desa
Wisata Beerdasarkan
Analisis SWOT
7 Strategi
pengembangan Desa
Wisata
Berdasarkan analsisi SWOT yang
dilakukan, seluruh pihak dari pihak
pemerintah kabupaten, pemerintah
kecamatan, pemerintah desa, perlu
membantu memberikan arahan dan
dukungan pada berbagai kelompok yang
dibentuk dalam level masyarakat lokal
agar tercipta daya saing yang kuat.
Partisipasi
Masyarakat
Partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan an
evaluasi
Masyarakat menyediakan rumahnya
sebagai tempay penginapan para
pengunjung yang ingin bermalam.
Lembaga pengelola Pembentukan Pelaksanaan promosi desa wisata
Partisipasi
masyarakat
Desa wisata Bedono
Potensi
wilayah
Lembaga
pengelolaan
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan
Strategi Pengembangan Desa
Wisata Bedono Berdasarkan
Analisis SWOT

21
kelompok sadar
wisata
Bedono dengan menggunakan promosi
media cetak, media elekyronik, media
internet, dan media lainnya.
Potensi wilayah Sumberdaya alam dan
budaya
Terdapatnya pantai morosari, makam
syeikh Abdullah Mudzakir, ekosistem
mangrove, tradisi social budaya lokal,
dan kuliner mangrove.
7. Judul : Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam
Pemanfaatan Potensi Ekowisata Bagi Pengembangan
Ekowisata di Kawah Cibuni
Tahun : 2014
Nama Jurnal : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Volume (edisi):hal : Vol. 23 No. 2, halaman: 85-102
Nama Penulis : Andelissa Nur Imran
Alamat URL : http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-
content/uploads/2014/02/03-
Jurnal-6-Andelisa.pdf
Ringkasan
Jurnal ini menggambarkan ekowisata sebagai bagian dari kegiatan wisata
yang bertujuan untuk mengagumi keindahan alam dan budaya dengan tidak
memberikan dampak negatif pada lingkungan (konservasi) dan memberikan
keuntungan terhadap komunitas lokal secara ekonomi. Kawah Cibuni yang terletak
di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu objek wisata yang
memiliki keindahan alam dan budaya yang masih asli, didukung dengan kondisi
alamnya yang hijau, alami, dan terdapat penduduk asli yang menempati daerah
tersebut. Kawah Cibuni dikenal karena memiliki sumber air panas dan kawah-
kawah kecil yang masih aktif di sekitarnya. Kawah Cibuni memiliki kriteria
sebagai lokasi ekowisata yang ikut melibatkan peran komunitas lokal dalam
pengembangannya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kapasitas komunitas
lokal dalam pemanfaatan potensi ekowisata bagi pengembangan ekowisata di
Kawah Cibuni. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai komunitas
lokal di Kawah Cibuni dan selanjutnya menggunakan metode analisis kualitatif
dimana ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Pelibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan, pengembangan, dan
pengelolaan kawasan wisata erat kaitannya dengan konsep ekowisata dan
sekaligus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

22
Komunitas lokal secara turun temurun merupakan penghuni di Kawah Cibuni dan
sudah sejak lama pula kawasan tersebut ramai oleh pengunjung. Selama ini,
Kawah Cibuni belum mendapatkan pengelolaan khusus dari pengelola wisatanya,
sehingga membuat komunitas tersebut terjun langsung dalam mengelola kawasan
tersebut.
Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kawah Cibuni akhirnya membuat
pengelola wisata mulai berpikir untuk memfokuskan pembangunan kegiatan
wisata di Kawah Cibuni. Kegiatan pembangunan wisata ini tentunya melibatkan
komunitas lokal karena mereka sudah menghuni tempat tersebut sejak dulu.
Kapasitas komunitas yang dimiliki warga Kawah Cibuni sudah cukup mampu
untuk ikut serta dalam pengembangan kawasan ekowisata di Kawah Cibuni.
Mereka memiliki modal dasar yang dapat digunakan dalam membantu
pengembangan ekowisata di Kawah Cibuni. Pengadaan fasilitas pendukung wisata
dilakukan sendiri oleh komunitas lokal tersebut, seperti menyediakan tempat
sampah, membangun mushola dan toilet umum, serta mendirikan warung. Mereka
juga menyediakan tempat untuk menginap bagi para wisatawan yang ingin
bermalam di Kawah Cibuni. Akan tetapi, hal ini belum didukung oleh financial
yang mencukupi. Komunitas lokal masih menggunakan dana mereka masing-
masing untuk melakukan kegiatan konservasi di Kawah Cibuni.
Analisis
Jurnal ini memaparkan identifikasi kapasitas yang dimiliki komunitas lokal
dalam pemanfaatan potensi ekowisata di wilayah tersebut. Partisipasi lokal
merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan pada umumnya
(untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, sekaligus
melindungi sumber daya alam) dan ekowisata secara khusus. Penelitian ini melihat
peran komunitas lokal dalam pengembangan ekowisata secara garis besar. Kedua:
penelitian ini melihat dari sudut kapasitas komunitas dalam pengembangan
ekowisata dengan mencakup; kapasitas komunitas dilihat pengembangan
kepemimpinan (Leadership Development), pengorganisasian komunitas
(Community Organizing), kolaborasi kerjasama, dan hubungan antar organisasi.
Selanjutnya melihat dari sisi modal komunitas dalam pengembangan
ekowisata seperti; modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal
teknologi, modal manusia, dan modal sosial, dan terakhir melihat implikasi dari
perkembangan pariwisata terhadap kapasitas komunitas. Ketiga: Mengidentifikasi
Peran Komunitas Lokal dalam Pengembangan Ekowisata, dengan mencakup;
Peran komunitas lokal dalam menjaga pelestarian lingkungan dan budaya lokal,
dan menganalisis keterlibatan dan peran komunitas lokal dalam pengembangan
ekowisata kawah cibuni. Terakhir yaitu keempat : Penelitian ini melihat dari sudut
pandang bagaimana persepsi pihak luar terhadap komunitas lokal kawah Cibuni.
Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya pelestarian
lingkungan dan budaya lokal yang dipegang oleh komunitas sejak lama dan
diterapkan dalam pengelolaan ekowisata yang berhubungan dengan kegiatan
konservasi. Adapum hal yang patut dijadikan acuan adalah masyarakat di wilayah
tersebut diberdayakan dan tidak merasa dihilangkan haknya karena masih bisa

23
membangun pemukiman di wilayah tersebut, namun di tanah yang sudah
dipersiapkan sebelumnya yang tidak akan mengganggu keindahan dari tempat
wisata tersebut. Sehingga, dari pihak pengelola dan pihak masyarakat sama- sama
saling bekerjasama dalam pengelolaan kawasan wisata Cibuni.
Gambar 7. Hubungan Antar Konsep Jurnal 7
Kapasitas masyarakat kapasitas komunitas
dilihat pengembangan
kepemimpinan
(Leadership
Development),
pengorganisasian
komunitas
(Community
Organizing),
kolaborasi kerjasama,
dan hubungan antar
organisasi
Komunitas lokal secara turun temurun
merupakan penghuni di Kawah Cibuni
dan sudah sejak lama pula kawasan
tersebut ramai oleh pengunjung.Selama
ini, Kawah Cibuni belum mendapatkan
pengelolaan khusus dari pengelola
wisatanya, sehingga membuat
komunitas tersebut terjun langsung
dalam mengelola kawasan tersebut.
Ekowisata  Pelestarian
lingkungan
 Pelestarian
budaya
Dilarang buang air kecil sembarangan,
tidak boleh bertindak ceroboh terutama
di area kawah, dilarang membuang
sampah sembarangan, dan dilarang
melakukan tindakan-tindakan perusakan
dan pencemaran lingkungan.
Partisipasi masyarakat Pengelolaan oleh
masyarakat
Komunitas lokal secara turun temurun
merupakan penghuni di Kawah Cibuni
dan sudah sejak lama pula kawasan
tersebut ramai oleh pengunjung. Selama
ini, Kawah Cibuni belum mendapatkan
pengelolaan khusus dari pengelola
wisatanya, sehingga membuat
komunitas tersebut terjun langsung
dalam mengelola kawasan tersebut.
Ekowisata
Kapasitas
Komunitas
Pelestarian
lingkungan dan
budaya
Partisipasi
masyarakat
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

24
8. Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan
Desa Wisata di Depok
Tahun : 2011
Nama Penulis : Tuty Herawati
Nama Jurnal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Volume (edisi):hal : Volume 10, Nomer 2, Halaman: 168-175
Alamat URL : http://jurnalpnj.com/index.php/ekbis/article/view/412.
Ringkasan
Jurnal ini memaparkan salah satu alternatif untuk mengembangkan ekonomi
kerakyatan adalah dengan mengembangkan desa wisata. Subagyo (1991)
mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk desa yang memiliki ciri khusus
didalamnya, baik alam dan budaya serta berpeluang dijadikan komoditi bagi
wisatawan. Wujud desa wisata itu sendiri, bahwa desa sebagai objek dan subyek
pariwisata. Sebagai objek, merupakan tujuan kegiatan pariwisata, sedangkan
sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan
dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat
menentukan kelangsungan desa wisata itu sendiri. Analisa data dilakukan secara
kualitatif sesuai dengan jenis data yang diteliti.
Data primer yang diperoleh dari para responden akan diinventarisasi dan
dikelompokkan guna menemukan indikasi-indikasi khusus yang berkenaan dengan
kasus. Data yang telah dikelompokkan akan dikaitkan satu dan lainnya serta
diinterpretasikan dengan perspektif bidang sosiologi, psikologi dan hukum dalam
konteks peran serta kelompok masyarakat dan pemerintah daerah dalam pariwisata
sebagai bentuk pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
di di Depok. Pengembangan Desa Wisata di Depok sebagai salah satu obyek
wisata sejalan dengan pergeseran pola pariwisata dewasa ini yang lebih
menghargai lingkungan, yang akan memicu kesadaran akan pembangunan
pariwisata berwawasan lingkungan yang mempertimbangkan pemanfaatan sumber
daya yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Berdasarkan hasil survey Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Sawangan
Baru Kecamatan Sawangan Depok, kelurahan tersebut mempunyai potensi
menjadi desa wisata memiliki memiliki ciri khusus didalamnya, baik alam dan
budaya serta kegiatan perekonomian yang unik dan menarik yang mempunyai
potensi untuk dikembangkan sebagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi,
akomodasi, makanan, minuman dan kebutuhan wisata lainnya yang berpeluang
dijadikan komoditi bagi wisatawan. Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan
Sawangan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata dengan
beberapa pertimbangan, sebagai berikut: mendukung program pemerintah Kota
Depok dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata

25
alternatif, dan menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa
wisata.
Hasilnya akan dapat digunakan dalam program pengembangan desa yang
tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sawangan Baru memiliki sumber
daya alam serta usaha pengolahan belimbing dan rumput laut menjadi berbagai
makanan dan minuman segar seperti jus, syrup, permen dodol, manisan dan lain
sebagainya, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk
desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
desa, adanya desa wisata akan membuka berbagai lapangan kerja, mulai dari
penyediaan akomodasi, tempat makan, pengembangan sentra industri yang akan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menimbulkan rasa bangga bagi
penduduk untuk tetap tinggal di kelurahannya sehingga mengurangi urbanisasi.
Selama ini masyarakat desa seringkali meninggalkan desa untuk mencari kerja
atau mencari kehidupan yang lebih modern ke kota.
Pengembangan desa wisata maka hal ini akan dapat dikurangi karena tentunya
masyarakat desa akan meningkat rasa percaya diri dan kebanggaannya bila banyak
wisatawan yang kagum dan mengunjungi desa mereka, berdekatan dengan objek
wisata lainnya yang sudah dikenal seperti Mesjid Kubah Emas, Taman rekreasi
Permata Buana dan Taman Rekreasi Aquatic Telaga Golf Sawangan Untuk
menjadi Desa Wisata, Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Sawangan Baru masih
mempunyai banyak kekurangan, yaitu sulit diakses mengingat sebagian besar jalan
di Depok macet, serta kurang memadainya kualitas terminal dan Stasiun Kereta
Api yang sangat bermanfaat bagi wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan
pribadi serta belum tersedia akomodasi dan tenaga kerja yang memadai
Analisis
Jurnal ini memaparkan karakteristik sebuah wilayah untuk dikembangkan
sebagai desa wisata dan peran masyarakat dalam program pemberdayaan
masyarakat yang diimplementasikan di wilayah tersebut. Sumber daya alam
berupa kebun belimbing, kebun jambu, kebun sayuran, serta kesenian daerah
setempat yang terdapat di daerah itu dinilai dapat menjadi komoditas dalam
pengembangan desa wisata. Namun, dalam segi penulisan jurnal ini belum banyak
mengungkapkan permasalahan khusus di wilayah yang ditelitinya, hanya
mengungkapkan secara umum terutama dalam bagian pendahuluan yang terlihat
sedikit janggal karena penulisan yang kurang jelas serta kurang menyeluruh terkait
konteks yang diteliti dan bagian tinjauan pustaka yang dirasa terlalu banyak.
Kemudian perlu ditinjau kembali terkait dengan pengembangan desa wisata di
wilayah tersebut, karena Depok merupakan wilayah kota yang cukup ramai dan
apakah model pembangunan pariwisata terbuka yang dicanangkan akan cocok
dengan karakteristik masyarakat desa tersebut juga target wisatawan yang nanti
akan berkunjung.

26
Potensi wilayah KUB (Kelompok
Usaha Bersama)
Yang menarik di Kelurahan Sawangan
Baru ini selain terdapat Kelompok
Usaha Bersama (KUB) minuman segar
dari buah buahan juga terdapat KUB
pengolahan minuman dan makanan dari
Rumput Laut ini merupakan ciri lain
yang menarik wisatawan untuk melihat
langsung pengolahan makanan dan
minuman tersebut serta bisa langsung
mencicipi dan membelinya untuk
dibawa sebagai oleh oleh.
Penanggulangan
kemiskinan
Perluasan lapangan
kerja
Adanya desa wisata akan membuka
berbagai lapangan kerja, mulai dari
penyediaan akomodasi, tempat makan,
pengembangan sentra industri yang
akan dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat desa.
9. Judul : Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap
Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di
Kampung Batusuhunan, Sukabumi
Tahun : 2014
Nama Jurnal : -
Potensi wilayah
Desa wisata
Lapangan kerja
terbatas
Penduduk
semakin
meningkatPenanggulangan
kemiskinan
: Saling mempengaruhi
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

27
Volume (edisi):hal : ISSN : 2302 - 7517, Vol. 02, No. 03, halaman: 146 -159
Nama Penulis : Emma Hijriati dan Rina Mardiana
Alamat URL : http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9422
Ringkasan
Ekowisata adalah perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap
kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran aktif dalam
mengelola potensi ekowisata ini penting karena pengetahuan alam dan potensi
budaya memiliki nilai jual sebagai daya tarik ekowisata. Perkembangan ekowisata
mempengaruhi masyarakat pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kondisi ekologi, sosial, dan
ekonomi di Kampung Batusuhunan setelah adanya ekowisata berbasis masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ekowisata berbasis
masyarakat Batusuhunan memberikan perubahan bagi masyarakat terutama dalam
aspek ekologi dan sosial. Pada aspek ekologi, penduduk telah memiliki kesadaran
untuk melindungi lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan
mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, terjadi
peningkatan kerjasama masyarakat terutama di bidang ekowisata. Kegiatan sosial
di masyarakat sering diadakan sejalan dengan perkembangan ekowisata. Pada
ekonomi, kesempatan kerja yang berasal dari sektor ekowisata bisa menjadi
penghasilan tambahan bagi keluarga. Peningkatan pendapatan digunakan oleh
masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan. Namun,
perubahan dalam standar hidup tidak dapat dirasakan oleh masyarakat
Batusuhunan karena pengembangan ekowisata baru saja dimulai dan baru berjalan
selama sekitar 3 tahun.
Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan ekowisata didorong oleh
adanya harapan dari beberapa pihak untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan
wilayah ekowisata. Masyarakat Batusuhunan sebagai aktor utama dari kegiatan
ekowisata di Curug Cigangsa memiliki harapan yang tinggi dalam aspek ekonomi
dibandingkan dengan aspek ekologi juga sosial budaya. Hal ini terjadi karena
masyarakat menginginkan adanya peningkatan pendapatan baik untuk masing-
masing individu maupun untuk Kampung Batusuhunan secara keseluruhan.
Harapan terhadap aspek ekonomi yang menjadi pendorong paling besar pada
masyarakat untuk menyetujui pengembangan kawasan ekowisata.
Analisis
Jurnal ini menjelaskan mengenai perubahan kondisi ekologi, social dan
ekonomi setelah adanya kegiatan ekowisata. Pada awal tahap perencanaan ada
diskusi terlebih dahulu antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat desa terkait
pembukaan wilayah untuk wisata di daerah ini dengan konsep “Ekowisata Islami”
yang merupakan konsep akhir yang disetujui bersama baik oleh pemerintah dan
masyarakat. Tahap pelaksanaan pun dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat
beradsarkan dana swadaya, dan pada tahap evaluasi masyarakat dilibatkan secara

28
bersama dalam musyawarah besar. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
di Kampung Batusuhunan memberikan perubahan berupa pengaruh yang positif
bagi masyarakat batusuhunan khususnya pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.
Pada aspek ekologi, perubahan masyarakat semenjak adanya ekowisata adalah
kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat
sampah khusus dan mulai melakukan gaya hidup ramah lingkungan.
Pada aspek ekonomi, peluang pekerjaan yang diperoleh dari sektor ekowisata
dapat menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga. Peningkatan pendapatan
digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya
pendidikan. Namun, perubahan taraf hidup belum dapat dirasakan oleh masyarakat
Batusuhunan setelah adanya ekowisata. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal
tersebut, penerapan konsep “Ekowisata Islami” merupakan hal yang baik karena
selain dapat menerapkan norma dan aturan yang dianut masyarakat, mereka juga
dapat menerapkan konsep tersebut dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan
dan memeproleh hasil tambahan ari kegiatan wisata yang dikelola secara bersama.
Pengembangan Ekowisata
Pengelolaan ekowisata
berbasis masyarakat
EkonomiSosialEkologi
Kondisi setelah
ekowisata
Kondisi awal
sebelumekowisata
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

29
Pengembangan
ekowisata
Perencanaan,
pelaksanaan, dan
evaluasi
Pada awalnya, pemerintah yang
menginisiasi masyarakat untuk
bersama-sama membuka kawasan
Curug Cigangsa sebagai tempat wisata.
Namun masyarakat menolak untuk
pembangunan area wisata karena
khawatir akan ada pengaruhpengaruh
negative yang dibawa oleh wisatawan
ke dalam kampung mereka. Namun,
setelah ada perbincangan lebih
mendalam antara pemerintah, tokoh
masyarakat, dan masyarakat Kampung
Batusuhunan akhirnya pembukaan
kawasan wisata disetujui tetapi dengan
syarat bahwa jenis wisata yang
ditawarkan adalah “Ekowisata Islami”
sehingga segala tingkah laku wisatawan
yang ada harus sesuai dengan kaidah-
kaidah islam.
Pengelolaan berbasis
masyarakat
Ekowisata islami Segala peraturan yang terdapat di lokasi
ekowisata telah disesuaikan dengan
kaidah- kaidah islam dan adat
masyarakat setempat di lokasi
ekowisata ini. Walaupun belum
sepenuhnya mengikuti kaidah islam,
akan tetapi segala norma yang dibuat
sudah berpedoman pada kaidah-kaidah
islam.
Ekologi Tingkkat kelestarian Keadaan sanitasi dan air bersih di
Kampung Batusuhunan saat ini (2013)
tidak jauh berbeda dengan keadaan tiga
tahun lalu (2010) sebelum adanya
ekowisata. Menurut masyarakat
setempat, air di kampung ini masih
bersih dan belum tercemar sehingga
penggunaan air bersih dan MCK
(Mandi Cuci Kakus) diambil dari sungai
dan air tanah.

30
Sosial Tingkat kerjasama
masyarakat
Ekowisata yang dikelola berbasis
masyarakat memberikan kesempatan
masyarakat setempat sebagai pelaku
utama dalam kegiatan ekowisata.
Aktivitas dalam bidang ekowisata dapat
mempengaruhi masyarakat dalam
tingkat kerjasama yang biasa
masyarakat lakukan sebelum adanya
ekowisata.
Ekonomi Tingkat pendapatan
rumah tangga
Kampung Batusuhunan merupakan
salah satu kampung di Kecamatan
Surade yang tingkat perekonomiannya
tergolong rendah sehingga salah satu
cara untuk meningkatkan perekonomian
kampung ini pemerintah daerah
menetapkan sebagai kawasan
ekowisata. Sebelum adanya ekowisata,
rata-rata tingkat pendapatan masyarakat
adalah Rp 1 367 353. Namun, untuk
menggolongkan tingkat pendapatan
dengan ukuran rata-rata tersebut tidak
dapat mewakili gambaran seluruh
responden di kampung ini.
10. Judul : Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap
Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung
Tahun : 2013
Nama Jurnal : Jurnal Online Institut Teknologi Nasional
Volume (edisi):hal : No.x Vol. xx
Nama Penulis : Achadiat Dritasto, Annisa Ayu Anggraeni
Alamat URL : http://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekaloka/article/view/102
Ringkasan
Pulau Tidung merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang
berkembang ke arah pariwisata bahari. Adanya kegiatan wisata ini memberikan
dampak ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, peningkatan
kesempatan kerja, dan peluang usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan wisata terhadap

31
pendapatan masyarakat di Pulau Tidung. Dalam menganalisis dampak ekonomi
dari kegiatan wisata di Pulau Tidung menggunakan Keynesian Income Multiplier
dengan melihat dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan wisata di Pulau Tidung telah
memberikan dampak ekonomi terhadap perekonomian masyarakat lokal walaupun
dampak yang dirasakan masih terbilang kecil.
Karakteristik sosial ekonomi wisatawan dilihat dari umur, pendidikan
terakhir, jenis pekerjaan, pendapatan per bulan, asal daerah, cara kedatangan
wisatawan, dan jumlah rombongan. Berdasarkan umur sebanyak 40% wisatawan
yang datang ke Pulau Tidung berusia 21-25 tahun. Hal ini terjadi karena
wisatawan yang datang didominasi oleh mahasiswa, baik pada hari biasa maupun
hari-hari libur. Sementara itu, wisatawan lainnya sebanyak 30% berusia 15-20
tahun, 16% berusia 26-30 tahun, dan 14% berusia >30 tahun. Lalu berdasarkan
daerah asal, pulau Tidung paling banyak dikunjungi dari daerah Jakarta yang
presentasenya mencapai 57%, sedangkan daerah lainnya presentasenya lebih kecil
dari daerah Jakarta. Berdasarkan pekerjaan, pulau tidung banyak dikunjungi oleh
mahasiswa. Berdasarkan pendapatan wisatawan rata-rata pendapatan perbulan
wisatawan adalah antara Rp 500 000 – Rp 1 500 000 perbulan yaitu sebanyak
50%. Berdasarkan cara kedatangan wisatawan ke Pulau Tidung sebanyak 82%
wisatawan yang datang ke Pulau Tidung bersama kelompok atau rombongan.
Sebanyak 98% unit usaha yang ada di Pulau Tidung merupakan penduduk asli
yang ikut memanfaatkan peluang usaha seiring berkembangnya kegiatan wisata di
Pulau Tidung. Jenis usaha yang dimiliki masyarakat yang ada di Pulau Tidung,
diantaranya adalah sebanyak 64% memiliki usaha jasa penginapan (homestay),
11% memiliki usaha kios warung, 6% memiliki usaha jasa catering, 5% memiliki
usaha warung makan, 4% memiliki usaha penyewa alat, 3% memiliki usaha
pemandu wisata, 2% memiliki usaha transportasi kapal, dan 1% memiliki usaha
souvenir. Pemilik unit usaha di Pulau Tidung mulai bertambah banyak semenjak
kegiatan wisata di Pulau Tidung ini mulai berkembang yaitu sekitar tahun 2009.
Kegiatan wisata bahari di Pulau Tidung akan menimbulkan dampak terhadap
masyarakat sekitar. Dampak yang muncul dari suatu kegiatan wisata, yaitu
munculnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut dapat bersifat positif dan
negatif. Dampak positif yang muncul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat
langsung (direct). Selain dampak positif langsung yang muncul, ada dampak lain
yang akan timbul, seperti dampak tidak langsung (indirect impact). Dampak tidak
langsung berupa aktivitas ekonomi lokal dari suatu pembelanjaan unit usaha
penerima dampak langsung dan dampak lanjutan (induced impact). Dampak
lanjutan ini dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan
pendapatan masyarakat lokal.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata pada dasarnya dilihat
dari keseluruhan pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, konsumsi (baik
konsumsi dari rumah maupun di lokasi wisata), biaya perjalanan ke lokasi wisata,
pembelian souvenir, serta pengeluaran lainnya. Keseluruhan dari biaya
pengeluaran wisatawan akan diestimasi dari jumlah keseluruhan kunjungan
wisatawan dengan rata-rata pengeluaran dalam satu kali kunjungan wisata. Secara

32
umum kegiatan wisata yang ada di Pulau Tidung telah memeberikan dampak
ekonomi kepada masyarakat walaupun dampak yang dirasakan terbilang cukup
kecil. Dampak ekonomi ini terjadi karena adanya perputaran uang antara
wisatawan, unit usaha, dan tenaga kerja. Semakin banyaknya wisatawan yang
datang ke Pulau Tidung memberikan dampak berupa pendapatan yang lebih
banyak kepada unit usaha.
Analisis
Hasil yang penulis dapat dari penelitian tersebut adalah keberadaan wisata di
Pulau Tidung telah memberikan dampak ekonomi terhadap perekonomian
masyarakat lokal walaupun dampak yang dirasakan masih terbilang kecil. Terbukti
dari nilai Keynesian Income Multiplier sebesar 0.28, Nilai Ratio Income Multiplier
I sebesar 1.35, dan Nilai Ratio Income Multiplier Tipe II sebesar 1.59.
Kebanyakan unit usaha yang ada di Pulau Tidung merupakan penduduk asli yang
ikut memanfaatkan peluang usaha seiring berkembangnya kegiatan wisata di Pulau
Tidung. Adapun jenis usahanya seperti usaha jasa penginapan (homestay usaha
kios warung, usaha jasa catering, usaha warung makan, usaha penyewa alat, usaha
pemandu wisata, usaha transportasi kapal, dan usaha souvenir. Namun,
berdasarkan hasil penelitian kebanyakan didasarkan pada dampak ekonomi
berbentuk pariwisata, yang secara langsung berdampak pada pendapatan, yang
berdampak negative tidak dijelaskan secara lebih jauh meskipun sudah disingung
sebelumnya.
Kegiatan wisata
Dampak ekonomi
lanjutan:
Pemenuhan
kebutuhan sehari
hari
Dampak ekonomi
Dampak ekonomi
tidak langsung:
 Upah tenaga
kerja
Dampak ekonomi
langsung:
 Kesempatan kerja
dengan
mengoptimalkan dan
aktif dalam kegiatan
wisata
 Neraca Pembayaran
 Pemerataan
pendapatan
Keterangan
: Mempengaruhi
: Ada Hubungan

33
Kegiatan wisata Seluruh tenaga kerja yang terkait dalam
kegiatan wisata ini adalah penduduk
atau warga asli Pulau Tidung. Adapun
manfaat yang dapat dirasakan oleh
tenaga kerja lokal dengan semakin
berkembangnya kegiatan wisata di
Pulau Tidung adalah dalam hal
peningkatan pendapatan dan
peningkatan lapangan kerja
Dampak ekonomi  Dampak ekonomi
langsung
 Dampak ekonomi
tidak langsung
 Dampak ekonomi
lanjutan
 Dampak ekonomi langsung dari
kegiatan wisata yang ada di Pulau
Tidung berasal dari aktifitas ekonomi
yang terjadi antara wisatawan dengan
masyarakat lokal yang memiliki unit
usaha di lokasi wisata tersebut.
Keberadaan unit usaha di suatu lokasi
wisata membantu para wisatawan
untuk memenuhi kebutuhan mereka
selama melakukan kegiatan wisata.
Rata-rata pengeluaran wisatawan
yang berkunjung ke Pulau Tidung
adalah sebesar Rp. 459.667,-.
 Dampak ekonomi tidak langsung
(indirect impact) berasal dari tenaga
kerja yang bekerja pada unit usaha
yang berada di Pulau Tidung. Untuk
upah tenaga kerja memiliki proporsi
paling besar yaitu sebanyak 39,72%,
bahan baku sebesar 33,72%,
pemeliharaan alat sebesar 6,52%,
biaya lainnya sebesar 18,7%, dan
transportasi lokal sebesar 1,35%.
 Dampak ekonomi lanjutan (induced
impact) merupakan dampak ekonomi
yang diperoleh berdasarkan
pengeluaran yang dikeluarkan oleh
tenaga kerja lokal yang berada di
Pulau Tidung. Sebagian besar
pengeluaran tenaga kerja lokal di
Pulau Tidung digunakan untuk biaya
kebutuhan sehari-hari yaitu sebesar
37,73%.

34
RANGKUMAN DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Masyarakat
Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) dalam Dewi et al. (2013) adalah
sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada
masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.
Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan
kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan
pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein
adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada
masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.
Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi
merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan
pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam
Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian seharihari, partisipasi
merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga
masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang
dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang
bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai
keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian
dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.
Pemikiran tentang partisipasi masyarakat juga diutarakan oleh Slamet (2003),
menurut beliau makna partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan
sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan/ implementasi, pengawasan
dan evaluasi, juga ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
Penekanannya disini bahwa partisipasi dalam pembangunan bukan hanya berarti ikut
menyumbangkan sesuatu input ke dalam proses pembangunan, tetapi termasuk ikut
memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan. Sehingga dapat dikatakan
keberhasilan pembangunan nasional dietentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat,
baik dalam menyumbangkan masukan (input) maupun dalam menikmati hasilnya.
Berdasarkan definisi atau pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan
seperti diuraikan diatas, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi
lima jenis:
1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input
tersebut dan ikut menikmati hasilnya
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil
pembangunan secara lansung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.
Kemungkinan adanya jenis partisipasi yang lain masih ada, tetapi seperti halnya
dengan jenis ke-5, partisipasi semacam itu tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena

35
tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan (hasil) pembangunan
berarti pula bahwa masyarakat tidak naik tingkat hidup atau tingkat kesejahteraannya
(Slamet 2003).
Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat
bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek
pembangunan. Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa
partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Orientasi pembangunan
kepariwisataan perlu menempatkan fakta di atas sebagai pertimbangan pokok dalam
menumbuhkembangkan kapasitas dan kapabilitas pada masyarakat (Beeton 2006).
Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan sekaligus merealisasikan
peran sentral masyarakat dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan sesuai dengan
harapan dan kemampuan yang dimiliki.
Pengembangan desa wisata di Indonesia lebih banyak difasilitasi negara,
sedangkan masyarakat cenderung pasif. Akibatnya, kapasitas lokal di dalam
merespon inovasi yang disponsori oleh negara melalui pembangunan desa wisata
masih menghadapi sejumlah persoalan krusial (Damanik 2009). Bottom up planning
memaksa komunitas lokal untuk berpikir dan bergerak guna merancang dan
memutuskan pola pembangunan pariwisata yang memihak kepentingan komunal.
Mubyarto (1988) menegaskan bahwa partisipasi merupakan kesediaan membantu
berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus
mengorbankan kepentingan sendiri.
Partisipasi intinya adalah sikap sukarela dari masyarakat untuk membantu
keberhasilan program pembangunan. Selain itu, partisipasi juga dapat dimaknai
sebagai bentuk keterlibatan mental sekaligus emosional seseorang dalam situasi
kelompok yang mendorongnya untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam
mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas tujuan kelompok,
termasuk pelaksanaan program-program tersebut. Pelibatan ini membuat masyarakat
merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses keberlanjutan program
pembangunan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan diharapkan akan
memberikan ruang bagi perkembangan aktivitas yang berorientasi kompetisi dan
tanggung jawab sosial oleh anggota komunitas itu sendiri. Pentingnya partisipasi
dalam pembangunan memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan
pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar, maka harus
melibatkan warga (Bryson 1995).
Pengembangan Desa Wisata
Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata,
yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan
tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan
lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu
bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan
dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi

36
yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah
(1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-
unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni
seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang
memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus
tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuat suatu program yang bernama
Pariwisata Inti Rakyat (PIR) atau dengan istilah lainnya yaitu community-based
tourism. Menurut PIR, Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang
menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari
kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki
arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan
perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk
dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi,
makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Berdasarkan pengembangan
pariwisata dan kualitas dari objek dan daya tarik wisata yang dijadikan sebagai
kriteria utama, pariwisata berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 7
(tujuh) sebagaimana terdapat dalam Development of Community Based Tourism:
Final Report, 2003 (Purnamasari, 2011) yaitu:
1. Basic Visitor facilities. Tipe ini terdiri atas fasilitas pariwisata yang sangat
mendasar seperti akomodasi home stay dan restoran yang melayani pengunjung.
Tipe ini biasanya diperuntukkan bagi desa yang terletak di rute yang menuju
objek dan daya tarik wisata. Tipe ini tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan
dan pada tipe ini, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal masih
sedikit.
2. Basic visitor facilities plus tourism theme. Pada tipe ini, biasanya disediakan
fasilitas dasar dengan tema tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah
pengunjung, misalnya dengan menetapkan tema pertanian organik atau wisata
alam. Tipe pengembangan pariwisata ini masih berskala kecil dan biasanya
merupakan inisiatif dari pengusaha lokal.
3. Handicraft Villages. Pengembangan tipe ini biasanya dilakukan pada desa-desa
yang berfungsi sebagai pusat lokasi produksi dan penjualan barang hasil
kerajinan, dan juga merupakan desa yang masih kurang atau bahkan tidak
memiliki atraksi lainnya. Pengelolaannya cenderung berdasarkan pada ikatan
keluarga atau kelompok dan menggunakan tenaga kerja lokal.
4. Hotels and Villages Communities. Masyarakat di daerah ini berada di sekitar
hotel atau resort yang pembangunannya terintegrasi. Masyarakat mendapat
manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan pariwisata tipe ini.
Manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat yaitu terbukanya lapangan
pekerjaan dan pelatihan baik di hotel maupun di pusat penjualan barang produksi
kerajinan, sedangkan manfaat lainnya adalah pembangunan infrastruktur berupa
jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, dll.

37
5. Traditional Tourism Villages. Pengembangan pariwisata tipe ini menonjolkan
budaya dan adat istiadat perdesaan, gaya hidup masyarakat, dan arsitektur
tradisional yang dikemas dalam lingkungan yang menarik.
6. Community Close To primary Tourism Attraction. Daya tarik dari desa ini
adalah atraksi wisata alam dan buatan yang dipadukan sehingga menarik
wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.
7. Integrated and Organized Community Based Tourism. Tipe ini terorganisasi dan
terintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Adapun karakteristik pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan “Saint
Lucida Heritage” dalam Purnamasari (2011), antara lain: melibatkan perencanaan
partisipatif dalam setiap tahapan; menciptakan kesempatan pendidikan dan pelatihan
bagi masyarakat lokal; mendukung lembaga masyarakat; mendorong kohesi sosial;
menciptakan kebanggaan masyarakat; meningkatkan pengembangan individu dalam
mengurangi aliran desa-kota; meningkatkan nilai tambah untuk budaya dan tradisi
lokal; menyediakan keuntungan infrastruktur; menciptakan kesempatan dan pekerjaan
dengan kegiatan ekonomi baru; tidak mengubah kegiatan ekonomi yang sudah ada;
menciptakan hubungan ekonomi antar sektor; menyediakan pasar untuk promosi
barang dan jasa; berkontribusi untuk pembangunan yang seimbang; memanfaatkan
sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi tidak mengeksploitasi; memperkecil
dampak lingkungan; mendorong masyarakat agar tidak konsumtif dalam
menggunakan sumber daya.
Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995)
mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara
untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik,
pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan
meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain itu,
komponen penting yang perlu ada dalam pengembangan desa wisata itu sendiri
adalah
1. Partisipasi masyarakat lokal
2. Sistem norma setempat
3. Sistem adat setempat
4. Budaya setempat Prasiasa (2011) dalam Suprihardjo et. Al (2014).
Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa komponen desa wisata yaitu
1. Memiliki keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki
menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun
sarana lainnya Gumelar (2010) dalam Suprihardjo et. Al (2014).

38
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata
Pembangunan berbasis masyarakat (community based tourism-CBT)
merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya
kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata.
CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan
sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya
oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh
masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai
pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa
wisata (Dewi 2013).
Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata
berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata
diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata
yang berkesinambungan. Konsep pengembangan desa wisata dapat digunakan
sebagai salah satu alat untuk pengembangan masyarakat dalam bidang pariwisata
berkelanjutan.
Berdasarkan agenda WTO (2000) untuk pariwisata berkelanjutan, terlihat
bahwa pariwisata berbasis masyarakat fokus pada dampak sosial-budaya. Prinsip-
prinsip tersebut diantaranya: mengenali, mendukung, dan mempromosikan
kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata; melibatkan anggota masyarakat dari
awal dalam semua aspek; menggalakkan kebanggaan masyarakat; meningkatkan
kualitas hidup; menjamin kelestarian lingkungan; mempertahankan karakter unik dan
budaya daerah setempat; pembelajaran lintas budaya; menghormati perbedaan budaya
dan menghargai martabat manusia; mendistribusikan manfaat secara merata di antara
anggota masyarakat; kontribusi pendapatan untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan
menurut Drake (1991) dalam Purnamasari (2011), beberapa prinsip dalam penerapan
pariwisata berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: small scale, tahapan dimulai
dari lapis paling bawah, menekankan pada pemenuhan basic needs dan self reliance;
proses pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat dan otoritas tertinggi ada
di tangan masyarakat lokal, memegang prinsip-prinsip kesamaan sekaligus perbedaan
dan ketimpangan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, tidak mengabaikan
identitas masyarakat lokal, menekankan pada human capital bukan financial capital,
dan menekankan pada manfaat dan distribusi produksi bukan akumulasi
modal/capital.
Keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut
merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas
lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi
bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan
desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal
(Wearing 2001) dalam Dewi (2013). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah
dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan
tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang
dikemukakan Wearing (2001) dalam Dewi (2013) tersebut menegaskan bahwa

Hambatan desa wisata 1

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hambatan desa wisata 1

Similar to Hambatan desa wisata 1 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Hambatan desa wisata 1