Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kelembagaan Destinasi Manajemen Organisasi (DMO) melalui pembentukan Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP) dan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP). KKLP berperan sebagai penggerak awal dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan program pariwisata, sedangkan FTKP berfungsi sebagai wadah kerja sama antarpemangku kepentingan untuk mere

1. MODULE
FIVE
MODULE
FOUR
MODULE
THREE
MODULE
TWO
MODULE
ONE
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DMO
YANI ADRIANI
TANJUNGPANDAN, 3 Agustus 2015

2. SISTEMATIKA PAPARAN
• KELEMBAGAAN DALAM DMO
• TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DMO
• KELOMPOK KERJA LOKAL PARIWISATA (LWG)
• PEMBAGIAN PERAN
• FORUM TATA KELOLA PARIWISATA

3. KELEMBA-
GAAN
DALAM
DMO
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
DMO
SISTEM
TATA KELOLA PARIWISATA
ORGANISASI
TATA KELOLA PARIWISATA
1. Assessment dan kajian
2. Pertemuan stakeholders
3. Pembentukan
LWG
4. Koordinasi dan fasilitasi
perencanaan
5. Perumusan Tourism Manag. Plan
6. Penataan destinasi pariwisata7. Pelaksananaan bimtek SDM
8. Peningkatan kualitas
pelayanan
9. Penguatan jejaring dan
kemitraan
11. Tata kelola
destinasi
10. Peningkatan
kapasitas institusi
12. Dukungan promosi dan
pemasaran destinasi
13. Monitoring dan evaluasi
kinerja DMO
13 kegiatan inti DMO

4. KELEMBA-
GAAN
DALAM
DMO
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN

5. UNSUR
MASYA-
RAKAT UNSUR
PEME-
RINTAH
UNSUR
INDUSTRI
PARIWI-
SATA
UNSUR
AKADE-
MISI
(PEMANGKU
KEPENTINGAN
LAIN)
ORMAS
LSM
(PEMANGKU
KEPENTINGAN
LAIN)
KODIM,
KEPOLISIAN
FTKP
UNSUR
MASYA-
RAKAT
UNSUR
PEME-
RINTAH
UNSUR
INDUSTRI
PARIWI-
SATA
UNSUR
AKADE-
MISI
(PEMANGKU
KEPENTINGAN
LAIN)
ORMAS
KKLP
UNSUR
MASYA-
RAKAT
UNSUR
PEME-
RINTAH
UNSUR
INDUSTRI
PARIWI-
SATA
UNSUR
AKADE-
MISI
KKLP
TAHAP
INISIASI
TAHAP
TRANSFORMASI
TAHAP
PENGEMBANGAN
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
• LWG = KKLP
“Kelompok Kerja
Lokal Pariwisata”
• Kesadaran kolektif
• Penyepakatan
TUJUAN BERSAMA
• PENGEMBANGAN LWG/KKLP
• Penyusunan dan penyepakatan
cara/strategi mencapai TUJUAN
BERSAMA (Tourism Management
Plan/Rencana Aksi Pengembangan
Kawasan Pariwisata)
• FTKP “Forum Tata Kelola
Pariwisata”
• Menjalankan ‘rencana’
• Mewujudkan TUJUAN
BERSAMA

6. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KKLP = LWG (Local Working Group)
- UNSUR UTAMA adalah MASYARAKAT
dan PELAKU USAHA/INDUSTRI
PARIWISATA
- UNSUR PENDUKUNG: PEMERINTAH
- Merupakan PENGGERAK DMO di
tahap inisiasi dan transformasi
kelembagaan

7. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI

8. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI
1. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan cita-cita
kepariwisataan masyarakat dan pelaku usaha
KEBUTUHAN 1
KEBUTUHAN 2
KEBUTUHAN 3
KEBUTUHAN 4
KEBUTUHAN DST
CITA-CITA 1
CITA-CITA 2
CITA-CITA 3
CITA-CITA 4
CITA-CITA DST
CITA-CITA
BERSAMA

9. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI
2. Memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan
dan pengelolaan kepariwisataan berkelanjutan di
destinasi pariwisata
KEBUTUHAN 1
KEBUTUHAN 2
KEBUTUHAN 3
KEBUTUHAN 4
KEBUTUHAN DST
CITA-CITA
BERSAMA
PROGRAM/KEGIATAN 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PROGRAM/KEGIATAN 3
PROGRAM/KEGIATAN 4
PROGRAM/KEGIATAN ..
“RENCANA AKSI”

10. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI
3. Mempersiapkan dan memotori pembentukan
Forum Tata Kelola Pariwisata

11. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI
Mensinergikan program-program pemerintah dan
nonpemerintah yang sedang dan akan
diselenggarakan di destinasi pariwisata
PROGRAM/KEGIATAN A
PROGRAM/KEGIATAN B
PROGRAM/KEGIATAN C
PROGRAM/KEGIATAN D
PROGRAM/KEGIATAN E
DESA A
DAYA TARIK
WISATA A
KELOMPOK
MASYARAKAT A
KELOMPOK
MASYARAKAT B
LWG
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
KEBUTUHAN
INDUSTRI
PARIWISATA

12. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Fungsi KKLP/LWG
Mengembangkan jejaring melalui kemitraan dan
kolaborasi program untuk melaksanakan
program/kegiatan yang sudah disepakati bersama
FASILITASI
KOORDINASI
MEDIASI
PROGRAM/KEGIATAN 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PROGRAM/KEGIATAN 3
PROGRAM/KEGIATAN 4
PROGRAM/KEGIATAN ..
SUMBER DANA
PEMERINTAH
SUMBER DANA
LAINNYA (NGO,
DONATUR)
SUMBER DANA
SWASTA
LWG

13. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA
PARIWISATA
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
Tugas KKLP/LWG
1. Menyusun rencana kerja dan target LWG setiap tahun (2015-2019).
2. Mensinergikan program-program pemerintah dan nonpemerintah yang sedang dan
akan diselenggarakan di destinasi pariwisata.
3. Mensinergikan kepentingan dan peran dari berbagai elemen pelaku yang ada di
destinasi pariwisata.
4. Memfasilitasi proses identifikasi cita-cita dan kebutuhan pengembangan
kepariwisataan masyarakat dan usaha pariwisatadi destinasi.
5. Memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan
berkelanjutan di destinasi pariwisata.
6. Mempersiapkan dan memotori pembentukan organisasi tata kelola pariwisata.
7. Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan
tentang program-program dan capaian yang harus dicapai.
8. Membuat laporan pelaksanaan program kerja setiap akhir tahun sebagai bahan
evaluasi.

14. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI
FORUM TATA
KELOLA
PARIWISATA
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
FORUM TATA KELOLA
PARIWISATA (FTKP)
Konsorsium pemangku kepentingan
aktif di destinasi pariwisata yang
merupakan, pengembangan dari
Kelompok Kerja Lokal Pariwisata
(KKLP) dapat terdiri dari pemerintah,
industri, akademisi, dan elemen
masyarakat yang secara bersama
berkolaborasi dalam pembangunan
kepariwisataan di destinasi pariwisata
untuk mencapai TUJUAN BERSAMA,
yang tetap menjaga otonomi dari
masing-masing pemangku
kepentingan.

15. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI
FORUM TATA
KELOLA
PARIWISATA
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PRINSIP FTKP
1. Partisipatif dan bottom up
2. Mempunyai rasa memiliki yg tinggi thd kepariwisataan
di destinasi
3. Berdasarkan konsensus/ kolektif kolegial
4. Mempunyai kepemimpinan (leadership)
5. Memastikan dan mengukuhkan arah pengembangan
6. Bertanggung jawab

16. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI
FORUM TATA
KELOLA
PARIWISATA
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
FUNGSI FTKP
1. Membangun dan mewujudkan komitmen bersama dari masing-
masing pemangku kepentingan untuk pengelolaan
kepariwisataan (pembangunan destinasi dan pemasaran
pariwisata)
2. Sebagai media komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan
3. Sebagai wadah pembagian peran agar fungsi masing-masing
pemangku kepentingan menjadi jelas
4. Sebagai media pemberdayaan pemangku kepentingan

17. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI
FORUM TATA
KELOLA
PARIWISATA
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
TUGAS FTKP
1. Melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, dan sosialisasi pengembangan destinasi
pariwisata
2. Membangun komunikasi, kerja sama, dan kemitraan pengembangan destinasi
pariwisata antara masyarakat, pemerintah, industri pariwisata, dan pihak
akademisi/lembaga penelitian untuk menghasilkan naskah komitmen kesepahaman
dan kontrak kerjasama antarpemangku kepentingan.
3. Memastikan sistem perencanaan dan pengelolaan serta rantai nilai pariwisata
dibangun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan
4. Mendorong pengembangan diversifikasi, diferensiasi produk, creative product, product
enhancement, dan promosi yang efektif dan bertanggung jawab
5. Mendorong pengembangan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata
6. Mendorong advocacy dan capacity building sesuai kebutuhan destinasi
7. Memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan dampak program/kegiatan
pengembangan pariwisata di destinasi
8. Memastikan pemantauan dan evaluasi dampak perkembangan pariwisata terhadap
lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya

18. TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
DMO
ORGANISASI
FORUM TATA
KELOLA
PARIWISATA
PEMBAGIAN
PERAN
KELEMBAGAAN
DALAM DMO
KELOMPOK
KERJA LOKAL
PARIWISATA
(KKKLP)
PELINDUNG:
• GUBERNUR, dan atau
• BUPATI, dan atau
• WALIKOTA, dan
• TOKOH MASYARAKAT
PENDAMPINGAN YG
MENERUS oleh LWG/KKLP
SAMPAI FTKP ‘KOKOH’
SUMBER PENDANAAN:
1. Dana pemerintah (KEMENTERIAN,
APBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
2. Sumber lainnya (swasta,
masyarakat, NGO)
3. Dana mandiri (iuran dari anggota
forum)

19. PENGALAMAN
Pembentukan LWG
Penerapan FUNGSI LWG

20. STRUKTUR NAMA
PENASIHAT Suherman
KETUA Kirno Prasojo
WAKIL KETUA Jack Priyana
SEKRETARIS Wito Prasetyo
WAKIL SEKRETARIS Aan Ariyanto
BENDAHARA Umar Chusaeni
WAKIL BENDAHARA Rohmat Hidayat
ANGGOTA Basiyo
Wasis
Sucoro
Aji Luhur
Nur Rohmat
LWG BOROBUDUR

21. KELOMPOK KERJA MASYARAKAT BOROBUDUR
- Koordinator Kuliner : Yanti
- Koordinator Batik Kawasan : Jack Priyana

22. Dilakukan secara partisipatif oleh tokoh
masyarakat , kelompok masyarakat, dan
pemangku kepentingan terkait
Disosialisasikan kepada Pemerintah
Kabupaten Magelang, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, dan pihak lain yang
terkait (UNESCO, Balai Konservasi
Borobudur)
27 September 2012 Workshop TMP oleh
Pemerintahan Desa dan PT. Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
10 Oktober 2012 Workshop TMP oleh
Pelaku Usaha Pariwisata (kelompok Pengrajin,
Tukang Becak, Tukang Ojek, Pedagang, Seniman,
Pengelola Homestay, Industri Rumah Tangga,
Pengelola Desa Wisata, Pemandu Wisata, dan
Pelaku wisata lainnya)
2 Nopember 2012 Workshop Penyusunan
Tourism Management Plan (TMP) dalam Rangka
DMO Borobudur bagi para pemangku
kepentingan di tingkat Pemerintahan Kabupaten
Magelang
13 Nopember 2012 Pembahasan Naskah
Komitmen Bersama
FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA
TMP KAWASAN BOROBUDUR

23. FASILITASI IDENTIFIKASI
PROGRAM PRIORITAS
TMP KAWASAN BOROBUDUR
KESEPAKATAN PROGRAM PRIORITAS 2014
1. KEBERSIHAN DAN PENGHIJAUAN
2. PETA WISATA DAN SARANA INFORMASI WISATA
3. PAPAN PETUNJUK ARAH
4. PAKET DESA WISATA TERPADU
5. PENYEDIAAN RUANG PUBLIK
6. INFRASTRUKTUR (TROTOAR, JALAN, JEMBATAN)
7. PEMASARAN / PROMOSI
8. PELATIHAN
9. KEAMANAN

25. MEDIASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM
TMP KAWASAN BOROBUDUR

26. PEMBAGIAN PERAN PROGRAM
YANG SUDAH DILAKSANAKAN
1. PENERBITAN BULETIN DMO BOROBUDUR
LWG DMO BOROBUDUR
Tim redaksi
Distribusi
KEMENPAREKRAF - DMO
Tim redaksi
Pendanaan
Distribusi
PT. TWCBPRB
Pendanaan
DISPARBUD KAB. MAGELANG
Pendanaan

27. PEMBAGIAN PERAN PROGRAM
YANG SUDAH DILAKSANAKAN
2. PENGHIJAUAN DAN PENGEMBANGAN AGROWISATA
SEPANJANG JALUR TILIK NDESO
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN,
KEHUTANAN KAB.
MAGELANG
Penugasan Penyuluh Pertanian
sebagai Koordinator Program
KEMENPAREKRAF -
DMO
Pelatihan
Pengadaan bibit
PT. TWCBPRB
Pengadaan rak tanaman
3. PENDAMPINGAN PENGEMASAN PRODUK KERAJINAN
KEMENPAREKRAF -
DMO
Pelatihan
Pendanaan
PT. TWCBPRB
Quality Control
Pendanaan
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
Koordinator
Pendamping

28. PEMBAGIAN PERAN PROGRAM
YANG SUDAH DILAKSANAKAN
4. PELATIHAN BAHASA ASING
KEMENPAREKRAF - DMO
Koordinator
Pendanaan
PT. TWCBPRB
Pendanaan
DESA BAHASA
NGARGOGONDO
Pengajar
Tempat pelatihan
5. PELATIHAN PENGELOLAAN HOMESTAY
KEMENPAREKRAF - DMO
Koordinator/konsep
Pendanaan
PT. TWCBPRB
Bus untuk fieldtrip
Pengajar
DISPARBUD KAB.
MAGELANG
Koordinator fieldtrip
Pendanaan

29. PEMBAGIAN PERAN PROGRAM
YANG SUDAH DILAKSANAKAN
6. PENYELENGGARAAN BOROBUDUR COMMUNITY EXPO
KEMENPAREKRAF - DMO
Koordinator/konsep
Pendanaan
PT. TWCBPRB
Pendanaan
Kepanitiaan
DISPARBUD KAB. MAGELANG
Kegiatan Borobudur Art Vaganza
RRI KAB MAGELANG
Promosi

30. PENGALAMAN DMO LAIN
ORGANISASI FORUM
TATA KELOLA PARIWISATA

31. DMO TORAJA
• Skala regional
• Mencakup 2 kabupaten:
Tana Toraja dan Toraja Utara
• Legalisasi kelembagaan DMO:
Surat Keputusan Bupati

32. KOMBONGAN
PARIWISATA
TORAJA
(LWG)
POKJA
PEMDA KAB.
TANA TORAJA
POKJA
PEMDA KAB.
TORAJA
UTARA
KELEMBAGAAN FTKP
DMO TORAJA

33. FUNGSI FORUM
• Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
program.
• Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis
• Menetapkan program sarana dan prasarana, daya
tarik wisata, SDM, pemasaran.
• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program.
• Melakukan koordinasi dengan lembaga atau
instansi terkait, baik pusat maupun provinsi
dalam rangka pemantauan usulan program.

34. STRUKTUR ORGANISASI FORUM
• KETUA
• WAKIL KETUA
• SEKRETARIS
• POKJA:
 SARANA PRASARANA
 DAYA TARIK WISATA
 SUMBER DAYA MANUSIA
 PEMASARAN

35. STRUKTUR KELOMPOK KERJA
SARANA PRASARANA:
• Bappeda
• BLHD
• Disbudpar
• Dinas PU
• Dinas KimTar
• Dishub dan infokom
• Kombongan Pariwisata Toraja
• Wakil masyarakat lainnya
DAYA TARIK WISATA:
• Bappeda
• BLHD
• Disbudpar
• Dinas Pendidikan
• Dinas Pertanian
• Dinas Peternakan dan Perikanan
• Dinas Kehutanan dan Perkebunan
• Kombongan Pariwisata Toraja
• Wakil masyarakat lainnya
SUMBER DAYA MANUSIA:
• Bappeda
• BLHD
• Disbudpar
• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Kombongan Pariwisata Toraja
• Wakil masyarakat lainnya
PEMASARAN:
• Bappeda
• Disbudpar
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Dinas Koperasi dan UMKM
• Kombongan Pariwisata Toraja
• Wakil masyarakat lainnya

36. DMO TANJUNG PUTING
• Skala lokal: Kabupaten Kota
Waringin Barat
• Merupakan kawasan Taman
Nasional
• Legalisasi kelembagaan DMO:
Surat Keputusan Bupati

37. Pemda
LWG
Pemda
LWG
Pemda
LWG

38. (Kepala Balai Taman Nasional)

39. FORUM TATA KELOLA PARIWISATA WAKATOBI

40. FORUM TATA KELOLA PARIWISATA
SABANG

42. MULAI DARI MANA?
• IDENTIFIKASI
PEMANGKU
KEPENTINGAN DI
KECAMATAN
TANJUNGPANDAN DAN
SIJUK (PEMERINTAH,
SWASTA, KELOMPOK
MASYARAKAT, TOKOH
MASYARAKAT,
ORGANISASI TERKAIT
LAINNYA)!
• TENTUKAN SIAPA YANG
AKAN TERLIBAT DI
MANA?
– SEMUA TERLIBAT? -
 FTKP
– MASYARAKAT &
USAHA: LWG,
PEMERINTAH:
POKJA??
• TENTUKAN ORANG
YANG AKAN DILIBATKAN
UNTUK SETIAP
KELOMPOK PEMANGKU
KEPENTINGAN!
• TENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI!

43. Terima kasih