KSPN SERIBU
•
2 likes•2,140 views
Dokumen ini membahas tentang Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan tantangan dalam memperkuat fungsinya. Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kawasan lindung laut nasional dan wilayah kepulauan yang strategis bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, namun membutuhkan percepatan pembangunan pariwisata yang menjamin fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat."
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KSPN SERIBU
Similar to KSPN SERIBU (20)
KSPN SERIBU
- 1. SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL YANIADRIANI PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN ITB PENGUATAN FUNGSI KEPULAUAN SERIBU
- 2. POKOK PAPARAN 1. AMANAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 2. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DALAM HIERARKI PERENCANAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA 3. FUNGSI STRATEGIS KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA 4. TANTANGAN DALAM PENGUATAN FUNGSI STRATEGIS KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA 5. PENGEMBANGAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
- 3. A M A N AT P E N G E M B A N G A N KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL1
- 4. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SEBAGAI AMANAT PEMBANGUNAN DI INDONESIA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009TENTANG KEPARIWISATAAN PP NOMOR 50TAHUN 2011 TENTANG RIPPARNAS TAHUN 2010-2025 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PP No. 43/2010TENTANGTATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam TERCIPTANYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, serta PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Pasal 12 ayat 2). Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat STRATEGIS bagi KEPENTINGAN NASIONAL, Pemerintah Pusat dapat MENETAPKAN KAWASAN KHUSUS dalam WILAYAH PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA (Pasal 360 ayat 1). 88 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL “KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA”
- 5. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SEBAGAI AMANAT PEMBANGUNAN DI INDONESIA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009TENTANG KEPARIWISATAAN PP NOMOR 50TAHUN 2011 TENTANG RIPPARNAS TAHUN 2010-2025 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai PENGARUH PENTING DALAM SATU atau LEBIH ASPEK, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan Keamanan (Pasal1) KAWASAN KHUSUS adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1). KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata NASIONAL yang mempunyai PENGARUH PENTING DALAM SATU atau LEBIH ASPEK, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan Keamanan (Pasal1)
- 6. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SEBAGAI AMANAT PEMBANGUNAN DI INDONESIA PP NOMOR 50TAHUN 2011 TENTANG RIPPARNAS TAHUN 2010-2025 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata NASIONAL yang mempunyai PENGARUH PENTING DALAM SATU atau LEBIH ASPEK, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan Keamanan (Pasal1) KRITERIA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL: a) Memiliki FUNGSI UTAMA PARIWISATA atau POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA; b) Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki CITRAYANG SUDAH DIKENAL SECARA LUAS; c) Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional; d) Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; e) Memiliki LOKASI STRATEGIS yang berperan MENJAGA PERSATUAN DAN KEUTUHANWILAYAH; f) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam MENJAGA FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP; g) memiliki fungsi dan peran strategis dalam USAHA PELESTARIAN DAN PEMANFAATANASET BUDAYA,TERMASUK DI DALAMNYA ASPEK SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN; h) Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; i) Memiliki KEKHUSUSAN DARIWILAYAH; j) Berada DIWILAYAHTUJUAN KUNJUNGAN PASARWISATAWAN UTAMA DAN PASARWISATAWAN POTENSIAL NASIONAL; k) Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. Pasal 10 Ayat (2):
- 7. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SEBAGAI AMANAT PEMBANGUNAN DI INDONESIA PP NOMOR 50TAHUN 2011 TENTANG RIPPARNAS TAHUN 2010-2025 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata NASIONAL yang mempunyai PENGARUH PENTING DALAM SATU atau LEBIH ASPEK, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Pasal1) K S P N : 1. MERUPAKAN DESTINASI PARIWISATA DI INDONESIAYANG SUDAH DIKENAL LUAS DAN MENJADITUJUAN UTAMA KUNJUNGANWISATAWAN; 2. MEMILIKI FUNGSI STRATEGIS LAIN SECARA NASIONAL. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KSPN HARUS MENDUKUNG PERWUJUDAN FUNGSI STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP KAWASAN.
- 8. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DALAM HIERARKI PERENCANAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA 2
- 9. HIERARKI PERENCANAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA RENCANA UMUM RENCANA KHUSUS RIPPARNAS DPN KPPN KSPN RIPPARPROV DPP KPPP KSPP DTWP RIPPARKAB/ KOTA DPK KPPK KSPK DTWK RENCANA INDUK KSPN, KPPN RENCANA INDUK KSPP, KPPP RENCANA INDUK KSPK, KPPK RENCANA RINCI RENCANA DETIL KSPN, KPPN RENCANA DETIL KSPP, KPPP RENCANA DETIL KSPK, KPPK mengacu pada mengacu pada mempertimbangkan mempertimbangkan
- 10. FUNGSI RENCANA KEPARIWISATAAN RENCANA UMUM RENCANA KHUSUS/SPESIFIK RENCANA RINCI/DETIL NAMA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL RENCANA INDUK KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL RENCANA DETIL KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL FUNGSI MEWUJUDKAN ‘CITA-CITA’ PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL (VISI, MISI) MEWUJUDKAN FUNGSI KESTRATEGISAN KAWASAN SECARA NASIONAL MELALUI PARIWISATA MEMBANGUN FUNGSI KESTRATEGISAN MELALUI PARIWISATA PADA LOKASI UTAMA KSPN
- 11. F U N G S I S T R AT E G I S KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA3
- 12. FUNGSI STRATEGIS NASIONAL KEPULAUAN SERIBU KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI TAMAN NASIONAL LAUT (SK Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002) TN LAUT KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KAWASAN LINDUNG NASIONAL diarahkan pada REHABILITASI dan PEMANTAPAN fungsi kawasan lindung (PP NO. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) KEPULAUAN SERIBU MERUPAKAN BAGIAN DARI KSN PERKOTAAN JABODETABEK- PUNJUR, termasuk KEP. SERIBU (PP NO. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DAN KSPN PRIORITAS (PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010-2025; Perpres 2 No. 2015 RPJMN; Inpres 1/2016, Perpres 3/2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional) “menjaga fungsi Kepulauan Seribu sebagai KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL” “menjaga PERSATUAN DAN KEUTUHANWILAYAH sebagai WILAYAH KEPULAUAN di Indonesia”
- 13. PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA KEPARIWISATAAN KEPULAUAN SERIBU YANG: • menjaga fungsi Kepulauan Seribu sebagai KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL • menjaga PERSATUAN DAN KEUTUHAN WILAYAH sebagai WILAYAH KEPULAUAN di Indonesia 10 PERMASALAHAN UTAMA: 1. KETERBATASANAIR BERSIH DAN LISTIK 2. JARINGAN KOMUNIKASI 3. PENGOLAHAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN 4. TRANSPORTASI DAN DERMAGA 5. DAYA DUKUNG LINGKUNGAN 6. PERIZINAN JASA USAHA PARIWISATA 7. LEMAHNYA KOMUNIKASI, EGOSEKTORAL, DAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 8. PROMOSI PULAUSERIBU 9. PENERAPANZONASI 10. SDM, BUDAYA, DAN HOSPITALITY (Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, 2016) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA
- 14. TANTANGAN DALAM PENGUATAN FUNGSI STRATEGIS KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA 4
- 15. KSPN KEPULAUAN SERIBU DSKT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS 25 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (PRIORITASTAHUN 2015-2019) 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (TAHUN 2015-2019) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DI INDONESIA PRIORITAS PEMASARAN PARIWISATA NASIONAL
- 16. TANTANGAN: “PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KEPULAUAN SERIBU”
- 17. TANTANGAN UTAMA UNDANG-UNDANG NO. 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam TERCIPTANYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. SK Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts- II/2002 tentang Taman Nasional Laut Kep. Seribu PP NO. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN PP NO. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025 Pengembangan kepariwisataan Kepulauan Seribu untuk menjaga FUNGSI KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL. Pengembangan kepariwisataan Kawasan Kepulauan Seribu untuk menjaga PERSATUAN DAN KEUTUHAN WILAYAH sebagai WILAYAH KEPULAUAN di Indonesia. 1. MEMADUKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN WILAYAH KEPULAUAN SERIBU. 2. PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN. 3. PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA MASYARAKAT BERSTANDAR INTERNASIONAL. 4. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA PARIWISATA.
- 18. LANGKAH STRATEGIS MENJAWAB TANTANGAN UTAMA 1. MEMADUKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN WILAYAH KEPULAUAN SERIBU. • Meningkatkan konektivitas aksesibilitas antarpulau di dalam wilayah Kepulauan Seribu, konektivitas aksesibilitas dengan DKI Jakarta sebagai pintu masuk utama Indonesia dan sumber pasar utama, dan dengan destinasi utama lainnya di Indonesia dalam satu sistem perencanaan transportasi. • Mengembangkan produk pariwisata tematik dan berdaya saing internasional yang memadukan potensi pariwisata antarpulau di Kepulauan Seribu dan potensi pariwisata Kepulauan Seribu dengan destinasi lain di Indonesia dan luar negeri yang memiliki keterkaitan tema dengan pariwisata Kepulauan Seribu (cth. Jalur cruise, yacht, dll) • Mengembangkan informasi dan pelayanan pariwisata terpadu di wilayah Kepulauan Seribu. • Mengembangkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan di Kepulauan Seribu, termasuk standar pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang sama.
- 19. 2. PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN. • Mengembangkan produk pariwisata bahari berbasis konservasi dan berstandar internasional sebagai identitas pariwisata KSPN Kepulauan Seribu. • Mengembangkan pengelolaan pariwisata berdasarkan daya dukung lingkungan darat dan laut. • Mengembangkan kegiatan wisata yang meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan kontribusi masyarakat dan wisatawan terhadap lingkungan dan sumber daya kelautan. • Membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya melalui regulasi yang andal dan ketat. LANGKAH STRATEGIS MENJAWAB TANTANGAN UTAMA
- 20. 3. PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA MASYARAKAT BERSTANDAR INTERNASIONAL. • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki dalam mendukung pariwisata berdaya saing internasional. • Pengembangan produk pariwisata tematik yang khas alam dan budaya masyarakat berbasis bahari Kepulauan Seribu • Pendampingan yang berkesinambungan terhadap pengembangan potensi pariwisata yang ada di masyarakat. • Pendampingan pengembangan produk pariwisata masyarakat menuju produk pariwisata berstandar internasional. • Pemasaran pariwisata tematik berbasis teknologi informasi. LANGKAH STRATEGIS MENJAWAB TANTANGAN UTAMA
- 21. 4. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA PARIWISATA. • Pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (pengelolaan desa wisata, pengelolaan homestay, pengelolaan perahu wisata, pengelola kerajinan, pengelola kuliner, pengelolaan kegiatan kesenian, dll). • Sertifikasi usaha pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam pariwisata (pramuwisata, usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata, usaha transportasi wisata, dll). • Program pengembangan SDM masyarakat yang berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan berstandar internasional. LANGKAH STRATEGIS MENJAWAB TANTANGAN UTAMA
- 22. PENGEMBANGAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA DALAM RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU 5
- 23. PEMBAGIAN PERAN DALAM PEMBANGUNAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DAN SEKITARNYA PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DKI JAKARTA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU “MEWUJUDKAN KESTRATEGISAN NASIONAL SEBAGAI KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL DI KSPN KEPULAUAN SERIBU” “MEMBANGUN KEPARIWISATAAN PROVINSIYANG MAMPU MENDISTRIBUSIKAN PERKEMBANGAN PARIWISATA KE WILAYAH KEPULAUAN SERIBU” “MEMBANGUN KEPARIWISATAANYANG BERDAYA SAING INTERNASIONAL DAN MENDUKUNG KONSERVASI KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KEPULAUAN SERIBU ”
- 24. REKOMENDASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DSKT “MEMBANGUN KEPARIWISATAAN PROVINSIYANG MAMPU MENDISTRIBUSIKAN PERKEMBANGAN PARIWISATA KEWILAYAH KEPULAUAN SERIBU DAN MENDUKUNG FUNGSI STRATEGIS K” 1. Membangun konektivitas aksesibilitas terpadu antara Kepulauan Seribu dengan pusat-pusat kegiatan wisata di Jabodetabekpunjur. 2.Mengembangkan jalur wisata tematik yang memadukan produk pariwisata Kepulauan Seribu dengan produk pariwisata lain di wilayah DKI Jakarta dan destinasi lain yang memiliki keterkaitan tema (keanekaragaman hayati laut, sejarah, minawisata, pulau-pulau kecil, geowisata berbasis kelautan, dll), lengkap dengan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum, dan transportasi). 3. Membangun forum komunikasi dan koordinasi kepariwisataan lintas sektor dan pusat-provinsi- daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kepariwisataan di Kepulauan Seribu. 4.Menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata unggulan provinsi di Kepulauan Seribu berdasarkan standar pembangunan dan pengelolaan pariwisata (provinsi, nasional, internasional). 5.Membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya melalui regulasi yang andal dan ketat. 6.Sistem pemasaran pariwisata terpadu (website terpadu: website promosi dan pelayanan pariwisata nasiona provinsi Kepulauan Seribu, program promosi bersama provinsi, dg prov. Bahari lain)
- 25. REKOMENDASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JANGKA MENENGAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KSPN KEPULAUAN SERIBU DSKT “MEMBANGUN KEPARIWISATAANYANG BERDAYA SAING INTERNASIONAL DAN MENDUKUNG KONSERVASI KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KEPULAUAN SERIBU ” 1. Membangun konektivitas aksesibilitas antarpulau di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. 2. Mengembangkan produk pariwisata alam dan budaya bahari masyarakat berbasis tema dan berstandar internasional (daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum). 3. Mengembangkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan di Kepulauan Seribu, termasuk standar pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang sama. 4. Mengembangkan industri kecil dan menengah yang memperkuat produk pariwisata berbasis masyarakat dalam meningkatkan keanekaragaman produk pariwisata. 5. Pemasaran pariwisata tematik dan terpadu berbasis teknologi informasi. 6. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pariwisata yang konsisten.
- 26. PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN ITB Gedung Riset dan Inovasi ITB Lantai 3 Jl. Ganesa No. 10 Bandung Telp/fax. 022-2506285/2534272 www.p2par.itb.ac.id