Plastik n sampah plastik pantau oktober 2020

of 58 Plastik & Sampah: Pantauan Oktober 2020
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Oktober 2020
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Proponen daur ulang tetap hajar lajur Compostable
Studi: material berbasis bio dan/ atau biodegradable
yang tersedia di pasar adalah sama beracunnya dengan plastik
konvensional terkait dengan zat kimia yang mereka miliki
Sosialisasikanlah Pergub DKI Jakarta No. 142 Thn 2019
Tentang Kewajiban ber-KBRL siapa takut?
Ilustrasi kantong plastik lapuk menjadi plastik mikro
Foto 2 November 2020

Plastik Alf*mart dan Ind*maret Bukan Plastik
Biodegradable?? Tidak Ramah Lingkungan???
Gabriel Butarbutar
Sep 24 · 4 min read
Terlewatkan dalam naskah September lalu, karena naskah terselip
Plastik Oxium ALf*mart
Masalah sampah plastik semakin hari semakin tidak terkendali. Ini
menyebabkan banyak pihak turut mencari solusi alternatif pengganti
plastik tidak ramah lingkungan yang menyebabkan masalah ini yaitu salah
satu solusinya adalah plastik biodegradable.
Saat ini banyak beredar dan inovasi plastik biodegradable saat ini dan
sudah dipasarkan secara luas seperti plastik oxium, plastik singkong dan
juga plastik dari tandan kosong kelapa sawit. Plastik tersebut bersifat
ramah lingkungan karena mudah terurai dalam rentang waktu tertentu.
Dan plastik oxium cukup banyak beredar di masyarakat saat ini.
Tanpa kita sadari, kita pernah menemui plastik oxium ini ketika kita
berbelanja di supermarket, mimimarket, swalayan atau ritel lainnya. Salah
satu minimarket terkenal yang menggunakan plastik berteknologi oxium
adalah Alf*mart dan Ind*maret.
Plastik Oxium ini terus beredar di masyarakat sebagai plastik
biodegradable atau diklam ramah lingkungan karena bisa terurai 2–5
tahun. Dan juga harganya sangat terjangkau dibandingkan plastik
biodegradable lainnya seperti plastik singkong. Makanya banyak
masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan plastik ―ramah
lingkungan‖ ini karena harganya yang tidak terlalu mahal dari plastik
konvensional.
Namun tahu tidak plastik berteknologi oxium menghasilkan mikroplastik
Seperti dilansir Republika.co.id, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) menanggapi pesan yang beredar mengenai penawaran kantong
plastik oxium ramah lingkungan yang mudah terurai ketika berbaur dengan
tanah.
Namun, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Agus Haryono menjelaskan
bahwa plastik berteknologi oxium diklaim ramah lingkungan perlu
dipertanyakan kembali.
Agus menjelaskan bahwa kantong plastik oxium adalah plastik
konvensional yang ditambahkan adiktif katalis yang memudahkan

fragmentasi material plastik. Menurutnya, belum ada bukti yang
menyakinkan bahwa plastik oxium dapat membantu lingkungan hidup.
―Bioplastik yang terbuat dari singkong bersifat lebih lentur dan mudah larut
dalam air panas. Bioplastik dalam hitungan enam bulan juga bisa terurai
bukan bertahun-tahun seperti plastik oxo,‖ ujar Agus
―Tambahan material katalis pada teknologi oxium agar bisa
mengakselerasi fragmentasi plastik menjadi serpihan kecil. Disebut plastik
oxodegradable karena proses oksidasi oleh panas memperburuk kualitas
plastiknya sehingga pecah menjadi serpihan kecil. Justru banyak kajian
yang mengkhawatirkan potensi oxium menambah timbulnya mikroplastik di
lautan,‖ tutur Agus
Katalis itu dapat berfungsi mempercepat plastik terkoyak dengan kondisi
khusus seperti adanya radiasi sinar ultraviolet (UV) atau paparan panas
matahari. Agus menambahkan, plastik oxo tidak lebih ramah lingkungan
jika dibandingkan dengan plastik biasa.
Namun, plastik oxo memang lebih cepat terurai jika dalam kondisi khusus
tadi. ―jika plastik konvensional 50 tahun baru terurai, plastik oxo ini lebih
cepat kalau terpapar sinar matahari,‖ ujar dia.
Namun, kata Agus, bahayanya sama dengan plastik biasa. Apalagi jika
plastik oxo terbuang ke sungai atau laut dan dimakan oleh biota yang
hidup disana karena sama-sama dapat mencemari lingkungan.
―jika plastik oxo tidak terdegradasi penuh dalam waktu yang cukup, justru
menimbulkan risiko timbulnya mikroplastik ke dalam lingkungan dan rantai
makanan kita dari ikan dan biota laut lainnya,‖ ujar Agus.
Oleh karena itu, kata Agus, perlakukanlah plastik oxo ini seperti plastik
biasa. ―jangan dibuang sembarangan, apalagi ke sungai atau lautan,‖
ujarnya.
Plastik Oxium Bukan Plastik Biodegradable
Sementara itu, Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Akbar Hanif Dwan Abdullah
menjelaskan, plastik berbahan oxium berbeda dengan berbahan singkong.
Pada dasarnya, oxium sama dengan plastik pada umumnya, seperti
Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP). Hanya saja pada oxium
ditambahkan senyawa tertentu yang menyebabkan plastik hancur. ―Bisa
dalam jangka waktu lima tahun,‖ kata Hanif seperti dilansir Pikiran Rakyat.
Meski hancur, rantai polimer yang terkandung didalamnya tetap ada.
Hanya terpecah menjadi partikel kecil-kecl. Artinya, sifat plastik itu sendiri
tetap ada. Namun secara fisik sudah tidak tampak seperti wujud semula.

Hal itu berbeda dengan terurai. Plastik yang terurai akan kembali ke unsur
alam yaitu CO2 dan H2O. Sehingga tidak ada lagi rantai polimer yang
tersisa. Dengan kata lain, oxium bukanlah plastik yang biodegradable.
Hanif mengatakan, terurainya plastik menjadi partikel kecil namun tidak
terurai seperti oxium itu tetap menyimpan bahaya. Sebab partikel kecil
plastik bisa masuk ke aliran air, tanah, termakan ikan, dan akhirnya
berpindah ke tubuh manusia tanpa disadari.
Oleh karenanya, plastik oxium tak bisa ditangani sembarangan.
Penanganannya harus dengan kontrol penuh untuk memastikan tidak ada
partikel-partikel hancuran yang mengalir ke air atau tanah. ―Bisa saja
ditempatkan di landfill dan dihancurkan di dalam tanah, harus ada kontrol,‖
katanya.
Maka dari itu perlu pengkajian ulang dan edukasi ke masyarakat bahwa
plastik berteknologi oxium ini tidak sepenuhnya ramah lingkungan dan
memiliki persamaan dengan plastik konvensional yaitu dapat merusak
lingkungan jika dibuang sembarangan. Dan juga untuk ritel yang
menggunakan plastik oxium perlu dipertimbangkan kembali apakah plastik
yang digunakan benar-benar ramah lingkungan atau tidak.
Sumber:
https://www.paprikaliving.com/plastik-berteknologi-oxium-solusi-atau-
justru-masalah-baru/
https://republika.co.id/berita/pvjlys366/lipi-plastik-oxo-sama-bahayanya-
dengan-plastik-konvensional
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316264/plastik-oxium-aman-
ini-penjelasan-peneliti-lipi
https://medium.com/@gabrielbutarbutar/plastik-alf-mart-dan-ind-maret-
bukan-plastik-biodegradable-tidak-ramah-lingkungan-
5c6aa18bdae5?fbclid=IwAR1vfTZ0BaalUoWYpYOHLhsc9eyIGd6e66Q2e
Ksw4nhwowkx6c5votEsWes
Komentar
Tidak ada tanggapan dari produsen atau proponen terkait produk plastik
oxium.

Biodegradable
Isn’t What You Think
By John Schwartz
Oct. 1, 2020
You care about the planet, and would like to avoid bottles and other goods
made of single-use plastic. But it‘s complicated.
Choosing products with packaging that claims to be ―biodegradable‖ or
―compostable‖ might mean that they degrade only under special
conditions, and could complicate recycling efforts, said Jason Locklin, the
director of the New Materials Institute at the University of Georgia. ―It‘s
tremendously confusing, not just to the consumer, but even to many
scientists,‖ he said.
Here are four examples of the kinds of products you might see on
supermarket shelves or at the takeout counter. It‘s not an exhaustive list,
but one that can give you a sense of the issues that people face.
Corn-based plastic
It doesn‘t come from petroleum. But in a landfill, it might be just as bad.
Food service items made from polylactic acid, or PLA, include bottles,
disposable cutlery, plastic films, some grocery bags and other products.
They look like plastic made from petroleum, but PLA is usually made from
corn, though it can come from other plants, including beets, cassava and
sugar cane.
The labels on PLA products often describe them as compostable. But that
doesn‘t mean you can just throw the stuff into your backyard compost pile,
if you have one. To properly degrade, they have to be sent to commercial
compost facilities.
The process of industrial composting involves high heat snd precisely
controlled moisture, among other conditions, and it isn‘t available in many
parts of the country. Worse, PLA products look enough like regular
recyclable plastic bottles, which are made from the most common plastic
used in recyclable bottles, known as PET, that they can get mixed in at the
recycling plant, and can contaminate the recycling stream.
And if your PLA trash ends up in a landfill, it will be there a very long time,
because it‘s unlikely to be exposed to conditions that would help it to break
down.

Paper, kind of
It‘s what‘s on the inside that counts.Similar to the push from some
restaurants to replace plastic straws with paper ones, paper bottles are
seen as a possible option to replace plastic ones. Because they can be
made of sustainable, renewable materials (from trees!), paper bottles are
getting the attention of major companies.
Coca-Cola, Carlsberg and the vodka maker Absolut are exploring the idea
with the Paper Bottle Company.
Paper, of course, is recyclable — as long as it is just paper. However,
paper-based bottles and containers tend to be made with several layers of
materials other than paper, including plastic or foil, to form barriers. One
paper bottle maker‘s website calls 100 percent biodegradability a ―goal.‖
Hypothetically, you could strip away the layers and recycle the paper, but
who‘s actually going to do that?
Fiber
Looks compostable, but may end up in the landfill anyway.Some fast-
casual restaurants use bowls designed and marketed to be compostable.
They are made from bagasse, a fiber produced as a byproduct from sugar
cane mills.
Sweetgreen, for instance, put the message in a longtime slogan: ―Nothing
from inside Sweetgreen goes to the landfill.‖ But getting to current levels of
compostability has been a struggle for Sweetgreen and Chipotle, whose
previous bowls turned out to contain PFAS, a family of chemicals linked to
cancer that can remain in the environment even after the bowl has been
composted.
They fixed that problem. But while your bowl may be compostable, if you
don‘t compost at home you have to throw it into a dedicated composting
bin in the restaurant, or use a composting service.
Don‘t put it in the recycling bin: Materials that come contaminated with food
get rejected by recyclers. And throwing the bowl into a trash can at the
office or at home means it‘s likely to go to a landfill anyway.
Bacteria do the work
Next best thing?

PHA, or polyhydroxyalkanoate, has been the next big thing in
biodegradability for years. This bioplastic, which can be produced by
bacteria, has promising properties:
Research suggests it can break down in conventional landfills. In ocean
water, it will degrade within a few years, a fraction of the 450 years that it
takes standard plastic.
Producing the material economically, however, has been a technical
challenge.
Cove, a bottled water company, says it is about to bring out its product in
containers made from PHA. The company that supplies the bioplastic to
Cove, RWDC Industries, introduced drinking straws made from the
material last year in Singapore, where the company is based.
There is certainly a market for environmentally friendly goods. A report by
the market research firm Mintel Group found that 34 percent of consumers
said they would pay more for water packaged in 100 percent
biodegradablebottles.
―There is a place for biodegradable materials‖ as a way to cut down the
sheer amount of mismanaged plastic waste the world is dealing with, said
Jenna Jambeck, a professor of environmental engineering at the University
of Georgia who has studied the accumulation of plastics in the world‘s
oceans and the ability of PHA to degrade. However, she worries about the
consequences of developing products that are seemingly environmentally
friendly without planning for disposal and recycling. ―You have to think
about end of life when you‘re designing things,‖ she said.
Ultimately, Dr. Jambeck said, ―the best thing you can do environmentally is
not create any waste in the first place.‖ Illustrations by Claire O‘Neill
Correction: Oct. 2, 2020
An earlier version of this article misspelled one chemical
name. PLA is polylactic acid, not polyactic acid.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/01/climate/biodegradable-
containers.html

Erick Thohir Surati Menteri ESDM, Bantu Penjualan Listrik
PLN
inewsid Kamis, 01 Oktober 2020 - 22:44
JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir dikabarkan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif. Dalam isi surat itu, Erick meminta Kementerian
ESDM membantu mengatasi kelebihan pembangkit sehingga memperbaiki
permintaan listrik PT PLN (Persero).
Dalam isi surat juga disebutkan, untuk memulihkan PLN dari dampak
pandemi Covid-19, Kementerian ESDM diminta dapat mendorong pelaku
usaha menggunakan jasa PLN serta menyesuaikan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) RUPTL 2020-2029.
Surat tertanggal 18 September 2020 itu pun menuliskan, Kementerian
ESDM diminta membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan
captive power. Hal itu untuk membantu penjualan listrik PLN.
"Kami harapkan dukungan saudara untuk mendorong pelaku usaha
menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero), antara lain
dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive
power," demikian bunyi isi surat tersebut, dikutip Kamis (1/10/2020).
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga
membenarkan isi surat tersebut. Meski begitu, Arya menyebut,
permohonan bantuan kepada Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), bukan berarti kondisi keuangan PLN tidak
membaik.
"Mengenai surat Pak Menteri ke ESDM dan BKPM itu memang benar,
surat Pak Menteri itu bukan berarti bahwa PLN itu kondisinya parah," ujar
Arya kepada wartawan.
Dia menjelaskan, Erick menginginkan agar kondisi pasokan listrik berlebih
PLN dapat ditangani dengan baik serta tidak terjadi pemborosan. Karena
itu, ketimbang membangun pembangkit lagi, lebih baik memanfaatkan
pasokan listrik yang sudah ada.
Arya memastikan, PLN mampu memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia.
"Yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah over supply, ngapain
kalau tidak dimanfaatkan dan juga kalau ada institusi baru, apalah
namanya itu? Enggak perlu buat pembangkit baru, karena sudah over
supply, bagusnya memanfaatkan yang sudah ada," tuturnya.

Erick Thohir Tak Mau BUMN Jadi Penyalur Subsidi
Jumat, 03 April 2020 - 17:13
Surat Erick Thohir Dianggap Hambat Investasi, Begini Respons BKPM
Erick Thohir Surati Menteri ESDM, Bantu Penjualan Listrik PLN -
https://rctiplus.com/trending/detail/401316/erick-thohir-surati-menteri-
esdm-bantu-penjualan-listrik-
pln?utm_source=Rplusmweb&utm_medium=share_wa&utm_campaign=ne
ws401316
PLN kelebihan pasokan listrik, kondisinya oleng, Erick Thohir minta
Menteri ESDM turun tangan secara operasional dan keuangan: stop
pembangkit listrik mandiri, pakailah listrik PLN... Simak saja:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201001123841-4-
190852/beredar-surat-erick-thohir-ke-menteri-esdm-soal-kondisi-
pln?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnbcindonesia&ut
m_campaign=cmssocmed
Lihat juga
Terlalu Banyak Pembangkit, Listrik PLN Oversupply
Jumat, 2 Oktober 2020 | 07:45 WIB
Penulis: Muhammad Idris | Editor: Muhammad Idris

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya pembangkit listrik baru yang
terbangun, baik milik PT PLN (Persero) maupun swasta, membuat
pasokan listrik saat ini berlebih atau oversupply.
Pembangkit-pembangkit listrik baru tersebut merupakan bagian dari
program penambahan kapasitas listrik baru hingga 35.000 MW dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oversupply listrik ini tentunya jadi pemborosan dan membuat kondisi
keuangan PLN berdarah-darah. Ini karena PLN tetap harus membayar
listrik dari pembangkit sesuai kontrak, namun listriknya justru oversupply.
Kelebihan listrik PLN dari pembangkit ini terungkap dari surat yang
dikirimkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
Dilansir dari Antara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga
membenarkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menyurati Menteri
ESDM untuk membantu kinerja PLN.
"Mengenai surat Pak Menteri Erick ke ESDM dan BKPM itu memang
benar. Surat Pak Menteri itu bukan berarti bahwa PLN kondisinya parah,"
ujar Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis malam.
Ia menyampaikan bahwa Menteri Erick Thohir menginginkan agar PLN
dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada ketimbang membuat
pembangkit baru.
"Yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah oversupply ngapain
kalau tidak dimanfaatkan dan juga kalau ada institusi baru apalah
namanya itu gak perlu buat pembangkit baru karena sudah oversupply,
bagus memanfaatkan yang sudah ada," ucap Arya Sinulingga.
Pembangkit baru jadi beban
Menurut Arya, tujuan surat Menteri BUMN itu untuk memaksimalkan
kapasitas PLN yang sudah kelebihan pasokan.
"Jadi enggak ada pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita
bikin pembangkit yang baru. Ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang
baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan
tersebut," ucap Arya Sinulingga.
Klik untuk baca:
http://money.kompas.com/read/2020/10/02/074542126/terlalu-banyak-
pembangkit-listrik-pln-oversupply

4 Oktober 2020
UNEP ingatkan hari pangan hilang dan sisa pangan
29 SEP 2020 PRESS RELEASE CHEMICALS & WASTE
Food loss and waste must be reduced for greater food
security and environmental sustainability
Pixabay / 29 Sep 2020
Rome/Nairobi/New York , 29 September 2020 – At the global
event marking today the first International Day of Awareness of Food Loss
and Waste, the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the UN
Environment Programme (UNEP) and their partners urged everyone to do
more to reduce food loss and waste or risk an even greater drop in food
security and natural resources.
Some 690 million people today are hungry and three billion cannot afford a
healthy diet. Hunger has been on the rise for the past five years, and the
COVID-19 pandemic is threatening the food and nutrition security of up to
an additional 132 million of people. On top of that, we are faced with an
ecosystem decline and the consequences of climate change.
Yet, food continues to be lost and wasted. This year we have witnessed an
increase in food loss and waste as a result of movement and transport

restrictions due to the pandemic.
COVID-19 aside, however, each year about 14 percent of the world‘s food
is lost before even reaching the market. Food loss is valued at $400 billion
annually – about the GDP of Austria. On top of this comes food waste, for
which new estimates are coming out early 2021. When it comes to
environmental impact, food loss and waste generate eight percent of global
greenhouse gas emissions.
Food loss occurs from farm up to and excluding retail, whilst food waste
occurs at retail, food service and household level. Causes range from poor
handling, inadequate transport or storage, lack of cold chain capacity,
extreme weather conditions to cosmetic standards, and a lack of planning
and cooking skills among consumers.
Simply put, reducing food lost or wasted means more food for all, less
greenhouse gas emissions, less pressure on environment, and increased
productivity and economic growth.
Innovation, technologies and behavioral change – key to reducing food
loss and waste
―Food loss and waste is a big challenge of our time,‖ said FAO Director-
General QU Dongyu, urging for stronger partnerships, more public and
private investments in training for smallholder farmers, technology and
innovation‖ to step up the fight against food loss and waste as ―our planet
is a small boat in the universe.‖
―Innovative postharvest treatment, digital agriculture and food systems and
re-modelling market channels offer huge potential to tackle the challenges
of food loss and waste. We have just built a partnership with IBM, Microsoft
and the Vatican to empower Artificial Intelligence in all these areas,‖ added
Qu.
Inger Andersen, Executive Director of UNEP, encouraged governments to
make food loss and waste part of national climate strategies.
―Only 11 countries have so far included food loss in their Nationally
Determined Contributions. None of them included food waste. By including
food loss and waste and sustainable diets in revised climate plans,
policymakers can improve their mitigation and adaptation from food
systems by as much as 25 percent,‖ said Andersen.
Calling food loss and waste ―an ethical outrage‖ given that so many people
go hungry, António Guterres, United Nations Secretary-General, in a
message sent in support of the Day, urged everyone to play their part in
tackling this issue – from countries setting a reduction target and
measuring their food loss and waste and policy action in this area being

included in climate plans under the Paris Agreement to businesses taking
a similar approach and individuals shopping carefully, storing food
correctly, and using leftovers.
The need for everyone to come together and step up efforts to reduce food
loss and waste, including through innovation, technologies and education,
to shift behavioural norms away from waste, to measure and track
progress, as well as work towards increasing the availability of food and
reducing the environmental footprint of agricultural production – topics to
be explored in depth at the 2021 Food System Summit – were echoed by
speakers and panel discussion participants from the UN, European
Commission, private and public sectors, agriculture ministries of
developing and developed countries, farmers‘, markets‘ and consumers‘
organisations and associations, academia and chefs.
Solutions to reduce food loss and waste
Solutions to stem food loss and waste include: good data to know where in
the value chain the major hot spots of food loss and waste are; applying
innovation - for example, e-commerce platforms for marketing or
retractable mobile food processing systems; government incentives to
bolster private sector food loss and waste action and collaboration across
supply chains; investments in training, technology and innovation, including
for small-scale producers; better food packaging and relaxing on
regulations and standards on aesthetic requirements for fruit and
vegetables; behaviours that value and make the most of food at home;
redistributing safe surplus food to those in need through food banks;
facilitating farmer‘s access to consumers and shorter value chains through
farmers markets and rural urban linkages; and investing more to
strengthen infrastructure and logistics, including sustainable cold chains
and cooling technologies.
In many countries a large proportion of produce is lost during
transportation. To address this, FAO has introduced improved, sustainable
bulk packaging (in the form of stackable and nestable plastic crates), along
with good post-harvest management practice, to transport fresh produce in
a number of Southern and South-eastern Asian countries. The use of
crates during transport has reduced losses of vegetables and fruits by up
to 87 percent. Where crates replaced single-use plastic bags, this has also
brought environmental benefits. (Source SOFA 2019, p. 36)
UNEP, together with high-level coalition Champions 12.3, has developed
a Target-Measure-Act approach to food loss and waste reduction. The
United Kingdom, a pioneer of this approach, has achieved a 27 percent
reduction in post-farm gate food loss and waste per capita by 2018 relative
to its 2007 baseline, making it the first country in the world to have
advanced more than halfway towards the achievement of SDG 12.3. Good
data has helped the UK to make the case for action, together with an

effective public-private partnership to facilitate cross supply chain
collaboration, leveraging innovation in food promotion, labeling, and
design, and a long-standing public behaviour change campaign, with re-
doubled efforts and impacts on household food behaviours during the
global pandemic. Several companies including Tesco (Central Europe),
Campbell, and Arla Foods have achieved food loss and waste reductions
of more than 25 percent—suggesting that achieving the target is possible
for companies, too.
A new African Centre of Excellence for sustainable cooling and cold
chain based in Rwanda is helping get farmers‘ produce to market quickly
and efficiently – reducing food waste, boosting profits and creating jobs.
Elsewhere, young entrepreneurs like Isaac Sesi – who spoke at the event
– also fight food loss with innovation. Sesi and the Feed the Future
Innovation Lab for the Reduction of Post-Harvest Loss at Kansas State
University are providing farmers in Ghana – Isaac‘s home country – with
an affordable moisture meter called GrainMate, which measures the
moisture content of maize and other grains, helping farmers ensure the
grains are sufficiently dried and tackle the main cause of post-harvest loss
in grain - insufficient drying before storage, which creates conditions for
fungal growth, contamination and insect infestation.
Elsewhere, young entrepreneurs like Isaac Sesi – who spoke at the event
– also fight food loss with innovation. Sesi and the Feed the Future
Innovation Lab for the Reduction of Post-Harvest Loss at Kansas State
University are providing farmers in Ghana – Isaac‘s home country – with
an affordable moisture meter called GrainMate, which measures the
moisture content of maize and other grains, helping farmers ensure the
grains are sufficiently dried and tackle the main cause of post-harvest loss
in grain - insufficient drying before storage, which creates conditions for
fungal growth, contamination and insect infestation.
Food loss and waste – facts and figures
In terms of greenhouse gas (GHG) emissions, the food that is lost is
associated with around 1,5 gigatonnes of CO2 equivalent every year.
UNEP will publish new country level food waste estimates at retail, food
service and household level in its Food Waste Index report, early in 2021,
and a common methodology for food waste measurement at national level
on World Food Day, October 16th 2020.
Studies commissioned by FAO before the pandemic estimate that on-farm
losses in sub-Saharan Africa for fruits and vegetables are up to 50 percent,
the highest in the world. For cereals and pulses, the on-farm losses are up
to 18 percent, equal highest in the world with parts of Asia.

Reducing food loss early in the supply chain – on the farm - in countries
with high levels of food insecurity is likely to yield the strongest positive
result for greater food security.
Many countries deal with the growing demand for food by increasing
agricultural production without reducing food loss and waste, and, thereby,
exacerbating pressure on environment and increasingly scarce natural
resources.
NOTES TO EDITORS
About the International Day of Awareness of Food Loss and Waste
The marking of the Day - under the slogan Stop food loss and waste. For
the people. For the planet - took place during the 75th session of the UN
General Assembly. A video of the event can be found here.
The event was hosted by FAO and UNEP – the agencies leading global
efforts on food loss and waste reduction together with Andorra, Argentina
and San Marino who were instrumental in establishing the international day
through a UN General Assembly resolution adopted unanimously last year.
About the UN Environment Programme (UNEP)
UNEP is the leading global voice on the environment. It provides
leadership and encourages partnership in caring for the environment by
inspiring, informing and enabling nations and peoples to improve their
quality of life without compromising that of future generations.
For more information, please contact:
Keishamaza Rukikaire, Head of News and Media, UNEP
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/food-loss-
and-waste-must-be-reduced-greater-food-security-and
Hari Pangan Sedunia
Pernyataan saya, RVT
Pegiat lingkungan hidup untuk lobby nginternasional nihil?
#Keanekaragamanhayati #masyarakatadat #komunitaslokal,
#petanidannelayantradisional Jelang #haripangansedunia
Waaahhhh... Saya turun gunung lagi tapi saya hanya sekadar
mengamati... lalu pilu, dan memandang tidak ada lagi milenial yang berjiwa
dan semangat salamander... tak mati biarpun dibakar (baca: didukung
donor hibah).

Hayo... mana, neh? Mana yunior yang mau bertangguh-ria bermain di
arena internasional?
Sebagai nomor dua dalam hal kekayaan kehati (mega diversity) dalam
total spesies endemik, tapi tak (tampak) lagi pelobi-jalanan dari Nusantara
dalam pernyataan organisasi rakyat atawa civil society menjelang
Pertemuan Puncak Kehati, Keanekaragaman Hayati pada 30 September
lalu. Seratus tiga puluh sembilan (139) organisasi rakyat mencela
(denounce) kepada PBB, melalui UNEP terhadap Pertemuan Puncak
Keanakeragaman Hayati, Kehati (the UN' #BiodiversitySummit) tetapi,
kecewaku, tidak ada warga+62 dalam daftar penanda tangan pernyataan
itu; simak: Peoples‘ response to the High-Level Summit on Biodiversity...
Sedih, ngeness... wajar rasanya !
Seratus tiga puluh sembilan (139) organisasi rakyat mengatakan bahwa
proses persiapan hingga jelang pertemuan puncak kehati itu tidak
demokratis (seperti di Senayan, ya) dan tidak memberikan kesempatan
adanya pembicara yang mewakili organisasi rakyat dalam pertemuan itu.
Sebaliknya pertemuan puncak itu malah mengundang resmi korporasi
terbesar di dunia, pelaku keuangan internasional yang dipandang
bertanggung jawab atas perusakan kehati global (kalimatnya: world‘s
biggest corporations and financial actors who are among those most
responsible for biodiversity destruction). Namun organisasi rakyat itu
menyatakan saran bahwa untuk dapat mengatasi krisis ekologi yang
dalam pada kehati maka Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global
(the new #GlobalBiodiversityFramework) sudah semestinya
mengemukakan akar permasalahannya dari hilangnya kehati dan
menapak kepada transformatif perubahan yang asli.
Catatan: Pantasss... cepat sekali korporasi investasi dunia berkirim surat
ke Presiden Jokowi bernada cemas akan Omnibus law dan dampaknya
terhadap ekologi Nusantara... Minimal korporasi sudah ambil credit point
lebih dahulu... bgt loh pandangan saya.
OK... simak selengkapnya pernyataan organisasi rakyat itu.
Peoples’ response to the High-Level Summit on Biodiversity
The UN Biodiversity Summit that will take place on September 30, 2020,
will draw the world‘s attention to the biodiversity crisis and the urgent need
to take action. However, we are concerned that it lacks time for meaningful
dialogue and does not ensure adequate participation of civil society, in
particular those groups who are most affected by the destruction of nature
and who play a key role in preserving biodiversity.

We denounce the fact that there has been no democratic process for civil
society to nominate speakers that can reflect our voice. We condemn the
fact that indigenous peoples, local communities, women, youth, customary
and indigenous farming systems, and smallscale food producers are not
adequately represented through their organizations, while the Summit
provides a prominent role to some of the world‘s biggest corporations and
financial actors who are among those most responsible for biodiversity
destruction.
We remind states that they have obligations to protect biodiversity, but also
they must ensure the realization of human rights. This requires them to
ensure effective participation of people and communities as rights holders
and to ensure accountability of states regarding their commitments.
We also urge states to engage in good faith in the process towards an
ambitious Global Biodiversity Framework which is compatibly derived from
all the CBD provisions as a direct tool to implement - not just some other
cherry-picked voluntary targets, but - the due totality of the legal CBD
obligations - under the auspices of the Convention of Biological Diversity
(CBD). The upcoming summit must not pre-empt this process, but support
upcoming negotiations and agreements at the CBD, which is the dedicated
UN space.
To overcome the current deep ecological crises, the new Global
Biodiversity Framework needs to address the root causes of
biodiversity loss and pave the way towards truly transformative change
that:
Is based on the commitments that states have agreed to under the CBD,
the fundamental principles of environmental law and the international
human rights framework, including also that: the CBD legally obliges its
parties to "regulate or manage‖ "activities which have or are likely to have
significant adverse impacts on the conservation and sustainable use" (1)
"to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause
damage" to biodiversity "regardless of where their effects occur", within or
"beyond the limits of national jurisdiction" "within or outside
protected areas‖.(2) Sets a deadline for divesting from biodiversity harm,
and redirects perverse incentives. It makes no sense to ask for increased
investments in biodiversity conservation if governments continue to invest
far more funding in subsidies, fiscal incentives and infrastructure and other
projectsthat harm biodiversity.
In addition, current unsustainable consumption and production, a major
root cause of biodiversity loss, cannot be addressed by
voluntary approaches. What is therefore needed is systemic change that
includes strong policy measures backed up by the requisite regulatory
measures.

Is centered around a strong rights-based approach that: protects, respects
and fulfills all human rights, in particular the rights of
indigenous peoples and local communities as well as peasants and other
small-scale food producers; realizes the right to a healthy environment;
recognizes the rights of Mother Earth to exist and flourish with diversity and
recognizes ecocide as an international crime.
Creates enabling conditions and reduces hurdles for the implementation of
food sovereignty, agro-ecology, small-scale family farming and fisheries,
and local small-scale initiatives in ways that also enhance inherent
agricultural biodiversity within peasant seeds, livestock breeds and local
fisheries.
Includes proper and effective monitoring based on the whole of CBD
obligations, rights-based review and accountability systems, harmonized at
CBD level, taking into account the capacities of developing countries and
providing the support they may need, to make sure implementation is
effective to prevent the escalation of global biodiversity loss and
degradation. These monitoring systems shall also include critical review by
non-State public interest actors and include implementation of Article 20 of
the CBD (3). We‘ve tried all the market-based and voluntary approaches
since Rio and the evidence of failure is piling up. Now is the time for strong
public investment which can be generated through redistribution of wealth
by time-tested means – taxes and payments for ecological debts. We
cannot afford to repeat past mistakes:
Blanket targets for increasing areas under protection will not halt
biodiversity loss. Protected areas have not prevented the acceleration of
biodiversity loss so far, but have rather channelled the overall growing
biodiversity-degrading impacts of our life and overconsumption into other
parts of Earth that have already beforehand suffered more from
degradation. Protected areas have often been badly designed and poorly
governed, based on the priorities of opportunistic funding, PR value and
top-down governance that has harmed local communities and violated
human rights rather than promoting equity. Their value has been further
undermined as we have seen in the exponential growth of exploitation and
extraction that occur in parallel.
Increasing evidence shows that indigenous territories and community-
managed lands and forests are more effective for biodiversity conservation
than protected areas. Any action for biodiversity, including the Post-2020
Global Biodiversity Framewor must thus place indigenous peoples, local
communities, women, indigenous farming and small farmers, front and
centre of future efforts to conserve biodiversity. At
present, it fails even to offer a minimal level of protection for their rights.
The concept of nature-based solutions remains uncharted in the CBD
context and could undermine the long-established ecosystems approach of
the CBD, to protect and conserve biodiversity. This hype over nature-
based solutions is used for instance by fossil fuel emitters to offset their
emissions and thus to continue emitting.

We cannot fail to address a major risk - zoonotic disease and future
pandemics - in biodiversity policy for the next decade. By
overlooking One Health and One Welfare, the connections between human
health and wellbeing and the health and wellbeing of plants, animals and
ecosystems, the current version of the GBF fails to address the looming
risk of future zoonotic disease outbreaks. We must eliminate practices that
threaten the health and wellbeing of Earth's life in its diversity, and
transition towards healthier and more sustainable consumption patterns.
The world is going through multiple crises, which threaten our survival. The
loss of biodiversity is intrinsically connected to the climate crisis and the
current pandemic as well as unacceptable inequalities, which in turn are
the product of a predatory production and consumption system that is
based on extraction and exploitation, causing the destruction of life support
systems.
New and emerging technologies such as synthetic biology and genome
editing - including the release of genetically modified
organisms containing engineered gene drives - are not ‗solutions‘ but have
the potential to add to our current crises.
We must be on track to achieve Harmony with Nature by 2050. The planet
can only be preserved ―through a paradigm shift from a human-centric
society to an Earth-centred global ecosystem‖ and the UN must "be the
champion of non-anthropocentrism and a voice on behalf of the natural
world and to play a lead role for a twenty -first century global Earth-centred
transition, in which the lives of all human and non-human species
matter.(4)
We cannot wait for more reports stating what is already obvious and well
known, namely the alarming speed of biodiversity destruction and our
failure to take action. What we need is courageous action to transform the
economic systems and development models once and for all.
Signatory organizations / networks / groups from all over the world (139 in
total):
Third World Network
Global Forest Coalition
FIAN international
World Animal Network
Survival International
Natural Justice
New Wind Association - Finland
EcoNexus
Japan Civil Network for the United Nations Decade on
Biodiversity
Community And Family Aid Foundation-Ghana
Centar za životnu sredinu/ Friends of the Earth Bosnia and
Herzegovina
Green stewardship international, Ghana

Corporate Europe Observatory
Green Finance Observatory
Sri Lanka Nature Group
FIAN Sri Lanka
Environment Conservation Trust - Sri Lanka
Lanka Organic Agriculture Movement
Reacción Climática - Bolivia
FIAN Belgium
Blue Ridge Impact Consulting, North Carolina, USA
Agora Association-Turkey
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
ECMIA (Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas)
Society for International Development (SID)
Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Chile
Indigenous Environmental Network
Indigenous Knowledge and Peoples Network, Society for
Wetland Biodiversity Conservation Nepal, Federation of Kirant
Indigenous Associations Nepal
Food Security Network- KHANI, Bangladesh
Participatory Research Action Network- PRAN, Bangladesh
Association Actions Sans Frontières Madagascar
National Adivasi Alliance India
Confédération Paysanne du Congo-Principal Regroupement
Paysan
Human Rights Concern - Eritrea (HRCE)
Earth Law Center
Armenian Women For Health And Healthy Environment
Attac France
FIAN Colombia
Karuna Mission Social Solidarity-Loikaw (KMS-Loikaw),
African Volunteers Association, Uganda
FIAN Sweden
The Development Institute
Food Sovereignty Ghana
Pa-O Youth Organization (PYO)
Burma Environmental Working Group (BEWG)
Women Acting Together for Change (WATCH), Nepal
African Centre for Biodiversity, (South Africa)
Eastern and Southern Africa Small scale farmers Forum
(ESAFF) Morogoro Tanzania
Navdanya International
Emmaus Aurinkotehdas ry
Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (ZAAB)
EASUN Center for Organizational Learning Fundación
Patagonia Natural
Fundación Patagonia Natural, ONG
Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia

Defensa de los mares al sur del mundo - Chiloé+Patagonia
(Chile)
Fundación Biodiversidad Argentina - Argentina
Health of Mother Earth Organisation (HOMEF),
Aliados por Mérida - México
Action for Sustainable Development
Pivot Point, A Nonprofit Corporation (USA)
Nature Tropicale ONG - Benin
Association Nodde Nooto (A2N) Niger
Amis de l‘Afrique Francophone- Bénin (AMAF-Benin), Benin
Afar Pastoralist Development Association, Ethiopia
Partners for the Land & Agricultural Needs of Traditional Peoples
(PLANT)
Casa Río Lab, Argentina
Rainforest Foundation UK
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP),
Kalpavriksh, India
Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability
(PalestineNature.org)
Australian Rainforest Conservation Society
AbibiNsroma Foundation
Federation of Community Forestry Users, Nepal (FECOFUN)
Alliance for Empowering Rural Communities (AERC-Ghana)
Avaaz
Al-Haq - Palestine (www.alhaq.org)
FAPD: Fédération des AgroPasteurs de Diender -Sénégal
Southern African Rural Women‘s Assembly -
Trust for Community Reach and Education (TCOE) South Africa
Biowatch South Africa
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) - Argentina
ETC Group
WildOceans, South Africa
African Wildlife Foundation (AWF)
Pesticide Action Network North America (PANNA)
CoopeSoliDar R.L
Zambia CBNRM Forum, Zambia
Washington Biotechnology Action Council (WashBAC, Seattle)
Marche MONDIALE DES FEMMES TUNISIE
Centro Ecosocial Latinoamericano
Alianza Nativa de Chile
Pederasyon sa Nagkahugpong mga Mag-uuma nga Nanalipud
ug Nagpasig-uli sa Kinaiyahan Inc. (PENAGMANNAK Inc.)
Brighter Green (USA)
Population Matters
VRIKSHAMITRA(Friends of Tree) INDIA
Tebtebba (Indigenous Peoples‘ International Centre for Policy
Research and Education)
Asia Indigenous Women‘s Network

ICCA Consortium
MARUAH, Singapore
Sahodaya Trust, Gaya, India
African Conservation Centre (ACC), Kenya
World Initiative for the Nature,(WIN), Burundi
Coastal Oceans Research and Development in the Indian Ocean
(CORDIO, East Africa)
Climate Action Network Tanzania
Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE
Madagascar)
Namibian Association of CBNRM Support Organisations
( NACSO) Namibia
Community Leadership Network CLN ( Southern Africa)
Public Association ―Dignity‖, Kazakhstan
Hawai‘i Institute for Human Rights
Pesticide Action Network UK
Kasisi Agricultural Training Centre, Zambia
Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany)
Pesticide Action Network Asia Pacific (PANAP)
Inyanda National Land Movement - South Africa
Pesticide Action Network Europe
POINT (Promotion of Indigenous and Nature
Together)www.pointmyanmar.org
Community Resource Centre Foundation (CRC) - Thailand
Tanzania Alliance for Biodiversity
Pesticide Action Nexus Association (PAN-Ethiopia)
BirdWatch Zambia, Zambia
Center for Research and Documentation Chile-Latin America
(FDCL / Germany)
Organisation Béninoise pour la Promotion de l‘agriculture
Biologique (OBEPAB)
Coorg Organisation for Rural Development Karnataka India
Africa Center For Energy and Environmental Sustainability
(ACEES)
Jeunes Volontaires pour l‘Environnement au Niger
Pesticide Action Network India (PAN India)
Pesticide Action Network Africa (PAN Afrique/Africa)
Pesticide Action Network International (PAN International)
Pesticide Action Network Aotearoa New Zealand (PANANZ)
La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América
Latina (RAP-AL)/ PAN Latin America www.Rap-al.org
Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la
Argentina (CETAAR)
RAP-AL Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas de América Latina - Uruguay)
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México
(RAPAM) - PAN México
Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile) - PAN Chile

Centro Internazionale Crocevia
Caritas Zambia
Friends of the Earth International
COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe - ATALC
Simak juga:
A decade ago, the world agreed to 20 biodiversity targets. It did not meet
any of them.
https://www.washingtonpost.com/world/2020/09/16/decade-ago-world-
agreed-20-aichi-biodiversity-targets-it-did-not-meet-any-them/
foto-toto dalam status saya

Kreasi daur ulang tutup botol plastik menjadi untaian tirai oleh
salah satu perajin di Sorong Papua.

Limbah Rapid Test Dibuang ke Sungai, 2 Petugas
Medis Diperiksa Polisi
Senin, 19 Oktober 2020 | 14:23 WIB
Lihat Foto
Limbah medis yang berisi alat rapid tes dibuang ke sungai kawasan Jalan Padang
Tebung, menuju Desa Cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara, kota Pagaralam,
Sumatera Selatan, pada Kamis (15/10/2020).
Penulis: Kontributor Palembang, Aji YK Putra
Editor: Abba Gabrillin
PAGARALAM, KOMPAS.com - Dua petugas medis di Kota Pagaralam,
Sumatera Selatan, diperiksa polisi terkait temuan limbah medis yang viral
di media sosial Instagram.
Dalam unggahan dua foto tersebut, bungkusan plastik kuning yang
ditemukan warga berisi limbah medis.
Plastik yang berisi alat bekas rapid test dan suntikan itu ditemukan di
sungai kawasan Jalan Padang Tebung, menuju Desa Cawang Baru,
Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, pada Kamis (15/10/2020).
Baca juga: Anak Kembar yang Terpisah 20 Tahun Punya 6 Saudara di
Tasikmalaya
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pagaralam AKP Acep Yuli
membenarkan mengenai pemeriksaan dua petugas medis tersebut.
"Yang diperiksa itu dua tenaga yang menemukan (limbah medis di
sungai)," kata Acep melalui saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2020).
Acep menjelaskan, pemeriksaan dua tenaga medis itu hasil temuan
penyidik dari foto limbah medis di sungai yang menjadi viral.

Baca juga: Kisah Ibu-ibu Bertahan Hidup Saat Pandemi, Bergantung pada
Pembibitan Sawit
Menurut Acep, pihaknya akan terus melakukan pengembangan, termasuk
memeriksa kepala dinas kesehatan setempat.
"Kita kan dapat (kabar) dari media sosial, langsung dilakukan penyelidikan
dan menginterogasi dua petugas medis yang ditemukan. Nanti kita lihat
perkembangannya," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Pagaralam Desi
Elviani saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan dua tenaga medis
tersebut.
"Iya sudah tadi (diperiksa),"kata Desi melalui telepon.
Namun, Desi belum bisa menjelaskan jabatan dua tenaga medis yang
diperiksa tersebut.
https://amp.kompas.com/regional/read/2020/10/19/14230041/limbah-rapid-
test-dibuang-ke-sungai-2-petugas-medis-diperiksa-
polisi?__twitter_impression=true
Virus corona: Limbah infeksius Covid-19 masih ditemukan di
TPA, 'ada kelonggaran, pengabaian, dan tidak ada
pengawasan'
Oleh:
BBC
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:56 WIB
Ketua KPNas, Bagong Suyoto menunjukkan limbah B3 medis di TPA
Burangkeng, di antaranya selang infus yang masih berisi dari darah
pasien.
Limbah infeksius atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang
diduga berasal dari rumah sakit, klinik, puskesmas atau fasilitas layanan
kesehatan (fasyankes) kerap ditemukan selama masa pandemi Covid-19
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengeluhkan minimnya
fasilitas pengolahan limbah B3 medis, dan 'kebingungan mau diapakan'.

Pemerintah mencatat terjadi peningkatan hingga 30% limbah B3 medis di
masa pandemi, dengan rencana menambah fasilitas pengelolaan yang
sejauh ini masih berpusat di Pulau Jawa.
'Saya tidak takut, saya percaya sains', cerita relawan uji coba vaksin yang
kehilangan teman dekat karena Covid-19
Brasil tolak vaksin buatan China, Presiden Bolsonaro: 'Rakyat Brasil tidak
akan jadi kelinci percobaan'
BBC Temuan limbah B3 medis di TPA Burangkeng di tengah pandemi
Covid-19
Sementara, aktivis lingkungan menilai masih ditemukannya limbah B3
medis di TPA, merupakan bentuk kelonggaran dan pengabaian atas
masalah lingkungan dan manusia.
Deretan truk sampah berbaris di jalur Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu sampah dari
punggung truk dikeruk eskavator menjadi 'bukit sampah baru'.
Setidaknya setiap hari sekitar 750 ton sampah dari rumah tangga, pabrik,
pertokoan, perkantoran di 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi berakhir di
TPA ini.
Lahan seluas 11,6 hektar telah menjadi perbukitan sampah setinggi hingga
20-30 meter dari permukaan jalan.
BBC Sarung tangan karet yang biasa digunakan dalam medis ditemukan
di TPA Burangkeng.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto berada di
tengah-tengah gunungan sampah. Hanya beberapa menit berjalan
menelusuri lokasi TPA Burangkeng, ia menemukan rangkaian botol infus
yang masih lengkap dengan jarumnya.
"Kayaknya darahnya juga masih ada nih. Saya ambil lagi. Ini jadi urusan
domain pemerintah, urusan B3 ini, limbah infeksius ini. Jadi ternyata
banyak," kata Bagong sambil mengangkat beberapa selang infus yang
bercampur dengan limbah rumah tangga, Rabu (14/10).
Tak jauh dari lokasi sampah rangkaian botol infus, juga ditemukan masker,
baju pasien untuk operasi, dan sarung tangan karet yang biasa digunakan
di fasilitas layanan kesehatan.
Buangan selang infus di antara tumpulkan sampah rumah tangga di TPA
Burangkeng

"Ini ternyata juga di beberapa titik kita juga menemukan bekas sarung
tangan. Jadi ini memang, TPA ini menjadi sasaran pembuangan limbah
medis," kata Bagong yang ditemui wartawan BBC News Indonesia,
Muhammad Irham.
Di antara barisan mobil besar, Paminan, 50 tahun, berdiri di atas salah
satu truk sampah. Mengorek-ngorek punggung truk, berharap ada material
yang bisa ia jual.
Paminan sudah menjadi pemulung hampir tiga dekade, mengaku
menemukan limbah medis untuk dipilih dan dijual lagi.
Paminan, 50 tahun, sudah menjadi pemulung sejak 28 tahun lalu. Ia
menghidupi keluarganya dari barang-barang bekas yang ditemukan di
antara sampah rumah tangga di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.
"(Botol infus) diambil, cuma yang nggak ada airnya, kan sudah termasuk
bahan limbah. (Masker, hazmat, sarung tangan karet) Nggak diambil," kata
kakek 12 cucu ini.
Paminan tak punya pilihan untuk berjibaku dengan tumpukan sampah,
yang telah bercampur dengan limbah medis. Antara takut dengan tidak
takut penularan Covid-19, ia mengatakan "Kita bilang takut, ya namanya
cari (uang) di sini. Dibilang nggak takut, ya takut."
Pemulung lainnya, Arsanah, 45 tahun, sudah biasa menemukan limbah
medis, termasuk botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya.
"Dibungkus, di plastik. Saya sobek, ada gitu, saya gunting, jarumnya
dibuang, botolnya saya ambil, masih ada airnya kan. Kalau dijual Rp2 ribu
(per kilogram), campur-campur, sama tutup gallon (air), sama infusan itu,"
katanya.
Harsanah, pemulung di TPA Burangkeng, memilah sampah daur ulang
untuk dijual dengan harga Rp400 - 2000 per kilogram.
Saban hari Arsanah mengumpulkan material berupa plastik atau botol
kaca untuk dijual lagi dengan harga Rp400 - 2000 per 1 kg. Material yang
didapat dalam satu hari hingga 20 kilogram, dengan pendapatan fluktuatif
Rp20.000 - 50.000/hari.
Menurut catatan KPNas, jumlah pemulung yang menggantungkan hidup
dari limbah di TPA Burangkeng diperkirakan 200 orang. Itu belum
termasuk dengan pekerja pengangkut sampah.

Bukan hanya di TPA Burangkeng, temuan limbah B3 yang diduga berasal
dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik juga ditemukan di aliran sungai
Cisadane, Kota Tangerang.
Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci), rutin berpatroli di
sungai Cisadane, pertengahan Oktober kemarin. Direktur Bank Sasuci,
Ade Yunus mengatakan, sampai saat ini masih ditemukan limbah B3
medis. "Temuan kita hanya 5 buah sampah medis berupa infusan. Tapi
kalau yang sebelumnya, kurang lebih kita dapatkan temuan sekitar 30an,"
katanya, Selasa (20/10).
Ade Yunus menduga sampah berbahaya ini berasal dari TPA Cipeucang.
Kata dia, sulit untuk menelusuri sumber limbah medis ini, karena
sampahnya tercerai berai. "Jadi kita belum tahu sumbernya di RS,
puskesmas, atau klinik mana kita belum tahu sampai saat ini," katanya.
Banksasuci juga meminta seluruh warga di Kawasan Sungai Cisadane
yang menemukan limbah B3 medis, untuk segera melaporkan ke
komunitas untuk dimusnahkan.
"Karena kebetulan di Banksasuci sudah memiliki insinerator yang
merupakan standar untuk pemusnahan sampah medis, atau sampah
limbah B3 di atas 800 drajat Celsius," kata Ade Yunus.
Limbah B3 medis meningkat 30% di masa pandemi
Penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus Covid-19, diatur
khusus dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020. Aturan ini
mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah
Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
Penanganan Covid-19 diperlukan sarana kesehatan, seperti alat pelindung
diri (APD), alat dan sampel laboatorium. Setelah digunakan, sarana
kesehatan ini menjadi limbah B3 dengan kategori limbah infeksius
sehingga perlu dikelola seperti limbah B3.
Secara garis besar, regulasi ini mengatur pengelolaan limbah infeksius
yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup
maksimal 2 hari sejak dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan
pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu
pembakaran minimal 800°C atau otoklaf yang dilengkapi dengan
pencacah;
Jumlah sampah dari Kabupaten Bekasi yang dikirim ke TPA Burangkeng
diperkirakan mencapai 750 ton per hari.

Terakhir, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil otoklaf dikemas dan
dilekati simbol "Beracun" dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di
tempat penyimpanan sementara, LB3 untuk selanjutnya diserahkan pada
pengelola LB3.
Aturan lain terkait limbah B3 juga diatur dalam Undang Undang No.
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan
usaha yang sengaja membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup
tanpa izin akan diberikan sanksi peringatan hingga dibekukan izin
usahanya.
Sanksi administrasi ini tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari
jeratan pidana. Bagi mereka yang sengaja membuang limbah B3 hingga
mencelakai orang lain, sanksinya adalah penjara maksimal 15 tahun dan
denda Rp15 miliar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terjadi
peningkatan 30% limbah B3 medis di masa pandemi. Berdasarkan peta
jalan 2019 -2020, KLHK memprediksi limbah B3 mencapai 293,87 ton/hari.
Namun, di masa pandemi jumlahnya diperkirakan 382,03 ton/hari.
Selain itu, kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah
terutama di luar Jawa masih terbatas.
BBC Sebuah truk sampah mengantre untuk membuang sampah yang
diangkut dari wilayah Kab Bekasi, Jawa Barat.
Rumah sakit sampai 'kebingungan'
Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3 ini dikeluhkan oleh Sekjen
Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia G. Partakusuma. "Di
Sumatera itu nggak ada pengolah limbah. Dia harus buang ke pulau Jawa.
Jadi ada tuh di Kepulauan Riau. Itu satu. Lah, gimana ceritanya orang
disuruh buang ke Jawa," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa
(20/10).
Persoalan serupa juga terjadi pada rumah sakit di Papua, dan Nusa
Tenggara Timur, termasuk Bali. PERSI mencatat harga buangan limbah
B3 medis dari fayankes sebesar Rp7000 - 170.000 per kilogram.
Cara lain menyiasati pembuangan sampah medis agar tidak melanggar
aturan, pihak rumah sakit pun harus mencari lahan khusus, kata Lia.
"Kalau terpaksa, mereka ditimbun. Kayak mencari lahan. Itu juga kalau
membuang sampah menggali (tanah) itu, harus punya izin Kemendagri
dari Pemda setempat. Jadi terpaksa, mereka melakukan penimbunan."

"Suka dukanya banyak sampai gitu. Kita sampai bingung mau diapain,"
kata Lia G. Partakusuma.
Menurut Lia, limbah B3 medis semestinya menjadi tanggung jawab
pemerintah, supaya fasyankes bisa fokus menangani pasien.
"Kita sekarang urusannya bagian depan (pelayanan), sama bagian
belakang (pembuangan limbah). Bagian depan BPJS, penagihan. Bagian
belakang, urusannya limbah ini-itu. Kasian amat rumah sakit.
pelayanannya jadi terganggu," kata Lia.
Di tengah penambahan limbah B3 medis di masa pandemi Covid-19, Lia
berharap pemerintah menerapkan konsep pengolahan limbah medis
berbasis wilayah. Artinya, pemerintah daerah menyiapkan tempat khusus
untuk pembuangan limbah B3 medis di wilayahnya masing-masing.
"Jadi di satu daerah, orang rumah sakit (buang) ke situ semua. Dari
puskesmas ke situ semua. Jadi, mutunya bisa dijamin kan. nggak jauh-
jauh," kata Lia.
Terkait dengan temuan limbah B3 medis di TPA, Lia menduga terjadi
kebocoran saat pengiriman ke tempat pengolahan.
Rencana tambahan fasilitas pengolahan
Sementara itu, KLHK berencana membangun 32 Fasilitas Pemusnah
Limbah B3 medis di tahun 2020 - 2024 dengan APBN kementerian yang
akan diserahkan dan dikelola Pemda.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa
Vivien Ratnawati melalui pesan singkat mengatakan sudah menyerahkan
persoalan ini sepenuhnya kepada pemda. "Wilayah TPA dan
pengelolaannya ada di bawah Pemda," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni
Mainarti mengatakan aturan di atas kertas sudah disepakati fasilitas
layanan kesehatan terkait pembuangan limbah B3 medis.
Perjuangan para ahli bedah membersihkan rumah sakit yang jorok demi
menekan angka kematian
Puskesmas dan rumah sakit tutup akibat Covid-19, layanan kesehatan
dikhawatirkan 'jebol' dalam enam bulan
Apa itu 'dampak jangka panjang infeksi virus corona' dan bagaimana
gejalanya?

"Aturan secara tertulis sudah ada peraturan menteri kesehatan, menteri
lingkungan hidup, soal B3 seperti apa. Tapi faskes secara total sudah
menjalankan," katanya.
Sri Eni mengatakan akan menelusuri temuan limbah B3 di TPA
Burangkeng.
"Mungkin nanti tempatnya kalau kita bisa telusuri, kita cari. Burangkeng ini
sampahnya dari mana saja dibuang ke sana. Dicari dulu detailnya seperti
apa. Tapi kalau pengawasan Puskesmas sudah dengan pihak ketiga,"
katanya.
Ketua KPNas, Bagong Suyoto mengaku sudah menemukan limbah B3
medis sejak pandemi tiga bulan lalu, dan hari ini masih menemukannya.
Di tengah persiapan pemerintah pusat membangun fasilitas pemusnahan
limbah B3 medis, dan rencana Pemda Kabupaten Bekasi menelusuri
limbah B3 yang berada di TPA Burangkeng, para pemulung di sana masih
menemukan adanya sampah berbahaya tersebut.
Ketua KPNas Bagong Suyoto bahkan mengaku sudah menemukan limbah
medis ini sejak tiga bulan lalu, dan hari ini masih menemukannya.
"Berarti selama ini itu ada kelonggaran, ada pengabaian, tidak ada
pengawasan mengenai pengelolaan limbah infectious atau limbah medis.
Nah, limbah ini dalam kategorinya limbah B3. Jadi dia harus dikelola
secara ketat sesuai SOP-nya," kata Bagong.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dedi
Supratman mengatakan semua pihak bertanggung jawab atas temuan
lapangan ini, karena lagi-lagi limbah medis yang tercecer berisiko
menginfeksi orang-orang yang tinggal di bantaran kali Cisadane, termasuk
pemulung sampah.
"Dia kan nggak paham. Tahunya pungut saja, dan mungkin pikiran dia
suntikan, botol infus, itu kan mungkin kalau dijual lumayan, tapi kan tidak
seimbang dengan risiko yang mereka terima," kata Dedi.
Virus corona: Limbah infeksius Covid-19 masih ditemukan di TPA, 'ada
kelonggaran, pengabaian, dan tidak ada pengawasan'
https://www.tempo.co/bbc/7329/virus-corona-limbah-infeksius-covid-19-
masih-ditemukan-di-tpa-ada-kelonggaran-pengabaian-dan-tidak-ada-
pengawasan#.X57BwWtVgJY.whatsapp

Komentar: Peristiwa buang sampah sesuka mau penyampah menjadi
viral di medsos karena adanya kesadaran kolektif khalayak tetapi
sebaliknya kesadaran individual dikalahkan karena demi berhemat
uang maka individu yang bersangkutan membuang sampah
sembarangan.
Masalah lama ditanyakan oleh Prigi Ecoton dalam grup WA
Kaukus LHK pada 24 Oktober 2020
KLHK masih teliti kandungan dioksin pada telur di Sidoarjo
Selasa, 3 Desember 2019 18:42 WIB
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) menyatakan masih meneliti kandungan
dioksin pada telur dan tahu yang terjadi akibat pembakaran
sampah di sejumlah pabrik tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo Jawa
Timur.
"Kita sudah bentuk dua tim. Pertama khusus mengkaji
kandungan dioksin dan kedua terkait sosial ekonomi
masyarakat," kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah di Jakarta, Selasa.
Selain itu, pemerintah juga berencana mencari tahu tentang kondisi
kesehatan masyarakat setempat apakah memang betul-betul terdampak
akibat dioksin tersebut.
Pemerintah melalui perwakilan KLHK sudah bertemu dengan 20 dari 36
pengusaha tahu di Desa Tropodo Kecamatan Krian, Sidoarjo Jawa Timur
dan menyampaikan cara-cara itu tidak ramah lingkungan.
Ia mengatakan berdasarkan diskusi dengan sejumlah pakar, terdapat tiga
jalur yang memungkinkan dioksin masuk ke dalam telur ayam. Pertama,
bisa masuk apabila kulit atau cangkangnya retak.
Kedua, telur-telur tersebut terlebih dahulu direndam menggunakan air
yang mengandung atau terkontaminasi dioksin. Kemudian ketiga yaitu
akibat kualitas udara yang buruk.
Setelah penelitian itu dilakukan, maka pemerintah akan menjadikan
pengalaman di Desa Tropodo sebagai formasi kebijakan untuk pemulihan
daerah lain. Karena, masih banyak daerah yang menggantungkan sisi
ekonomi dari limbah sampah.

Senada dengan itu, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar
mengatakan penelitian terkait dioksin tersebut bekerja sama dengan
Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BBPT).
"Kita melihat masih ada hal-hal penting yang dilakukan oleh teman-teman
dalam riset tersebut sehingga masih bisa dikoreksi misalnya sampel
termasuk hewan-hewan yang menjadi objek tersebut," katanya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Masnun
https://www.antaranews.com/berita/1191919/klhk-masih-teliti-kandungan-
dioksin-pada-telur-di-sidoarjo
Komentar: Tidak ada tanggapan dari KLHK di grup WA itu,
Sekolah telik Sandi melatih anak menjadi detektif
sungai
Bertempat di institut Pemulihan dan perlindungan Sungai (INSPIRASI)
sejak 5 Oktober 2020 telah dibuka program detektif sungai yang melatih
anak-anak untuk mengetahui kesehatan sungai dengan mengidentifikasi
jumlah plankton dan jumlah mikroplastik dalam 100 liter air sungai.
"Sekolah telik sandi melatih anak untuk mendeteksi kerusakan sungai
melalui identifikasi jumlah plankton dibandingkan jumlah mikroplastik yang
ditemukan dalam 100 liter air," Ungkap Andreas Agus Kristanto Nugroho
peneliti senior INSPIRASI, Lebih lanjut alumni biologi Universitas Airlangga
ini menjelaskan bahwa sungai-sungai di Jawa saat ini telah menderita sakit
akibat wabah mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan atau remah-remah
atau protolan plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm hingga 20
mikrometer (1 mm = 1000 mikrometer). "Karena fisik dan ukuran
mikroplastik menyerupai plankton yang terpengaruh arus (umumnya tidak
bisa bergerak aktif) maka ikan akan mengenali mikroplastik sebagai
plankton (plankton adalah salah satu makanan utama ikan) dan
mengkonsumsinya (72%ikan sungai brantas makan mikroplastik), jika
sungai dijadikan tempat sampah plastik maka lambat laun jumlah
mikroplastik di sungai lebih banyak dibanding plankton" ungkap Andreas.

100 detektif tiap bulan
"Selama oktober 2020 sudah ada 100 anak yang telah mendaftar, dan
sampai minggu ini sudah 50 anak dari 3 sekolah yang telah mengikuti
program sekolah telik sandi," ungkap chlara eka budiarti manager program
pendidikan lingkungan INSPIRASI, lebih lanjut alumni Kimia Universitas
Diponegoro ini menargetkan 1000detektif hingga februari 2021. "Kami
menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sekolah telik sandi,
setiap peserta wajib menggunakan face shield dan masker selama
pelatihan," pungkas Chlara.
Kegiatan sekolah telik sandi terdiri dari kegiatan pengambilan sample air
disungai menggunakan jaring plankton dan saringan mikroplastik. Sample
air yang diambil sebanyak 100 liter kemudian disaring dengan saringan
khusus ditampung dalam botol berukuran 100 ml. Air dalam botol 100 ml
kemudian diambil dengan pipet untuk diamati planktonnya di bawah
mikroskop dengan pembesaran bervariasi 40 kali hingga 100 kali.
Mikroskop terhubung dengan monitor 20 inchi sehingga peserta sekolah
telik sandi bisa dengan jelas mengidentifikasi plankton dan mikroplastik
yang berukuran 5 mm hingga 20 mikron.
Buang sampah di Kali Malang
Pelanggar terancam sanksi pidana kurungan 3 bulan atau dendamaksimal
Rp 5 juta. Pelaku pembuang sampah di saluran Kali Malang itu

sebelumnya viral di medsos dan jadi perbincangan publik. Dari rekaman
video, para pelaku mengangkutsampah dengan menggunakan Daihatsu
Grand Max putih bernomor polisi B 9338 FCC.23 Okt 2020
Buang Sampah Di Kalimalang, Pelaku Dikenakan Denda
50juta
Joy Lim
26 Oktober 2020
Garisatu.com – Viral dimedia sosial sebuah video yang memperlihatkan
seseorang membuang sampah sembarangan di kawasan Inspeksi Saluran
Kalimalang Kabupaten Bekasi pada 18 Oktober 2020 lalu.
Dalam video tersebut terekam sebuah mobil minivan putih dengan pelat B-
9338-FCC. Mobil tersebut menepi dipinggir jalan dengan lampu hazard
yang menyala, kemudian salah satu penumpang mobil itu melempar
plastik besar diduga berisi sampah ke kali. Selama durasi video tersebut,
tampak empat karung sampah dibuang.
Setelah video itu viral beredar dimedia sosial, polisi pun berusaha mencari
tahu pelaku.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Dwi Prasetya mengatakan,
pihak kepolisian mencari pelaku yang melempar sampah sembarangan
agar diketahui jenis sampah yang dibuang. Sebab dikhawatirkan bahwa
jenis sampah yang dilempar merupakan limbah.
―Dilihat dahulu bentuk sampahnya. Bisa (dikenakan sanksi), tetapi ini
tipiring (tindak pidana ringan),‖ ucap Dwi saat dihubungi, Rabu
(21/10/2020).
Tidak hanya polisi, Pemkot Bekasi juga ternyata menyoroti perbuatan
pengendara mobil yang melempar kantong sampahnya sembarangan.
―Hal tersebut merupakan perilaku buruk, terlebih sebentar lagi musim
penghujan,‖ ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam cuitannya di
akun Twitter @mastriadhianto.
Pihak Pemkot Bekasi bersama Pemkab Bekasi kemudian langsung
mengecek dan mengangkut sampah yang dibuang sembarangan oleh
pengendara itu.
Selang satu hari setelah video dirinya viral, pelaku kemudian menyerahkan
diri ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (22/10/2020).

Tiga orang yang terekam dalam video tersebut merupakan Abun Gunawan
sebagai pemilik mobil, Rahmat yang bertindak sebagai sopir, dan Agung
seorang kondektur.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan mengatakan, sampah
yang dibuang ke Kalimalang itu berisi limbah domestik, yaitu sisa pesta
ulang tahun anak Abun.
Tiga pelaku itu melanggar Pasal 20 juncto Pasal 46 Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
Dalam Perda tersebut, pelaku bisa terancam kurungan penjara enam
bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
https://garisatu.com/buang-sampah-di-kalimalang-pelaku-dikenakan-
denda/
Komentar: Peristiwa buang sampah sesuka mau penyampah menjadi
viral di medsos karena adanya kesadaran kolektif khalayak tetapi
sebaliknya kesadaran individual dikalahkan karena demi berhemat
uang maka individu yang bersangkutan membuang sampah
sembarangan.

Bakar sampah salah satu penyebab kanker payudara
Mohon maklum: Tidak ada informasi tambahan maupun informasi
mengenai diskusi tersebut di atas.
Kang Singkong Webinar
Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
Informasi mengenai topic di atas saya peroleh dari grup WA Sahabat
Kawali saya bagikan via imil biotani@gmail.com
Kepada sekjen AMIHN dan Anggota Pengawas AMIHN
FYI,
Sorry for x posting
Permasalahan kantong plastik tengah menjadi pusat perhatian global, tak
terkecuali di Indonesia dan Jakarta. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa
penduduk DKI Jakarta menghasilkan sampah sekitar 0,5 kg per hari,
sekitar 34% di antaranya adalah sampah plastik. Peraturan Gubernur
(Pergub) DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban

Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat diundangkan pada 31
Desember 2019 dan mulai diberlakukan tegas pada tanggal 1 Juli 2020.
Peraturan ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan
memakai kantong belanja ramah lingkungan, khususnya yang dapat
dipakai ulang. Tetapi layaknya perubahan apapun di masyarakat,
dibutuhkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang diserati
dengan timbulnya solusi-solusi inovatif yang baru dan efektif.
Dalam sesi Webinar ini, kita akan membahas tentang bagaimana
implementasi Pergub DKI 142/2019 tersebut di lapangan, solusi-solusi
yang efektif dan holistik, dan bagaimana kesiapan konsumen dan industri
dalam beradaptasi dengan Pergub tersebut. Ketika masyarakat,
khususnya konsumen dan industri, berhasil mengubah pola perilaku
kantong belanja menjadi ramah lingkungan, maka jumlah sampah plastik
yang bocor ke lingkungan akan juga berkurang.
Webinar ini akan dilaksanakan pada:
Tanggal: Kamis, 22 Oktober 2020
Pukul: 10.00 - 12.00 WIB - mohon hadir paling lambat 10 menit
sebelum sesi dimulai.
Opening speech:
Ir. H. Andono Warih MSc. - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI
Jakarta
Keynote speech:
H. Muhammad Taufik - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Speakers:
Naning Adiwoso - Ketua Gerakan PASTI
Widodo Edi Sektianto - Sekretaris Jendral ASA Center
Tommy Tjiptadjaja - Ketua Umum AMIHN
Tulus Abadi - Ketua Umum YLKI
Moderator: Variati Johan - Sekretaris Jendral Gerakan PASTI
Link registrasi: http://bit.ly/WebinarKangSingkong
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui
Whatsapp ke 08113425156

Daftar sekarang, GRATIS, dan ada e-Certificate untuk peserta yang hadir!
Harus ada gerakan missal dan massif di
pasar-pasar tradisional dan harus
didukung oleh Pemrov DKI Jakarta
Harga yang wajar nominal berapa ya?

Bagaimana diskusi dan rekomendasinya saya (RVT) tidak tahu karena
saya tidak mengikuti acara itu. Demi hemat pulsa telefon saja; semua
kegiatan saya sejak Agustus 2019 adalah swadaya. Harap maklum, ya.
Tetapi saya imbuhkan sejumput info dari Mardiansyah pada 1 November
2020 sebagaimana ia ingat dan tercantum pada fotro di atas.
H. Muhammad Taufik - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Harus ada gerakan missal dan massif di pasar-pasar tradisional dan harus
didukung oleh Pemrov DKI Jakarta
Ir. Andono Warih Msc, Kepala Dinas LHK DKI Jakarta:
Harga yang wajar nominal berapa ya?

Komentar saya:
Mengejutkan… meskipun NU sudah sangat peduli sampah dan
makanan sisa.Tetapi penyadaran akan masalah sampah plastik,
termasuk sedotan plastik musti diperluas dan dipertegas di
kalangan pegiat medsos di NU.
27 Oktober 2020
Indonesian Waste Platform
Jane Fischer membagikan kiriman.
Seberapa aman kantong singkong itu, sedotan cornstarch,
cutlery, cangkir kertas dan bungkusnya dan cangkir bambu
yang dapat digunakan kembali?
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris
Jane Nature Lover
Kemasan komposabel yang terbuat dari pati dan selulosa, dan sumber
biobas lainnya daripada bahan bakar fosil, sering diangggap mewakili
sebagai non-racun dan lebih aman bagi lingkungan, hewan dan kesehatan
manusia. Namun tiga studi dari Zimmermann et al telah menentukan
bahwa bahan biobas mirip dengan toksisitas dengan plastik konvensional.
Studi terbaru dibandingkan 43 jenis produk dan kemasan biobas dan/ atau
biodegradable. Produk termasuk tas sekali pakai, gelas, botol, kertas
kemasan cokelat, cutlery, corks dan cangkir bambu yang dapat digunakan
kembali dan 80% produk mengandung 1000 bahan kimia dengan
maksimal 20,000 Setiap jenis material berbeda dalam toksisitas.
Hasil toksikologis menentukan bahwa sebagian besar produk tersebut
mengandung zat kimia beracun: 67% dari sampel yang diinduksi toksisitas
baseline, 42% stres oksidatif, 23% antiandrogenisitas dan satu sampel
estrogenisitas.
Produk pati dan selulosa menginduksi toksisitas vitro terkuat dan
mengandung zat kimia paling banyak. Ingat ini lain kali jika Anda melihat
video seseorang minum tas belanja #singkong.
Apakah bioplastik dan bahan berbasis tanaman lebih aman daripada
plastik konvensional? Toksisitas vitro dan komposisi kimia (September
2020)

Sorotan
• Kebanyakan bioplastik dan bahan berbahan dasar tanaman mengandung
zat kimia beracun.
• Produk berbasis selulosa dan pati menginduksi toksisitas vitro terkuat.
• Sebagian besar sampel mengandung > 1000 fitur kimia; maksimalnya
adalah 20,000 fitur.
• Jenis bahan tidak memprediksi toksisitas atau komposisi kimia.
• Bahan berbasis bio / biodegradable dan plastik konvensional sama
beracun.
Abstrak
Plastik mengandung campuran kompleks dari zat kimia yang diketahui dan
tidak diketahui; beberapa di antaranya dapat beracun. Bioplastic dan
material berbasis tanaman dipasarkan sebagai alternatif berkelanjutan
untuk plastik konvensional. Namun, sedikit yang diketahui terkait dengan
zat kimia yang merekakandung dan keamanan senyawa-senyawa ini.
Dengan demikian, kami mengekstrak 43 produk berbasis bio dan/ atau
biodegradable sehari-hari serta prekursor mereka, mencakup sebagian
besar bahan kontak makanan yang terbuat dari sembilan jenis bahan, dan
mencirikan ekstrak ini menggunakan bioassi vitro dan spektrometri massa
resolusi tinggi tanpa target Dua-tiga (67%) dari sampel yang diinduksi
toksisitas baseline, 42% stres oksidatif, 23 % antiandrogenisitas dan satu
sampel estrogenisitas. Secara keseluruhan, kami mendeteksi 41,395 fitur
kimia dengan 186-20,965 fitur yang ada dalam contoh individu. 80% dari
ekstrak mengandung > 1000 fitur, sebagian besar dari mereka unik untuk
satu sampel. Kami secara tentatif mengidentifikasi 343 senyawa prioritas
termasuk monomer, oligomer, aditif plastik, pelumas, dan zat-zat yang
tidak sengaja ditambahkan. Ekstrak dari bahan berbasis selulosa dan pati
umumnya memicu toksisitas vitro yang kuat dan mengandung sebagian
besar fitur kimiawi. Tanda-tanda toksikologis dan kimia polietilena (Bio-
PE), polietilena tereftalat (Bio-PET), polibutilena adipatat tereftalat (PBAT),
polibutilena succinate (PBS), asam polilactic (PLA), polydroxyalkanoates
(PHA) dan bahan berbasis bambu bervariasi dengan produk masing-
masing dari pada bahannya. Toksisitas kurang lazim dan ampuh dalam
bahan baku daripada produk akhir. Perbandingan dengan plastik
konvensional menunjukkan bahwa bioplastik dan material berbasis
tanaman adalah racun yang sama. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk lebih
fokus pada aspek keamanan kimia ketika merancang alternatif plastik yang
benar-benar '' lebih baik
Kesimpulan:
Studi kami menunjukkan bahwa material berbasis bio dan/ atau
biodegradable yang tersedia di pasar adalah sama beracunnya dengan
plastik konvensional terkait dengan zat kimia yang mereka miliki.
Ini menyoroti bahwa konotasi positif dari bahan ''biologis'' atau
''berkelanjutan'' tidak mencakup kepada bahaya kimiawi. Dengan

demikian, temuan kami menyiratkan bahwa dalam rangka
mengembangkan material berbasis bio/ biodegradable yang memang
mengungguli plastik konvensional, keberlanjutan dan aspek keamanan
kimia harus dibenahi bersama. Salah satu cara untuk mempromosikan ini
adalah dengan mengintegrasikan toksisitas kimia ke dalam penilaian siklus
hidup materi.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020320213#s0
160
Lihat juga:
https://phys-org.cdn.ampproject.org/c/s/phys.org/news/2020-10-
bioplastics-substances-toxic-ordinary-plastics.amp
Komentar saya: Tidak jelas apakah varietas singkong berpengaruh dalam
kandungan racun? Apakah singkong varietas beracun sama saja dengan
singkong untuk konsumsi maniusia dan ternak?
Laporan studi Zimmermann et al lainnya:
Apa sajakah pengarah toksisitas mikroplastik? Membandingkan toksisitas
zat kimia plastik dan partikel dengan Daphnia magna - ScienceDirect 19
Agustus 2020
Sorotan
• Mikroplastik PUR, PVC dan PLA mempengaruhi parameter sejarah
kehidupan Daphnia magna.
• Partikel kaolin alami lebih sedikit beracun daripada mikroplastik.
• Toksisitas mikroplastik adalah bahan spesifik, misalnya PVC paling
beracun pada reproduksi.
• Dalam kasus PVC, zat kimia plastik adalah pengarah utama toksisitas
mikroplastik.
• Bioplastik PLA sama beracun dengan plastik konvensional.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120360802
Benchmarking in Vitro Toxicity dan Komposisi Kimia Produk Konsumen
Plastik | Ilmu Lingkungan & Teknologi, Agustus 2019
'' Terutama, semua produk PLA menginduksi toksisitas baseline yang kuat
mirip dengan PVC dan PUR. Ini menunjukkan bahwa material berbasis bio
dan biodegradable ini, meskipun dipasarkan sebagai alternatif yang lebih
baik, belum tentu lebih aman daripada plastik konvensional (lihat ref (58)
untuk ditinjau)."
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b02293

Are bioplastics and plant-based materials safer than conventional plastics?
In vitro toxicity and chemical composition
sciencedirect.com
25 Oktober pukul 23.04
Nina Van Zinnicq Bergmann membagikan tautan ke grup International
Waste Platform - Public Group.
Apakah bioplastik dan bahan berbasis tanaman lebih aman daripada
plastik konvensional?
Sorotan dalam studi ini
• Kebanyakan bioplastik dan bahan berbahan dasar tanaman mengandung
zat kimia beracun.
• Produk berbasis selulosa dan pati menginduksi toksisitas vitro terkuat.
• Sebagian besar sampel mengandung > 1000 fitur kimia; maksimalnya
adalah 20,000 fitur.
• Jenis bahan tidak memprediksi toksisitas atau komposisi kimia.
• Bahan berbasis bio / biodegradable dan plastik konvensional sama
beracun.
https://phys.org/news/2020-10-bioplastics-substances-toxic-ordinary-
plastics.ht
Phys.org - News and Articles on Science and Technology
phys.org
Nina Van Zinnicq Bergmann membagikan kiriman.
Wawasan tentang berbagai teknologi daur ulang kimia, tahap
pengembangan. Tautan ke presentasi di kotak komentar
#TheNetherlands #Germany Bergabung dengan webinar ini 8 Okt-20
Kerjasama Belanda-Jerman tentang Daur Ulang Kimia
Super menarik untuk dipelajari tentang perkembangan, berbagai teknologi
daur ulang kimia dan tahap perkembangan saat ini.
https://www.youtube.com/watch?v=KXVAALqQgmg

Dutch-German cooperation on Chemical Recycling
youtube.com
Pelepasan mikroplastik publikasi dari degradasi polypropylene memberi
makan botol selama persiapan formula bayi.
Li, D., Shi, Y., Yang, L. Selamat pagi, teman-teman Pelepasan mikroplastik
dari degradasi botol pemberian makan polypropylene selama persiapan
formula bayi. Makanan Nat (2020). https://doi.org/10.1038/s43016-020-
00171-y
Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles
during infant formula preparation
nature.com
23 Oktober pukul 08.14 · Facebook for Android
Diterbitkan oleh RecyClass EU
Desain untuk Pedoman Daur Ulang
Desain untuk Pedoman Daur Ulang menawarkan wawasan tentang desain
komponen yang berbeda dari kemasan plastik dan memberikan panduan
kepada pengguna tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan
keseluruhan daur ulang produk mereka.
Pedoman ini mempertimbangkan komponen seperti topi, label, dan aditif
antara lain dan mengevaluasi kompatibilitas mereka dengan aliran daur
ulang yang diberikan.
Desain untuk Pedoman Daur Ulang dikembangkan oleh:
Platform Botol PET Eropa (EPBP) untuk botol PET;
Petcore Eropa untuk Thermoforms PET Trays;
RecyClass untuk semua produk lainnya.
Pedoman ini ditinjau oleh ahli rantai nilai plastik, serta diperbarui
berdasarkan penilaian teknologi.
https://recyclass.eu/recyclass/design-for-recycling-guidelines/

Penutup
1. Pada halaman awal laporan ini tampak kasat mata ialah ketidak
imbangan wacana publik terhadap masalah plastik dan solusinya terhadap
sampah plastik sebagaimana saya ungkap di dalam laporan pantauan
lapang bulan Mei silam, ternyata terus berlanjut. Pihak pro atau proponen
produsen plastik berlabel Ekolabel, populernya Oxium, tetap tidak tampak
di permukaan dibandingkan dengan pengiat di lajur daur ulang. Apakah
produsen plastik oxium lebih nyaman ber-lobby atau berhemat-ria berdiam
diri tanpa perlu menyewa humas atau PR yang handal?
Sekadar info: tiga lajur pengelolaan sampah itu ialah 1) Lajur
pengurangan, 2) Lajur daur ulang dan 3) Lajur compostable alias sampah
berbasis plastik ramah lingkungan (lihat juga Laporan Pantauan saya
bulan Mei 2020).
2. Pantauan plastik pada bulan Oktober tampak peneliti dan penulis di
suratkabar mengkritisi terhadap produk yang dianggap ramah lingkungan
pengganti plastik. Narasi tertulis asli berbahasa Inggeris maupun
terjemahan mulai bermunculan dalam grup medsos Facebook: Indonesia
Waste Plasform pada awal dan akhir bulan Oktober 2020. Informasi
semacam ini pasti akan semakin banyak.
3. Pantauan plastik pada bulan Oktober tampak bahwa issue plastik mikro
tetap marak di medsos dan grup WA. Kajian akan dampak plastic mikro
terhadap rantai pangan mungkin sedang banyak dilakukan para peneliti di
luar dan dalam negri, tetapi pernyataan provokatif tak terelakkan muncul
dalam beberapa pernyataan ketika para pemantau plastik mikro
melakukan aksi protes terutama di wilayah Surabaya dan Jawa Timur.
4. Terkait kelebihan pasokan listrik pada PLN sehingga Menteri BUMN
Erick Thohir mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Erick
menginginkan agar kondisi pasokan listrik berlebih PLN dapat ditangani
dengan baik serta tidak terjadi pemborosan. Karena itu, ketimbang
membangun pembangkit lagi, lebih baik memanfaatkan pasokan listrik
yang sudah ada.
Dalam konteks ini saya berharap tidak menjadi dalih lagi oleh ESDM untuk
keterlambatan pekerjaan membangun PLTSa. Pembangkit tenaga listrik
sampah yang telah ditargetkan pada 12 kota di Indonesia. Sebagai
informasi, pada Juli 2019 Presiden Jokowi marah ketika mendengar
informasi keterlambatan pembangunan PLTSa di 12 kota.(lihat Lampiran).

5. Peristiwa buang sampah sesuka mau penyampah menjadi viral di
medsos karena adanya kesadaran kolektif khalayak tetapi sebaliknya
kesadaran individual dikalahkan karena demi berhemat uang maka
individu yang bersangkutan membuang sampah sembarangan.
6. Pernyataan M. Taufik, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta yaitu harus ada
gerakan missal dan massif di pasar-pasar tradisional dan harus didukung
oleh Pemrov DKI Jakarta; oleh dua kawan dipandang perlu untuk
ditindaklanjuti. Pada akhir Oktober hingga awal November 2020 ini sudah
disusun draft awal untuk mengajukan satu usulan kepada wakil rakyat di
DKI Jakarta agar memperoleh dana hibah untuk kegiatan sosialisasi
Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan
Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko
Swalayan dan Pasar Rakyat di ibukota.
Tangerang 2 November 2020
Baca juga
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan September 2020
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Agustus 2020
Plastik dan Sampah: Polluter Pays Principle, Kaji Kembali Daur Ulang
dan TPA bermasalah
Tangerang 1 Agustus 2020
Plastik dan Sampah: EPR Dipertanyakan Industri, TPA Jabodetabek
Sudah Darurat Perluasan Lokasi dan Soal Lainnya
Tangerang 2 Juli 2020
Plastik dan Sampah: Semengitnya Industri Daur Ulang; TPA di
Indonesia Mesti Ditelaah Satu-satu
Tangerang 2 Juni 2020

Covid19 Pemakaian Plastik Meningkat, Industri Daur Ulang
Nyungsep?
WFH 280420
Covid19 Sampah Plastik Meningkat, Konsumen ber-go_green
bingun.Pdf
Opini Riza V. Tjahjadi
#WorkfromHome 140420
Riza V. Tjahjadi biotani@gmail.com
Anggota Pokja 1: Kebijakan, Monitoring & Evaluasi
Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN)
periode 2016 – saat ini,
dan secara pribadi membidani terbentuknya asosiasi industri hijau plastik
ramah lingkungan (AMIHN) pada 27 Februari 2019.
Laporan berkala ini sejak April; 2020 sepenuhnya adalah swadaya murni.

L a m p I r a n
Te r l a m b a t
PLTSa Putri Cempo Surakarta 24 Feb 2020 PLTSa Putri Cempo Surakarta 24 Feb 2020
Lihat juga Pantauan Juli 2020.
Stagnan, Jokowi Marah!
Fathurrohman
17 Juli 2019
FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras
penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terbatas, bahkan sejak
dirinya jadi Wali kota dan Gubernur sudah menyampaikan. Tapi sampai
sekarang belum ada progresnya.
―Sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres
yang sudah nyala dan sudah jadi,‖ kata Presiden Jokowi saat
menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Perkembangan

Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa), di Kantor Presiden,
Jakarta, kemarin (16/7).
Presiden berharap dengan adanya rapat terbatas hari ini, dirinya akan
mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau dua yang sudah selesai.
Meskipun laporan terkahir yang diterima belum ada. Oleh sebab itu,
Presiden ingin rapat terbatas itu langsung membahas masalahnya saja.
Menurutnya, ada yang menyampaikan, masalahnya PLNnya yang lamban.
Ada yang menyampaikan, di ESDMnya belum beres. ―Kita selesaikan sore
hari ini, agar betul-betul. Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita
selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya,‖
tandasnya.
―Menyelesaikan yang di darat aja belum rampung kita sudah harus
selesaikan lagi yang marine debris. Ini juga menjadi masalah dunia, bukan
hanya kita. Kita ini berada pada posisi yang dinomor ini sampah nomor
dua. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini. Problemnya
ada dimana,‖ tandasnya.
Presiden berjanji, akan mengecek langsung satu persatu dari 12
kota/kabupaten yang mengusulkan untuk pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), emap kabupaten/kota dinyatakan siap
untuk melaksanakan PLTSa. ―Nanti akan saya cek satu persatu. Akan
saya datangi satu persatu,‖ tegasnya.
Usai rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan
menegaskan, Presiden berharap PLTSa di daerah lain bisa mengadopsi
Surabaya, Bekasi dan Solo termasuk DKI Jakarta. ―Daerah lain yang
sebenarnya persoalannya relatif sudah tertangani dengan baik, yakni Bali,‖
imbuhnya.
Pramono Anung menjelaskan, persoalan sampah ini sudah cukup lama
karena memang ada perbedaan persepsi, pandangan antara PLN dengan
daerah-daerah yang ada. ―Tadi presiden menegaskan, karena Perpresnya
sudah ada. Hitungannya sudah ada, Rp13 koma sekian per KWH, maka
itulah yang dijadikan acuan. Maka diminta kepada PLN dalam hal ini
perhitungannya bukan berdasarkan keuntungan tetapi sekali lagi adalah
dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada,‖
paparnya.
Ia menunjuk contoh misalnya, di Bekasi itu sudah hampir 1.700 ton per
hari. Belum yang 8.000 ton per hari dari Bantar Gebang, dari Bekasi
sendiri sudah cukup tinggi. Sehingga dengan demikian empat kota
prioritas, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung

oleh Presiden untuk penyelesaiannya, kemudian yang kelima adalah Bali.
Sedangkan tujuh daerah lainnya diminta untuk membuat prototype sama
dengan daerah-daerah yang lain.
Persoalan yang ada, lanjut Seskab selalu klasik, yaitu persoalan tipping
fee, karena setiap daerah, hal yang berkaitan dengan tipping fee atau
biaya pengelolaan sampah ini berbeda-beda. Jawa Timur misalnya cukup
murah, hanya sekitar Rp150.
Padahal, menurut Seskab, tipping fee di dalam Perpres sudah diatur
maksimum sebesar-besarnya adalah Rp500. Sehingga sudah ada payung
hukumnya. Tetapi semuanya tidak berani mengambil posisi, mengambil
kebijakan karena takut persoalan hukum dan sebagainya.
―Maka Presiden menegaskan bahwa risalah rapat pada hari ini adalah
merupakan payung hukum, termasuk payung hukum di dalam
menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam penyelesaian
sampah,‖ jelas Seskab seraya berharap, mudah-mudahan dengan
demikian lima daerah ini segera selesai, tujuh daerah segera bisa
mengikuti karena Perpresnya sudah sangat jelas terhadap hal tersebut.
Dalam kesempatan itu Pramono Anung juga mengemukakan, masalah
penanganan LTSa ini memang berbeda-beda. Ia mengambil contoh DKI
Jakarta misalnya tentunya persoalan sampah sangat serius. Karena itu, di
DKI sendiri, hampir 2.000 yang siap untuk dijadikan pembangkit listrik
tenaga sampah, sedangkan di daerah lain rata-rata itu 1.000 ton sudah
cukup, seperti Solo.
Nah, Bekasi karena penyangga Jakarta dan kemudian juga Tangerang
Selatandan Kota Tangerang, maka sampahnya cukup besar. Dan sampah
ini menjadi persoalan yang yang cukup serius di beberapa kota besar,
maka pembangkit listrik tenaga sampah dalam rangka menyelesaikan
persoalan itu. ―Jadi persoalan sampah harus diutamakan bukan persoalan
keuntungan yang diperoleh secara pembangkit listriknya,‖ pungkasnya.
(ful/fin)
TAG Presiden Joko Widodo
https://fin.co.id/2019/07/17/stagnan-jokowi-marah/

Daftar 12 Daerah Pembangun Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
19 July 2019 14:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Terhitung sejak 2019 hingga 2022 mendatang,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, ada 12
Pembangkit Listrik Tenaga Sambah (PLTSa) yang bakal beroperasi.
"Sesuai rencana, 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan
listrik hingga 234 Megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari,"
kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
(KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam keterangan resminya,
Jumat (19/7/2019).
Merinci lebih jauh, Surabaya (10 MW) akan menjadi kota pertama yang
mengoperasikan pembangkit listik berbasis biomassa tersebut dari volume
sampah sebesar 1.500 ton/hari dengan nilai investasi sekitar US$ 49,86
juta.
Lokasi PLTSa kedua berada di Bekasi. PLTSa tersebut memiliki nilai
investasi sebesar US$ 120 juta dengan daya 9 MW.
Baca:
Jokowi Ngotot Bangun PLTSa, RI Darurat Sampah?
Selanjutnya, ada tiga pembangkit sampah yang berlokasi di Surakarta (10
MW), Palembang (20 MW), dan Denpasar (20 MW).
Total investasi untuk menghasilkan setrum dari tiga lokasi yang mengelola
sampah sebanyak 2.800 ton/hari sebesar US$ 297,82 juta.
Sisanya, Jakarta sebesar 38 MW dengan investasi US$ 345,8 juta,
Bandung dengan kapasitas 29 MW dan investasi sebesar US$ 245 juta,
Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan masing-masing
kapasitas 20 MW dan investasi yang sama, yaitu US$ 120 juta.
Dari 12 usulan pembangunan PLTSa yang ada, 4 di antaranya memiliki
perkembangan yang cukup baik dan menunggu penyelesaian pada tahun
ini, yang di antaranya berlokasi di Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo.

Bahkan, pembangunan PLTSa di kota-kota tersebut dimonitor langsung
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kota-kota tadi termasuk di Bali menjadi prioritas utama penanganan
sampah di bawah pengawasan Presiden Joko Widodo," pungkas Agung.
Baca:
Jokowi Marah di Depan Menteri & Gubernur, Jengkel Soal Sampah
Sebelumnya, pembangunan PLTSa sempat disinggung oleh pemerintah
karena dinilai lambat. PT PLN (Persero) pun disebut-sebut menjadi salah
satu penyebab.
Menanggapi hal ini, Plt Direktur Utama PLN Djoko Abumanan
menjelaskan, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)
bukan menjadi tanggungjawab PLN, tetapi dikembalikan kepada
pemerintah daerah masing-masing.
Saat ini, lanjut Djoko, PLN membeli listrik PLTSa dengan harga US$ 13,3
per kWh. Ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018
tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi
Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
PLN, kata dia akan memanfaatkan sampah sebagai energi listrik pada opsi
terakhir bila sampah tidak dapat memenuhi kriteria reduce, reused,dan
recycle 3R. "Kalau sudah gak bisa diapa-apakan, dijadikan listrik. Sampah
kan urusan hulu ke hilir," ucapnya.
Adapun, Kementerian ESDM pernah merilis data perkembangan
pengoptimalan pembangkit listrik dari sampah. Dari paparan tersebut
diketahui, tantangan salah satu pembangkit listrik energi baru ini kerap
hadir dari pemerintah daerah.
"Adanya persepsi yang kurang tepat dari Pemda bahwa penjualan listrik
menggantikan kewajiban Pemda untuk mengelola sampah melalui
pembayaran Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS)," tulis di
paparan ESDM tersebut.
(wed/wed)
TAG: pltsa sampah jokowi esdm
NEWS1 tahun yang lalu

Jokowi Ngotot Bangun PLTSa, RI Darurat Sampah?
Jokowi Marah di Depan Menteri & Gubernur, Jengkel Soal Sampah
Jokowi Kesal Urusan Sampah, Pembangkit Listrik Jadi Solusi?
Atasi Sampah, Pemprov DKI Targetkan Punya 4 PLTSA di 2019
Daftar 12 Daerah Pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
http://detik.id/6ja4P0

Plastik n sampah plastik pantau oktober 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Plastik n sampah plastik pantau oktober 2020

Similar to Plastik n sampah plastik pantau oktober 2020 (20)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Plastik n sampah plastik pantau oktober 2020