Materi utama dokumen tersebut membahas tentang tujuan dan latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dokumen tersebut juga menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

1. 1 | T U T O N S E S I 1
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta prilaku yang cinta
tanah air dan bersendikat kebudayaan bangsa, wawasan nusantara
serta ketahanannasional dalam diri para mahasiswa calon
sarjana/ilmuan warga Negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan
menguasai IPTEK dan seni. Kwalitas warga negara akan ditentukan
terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dipelajari.
MATERI INISIASI TUTORIAL ONLINE KE 1
LATAR BELAKANG PKN
A. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Kelompok MPK
1. Pentingnya Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Bahwa di Negara maupun di dunia ini akan menginginkan
Negara dan bangsanya tetap berdiri tegak, berbagai upaya akan
dilakukan tidak terkecuali melalui dunia pendidikan, oleh karena
itu dalam General Education/Humanities selalu ada materi sebagai
pembekuan dasar sikap prilaku bangsanya, seperti di:
- Amerika Serika mempunyai:
History, Humanity, and Philosophy
- Jepang mempunyai:
Japanese History, Ethis, Philosophy and Science Religion
- Philipina mempunyai:
Philipino, Family Planning, Taxion and Land Reform,
ThePhilipina New Constitution, Study of Human Right
- Indonesia mempunyai:
Agama, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan
2. Rasionalisasi Pendidikan
Pendidikan hakekatnya sebagai upaya sadar dari masyarakat
dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa
dalam Negara, secara berguna dan bermakna serta mampu

2. 2 | T U T O N S E S I 1
mengantisipasi hari depan dengan dinamika perubahannya karena
adanya pengaruh global.
Untuk menjawab itu dibutuhkan pembekuan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamann dan
nilai-nilai budaya bangsa yang dapat menjadi pedoman hidup warga
Negara.
Keanekaragaman suku, adapt-istiadat, dan agama serta berada
pada ribuan pulau yang berbeda sumber kekayaan alamnya,
memungkinkan untuk terjadi keanekaragaman kehendak dalam Negara
karena tumbuhnya sikap premordalisme sempit, yang akhirnya dapat
terjadi konflik yang negative, oleh karena itu dalam pendidikan
dibutuhkan alat perekat bangsa dengan adanya kesamaan cara
pandang tentang misi dan visi Negara melalui wawasan nusantara
sekaligus akan menjadi kemampuan menangkal ancaman pada berbagai
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Kompetisi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
 Hakekat Pendidikan
Masyarakat dan pendidikan suatu Negara berupaya untuk
menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya
secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan
bermakna (berkaitan dengan kemampuan koknitif dan spikomotorik).
Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi
hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait
dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan
internasional. Pendidikan tinggi tidah dapat mengabaikan realita
kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan
yang penuh paradoks dan ketakterdugaan. Karena itu Pendidikan
Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran
bernegara untuk bela negara dan memiliki pola piker, pola sikap
dan prilaku sebagai pola tindak cinta tanah air berdasarkan
pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuhnya dan tegaknya
NKRI.
 Kemampuan Warga Negara
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta prilaku

3. 3 | T U T O N S E S I 1
yang cinta tanah air dan bersendikat kebudayaan bangsa, wawasan
nusantara serta ketahanannasional dalam diri para mahasiswa calon
sarjana/ilmuan warga Negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan
menguasai IPTEK dan seni. Kwalitas warga negara akan ditentukan
terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dipelajari.
Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian
seperti yang tersebut diatas, pembekalan pada peserta didik di
Indonesia dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara,
Ilmu social Dasar, Ilmu Budaya dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar
sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut
kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) kurikulum
perguruan tinggi.
 Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Jiwa patriotic, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan,
kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap
menghargai jasa para pahlawan dikalangan mahaisiwa hendak dipupuk
melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Kehidupan kampus pendidika
tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis,
berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian
Indonesia.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang
memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Itu berarti bahwa materi
instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi
harus terus-menerus ditingkatkan, metodologi pengajarannya
dikembangkan kecocokannya dan efektifitas
manajemenpembelajarannya termasuk kwalitas dan prospek karir
pengajarnya.
 Kompetensi yang Diharapkan
Kompetisi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas,
penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang

4. 4 | T U T O N S E S I 1
pengajar agar Ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang
pekerjaan tertentu.
Adapun kompetensi yang diharapkan dari pendidikan
kewarganegaraan adalah:
- Terbentuknya sikap prilaku dan cara berpikir dari cara
berpikir sektoral pada acra berpikir komperhensif integral
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga rela berkorban
untuk membela tetap tegaknya Negara dan keutuhan bangsa.
B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan
1. UU No. 2, 1989 tentang system pendidikan nasional dalam
pasal 39 yang memuat klosul jenis-jenis kurikulum
pendidikan antara lain kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
2. Penjelasan tentang pasal 39 khusus mengenai pendidikan
kewarganegaraan dikatakan:
a. Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan
adalah hubungan warga Negara, warga Negara dengan Negara
serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
b. Ayat 2 mengatakan untuk Perguruan Tinggi melalui
Pendidikan Kewiraan
3. UU No. 20, 1989 tentang Pokok-Pokok Negara, dalam pasal 17,
18 ataupun pada UU No. 3 tahun 2000 memberikan penjelasan
tentang kewajiban warga Negara untuk membela Negara melalui
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang terbagi dalam dua
tahapan, yaitu:
a. PPBN tahap awal diberikan dari tingkat TK-SMA
b. PPBN tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi
disebut Kewiraan
4. Tuntutan Reformasi tentang Supremasi Hukum
Berdasarkan acuan diatas maka Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menganggap perlu
mengadakan penyesuaian GBPP di perguruan tinggi, yaitu:

5. 5 | T U T O N S E S I 1
a. Kurikulum pendidikan agama, kurikulum pendidikan
pancasila dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari
kelompok mata kuliah umum (MKDU) menjadi Mata Kuliah
Pembinaan Kepribadian (MKPK)
b. GBPP pendidikan kewiraan menjadi GBPP poendidikan
kewarganegaraan.
5. KEP. MENDIKNAS No. 232/U/2000 tanggal 20 desember 2000
tentang Pedoman Penyusunan kurikulum DIKTI dan Penilaian
Hasil Belajar, Kurikulum pendidikan tinggi meliputi
KURIKULUM INTI dan KURIKULUM INSTITUSIONAL yang berisikan:
- Kurikulum inti merupakan kelompokbahan kajian pelajaran
yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan
dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- Kurikulum instutional merupakan sejumlah bahan kajian dan
pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikn
tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dan
kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan
dan kebutuhan lingkungan serta cirri khas perguruan tinggi
yang bersangkutan.
KUTI, MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)
MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)
MPB (Mata Kuliah Prilaku Berkarya)
MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)
KUNAL : Keseluruhan atau sebagian dari KUTI
6. Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi No. 38/U/2002
tentang rambu-rambu substansi kajian Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian meliputi anatara lain:
a. Pengantar Penting Kewarganegaraan,
b. Pemahaman Kenegaraan
Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara NKRI
ini diharapkan mampu:
- Memehami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara secara

6. 6 | T U T O N S E S I 1
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita serta
tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD
1945
- Mempertahankan jatidiri bangsa yang berjiwa patriotic dan
cinta tanah air didalam perjuangan nonfisik sesuai dengan
prospesinya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Maskur.2003. Pendidikan Kewaganegaraan Dalam Metode
Praktis. Palembang.
Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral
pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. Kapita selekta pendidikan
kewarganegaraan Bag, 1. Jakarta.
Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral
pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. Kapita Selekta Pendidikan
Kewarganegaraan Bag. II. Jakarta.
Kristiono, Natal, Giri Harto Wiratomo. 2018. Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Sumatera Utara : CV.
Rizky Artha Mulia.
Lemabaga Ketahanan Nasional. 1998. Kewiraan Untuk Mahasiswa,
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Sumarsono S.dkk.2002. Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama

7. 7 | T U T O N S E S I 1
QUIZ SESI I PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1 Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan
menciptakan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara
2 Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan agar mahasiswa
memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan selalu siap
siaga menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan,
Gangguan)
3 Seandainya anda menjadi pemimpin perusahaan, anda mewujudkan
bela negara anda dengan menjadi sponsor kegiatan sosial
kelompok mahasiswa tertentu
4 Pernyataan yang benar menurut UUD 1945 ialah hak dan
kewajiban setiap warga negara
5 Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan aspirasi bangsa
Indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum dalam alinea II
dan IV Pembukaan UUD 1945 berarti pendidikan kewarganegaraan
memupuk kesadaran bela negara, meningkatkan ketahanan
nasional (Tannas) untuk menjamin kemerdekaan dan kelangsungan
hidup bangsa
TUGAS DISKUSI SESI 1
1 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang bertujuan
untuk memupuk rasa cinta tanah air dikalangan mahasiswa
merupakan usaha bersama antar komponen bangsa. Berikan
pendapat saudara terkait dengan adanya beberapa kelompok
mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi Papua merdeka!
JAWABAN:
Pada dasarnya mata kuliah pendidikan keargenagaraan mengacu pada
pembentukan kepribadian mahasiswa (suatu kuliah pengembangan
kepribadian) sebagai warga negara Indonesia. Visi Pendidikan
Kewarganegaraan di perguruan tinggi yakni menjadi sumber nilai
dann pedoman penyelnggaraan kepribadian program studi dalam
mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya menjadi warga
negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa
Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan

8. 8 | T U T O N S E S I 1
ilmunya secara bertanggungjawab t erhadap kemanusiaan yang
beradab. Dengan menguasai kecakapan dalam hal kewarganegaraan
maka mahasiswa diharapkan :
1 Mampu berfikir dan bersikap nasional dan dinamis berpandangan
luas sebagai intelektual
2 Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk
membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air
3 Mempunyai wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan
bernegara demi ketahanan nasional dan kelangsungan hidup
bangsa.
4 Mempunyai pola pikir, pola sikap yang komprehensif integral
dalam memecahkan masalah dan implementasi pembangunan
nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional
Jika merujuk pada adanya kegiatan sekelompok mahasiswa yang
menginginkan papua merdeka merupakan suatu kegiatan yang tidak
sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan dan kurangnya
penguasaan kompetensi dari mempelajari kewarganegaraan di
tingkat perguruan tinggi. Pola pikir penyaluran aspirasi
mahasiswa yang menginginkan papua merdeka berarti menginginkan
papua lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu,
pola pikir mahasiswa semacam ini harus dicegah agar tidak
berujung kepada disinetegrasi bangsa.
2 Berikan pendapat anda lebih lengkap berkaitan dengan makna
pentingnya Pancasila sebagai identitas dan jiwa bangsa
sehingga terpupuk rasa cinta tanah air. Silahkan kaitkan
dengan kondisi di lapangan, kenapa terjadi pada beberapa
kelompok mahasiswa tersebut? Bagaimana pemahaman mereka
dengan arti kemerdekaan, pentingnya Persatuan Indonesia serta
Bhineka Tunggal Ika
JAWABAN:
Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Falsafah
disini mengandung arti bahwa Pancasila merupakan pola pikir
bangsa Indonesia yang direduksi secara empiris untuk mengatur
tentang tata perilaku bangsa Indonesia di masa kini dan masa akan
datang. Sudah barang tentu, dengan adanya pola pikir yang sama
setiap warga negara yang tentunya bersumber dari segala aspek
sebagaimana termaktub dalam sila-sila Pancasila (aspek ketuhanan,
aspek kemanusiaan, aspek persatuan, aspek kerakyatan dan

9. 9 | T U T O N S E S I 1
kemasyarakatan serta aspek keadilan sosial) maka, kiranya
Pancasila merupakan hal yang sangat mendasari pola pikir setiap
warga negara dan merupakan cerminan pemikiran setiap warga negara
dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaan dalam
pola pikir ini setidaknya memberikan suatu pemahaman bahwa jika
setiap warga negara memiliki kesamaan visi dan misi yang
dilandasi dengan falsafah Pancasila maka tentunya tidak akan
terjadi gesekan atau konflik kebangsaan yang dapat berujung pada
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Berkaitan dengan kondisi mahasiswa yang menyalurkan aspirasi
Papua merdeka, pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang t
“TIDAK TEPAT” jika ditinjau dari konsep Pancasila. Hal ini
mengandung arti bahwa Papua, merupakan salah satu provinsi yang
berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setiap
sistem operasionalnya harus sesuai dengan aturan yang ditentukan
melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Alangkah tidak tepat kiranya jika wilayah yang berbentuk provinsi
“bertindak seolah-olah sebagai negara bagian” yang menginginkan
melakukan tata pemerintahan yang seluas-luasnya (mengingkari
peraturan otonomi daerah). Dengan konsep tersebut diatas,
seharusnya mahasiswa dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki
dalam menyerap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, harusnya
dapat lebih memahami dan lebih jeli dalam merumuskan aspirasi
seperti apa yang disuarakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal
28E ayat 3 UUD 1945. Mahasiswa harusnya dapat memilih apakah
aspirasi tersebut dapat menyebabkan ATHG atau disintegrasi bangsa
atau tidak. Jika aspirasi yang dapat menyebabkan disintegrasi
bangsa maka mahasiswa tersebut masih menerapkan paham
“chauvinisme dalam arti sempit”. Dengan kata lain, pola pikir
mahasiswa tersebut masih sebatas pada rasa cinta, bangga, loyal,
dan fanastime yang berlebihan terhadap daerahnya sehingga
merendahkan bangsa lain serta mereka tidak memperdulikan dampak
yang ditimbulkan dari perilaku mereka. Mahasiswa dalam hal ini
hanya memandang makna kemerdekaan dalam arti sempit.
Kemerdekaan dalam arti sempit menurut saya adalah suatu
kemerdekaan yang tidak menyeluruh. Cara pandang kemerdekaan dalam
arti sempit ini “hanya” melihat dari sisi kenyataan (de

10. 10 | T U T O N S E S I 1
facto) saja. Mereka mungkin hanya melihat dari sisi
ketimpangan dalam hal pemerataan pembangunan ataupun hak asasi
yang menurut mereka adlah hak yang sudah menempel saat mereka
lahir atapun hak yang sudah diakui melalui konvensi luar negeri.
Namun, secara lebih rinci kemerdekaan merupakan suatu hal yang
menyeluruh baik secara de jure maupun de facto. Untuk itu,
mahasiswa harus lebih mampu mempertimbangkan kembali setiap
aspirasi yang harus disampaikan. Aspirasi yang harus disampaikan
ini tentunya berkaitan dengan Persatuan Indonesia.
Konsep Persatuan Indonesia menurut saya merupakan suatu
kesatuan yang menyeluruh. Persatuan ini tentunya tidak hanya
sebatas pada persatuan wilayah tapi juga persatuan terhadap pola
pikir dan cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini tentunya selaras dengan semboyan bangsa Indonesia yakni
“Bhinneka Tunggal Ika” yang secara umum mengandung arti walaupun
berbeda-beda tapi tetap satu juga. Untuk itulah dapat disimpulkan
bahwa tindakan menyalurkan aspirasi merupakan suatu hak yang
dilindungi oleh undang-undang namun dalam aplikasinya, para
penyuara aspirasi (mahasiswa) hendaknya juga harus memahami dan
mengelompokkan perihal aspirasi mana yang sesuai untuk memupuk
rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang ber-bhinneka
tunggal ika.