Latar belakang diadakannya pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani pada peserta didik. PKn memiliki landasan filosofis, teoritis, historis, sosiologis, dan yuridis.

1. BAB I
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dlam
praktik dan social pascarezim Orde Baru merupakan salah satu agenda bersama gerakan
reformasi. Di sela-sela tuntutan tersebut terdapat gugatan terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan yang pernah dilakukan di masa lalu. Pendidikan Kewiraan sebagai
bentuk pendidikan kewarganegaraab di perguruan tinggi pada masa Orde Baru dipandang
oleh banyak kalangan sudah tidak relevan dengan semangat revormasi. Karenanya
diperlukan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan bagi warga Negara
Indonesia saat ini dank e depan.
Pendidikan Kewiraan yang difungsikan sebagai pendidikan kewarganegaraan pada masa
lalu bertolak belakang dengan semangat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan yang
umumnya terjadi di Negara-negara demokrasi yang telah mapan, di mana pendidikan
kewarganegaraan difungsikan sebagai instruuumen dan media pendidikan nilai-nilai
demokrasi, HAM, dan penguatan masyarakat madani.
Melihat kenyataan tersebut, Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta
sejak tahun 1999 melakukan rekonstruksi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan
kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya ini dari
kalangan perguruan tinggi dalam menemukan format baru pendidikan demokrasi di
Indonesia yang sesuai dengan semangat demokrasi dan pembangunan Negara dan karakter
bangsa.
Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai
wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu
“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan

2. menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Di samping itu,
Pendidikan Kewarganegaraab berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan
nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa latar belakang PKn?
2. Apa kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn?
3. Apa landasan PKn?
4. Apa tujuan PKn?
1.3 Tujuan
1. Menjelaskan latar belakang PKn.
2. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn.
3. Menjelaskan landasan PKn.
4. Menjelaskan tujuan PKn.

3. BAB II
II.PERMASALAHAN
Latar Belakang diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan
bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar
biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi
kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing
– masing. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai – nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap
memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan
mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh
dan tegaknya NKRI.
Dengan itu kita sebagai generasi muda diharapkan menumbuhkan wawasan dan kesadaran
bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan
nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon sarjana yang
sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni.

4. BAB III
III. PEMBAHASAN
Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi
pelajar di Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan
kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya, pendidikan kewargaan diharapkan dapat
mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan
konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Risalah Sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia,
1998].
Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal baru
di Indonesia. Beragam model dan nama pendidikan kewarganegaraan yang mengemban
misi pendidikan demokrasi dan HAM telah banyak dilakukan pemerintah. Di antara nama-
nama tersebut adalah : pelajaran Civics (1957 / 1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang
merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan
Kewargaan Negara ( 1968 / 1969 ), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum
(1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP ( 1975 / 1984 ), dan PPKn ( 1994 ). Di
tingkat Perguruan Tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pansila dan UUD
1945 ( 1960-an), Filsafat Pancasila ( 1970-sampai sekarang ), Pendidikan Kewiraan ( 1989-
1990-an ). Pendidikan kewarganegaraaan di perguruan tinggi saat ini diwujudkan dengan
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
267 / Dikti / Kep / 2000 tentang Penyempurnaan Kuriklum Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya diperbarui
dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38 / Dikti / 2002 t tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

5. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai
wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu
“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu
Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan
nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari tingkat
pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diharapkan mampu membentuk watak
warga negara yang mengetahui, meyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945. Kesadaran setiap warga
negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan
UUD 1945 sangat membantu terwujudnya stabilitas nasional. Stabilitas suatu negara hanya
dapat terwujud bila seluruh warga negaranya saling bekerja sama menciptakan keserasian
dan keselarasan hidup dengan cara melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. 2. Kompetensi yang Diharapkan
Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah
menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ).
Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan
ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama,
kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), yaitu kemampuan dan kecakapan
terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaan ( Civics Education ), yaitu
demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani; kedua, kompetensi sikap
kewarganegaraan (civic dispositions), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan
kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender,
toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian
persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM; ketiga,
kompetensi keterampilan kewagaan ( civic skill ), yaitu kemampuan dan kecakapan
mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpatisipasi dalam
proses pembuatan keputusan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap
penyelenggara dan pemerintahan.
Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan pembelajaran ( learning objectives )
mata kuliah ini yang diselenggarakan melalui cara pembelajaran yang demokratis,
partisipatif, dan aktif ( active learning ) sebagai upaya transfer pembelajaran ( transfer of
learning ) , nilai ( transfer of value ), dan prinsip-prinsip ( transfer of principles )
demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat
madani.

7. 3. Landasan PKn
Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan
teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.
1. Landasan filosofis
Membangun semangat kebangsaan kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan disegala aspek
bukan suatu hal yang mudah dan instan. Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan.
2. Landasan teoritis
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Landasan historis
Melihat penglaman bangsa Indonesia dalam mempetahankan keutuhan dan kemerdekaan
NKRI maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa, moralitas bangsa dalam kehidupan
demokrasi yang seimbang dalam tanggung jawabnya dalam pembelaan Negara demi terjaga
dan terwujudnya intregasi bangsa.
4. Landasan sosiologis
Keanekaragaman yang ada pada Bangsa Indonesia harus harus di arahkan dan dibina dalam
meningkatkan kesadaran bersama dalam kehidupan kesatuan bangsa Indonesia.
5. Landasan yuridis
Pasal 27 ayat(3) amandemen menyebutkan; setiap warga Negara berhak dan wajib turut
serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 30 ayat(1); tiap-tiap waga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara.
Pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
6. Landasan Ilmiah (Dasar Pemikiran)

8. 1). Dasar Pemikiran PKn
Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara
dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.
. Warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, mampu
mengantisipasi perkembangan serta perubahan masa depan. Untuk itu diperlukan
pembekalan IPTEKS yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-
nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan
hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2). Objek Pembahasan PKn
Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode,
sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek
material maupun objek formal. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan
dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang
berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi
wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek
formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.
Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara.
Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek
material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara
dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen
Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:
1) Pengantar PKn
a. Hak dan kewajiban warga negara
b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
c. Demokrasi Indonesia
d. Hak Asasi Manusia
2) Wawasan Nusantara

9. 3) Ketahanan Nasional
4) Politik dan Strategi Nasional
3. Rumpun Keilmuan
PKn (Kewiraan/ kewarganegaraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang
dikenal diberbagai negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan
diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi,
dsb. Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah
suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi
penerusnya.Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berguna dan
bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu
terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka
pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang
digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak
keterdugaan.
Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi indonesia,harus dikembangkan
menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,berwawasan budaya bangsa,bermoral keagamaan
dan berkepribadian indonesia.Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di indonesia
berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai,sikap dan kepribadian,diandalkan kepada
pendidikan pancasila,Bela Negara,Ilmu Sosial Dasar,Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah
Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalma kehidupan,yang disebut Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK).

10. II. 4. Tujuan PKn
Adapun tujuan mata kuliah Pendidikan Kewargaan adalah mengebangkan kompetensi
sebagai berikut:
1. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dann kreatif, sehingga mampu
memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara
demokratis dan bertanggung jawab.
Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak
dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi
tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan
kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic
dispositions).
Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan
akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral.
Secara lebih terperinci, materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi
pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-
prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional,
pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi,
serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

11. Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan
berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual
adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang
dialog dengan anggota partai politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah
keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor
kepada polisi atas tindakan kejahatan yang diketahui. Watak atau karakter
kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling substantive dan esensial
dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi ini dapat dipandang sebagai
muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.
Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan
kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan
pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau
watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang
mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil,
demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-
lain.
Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan
bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara
bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk
memberikan kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

12. Menurut Djahri tujuan pendidikan Kewarganegaraan(1994/1995:10) adalah sebagai
berikut:
a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian
Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku
yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan
yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan
sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah
mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh
rakyat Indonesia.
Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah
partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga
negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional
Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan
penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan
untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan
lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan
kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya
sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

13. BAB IV
IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi pelajar di
Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan
kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya, pendidikan kewargaan diharapkan dapat
mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan
konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai wadah
dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu Pendidikan
Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah
menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ).
Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan
ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama,
kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), kedua, kompetensi sikap
kewarganegaraan (civic dispositions), ketiga, kompetensi keterampilan kewagaan ( civic
skill ). Kemudian Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis,
landasan teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.

14. DAFTAR RUJUKAN
Andri. 2007. Tujuan PKn. (Online), (http://andriez1980.blogspot.com/2007/07/ tujuan-
pkn_10.html), diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.
Hidayat, Komardin dan Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Kewargaan ( Civics Education
). Jakarta : Kencana
Nukhrid.2011. Landasan Kewarganegaraan. (Online), (http://nukhrid88.blog.
com/2011/05/11/landasan-kewarganegaraan/), diakses pada hari Rabu tanggal 14
September 2011.
Nunu. 2011.Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), (http://noeno
eaciel.blogspot.com/2011/01/landasanpendidikankewarganegaraan.html), diakses pada hari
Rabu tanggal 14 September 2011.
________. 2011. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), http://www.
gudangmateri.com/2011/05/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan.html), diakses pada hari
Rabu tanggal 15 September 2011.