Dokumen tersebut membahas konsep negara dan masalah-masalah kenegaraan di Indonesia dalam 3 kalimat. Secara umum dibahas definisi negara secara bahasa dan istilah, tujuan negara, fungsi negara, unsur-unsur pembentuk negara, serta beberapa teori terbentuknya negara dan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam.
1. Oleh:
KONSEP NEGARA DAN PROBLEM KENEGARAAN DI INDONESIA
Arifah Anisaturrobiah (G71219052)
Rina Ramadhani (G71219053)
Rizqon Abdillah (G71219055)
2. Secara bahasa:
“Staat” (bahasa Belanda dan Jerman),
”State” (bahasa Inggris),
”Etat” (bahasa Prancis ),
”Statum atau Status” (bahasa latin) yang berarti
keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang
dimiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Secara istilah
Negara adalah organisasi tertinggi di antara
satu kelompok masyarakat yang mempunyai
cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah
tertentu dan mempunyai pemerintahan yang
berdaulat .
Robert M. Mac Iver,
Negara diartikan dengan asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban di dalam suatu
masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang
diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang
untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan
memaksa.
3. TUJUAN NEGARA
.
Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia01
.
Memajukan kesejahteraan umum
02
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa03
.
Mewujudkan ketertiban dunia
berdasarkan kepada, perdamaian abadi
dan keadilan
04
4. Real Estate
Fungsi Negara
1
Previder
Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu
standa minimum kehidupan secara keseluruhan
dan memberikan jaminan sosial lainnya.
2
3
Country
Regulator
Negara membentuk aturan hukum dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Entrepreneur
Negara menjalankan sektor ekonomi melalui
badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD),
dan mengusahakan kondisi yang kondusif untuk
berkembangnya dunia usaha
Umpire
Negara menetaokan standar yang adil bagi pihak
yang bergerak di sektor ekonomu terutama
antara sektor swasta atau bidang-bidang usaha
tertentu.
4
5. Real Estate
Unsur-unsur Negara
Penduduk/Rakyat
Sekumpulan manusia yang
hidup bersama walaupun
berasal dari keturunan,
kepercayaan, dan kulit yang
berbeda.
Wilayah
Setiap negara harus
memiliki wilayah atau
territorial yang tampak nyata
dengan batas-batas yang
dapat dikenali dengan baik
dalam arti nyata faktual dan
yuridis
Adanya Pengakuan
Pernyataan resmi menurut
hukum internasional,
sehingga suatu negara
mendapatkan hak-hak dan
kewajibannya sebagai
anggota keluarga bangsa-
bangsa di dunia
Pemerintah yang berdaulat
Suatu pemerintah yang
mempunyai kekuasaan tertinggi
untuk mengamankan,
mempertahankan, mengatur, dan
melancarkan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan
negara secara penuh.
Country
6. Real Estate
Teori Terbentuknya
Suatu Negara
Teori yang bersifat
spekulasi
Teori yang bersifat Historis
sosiologis
Teori Ketuhanan
Pelopor: Agustinus, Thomas Aquino, dan
Frederick Julius
Teori yang menganggap bahwa asal mula
negara dan kekuasaan seorang penguasa
adalah berasal dari tuhan
Teori Kekuatan
Pelopor: Karl Max, H.J Laski, dan Machiavelli
Negara dilahirkan karena pertarungan
kekuatan dimana yang paling kuat yang akan
merupakan pemenang sekaligus pembentuk
negara.
Teori Juridis
Teori Patriakal
Pemimpin pertama dari manusia itu adalah semula dari seorang bapak yang merupakan kepala keluarga kecil kemudian
berkembang menjadi keluarga yang lebih besar, pada akhirnya membentuk suatu masyarakat.
Matrialchal
Sama intinya dengan teori patriakal tapi yang membedakan adalah dari garis ibu dan bukan dari garis bapak.
Patrimonial
sama intinya dengan teori patriakal dan matriakal dan yang menentukan adalah garis ibu dan bapak.
Teori Perjanjian Masyarakat/Teori Hukum Alam
Negara merupakan hasil dari perjanjian individu-individu yang pada mulanya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintah
Bahwa lembaga-lembaga sosial tidak
dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner
sesuai dengan kebutuhan manusia.
Sebagai lembaga sosial yang
diperuntukkan guna memenuhi
kebutuhan-kebutuhan manusia, maka
lembaga-lembaga itu tidak luput dari
pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-
tuntutan zaman
1
2
3
Country
7. Teori Integralistik (iunified paradigm)/ menyatu
Wilayah agama meliputi politik dan negara.
Kepala negara memegang kekuasaan agama dan
potlitik. Dan negara juga diatur oleh syariat agama.
Teori Simbiotik (symbiotic paradigm)
agama memerlukan negara, karena negara sebagai
sarana pengembangan agama. Negara memerlukan
agama, karena agama dapat berkembang dalam
bimbingan etika dan moral spiritual.
Teori Sekularistik (secularistic paradigm)
Teori yang mengajukan pemisahan (disperitas) agama atas negara
dan pemisahan negara atas agama. Paradigma ini menolak
mendasarkan negara kepada islam, menolak determinasi islam pada
bentuk negara kepada islam.
Teori Hubungan
Agama dan Negara
8. Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam
Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada kaidah tasharraf al imam ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah, maka
hendaknya peraturan perundang-undangan memperkuat lima tujuan diturunkannya syariat.
1. Hifdz. Al din (setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakekat ajaran islam, malah seharusnya dapat
memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya) (Q.S. Ali ‘Imran [3]:83).
2. Hifdz al nafs (seluruh peraturan perundangan-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan
umat manusia. (Q.S. Al Tin [95]: 4); (Q.S. Al Isra’ [17]: 33).
3. Hifdz al nasl (Seluruh perundang-undangan harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan
adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan
lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia.) (Q.S. Al Isra’ [17]: 31).
4. Hifdz al mal (seluruh perundang-undangan hendaknya dapat memelihara kepemilikan harta) (Q.S. Al Hijr [15]: 20).
5. Hifdz al aql (seluruh perundang-undangan hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal
sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari pragmatis serta
menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia (Qs. 17:70).